KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pengacara Solo Desak KPK Ambil Alih Kasus Bus Transjakarta


SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Juni 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Pengacara Solo yang tergabung dalam Relawan Advokat Pendukung Prabowo Subiyanto, Rabu (25/6) siang, mendatangi ke Gedung Kejari Surakarta di Kepatihan, Jebres, Solo.

Kedatangan mereka ke Gedung Korps Adhyaksa mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dugaan tindak pidana pengadaan Bus Transjakarta yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dr M Taufiq SH MH selaku koordinator mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mendesak agar KPK segera mengambil alih kasus Bus Transjakarta dengan harapan penyidikan dapat dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Aksi yang digelar di halaman Gedung Kejari sembari membentangkan spanduk bertuliskan “Aku Ra Popo”, selain permintaan agar KPK untuk turun tangan menangani kasus Bus Transjakarta, para pengacara juga mendesak Kejaksaan Agung segera menanggapi bocornya transkrip dugaan adanya pembicaraan antara Megawati dengan Jaksa Agung, Basrief Arief.

Tanggapan dari Kejagung, kata M Taufiq, perlu dilakukan untuk menjelaskan kebenaran atas dugaan bocornya transkrip pembicaraan yang menyebut nama Jokowi dalam proyek pengadaan Bus TransJakarta.

”Kejaksaan Agung harus bertindak independen dalam menangani perkara, khususnya perkara korupsi yang diduga melibatkan para pejabat negeri ini,” tegas Taufiq dalam aksinya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kota Surakarta tersebut juga mengecam adanya intervensi dari berbagai pihak berkaitan penanganan suatu perkara yang kini sedang ditangani penyidik kejaksaan.

Tak hanya itu, mantan anggota DPRD Kota Surakarta itu juga mendesak Kejagung untuk memeriksa Joko Widodo (Jokowi) karena diduga mengetahui adanya proyek Bus Transjakarta. ”Jokowi sekarang kedudukannya sama dengan masyarakat, karena sudah cuti dari jabatannya sebagai Gubernur,” tandasnya.

Dalam aksi ini, lanjut Taufiq, tidak ada maksud untuk kepentingan politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres). ”Aksi ini semata-mata untuk menegakan hukum, dimana institusi penegak hukum dapat bertindak tegas terhadap para pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini,” papar Taufiq.

Adapun surat pernyataan yang dibuat para pengacara dengan beberapa poin materi seperti KPK didesak mengambil alih kasus Bus Transjakarta dan lainnya, tujuan utamanya diserahkan secara langsung kepada Kajari Surakarta Yuyu Ayomsari SH.

Namun berhubung Kajari tidak berada ditempat, surat pernyataan dari Relawan Advokat Pendukung Prabowo diterima Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Erfan Suprapto SH.

”Akan kami sampaikan surat pernyataan dari para pengacara tersebut ke pimpinan untuk selanjutnya ditindaklanjuti,” kata Erfan, Rabu (25/6).

( Sri Hartanto / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/26/207198

Iklan

26 Juni 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: