KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Inspektorat Didesak Telusuri Kasus Bendahara Disbudpar


Foto HL Hal 16 judul berita Inspektorat Didesak Telusuri Kasus Bendahara Disbudpar

Medan-ORBIT: Indikasi penyalahgunaan wewenang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumut dianggap bukan cerita baru. Elemen masyarakat mendesak agar ada penelusuran dini dilakukan Inspektorat Provsu untuk membongkar penyimpangan yang selama ini terpendam.

Kata Pengiat Antikorupsi Sumut, Marhalasan Manalu, selama beberapa bulan Disbudpar Sumut tidak memiliki seorang kepala dinas. Menurut Marhalasan, dinas yang kosong kepemipinan akan rentan dengan persoalan anggaran dan monopoli proyek.

Bahkan katanya, persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kerapkali menjadi sumber yang tak diperhatikan jika SKPD tak memiliki kepala yang resmi menjabat.

“Kasus Disbupar Sumut ini bukan cerita baru. Apalagi semenjak dinas itu tak punya kepala dinas. Coba cek saja PAD yang dihasilkan,” ujar Marhalasan kepada Harian Orbit, Minggu (22/6).

Menyinggung soal dugaan penyimpangan proyek, Marhalasan mendesak tim Inspektorat Provsu segera turun menelusuri dugaan penyimpangan proyek yang terungkap beberapa hari ini ke publik.

“Ini harus dilakukan sedini mungkin sebelum adanya temuan dari BPK. Jika Inspektorat tidak ingin kehilangan muka, maka lakukan segera auditnya,” kata Marhalasan.

Di bagian lain, Marhalasan juga menyentil keberadaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provsu. Dia meminta Baperjakat buka mata terhadap kondisi di Disbudpar Sumut yang kosong kepemimpinan.

“Kenapa dibiarkan kosong begitu lama. Padahal sudah beberapa kali dilakukan pelantikan beberap eselon II di Pemprov Sumut. Pembiaran ini hanya akan membawa Disbudpar Sumut makin amburadul,” kata Marhalasan.

Sebelumnya dibeberkan, oknum bendahara Disbudpar Sumut berinisial SK mendapat kewenangan luas dari petinggi Pemprov Sumut mengatur seluruh proyek yang ada di dinas tersebut.

Bahkan oknum bendahara itu memang dikenal merupakan orang kepercayaan mantan Kadisbudpar Sumut beberapa era sebelumnya.

Sangat di Luar Kewajaran

Oknum bendahara itu diduga mengatur semua proyek di Disbudpar Sumut sehingga disinyalir terjadi penyimpangan anggaran. Bahkan terindikasi terjadinya korupsi dilakukan oknum bendahara tersebut.

Di antaranya pemeliharaan rutin gedung kantor senilai Rp1.525.000.000 bersumber APBD 2013. Dalam proyek ini beberapa item disinyalir mark-up yakni perbaikan talang di gedung Jalan A Yani, perbaikan kamar mandi, pengecatan gedung Jalan Pancing hingga perbaikan kantor di Taman Budaya dan Museum Daerah Sumut.

Kemudian penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor senilai Rp470.000.000 dari APBD 2014. Hal ini, sangat di luar kewajaran seperti pengadaan laundry gordyn yang disinyalir tak pernah ada.

Sayangnya, hingga saat ini oknum bendahara itu belum memberi tanggapan atas tudingan itu.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Provsu Hasban Ritonga yang dimintai tanggapannya juga belum memberita komentar. Saat dihubungi Minggu (22/6) via seluler ke nomor 081263621XXX, Hasban belum memberi tanggapan. Om-06
Sumber : http://www.harianorbit.com/inspektorat-didesak-telusuri-kasus-bendahara-disbudpar/

26 Juni 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: