KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

BPK Geledah Dinas Perhubungan Temanggung Seperti KPK


OBYEKTIF.COM – Jum’at, 24 Januari 2014

 
“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sekarang cara kerjanya  seperti KPK, masuk kantor instansi langsung buka-buka laci dan langsung menggeledah ruangan kami. Terkesan seperti penyidik KPK ketika memeriksa koruptor dan kurang beretika,” kata Kepala Bidang Pengujian Dinas Pehubungan Komukasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Nur Edi Yunianto,S.Sos, ketika diwawancara Wartawan Obyektif Cyber Magazine, M. Nuraeni, di ruang kerjanya belum lama ini, sehubungan adanya informasi BPK “menggebrak” Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Menurut dia, ada salah persepsi dalam masalah ini. “Mengenai “titip uji” itu jelas hanya salah asumsi saja dari pihak BPK. Di sini tidak ada yang titip uji, tetapi yang ada adalah “numpang uji”. Suatu misal kendaraan yang ber plat nomor di luar Temanggung itu bisa numpang uji di sini. Jadi saya jelaskan mas, itu kesalahan asumsi dari pihak BPK. Saya pun sudah menjelaskan ke BPK, bahkan surat tembusannya juga sudah ada di Bupati yang intinya tidak ada titip uji, melainkan numpang uji,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2012. Retribusi tersebut masuk ke dalam klasifikasi retribusi jasa umum. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Temanggung, menganggarkan penerimaan dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp.720,665.000,- dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.742.049.000,- atau mendapatkan pemasukan sebesar 102,96%.

Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan dasar hukum pemungutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Hasil pemeriksaan lapangan serta konfirmasi kepada Bendahara Penerimaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, diketahui bahwa selain memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari dalam daerah dan dari luar daerah (numpang uji), UPT Pengujian Kendaraan Bermotor juga menerima jasa penitipan bagi pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan pengujian kendaraan bermotor di daerah lain (titip uji).

Selanjutnya, biaya I disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, sedangkan biaya II & III diserahkan kepada Penyedia Jasa untuk dilakukan pengujian pada daerah yang dituju. Dengan demikian, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor telah menerima retribusi pengujian kendaraan bermotor, namun tidak memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap Buku Kas Umum, serta Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan UPT Pengujian Kendaraan bermotor, diketahui bahwa selama tahun 2012 terdapat penerimaan dari 165 pemilik kendaraan bermotor yang titip uji dengan total penerimaan sebesar Rp.35.765.000,-

Menurut Auditor BPK, bahwa Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurutnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengakibatkan terdapatnya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan membebani masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pemungutan retribusi daerah tidak memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa titip uji sama halnya dengan numpang uji dan tidak ada kelebihan pendapatan Rp.6.980.000,- karena telah include dalam penerimaan numpang uji serta tidak mungkin ada klaim/restitusi karena kendaraan-kendaraan dari luar daerah sejumlah 165 buah benar-benar diuji di Temanggung.

BPK RI memberikan penjelasan atas tanggapan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung tersebut bahwa berdasarkan dokumen serta konfirmasi pada Bendahara Penerimaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, diketahui bahwa selain memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari dalam daerah dan dari luar daerah (numpang uji), UPT Pengujian Kendaraan Bermotor juga menerima jasa penitipan bagi pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan pengujian kendaraan bermotor di daerah lain (titip uji) yang tidak memiliki dasar hukum.

BPK RI merekomendasikan Bupati Temanggung agar: Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, supaya dalam melakukan pemungutan retribusi daerah selalu memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Selanjutnya menghentikan pelayanan titip uji. Disamping itu BPK meminta pada Bupati agar memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai peraturan yang berlaku. Demikian penjelasan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 10B/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2013, Tanggal : 24 April 2013. Selanjutnya masalah ini masih dalam proses penanganan di Kabupaten Temanggung. (M.Nuareni).

Sumber : http://obyektif.com/info-jateng/view/2014/01/24/bpk-geledah-dinas-perhub-temanggung-seperti-kpk

Iklan

26 Juni 2014 - Posted by | TEMANGGUNG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: