KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Peran Kejaksaan Perlu Diperkuat


SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Juni 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Posisi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan perlu diperkuat untuk mewujudkan independensi dalam penegakan hukum dan kepastian hukum.

Hal itu merupakan salah satu dari empat kesimpulan dalam seminar dengan tema Posisi Ideal  Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI berdasarkan UUD 1945 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/6).

Adapun, pemateri dalam seminar tersebut adalah, Guru Besar Emeretus Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bambang Kesowo, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Satya Arinanto, Pakar hukum internasional Adnan Buyung Nasution, dan aggota DPR, Fahri Hamzah.

Romli dengan tegas menyatakan, Jaksa Agung lebih baik dari  karier bukan dari luar. “Jangan dari luar, kita pernah mengalami. Apa yang telah diperbuat (Jaksa Agung dari luar),” ujar Romli.

Romli berharap, lembaga kejaksaan bersifat independen dan terlepas dari kekuasaan eksekutif. Untuk itu, diperlukan ketentuan normatif dalam Undang-undang Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang sepakat jaksa agung akan lebih baik dari internal Kejaksaan RI.

Kendati demikian, dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan posisi Jaksa Agung dari luar. Sebab, Presiden terpilih akan memilih Jaksa Agung dengan mempertimbangkan politik kekuasaannya. “Tidak bisa menutup dari luar,” ujarnya.

Sementara, Adnan setuju bahwa hanya jaksa karier yang paling mengetahui dan paling bisa memahami serta mampu menjalankan fungsi-fungsi pokok kejaksaan, terutama penuntutan.

Dia menegaskan, di internal Kejaksaan masih banyak figur yang memiliki  kapabilitas dan berintegritas. “Maka Presiden semestinya tidak perlu mencari figur Jaksa Agung dari luar,” ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung, Basrief Arief  mengungkapkan,  poisisi dan fungsi Kejaksaan harus lebih diperkuat.”Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, serta aparatur
pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat,” ujarnya.

Basrief mengungkapkan, ada kekhawatiran sebagian kalang tentang penempatan kedudukan lembaga Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif adalah mengenai independensi lembaga kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya di bidang penuntutan.

“Hal tersebut menjadi kekhawatiran bahwa pihak Kejaksaan tidak bisa bersikap independen dan mandiri. Kekhawatiran selanjutnya adalah dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang menjadi wewenang mutlak presiden, berujung pada kooptasi eksekutif atas kinerja kejaksaan,” ujarnya.

( Nurokhman / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/26/207294

26 Juni 2014 - Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: