KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Berkas Perkara Korupsi Wakil Bupati Pelalawan Dinyatakan Lengkap


MERDEKA.COM – Rabu, 25 Juni 2014

Merdeka.com – Berkas perkara Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim, yang menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi Riau yang sebelumnya diserahkan penyidik Polda Riau.

Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo kepada merdeka.com Rabu (25/6). Menurut dia, dugaan keterlibatan Marwan Ibrahim dari keterangan saksi di persidangan yang menyatakan ia menerima Rp 1,5 Miliar.

“Berkas perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi hari ini sudah lengkap atau P21,” kata Guntur.

Marwan Ibrahim dan kawan-kawannya, diduga terlibat dalam kasus korupsi pembebasan lahan fiktif yang dicairkan berkali-kali pada 2002 hingga 2011. Saat itu, Marwan menjabat sebagai Sekda Kabupaten Pelalawan. Kasus ini ditangani oleh Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Riau.

“Tersangka Marwan Ibrahim dan kawan-kawannya, merugikan negara hingga Rp 38 miliar, setelah memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti cukup, maka dengan nomor P21 : B-49/N.4.5/Ft.1/06/2014 tanggal 24 Juni 2014 berkasnya dinyatakan lengkap dan siap disidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru,” terang Guntur.

Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menetapkan Wakil Bupati (Wabup) Pelalawan Marwan Ibrahim sebagai tersangka pada Rabu 23 Oktober 2013 lalu, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja Pelalawan.

Sebelumnya Polda Riau melayangkan surat permohonan penahanan terhadap Marwan Ibrahim ke Mabes Polri pada akhir 2013 lalu, namun sampai saat ini belum ada balasan dan belum ditahan.

Selain Marwan Ibrahim, juga ada dugaan keterlibatan mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar yang masih diselidiki kepolisian. Karena dalam persidangan sebelumnya, nama Tengku Azmun Jaafar kerap disebut-sebut menerima aliran dana sebesar Rp 12,5 miliar, lebih besar dari yang diterima Marwan Ibrahim yakni Rp 1,5 miliar.

Seperti diketahui dalam dakwaan untuk Syahrizal Hamid dan kawan-kawan, Kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 38 miliar ini bermula dari tahun 2002 hingga 2011 lalu. Dimana pada 2002 itu Pemkab Pelalawan berencana membangun gedung perkantoran pemerintahan dengan nama Gedung Bhakti Praja.

Untuk pembangunan ini, pemkab membeli lahan kebun kelapa sawit milik PT Khatulistiwa Argo Bina, Logging RAPP RT 1 RW 2 Dusun I Harapan Sekijang, seluas 110 hektare dengan harga Rp 20 juta per hektare.

Maret 2002, Tengku Azmun Jaafar bersama terdakwa Syahrizal Hamid bertemu dengan David Chandra, pemilik lahan di Hotel Sahid, Jakarta, menyepakati harga pembelian lahan. Selanjutnya, David Chandra menyerahkan surat tanah berupa foto copy atas nama masyarakat sebanyak 57 set.

Kemudian Tengku Azmun Jaafar memerintahkan terdakwa Lahmudin untuk menyerahkan dana uang muka pembelian tanah kepada Syahrizal sebesar Rp 500 juta, dan Marwan Ibrahim menyetujuinya. Dana tersebut berasal dari APBD 2002.

Namun, permasalahan timbul dalam pembebasan lahan tanah perkantoran tersebut. Tahun 2002 pernah dibebaskan dan diganti rugi oleh Pemkab Pelalawan.

Kemudian, lahan tersebut diurus ulang atas nama keluarga terdakwa Syahrizal. Ganti rugi ini dilakukan lagi dari tahun 2007 hingga tahun 2011. Sehingga biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan dana APBD tiap tahunnya beragam.

Akibat perbuatan keempat terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat lain. Negara menderita kerugian sebesar Rp 38.087.239.600. Sementara itu dalam fakta persidangan, empat terdakwa itu kerap menyebut-nyebut nama Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim telah menerima uang ganti rugi.

Dalam rincian dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tersangka Marwan Ibrahim menerima uang Rp 1,5 miliar. Tapi di persidangan saat Marwan menjadi saksi ia membantah menerima uang tersebut, walaupun ada bukti pembayaran.

Selain itu terdakwa Lahmudin juga menerima uang sebesar Rp 3,1 miliar, terdakwa Syahrizal Hamid sebesar Rp 6,61 miliar, dan Al Azmi sebesar Rp 1,15 miliar.

Kemudian mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar juga menerima sebesar Rp 12,6 miliar. Termasuk juga para pegawai BPN Pelalawan menerima Rp 3,9 miliar, serta nama-nama yang tertera pada SHM sebesar Rp 385,53 juta dan orang lainnya sebesar Rp 2,9 miliar.

Selain keempat pejabat tersebut, Rahmat seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saat Pengadaan Lahan Perkantoran Bhakti Praja kabupaten Pelalawan propinsi Riau, pada tahun 2007, dituntut dengan hukuman selama enam tahun penjara oleh JPU Kejati Riau.

[mtf]

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/berkas-perkara-korupsi-wakil-bupati-pelalawan-dinyatakan-lengkap.html

26 Juni 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: