KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Komisi Informasi Berwenang Panggil Kepala Daerah


SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah periode 2014 – 2018 yang akan dilantik Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Jumat (27/6), bakal menghadapi tantangan dan tugas berat.

Hal itu dikatakan Zainal Abidin Petir, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Jawa Tengah menanggapi banyaknya masyarakat yang belum tahu apa itu KI.

“Saya heran kenapa KI belum famillier di tengah-tengah masyarkat, termasuk masih banyak anggota dewan, pejabat, dan masyarakat yang belum paham keberadaan, fungsi, dan wewenang KI. Padahal KI adalah lembaga yang akan mengawal penyelenggaraan negara ini terhindar dari rongrongan koruptor,” tandas Zainal Petir.

Komisi Informasi, jelasnya, merupakan lembaga mandiri amanat dari UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di antara fungsi KI yakni menjamin warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Selain itu, bertujuan mewujudkan penyelengaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertangjawabkan.

Selama ini, kata Zainal Petir, Komisi Informasi dianggap oleh kebanyakan orang seperti kantor yang mengurusi pemberitaan maupun juru bicara; layaknya kantor penerangan zaman orde baru.

“Saya sering ditanya pejabat maupun masyarakat, apa sama dengan Komisi Penyiaran. Sya jawab, Komisi Penyiaran mengurusi radio dan televisi, kalau KI ngurusi dan ngoyak-ngoyak transparansi anggaran dan kinerja badan publik, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD,” jelasnya.

Demi terwujudnya transparansi anggaran dan kinerja, tambah Zainal Petir, badan publik tersebut wajib menyampaikan informasi publik secara berkala, dan tersedia setiap saat.

“Saya menghimbau badan publik eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Sekda di masing-masing kab/kota dan provinsi Jawa Tengah untuk mengoptimalkan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Jangan sampai saya memanggil bupati, wali kota maupun gubernur untuk dimintai keterangan terkait sengketa informasi publik,” tandasnya.

( RED , Linda Putri/ CN33 )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/26/207257

26 Juni 2014 - Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: