KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kisi Kisi Penggunaan Bansos Berdasarkan Permendagri 39/2012

18 September 2013

Tahukah Anda, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Bantuan Sosial telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012?. Sebenarnya permendagri yang lama belum sempat disosialisasikan, namun karena banyak mendapat kritikan dan masukkan dari KPK dan daerah, maka Mendagri memperbarui aturan tentang bansos tersebut lebih rinci. Hal ini juga agar jangan ada lagi aparat yang terkena pelanggaran hukum karena maksudnya membantu masyarakat, malah terkena sangsi hukum. Padahal Permendagri Nomor 32 tentang Hibah dan Bansos mungkin belum dilaksanakan di daerah, sudah ada lagi perubahan yang dituangkan ke Permendagri Nomor 39 tahun 2012.

Sejumlah hal yang terkait penggunaan Bansos mengalami perubahan dari permendagri yang terdahulu. Untuk tahun 2013 ini, harus melalui sejumlah mekanisme. Sudah ada pedoman dari pemerintah pusat untuk aturan pemberian Bansos. Mekanismenya harus melalui Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) yang akan merekomendasikan boleh atau tidaknya pemberian bantuan. Termasuk didalamnya penerima bantuan wajib menandatangani pakta integritas  yang menyatakan kesiapan untuk memberikan laporan dari penggunaan dana Bansos yang diberikan. Sifatnya cukup ketat dan sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Bansos diberikan kepada organisasi yang telah terdaftar sebelumnya sehingga termuat nomenklatur di dalam APBD yang bersangkutan. Tidak diperkenankan lagi pengajuan bantuan untuk kegiatan yang dilakukan dalam waktu dekat termasuk juga LSM. Bantuan yang hanya diberikan pada LSM yang sudah terdaftar minimal 3 tahun. Sementara otoritas penggunaan Bansos tidak lagi sekda, namun pejabat pengelola keuangan daerah..

Karena penggunaan dana Bansos sangat sensitif dan sering mengundang komentar publik/LSM/dewan di media, maka sebaiknya memang perlu disosialisasikan ke berbagai kalangan. Hal ini mengingat sejumlah persyaratan yang diberlakukan atas aturan yang baru ini sangat ketat. Jika tidak dipenuhi maka tidak bisa diberikan. Masalah Bansos yang belum disalurkan, karena memang belum lengkap persyaratan sesuai aturan. Jadi lengkapi dulu persyaratannya karena jika tidak akan kembali ke kita, lebih baik tidak sesuai realisasi daripada bermasalah karena pembayaran tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Kalau mengenai dana penggunaan bansos yang tidak direncanakan pada permendagri yang lama tidak jelas, untuk tahun 2013 nanti Kepala Daerah dapat mengalokasikan dana hibah maupun bansos yang tidak terencana atau mendadak. Misalnya dana tidak terencana yang dapat dikeluarkan secara langsung tersebut adalah membantu korban banjir, kebakaran dan tanah longsor, dan kejadian bencana tak terduga lainnya. Dengan adanya pengalokasian dana tidak terencana tersebut berarti pemerintah daerah berhak untuk mengeluarkan dana hibah maupun bansos, untuk kepentingan sosial yang bersifat mendadak asalkan besarannya tidak melewati dari yang dianggarkan di APBD dan tentunya rencana tersebut juga sudah tersusun di APBD. Mari pahami aturannya, dan download lengkapnya Permendagri  39/2012 tersebut pada link di atas.

Sumber : http://www.rejanglebongkab.go.id/kisi-kisi-penggunaan-bansos-tahun-2013-berdasarkan-permendagri-392012/

27 Juni 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

TEMUAN BPK DI BANTUL : Dana Hibah dan Bansos Hanya Dinikmati Segelintir Orang

HARIAN JOGJA –  Rabu, 29 Januari 2014

Harianjogja.com, BANTUL-Ratusan juta rupiah dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan Pemkab Bantul salah sasaran. Dana tersebut hanya dinikmati segelintir orang meski masih banyak warga miskin di daerah ini yang tak tersentuh bantuan.

Temuan itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang beredar beberapa hari ini. Lembaga pengawas keuangan itu sebelumnya melakukan uji petik untuk memeriksa penganggaran dan distribusi hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Bantul.

Bantuan tersebut selama ini banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti perbaikan rumah pribadi maupun fasilitas umum seperti jalan kampung atau pos ronda.

Hasilnya ditemukan, penyaluran hibah dan bantuan sosial tersebut banyak yang melanggar aturan. Karena ratusan warga menikmati hibah-bansos berkali-kali dalam setahun, serta ada pula yang menikmati bantuan dua tahun berturut-turut.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39/2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah-Bansos yang bersumber dari APBD dengan tegas melarang penggelontoran bantuan diberikan secara terus menerus. Apalagi berkali-kali dalam setahun.

Namun dari hasil pemeriksaan BPK ditemukan sebanyak 71 warga menerima dana bansos lebih dari sekali selama 2013. Sedangkan sebanyak 17 warga menerima dana bansos dua kali berturut-turut selama 2012-2013. Dana bansos yang digelontorkan dalam sekali pencairan berkisar antara Rp650.000-Rp2.000.000.

Sedangkan untuk dana hibah, sebanyak 80 warga menerima dana hibah lebih dari sekali selama 2013 bahkan tak sedikit yang menerima hingga tiga kali. Serta sebanyak 53 warga menerima anggaran dua tahun berturut-turut selama 2012-2013, tak sedikit pula ada warga yang menerima bantuan hingga lima kali dalam dua tahun.

Di antaranya ada pula yang bergelar sarjana pendidikan. Dana hibah yang digelontorkan berkisar antara Rp500.000-Rp5.000.000 setiap kali pencairan. Terakhir sebanyak 12 orang menerima hibah dan juga bansos pada 2013.

Bila dikalkulasi total penerima bantuan ganda seperti yang terlampir dalam LHP BPK, total anggaran yang salah sasaran tersebut mencapai lebih dari Rp200 juta. Padahal BPK hanya memeriksa sebagian (uji petik) dana hibah-bansos yang totalnya mencapai belasan miliar rupiah.

“BPK menyarankan Bupati Bantul memberi sanksi administratif kepada Tim Anggaran Daerah [TAPD] yang tidak memedomani ketentuan,” kata Kepala BPK DIY Sunarto dalam LHP tersebut.

Sumber : http://www.sragenpos.com/2014/temuan-bpk-di-bantul-dana-hibah-dan-bansos-hanya-dinikmati-segelintir-orang-485742

27 Juni 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Cegah Dana Bansos dan Hibah dari Penyalahgunaan

Jakarta, 26 Januari 2014. Sebagai salah satu bentuk keseriusan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi khususnya yang berkaitan dengan agenda politik, KPK mengawali tahun 2014 ini dengan meminta kepada jajaran kepala daerah untuk mengelola secara sungguh-sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan. Hal itu tertuang dalam surat himbauan bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang dikirimkan kepada seluruh gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.

KPK meminta kepada para kepala daerah agar pengelolaan dana hibah dan bansos mengacu pada Permendagri 32/2011 yang telah diubah menjadi Permendagri 39/2012. Pemberian dana hibah dan bansos harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat yang luas bagi masyarakat, sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah. Karena itu, para kepala daerah agar memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah, agar tidak terkesan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada. Selain itu, KPK juga meminta agar aparat pengawasan internal pemerintah daerah dapat berperan secara optimal dalam mengawasi pengelolaan dan pemberian dana bansos dan hibah tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan kajian yang dilakukan, KPK menemukan adanya relasi dana bansos dan hibah APBD terkait pelaksanaan pemilukada. KPK juga menemukan kecenderungan dana hibah mengalami kenaikan menjelang pelaksanaan pemilukada yang terjadi pada kurun 2011-2013. Selain itu, didapati juga fakta banyaknya tindak pidana korupsi yang diakibatkan penyalahgunaan kedua anggaran tersebut.

Hasil kajian KPK menunjukkan nominal dana hibah dalam APBD yang cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dari Rp15,9 triliun pada 2011, menjadi Rp37,9 triliun (2012) dan Rp49 triliun (2013). Juga ditemukan adanya pergeseran tren penggunaan dana bansos terhadap pilkada, menjadi dana hibah yang memiliki korelasi lebih kuat. Dari data APBD 2010-2013 dan pelaksanaan pilkada 2011-2013, terjadi peningkatan persentase dana hibah terhadap total belanja. Kenaikan juga terjadi pada dana hibah di daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun pelaksanaan pilkada dan satu tahun menjelang pelaksanaan pilkada.

Kenaikan dana hibah terhadap total belanja cukup fantastis. Ada daerah yang persentase kenaikannya mencapai 117 kali lipat pada 2011-2012, dan 206 kali lipat pada kurun 2012-2013. Sedangkan dana bansos, mencapai 5,8 kali lipat pada 2011-2012 dan 4,2 kali lipat pada 2012-2013. Bila dilihat dari persentase dana hibah terhadap total belanja, nilainya juga cukup signifikan. Terdapat sebuah daerah yang anggaran dana hibahnya mencapai 37,07 persen dari total APBD.

Selain mengirimkan himbauan kepada kepala daerah, KPK juga menyerahkan hasil kajian ini kepada BPK dan BPKP untuk dijadikan bahan dalam melakukan pengawasan dan audit terhadap penggunaan dana bansos dan hibah. Khususnya pada daerah dengan persentase hibah dan bansos terhadap total belanjanya besar serta pada daerah dengan lonjakan dana hibah dan bansos yang fantastis.

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300
www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI

 

Untuk mengunduh lampiran KONFERENSI PERS, silahkan klik disini

27 Juni 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

Kejati Jateng Segera Limpahkan Berkas Eks Bupati Karanganyar ke Pengadilan

TRIBUN JATENG.COM – Kamis, 26 Juni 2014

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyatakan akan sesegera mungkin melimpahkan perkara korupsi eks Bupati Karanganyar Rina Iriani ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Berkas Rina sendiri sudah lengkap dan tinggal menunggu momentum yang tepat untuk dilimpahkan.

“Untuk kasus Rina masih jalan terus. Saat ini pada proses pemberkasan perkara sebelum nantinya kami limpahkan ke Pengadilan,” kata Kepala Kejati Jateng, Babul Khoir Harahap, di Semarang, Kamis (26/6/2014).

Kejati sendiri mengaku hingga saat ini masih jalan terus untuk menuntaskan persoalan proyek subsidi Pembangunan Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) dari Kementerian Perumahan Rakyat itu. Dia pun menampik segala tuduhan yang dialamatkan kepada Kejati untuk menghentikan perkara Rina karena dinilai tak cukup bukti.

“Kami sudah dua kali ekspose di Kejaksaan Agung untuk mempertahankan kinerja, terakhir tanggal 12 Juni 2014 lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyurati kita menanyakan sejauhmana progres yang sudah dikerjakan,” bebernya.

Menurut Babul, pihaknya tidak pernah main-main dalam menuntaskan sebuah kasus. Apalagi kasus yang disidiknya saat ini mendapat perhatian dari KPK.

“KPK memang menyurati kepada kami dan telah kami balas. Kami tidak pernah diam, terus menindakjuti kasus ini sampai ke persidangan,” janjinya.

Sebelumnya, penasihat hukum Rina, Muhammad Taufiq menyatakan, perkara yang menyeret Rina tak cukup bukti. Alasannya, surat yang dijadikan kejaksaan sebagai dasar alat bukti itu diklaim tidak asli. Bukti yang dianggap tak asli itu adalah surat dari Pemkab Karanganyar yang ditujukan kepada Kementerian Perumahan Rakyat Nomor 158 tentang permohonan ke Kemenpera untuk Griya Lawu Asri.

Rina tersangkut dua kasus hukum sekaligus. Pertama, kasus subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) dari Kementerian Perumahan Rakyat. Perannya, merekomendasikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Lembaga Keuangan Non bank (LKBN) yang berhak menyalurkan bantuan subsidi perumahan, kepada Menpera tanpa melalui verifikasi dan rekomendasi dinas koperasi setempat.

Kasus kedua, Rina ditetapkan kasus pencucian uang dengan menyamarkan harta kejahatan dari hasil korupsi di luar Laporan Harta Kekayaan Negara yang telah dilaporkan. Rina sendiri sudah diperiksa lima kali oleh kejaksaan, dan hingga kini masih belum ditahan. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/06/26/kejati-jateng-segera-limpahkan-berkas-eks-bupati-karanganyar-ke-pengadilan

27 Juni 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

KPK Dipandang Perlu Bekerja Sama dengan Perguruan Tinggi

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 27 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja menyatakan pihaknya memang dipandang perlu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi.

Menurutnya, selama ini KPK memandang banyak publikasi lokal di PT, seperti skripsi, tesis, disertasi, hasil kajian dan penelitian yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Adnan menyebut, ada peran yang sangat signifikan dari kampus dalam upaya pemberantasan korupsi. Meski begitu, kata dia, selama ini baru PT di pulau Jawa yang bergairah melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi, seraya memasukkan materi pemberantasan dan pencegahan korupsi pada setiap perkuliahan mereka.

Dia menyebut, untuk PT di luar Jawa masih bersifat “musiman”, sehingga perlu sentuhan-sentuhan dalam memberikan perkuliahan kepada mahasiswanya terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Adnan memberi apresiasi pada tiga PT di Semarang yang selama ini sudah menerapkan persoalan pencegahan dan pemberantasan korupsi pada mahasiswanya. KPK berharap kampus-kampus mampu berkontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kajian-kajian yang dihasilkan.

( Andika Primasiwi / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/27/207347

27 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Ikmal, KPK Panggil Pejabat Kota Tegal

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 27 Juni 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kota Tegal Hartoto, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

“Dia diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (26/6).

Dalam kasus ini, KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait penggeledahan rumah mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya yang ada di Perumahan Baruna Asri, Kelurahan Kraton, Tegal Barat. Ikmal merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

Selain menggeledah rumah Ikmal, penyidik KPK juga menggeledah kediaman Rokayah – ibu kandung Ikmal – bos PO Dewi Sri yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal.

Dalam kasus ini, KPK juga telah memanggil Mantan Wali Kota Tegal Adi Winarso, Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nur Effendi, Mantan Sekda Kota Tegal Edi Pranowo, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tegal Yuswo Waluyo, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintahan Kota Tegal yang juga mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Tegal Hartoto.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Wali Kota Tegal periode 2008-2013 Ikmal Jaya sebagai tersangka.

Ikmal selaku Wali Kota Tegal merangkap Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling (ruislag) tanah antara Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama pada 2012.

Ikmal diduga telah melakukan pembiaran pengalihan tanah atas tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp 8 miliar.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/26/207251

27 Juni 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Kejati Ekspose Kasus Rina di Kejagung

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 27 Juni 2014

  • Dugaan Pencucian Uang dan Korupsi GLA

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng melakukan ekspose kasus mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani di Kejaksaan Agung (Kejagung) sebanyak dua kali. Koordinasi yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja ini diharapkan bisa mempercepat penyelesaian kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pada proyek perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp 18,4 miliar itu.

Kepala Kejati Jateng Babul Khoir Harahap menegaskan, penyidik hingga kini masih terus bekerja dan kini dalam proses pemberkasan. Kasus itu telah memasuki tahap penelitian di jaksa peneliti dan jika sudah lengkap baru akan diajukan ke prapenuntutan.

“Berkasnya cukup tebal tetapi kini memang masih dalam proses pemberkasan. Ekspose di Kejagung juga sudah dilakukan dua kali untuk mempertahankan kinerja kita dalam kasus ini,” kata Babul di sela media gathering di Hotel Novotel Semarang, Kamis (26/6). Hadir dalam silaturahmi pers dan Kejati ini Ketua PWI Jateng Hendro Basuki, beberapa pimpinan media serta wartawan media cetak dan elektronik.

Selain Kejagung, lanjut Babul, KPK juga selalu menanyakan perkembangan kasus yang memantik perhatian publik ini. Dalam hal ini, KPK belum melakukan supervisi baru sebatas koordinasi mengenai perkembangan kasus GLA tersebut.

“Kita dipantau terus sama KPK. Kita tuntaskan dengan baik tugas ini karena kewenangan masih ada pada Kejati, begitu pula KPK yang punya kewenangan untuk supervisi,” paparnya.

Saat disinggung soal laporan pihak Rina mengenai dugaan pemalsuan surat rekomendasi ke Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Babul menyatakan itu hak yang bersangkutan. “Kalau fotokopian surat itu dianggap palsu dan dia melaporkan ke Polda ya silakan saja. Itu hak dia. Infonya hingga kini Polda juga belum mengirim SPDP serta berkas perkaranya,” terangnya.

Asuransi

Sementara itu, dalam media gathering kali ini, pihak Kejati mengapresiasi insan media cetak dan elektronik dengan memberikan asuransi. Babul Khoir Harahap menyatakan, kerjasama dengan para jurnalis baik cetak maupun elektronik sudah berjalan sangat baik melalui forum wartawan kejaksaan tinggi.

“Ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap kawan media. Lewat asuransi kecelakaan ini diharapkan bisa melindungi mereka saat bertugas,” kata Babul Khoir.

Ketua PWI Jateng Hendro Basuki mengungkapkan terimakasih atas apresiasi Kejaksaan Tinggi Jateng terhadap para jurnalis. “Forum wartawan kejaksaan ini kami nilai paling aktif dibandingkan forum lain. Secara prinsip kerjasama ini ke depan bisa menjadikan negara ini lebih baik, menegakkan hukum dan memperbaiki keadaan,” imbuhnya.

( Modesta Fiska / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/27/207314

27 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

LBH Medan: Jangan Sampai Ada “Ratu Atut” di PTPN 4

Medan-ORBIT: Indikasi ‘dinasti kekuasaan’ di tubuh PTPN 4, Lembaga Bantuan Hukum Medan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) segera mengusut kasus di tubuh perusahaan BUMN tersebut.

Direktur LBH Medan Surya Adinata SH kepada Harian Orbit, Rabu (25/6) meminta penegak hukum segera menyusun langkah mengusut tuntas monopoli proyek yang diduga dilakoni anggota keluarga petinggi PTPN 4.

“Ada kesan monopoli proyek yang dilakukan keluarga petinggi PTPN 4 mengarah pada upaya membangun dinasti kekuasaan di PTPN4,” ujar Surya Adinata.

Surya menilai, adanya indikasi monopoli proyek di PTPN4 menuai kritikan yang sangat tajam dari kelompok masyarakat. Untuk itu, Surya menilai tindakan ini tidak bisa ditolerir.

“Mendudukkan keluarga sebagai mitra kerja perusahaan negara berpotensi melakukan penyimpangan. Ada kekhawatiran persekongkolan di sana,” kata Surya.

Surya menaruh kecurigaan, mengikutsertakan peran keluarga dalam urusan operasional perusahaan negara, apalagi urusan proyek bisa berujung pada pola dinasti seperti kejadian pada Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut.

“Kalau kita melihat Gubernur Banten itu, juga sengaja bersekongkol untuk menggrogoti uang negara. Jangan sampai ada Ratu Atut di PTPN 4,” kata Surya.

Dia pun mengimbau kepada elemen masyarakat yang memiliki data dan bukti indikasi monopoli itu, diminta segera melaporkannya ke Kejati Sumut.

“Dan LBH Medan siap mendampingi masyarakat yang mau menyikat pelaku korupsi di BUMN itu,” tegas Surya.

Sebelumnya, sumber Harian Orbit menguak proyek pengadaan solar kebutuhan perusahaan perkebunan itu kini disebut-sebut dikuasai saudara kandung ‘nyonya besar’.

Dilakukan Sistem Terbuka

Dikatakan sedikitnya 50 ribu ton solar per tahun untuk menanggulangi operasional 10 pabrik kelapa sawit di wilayah kerja Kandir Medan.

“Pengadaan solar ini diduga sarat spekulatif, dan bila aparat hukum menyeledikinya, permainan dalam pengadaan solar yang berpotensi merugikan keuangan negara akan terkuak jelas,” ungkap sumber itu.

Demikian dengan penyewaan jasa mobil rental untuk kelengkapan kerja kebun di wilayah Kandir Medan. “Kabar itu juga cukup santer, sekitar 80 persen  dikelola keluarga ‘nyonya besar’ dan sebagian kecilnya, 20 persen ditangani koperasi karyawan.

Saat dikonfirmasi Harian Orbit, Kabag Humas PTPN4 Syahrul Siregar, membantah tudingan tersebut. Syahrul mengatakan penyedia kebutuhan solar di tiap PKS, merupakan mitra perkebunan setempat.

“Biasanya kebutuhan solar setiap PKS mencari mitra sendiri. Rata-rata kebutuhan solar per hari hanya sekira 100 liter,” katanya tanpa menjelaskan siapa-siapa saja mitra yang bekerjasama dengan perusahaan BUMN itu.

Tambah Syarul, sistem pengadaan solar dan semua kebutuhan di PTPN 4 dilakukan sistem terbuka, tanpa ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Om-07

Sumber :  http://www.harianorbit.com/lbh-medan-jangan-sampai-ada-ratu-atut-di-ptpn-4/

 

 

27 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ipepma & Mimpi Demo PTPN4

Massa Ipepma dan Mimpi di Kantor PTPN4 Jalan Letjend Suprapto. Foto|Jhonson

Medan-ORBIT: Dugaan korupsi di Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara 4 (PTPN4) berujung demo massa. Sejumlah elemen rakyat mendatangi kantor perusahaan BUMN yang beralamat di Jalan Letjend Suprapto Medan itu Kamis (26/6).

 

Elemen masyarakat mengatasnamakan Ikatan Pemuda dan Pelajar (IPEPMA) dan Majelis Ikatan Mahasiswa Perubahan Indonesia (MIMPI) menggeruduk Kantor PTPN4 Jalan Letjend Suprapto, Medan mengaku merasa kecewa dengan Kementerian BUMN yang terkesan acuh dengan kinerja Pimpinan PTPN4.

 

Mereka menduga perusahaan plat merah di bawah Kementerian BUMN itu menjadi sarang korupsi orang-orang berdasi. Mereka juga menolak atas pimpinan Dirut Erwin Nasution di PTPN4. Kordinator Aksi, Ruzzan Daulay menyebutkan Kementerian BUMN yang terkesan acuh dengan kinerja Pimpinan PTPN4.

 

“PTPN4 disinyalir banyak menyimpan koruptor yang hingga kini tidak dapat diberantas. Ini harus diperhatikan Kementerian BUMN yang membawahi langsung PTPN4,” kata Ruzzan.

 

Di bagian lain, massa juga menuding Dirut PTPN4 Erwin Nasution tak peduli dengan perkembangangan perkebunan yang ada di Labuhanbatu.

 

Indikasinya, tidak diurusnya limbah pabrik di Lahan HGU PTPN4 Panai Jaya yang sudah selesai sejak 2008 lalu. “Dirut terkesan tutup mata dengan permasalahan ini dan menganggap ia tidak dapat digugat oleh siapapun. Ada apa dengan semua ini,” tegasnya.

 

Untuk itu, Ruzzan meminta kepada Kapolda Sumut, Kejati Sumut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan menuntaskan pemasalahan yang terjadi di PTPN4.

 

“Kami juga meminta Kementerian BUMN mencopot Erwin Nasution dari jabatannya. Kami juga minta segera ditutup pabrik PTPN4 di Ajamu Labuhanbatu,” katanya.

 

Pantauan Harian Orbit di Kantor PTPN4, tak satu orang pun petinggi PTPN4 yang menyikapi aspirasi tersebut.  

 

Sebelumnya di KPK

 

April 2013 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Format RI juga telah menggelar aksi di halaman gedung KPK di Jakarta. Aksi sekaligus melaporkan dugaan penyimpangan di PTPN4 itu dipimpin langsung Ketua Format RI, Muniruddin Ritonga.

 

Mereka melaporkan dugaan korupsi penggunaan anggaran pembangunan perkebunan PTPN4 senilai Rp298 miliar ke KPK serta Kementrian BUMN.

 

Namun Humas PTPN4 Syahrul Siregar waktu itu kepada Harian Orbit membantah dana sebesar Rp298 miliar kredit antara Bank Mandiri dengan PTPN4.

 

Menurut dia, dalam realisasi pembangunannya, PTPN 4 telah lebih dahulu menggunakan dana sendiri sebesar lebih kurang Rp110, 8 miliar untuk areal seluas 3.069,55 hektar.

 

Dikatakannya penarikan kredit baru dilaksanakan sebesar Rp57,4 miliar. Sehingga masih ada biaya pre financing (biaya PTPN4) sebesar 53,4 miliar yang belum ditarik dari Bank Mandiri.

 

Saat dikonfirmasi kepada Kabag Humas PTPN4 Syahrul Siregar via seluler Kamis malam (26/6) mengatakan, penerbitan izin HGU di Panai Jaya sedang dalam proses di instansi yang terkait.

 

“Jika disebutkan HGU PTPN4 Panai Jaya telah habis HGU-nya dan tidak memperpanjangnya, itu adalah tidak benar,”kata Syahrul.

 

Tambahnya, awalnya PTPN4 Kebun Panai Jaya Labuhanbatu pada tahun 2005 mendapat izin lokasi dari Bupati Labuhanbatu seluas 4.065 hektar. Lokasi seluruhnya di Kabupaten Labuhanbatu.

 

Dalam perjalalan sesuai keputusan izin lokasi dilaksanakan gantirugi kepada masyarakat yang berasal dari Labuhanbatu.

 

“Bahwa tuduhan PTPN4 terlibat kasus dugaan korupsi terkait HGU kebun Panai Jaya dan mati HGUnya, tidak berdasar sama sekali,” terangnya lagi.

 

Namun Syahrul Siregar tidak berkomentar terkait tudingan demonstran yang menyebutkan PTPN4 sarang korupsi di tubuh perusahaan BUMN tersebut. Om-16/Om-07

Sumber : http://www.harianorbit.com/ipepma-mimpi-demo-ptpn4/

27 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejagung Bidik Tersangka Lain di USU

8825korupsi

Medan-ORBIT: Petinggi Universitas Sumatera Utara (USU) masih belum mau buka suara soal penggeledahan oleh Tim Kejaksaan Agung di beberapa fakultas.

 

Namun beberapa pejabat fakultas mengaku tidak mengetahui secara rinci kasus yang sejak 2010 lalu menjadi bidikan lembaga Adhyaksa tersebut.

 

Kepada Harian orbit, Kamis (26/6), Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Budaya (FIB), M Husnan Lubis MA, menjelasakan dirinya hanya menandatangani berita acara pemeriksaan barang-barang yang ada di Departemen Etnomusikologi.

 

“Saya tidak mengerti secara rinci masalah itu, sebab saya belum menjabat pada saat itu. Biarpun begitu saya tandatangani saja penggeledahan itu karena bapak Dekan FIB sedang berada di luar kota,” terang Husnan.

 

Begitu juga dengan Kepala Biro Aset USU, Ahmad Hatib yang mengatakan pihaknya hanya sebagai pencatatan aset negara. Bedasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan surat tentang terima barang, kata Ahmad, jika hal itu sudah lengkap tentu kami akan mencatatnya.

 

Menurut Ahmad, kedatangan Kejagung hanya mengkroscek barang yang ada sesuai dengan barang masuk. “Menurut sepengetahuan saya hasil kroscek semalam barang yang kita terima semua ada di lokasi. Persoalan harga, bagian aset tidak mengetahui sama sekali,” teranngya lagi.

 

Di bagian lain, elemen masyarakat terus mengapresiasi langkah Kejagung yang berani mengobrak-abrik kampus plat merah tersebut.

 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Komite Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah (Komptras) Emil Pandiangan mengatakan, kasus tersebut memang sudah lama diributi media massa. Namun selama ini petinggi USU terkesan tak mau ambil pusing dengan kasus itu.

 

“Kejagung memang harus berani. Kita juga minta agar Kejagung membidik tersangka lain yang kedudukannya lebih tinggi dari jabatan Dekan yang menjadi tersangka dalam kasus itu,” ujar Emil.

 

Emil yakin, langkah yang ditempuh oleh Kejagung tidak sekadar isapan jempol semata. Sebab kasus ini sudah menjadi perhatian nasional.

 

“Kasus korupsi di kampus memang menjadi perhatian nasional. Kita lihat saja kasus di UGM dan UI,” katanya.

 

Tidak Sesuai Kontrak

 

Sebelumnya, salah seorang tim Pidsus kejagung, mengakui mereka diturunkan oleh atasannya ada 4 orang, yang menjadi ketua tim yang bernama Fahmi.

 

Tapi sayang tim pemeriksaan barang-barang yang ada di Etnomusikologi dan Fakultas Farmasi tidak mau berkomentar soal kehadirann mereka di USU, rabu (25/6) kemarin.

 

“Kami hanya diperintahkan untuk memeriksa barang-barang yang ada,” katanya singkat.

 

Terpisah, Jaksa Agung Muda Pidana Kusus Kejaksaan Agung (Jampidsus) Widyo, selaku pimpinan yang menangani pidana khusus, saat dihubungi harian Orbit ke nomor 081314038xxx, belum memberi tanggapan atas sambungan telepon dan pesan yang terkirim.

 

Pengeledahan itu, dilakukan untuk melengkapi berkas dugaan korupsi APBN Hibah Dirjen dikti senilai Rp48 miliar. Salah satu kasus itu yakni pengadaan alat musik di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) senilai Rp14.805.384.000,00.

 

Proyek ini tidak memperhatikan kebutuhan dan belum dimanfaatkan serta tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp1.055.678.800,00.

 

Data tersebut berdasarkan telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) terhadap Laporan Hasil Penelaahan (LHP) BPK, di tahun 2008, 2009 dan 2010 di USU.

 

Lalu pekerjaan pakubumi (tiang pancang) dan urukan tanah pada pembangunan gedung Fakultas Farmasi USU tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.339.021.854,00.

 

Informasi yang dihimpun harian Orbit, saat ini sudah ada dua orang yang ditetapkan tersangka yaitu, Abdul Hadi selaku PPK waktu itu, dan Dekan Farmasi Prof Sumadio. Om-07

Sumber : http://www.harianorbit.com/kejagung-bidik-tersangka-lain-di-usu/

27 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: