KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Vonis Salim Terlalu Ringan


MURIA NEWS – Rabu, 25 Juni 2014

Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim berdiskusi dengan penasehat hukumnya, seusai mengikuti sidang kasus korupsi APBD Rembang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (25/6). Salim divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. (ANTARA / R Rekotomo)

Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim berdiskusi dengan penasehat hukumnya, seusai mengikuti sidang kasus korupsi APBD Rembang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (25/6). Salim divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. (ANTARA / R Rekotomo)

 

SEMARANG – Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim divonis bersalah dalam kasus korupsi dana APBD Rembang tahun 2006-2007. Salim terbukti melakukan tindakan korupsi, dengan menyalahgunakan wewenangnya dalam penyertaan modal perusda PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta. Jika denda itu tak dapat dipenuhi, maka Salim harus menjalani hukuman tambahan selama enam bulan kurungan penjara.

Vonis itu dibacakan Hakim Ketua Dwiarso Budi, dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Semarang, Rabu (25/6). Namun vonis itu dinilai terlalu rendah untuk kasus korupsi, dengan kerugian mencapai miliaran rupiah.Hal itu disampaikan pegiat anti-korupsi di Rembang, Bambang Wahyu Widodo.

Koordinator  Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) itu menegaskan, seharusnya kasus korupsi yang menjerat Salim bisa dimasukkan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia menilai, munculnya vonis yang rendah ini disebabkan dari tuntutan JPU yang juga terlalu rendah, yakni hanya 2,5 tahun.

”Jadi kita tidak bisa menyalahkan majelis hakim. Sebab majelis melihat tuntutan yang begitu rendahnya, sehingga mungkin hakim memutuskan hanya sesuai dengan ketentuan. Ini tidak menunjukkan tindakan all out untuk pemberatasan korupsi. Sebab seharusnya TPPU juga dikenakan dalam kasus ini,” ujar Bambang Wahyu Widodo, kemarin.

Ia meyebut, tuntutan jaksa tak memenuhi rasa keadilan, tidak masuk akal, dan sangat rendah. Padahal sebelumnya Salim didakwa dengan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tuntutannya paling tidak lima tahun penjara.

”Kami menduga ada permainan di tingkat kejaksaan, khususnya jaksa penuntut umum,” kata Bambang.

Sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Bupati Rembang periode 2005-2010 juga menyebut bahwa tuntutan yang dijatuhkan JPU terlalu ringan. ”Tuntutannya tak sebanding dengan sengsaranya rakyat. Korupsi itu bukan hanya soal nilainya, tapi juga efeknya sangat luar biasa. Ini yang saya kira perlu dihitung oleh aparat penegak hukum,” tegas Gus Tutut.

Diberitakan Antara, dalam putusannya, hakim menyatakan Salim terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang atas jabatannya, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sehingga merugikan keuangan negara. ”Pemkab Rembang telah dirugikan sebesar Rp 2,3 miliar atas perbuatan terdakwa,” katanya, kemarin.

Korupsi Bupati Rembang tersebut bermula dari perintah untuk mencairkan dana sebesar Rp 25 miliar untuk keperluan setoran awal modal PT RBSJ.

Bupati memerintahkan pencairan dana yang sudah dianggarkan dalam perubahan APBD 2006, sebelum adanya evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah. Setelah dicairkan, dana disetor ke rekening PT RBSJ yang selanjutnya digunakan salah satunya untuk membayar pembelian tanah.

Menurut hakim, terdapat penyimpangan dalam pembelian tanah serta izin operasional SPBU yang total mencapai Rp 2,3 miliar. Uang pembelian tanah dibayarkan ke PT Amir Hajar Kilsi (AHK) yang tidak lain merupakan perusahaan milik kerabat bupati. Sementara, tanah seluas 4,9 hektare yang dibeli tersebut, sesungguhnya milik Hj Rosidah Said, yang belum lunas dibayar oleh perusahaan milik kerabat Salim itu.

”Terdakwa mengetahui tindakannya itu menyalahi prosedur. Tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk melunasi pembelian tanah seluas 4,9 hektare,” terangnya.

Dalam pertimbangannya, hakim menimbang masa pengabdian Moch Salim selama sembilan tahun sebagai bupati. Salim dianggap berhasil memajukan Kabupaten Rembang. Meski demikian, perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut masuk dalam kejahatan luar biasa. (Ahmad Feri / Ali Muntoha)

Sumber : http://murianews.com/index.php/rembang/item/4645-vonis-salim-terlalu-ringan

26 Juni 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, REMBANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: