KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Jejak Tambang Sang Ketum

TEMPO.CO –  Jum’at, 20 Juni 2014

Tambang1KEPALA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Wijaya Rahman, masih mengingat kejadian pada awal 2010. Suatu siang, seorang utusan Grup Permai, Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Lilur, menemuinya di pusat perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, guna mengurus izin usaha pertambangan batu bara PT Arina Kota Jaya. “Ia datang sendiri,” kata Wijaya, Jumat pekan lalu.

Lilur tak cuma sekali menemui Wijaya di ibu kota Kabupaten Kutai Timur itu. Sepanjang Januari-Maret 2010, ia lima kali datang. Wijaya juga pernah bersua dengan Lilur di sebuah kedai kopi di Jakarta. Setelah Lilur berkali-kali melobinya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan izin eksplorasi pertambangan batu bara untuk Arina pada 26 Maret 2010.

Konsesi PT Arina berada di area hutan produksi seluas 10 ribu hektare di perbatasan Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng. Di dalamnya terdapat tanaman kopi dan cengkih. Ada pula kebun warga dan hutan rakyat. Dari akta perusahaan, Wijaya mengetahui pemilik PT Arina adalah Syarifah dan Nur Fauziah, yang beralamat di Jakarta. Masing-masing memiliki 50 persen saham perusahaan. “Tidak ada nama Lilur di situ,” ujarnya.

Sebelumnya, Wijaya mengaku tak mengetahui Ketua Umum Partai Demokrat 2010-2013 Anas Urbaningrum dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin adalah pemilik PT Arina. Ia baru menyadarinya setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksanya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Anas, empat bulan lalu.

Mindo Rosalina Manulang, mantan anak buah Nazar, mengungkapkan Syarifah dan Nur adalah pegawai Grup Permai milik bosnya itu. “Mereka di bawah saya,” katanya Kamis pekan lalu. Rosalina juga mengenal Lilur sebagai pegawai Grup Permai. Tapi ia mengaku tak tahu soal pengurusan izin tambang itu.

Maret lalu, Nazar membeberkan kepada penyidik KPK bahwa pemilik PT Arina adalah Anas, yang pada waktu memimpin Demokrat dipanggil “Ketum”. Menurut dia, Anas memiliki enam perusahaan tambang yang tersebar di Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau. Anas membantah tudingan Nazar itu.

Keberadaan tambang batu bara itu penting bagi penyidik karena Anas diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, di antaranya lewat pengurusan izin tambang. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa Yudi Kristiana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jumat tiga pekan lalu, Anas ditengarai mengorupsi berbagai proyek pemerintah sejak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 1 Oktober 2009. Proyek tersebut antara lain pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dan sejumlah proyek di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional pada 2009-2010.

Ia diduga menerima suap hingga Rp 167 miliar, menerima hadiah satu unit Toyota Harrier seharga Rp 670 juta dan satu unit Toyota Vellfire seharga Rp 735 juta, serta menerima fasilitas survei senilai Rp 478 juta. Jaksa Yudi mengatakan fulus itu digunakan untuk memenangkan Anas menjadi Ketua Umum Demokrat dalam kongres di Bandung pada 2010 serta untuk memuluskan langkah Anas menjadi presiden.

Yudi mengatakan uang yang dihimpun Anas bersama Nazar untuk persiapan menjadi presiden dan sisa dana pemenangan di kongres digunakan buat membeli sejumlah aset. Antara lain enam petak tanah dan bangunan di Duren Sawit, Jakarta Timur, dan di Yogyakarta seharga Rp 20 miliar. Juga buat pengurusan izin tambang di Kutai Timur. “Patut diduga uang itu sebagai hasil dari tindak pidana korupsi,” ucap Yudi.

Khusus untuk tambang di Kutai Timur, kata Yudi, Grup Permai mengeluarkan cek senilai Rp 3 miliar dalam tiga tahap. Tahap pertama Rp 2 miliar, lalu dua tahap berikutnya masing-masing Rp 500 juta. Dari total dana itu, Grup Permai mengucurkan Rp 600 juta ke Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Timur untuk pengurusan izin dan survei lokasi. Tapi Wijaya membantah pernah menerima uang dari Grup Permai. “Pengurusannya gratis.”

Anas membantah dakwaan jaksa. “Aset saya yang disita saya beli dari penghasilan halal setelah berhenti jadi anggota DPR,” katanya Jumat dua pekan lalu. Ia juga menganggap jaksa berhalusinasi dan mendakwanya secara politik. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan membacakan putusan sela perkara itu Kamis pekan ini.

Kaitan antara Anas dan Nazar dalam pengurusan izin tambang dibeberkan dalam dakwaan jaksa. Pada awal 2010, keduanya bertemu dengan Bupati Kutai Timur Isran Noor di Hotel Sultan, Jakarta Selatan. Lilur dan Gunawan Wahyu Budiarto, pegawai Grup Permai, ikut hadir. Mereka membincangkan pengurusan izin PT Arina. “Izin usaha pertambangan itu akan digunakan untuk perusahaan terdakwa,” ucap Yudi.

Isran mengakui beberapa kali bertemu dengan Anas sebagai sesama kader Demokrat. “Saya tidak pernah bertemu dengan Anas untuk urusan tambang,” kata Isran awal bulan lalu.

Karena kasus rasuah ini, area tambang PT Arina di Kutai Timur mangkrak. Wijaya mengatakan izin eksplorasinya dibekukan sejak KPK menyitanya. “Perusahaan belum menambang karena harus ada izin penggunaan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.”

Selain area tambang, aset yang dipersoalkan adalah tanah seluas 7.870 meter persegi di Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta. Pada Rabu pagi pekan lalu, area seluas lapangan sepak bola ini terlihat lengang. Padahal biasanya santri Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, milik KH Attabik Ali-ayah Athiyyah Laila, istri Anas-berolahraga di tempat itu. Di tanah itu terdapat lapangan bola basket, bola voli, dan sepak bola berukuran mini. “Ada santri yang biasa main di situ,” ujar Ketua Rukun Warga 10 Mantrijeron, Singgih Maryanto.

Lahan ini menjadi satu-satunya tanah kosong terluas di Mantrijeron. Lokasinya berada di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 139, sekitar seratus meter dari gedung Pesantren Krapyak. Di pagar pembatas tanah itu terdapat papan pengumuman yang menyatakan tanah disita KPK sejak 6 Maret lalu.

Singgih tinggal bersebelahan dengan tanah itu. Ia bercerita tanah itu sempat berpindah-pindah kepemilikan sebelum dibeli Anas atas nama Attabik. Mulanya tanah itu milik Sigit, warga Pasar Gading, Yogyakarta, lalu dibeli Petrik Darmawan, pengacara di Kota Gudeg. Petrik kemudian menjualnya kepada Onggo Setiyono, yang tinggal di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Yogyakarta. “Dari Onggo lalu dibeli Pondok Pesantren Krapyak,” kata Singgih.

Berdasarkan dokumen jaksa, Anas membeli tanah ini melalui Attabik pada 20 Juli 2011. Pada tanggal yang sama, juga lewat Attabik, Anas membeli tanah 200 meter persegi tak jauh dari lokasi tanah pertama. Keduanya dibeli seharga Rp 15,7 miliar secara tunai dan barter. Total pembayaran tunai sebesar Rp 1,57 miliar dan US$ 1,1 juta. Sisanya dibayar menggunakan 20 batang emas seberat total seratus gram serta ditukar dengan dua bidang tanah seluas 1.069 dan 85 meter persegi di Mantrijeron.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan tanah-tanah tersebut disita KPK karena diduga terkait dengan kasus korupsi dan pidana pencucian uang Anas. Adapun pengacara Anas, Firman Wijaya, tak berkomentar banyak mengenai hal ini. “Nanti akan kami validasi di pengadilan,” katanya Jumat pekan lalu.

Sumber: Tempo, 20 Juni 2014 ; http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1925-jejak-tambang-sang-ketum

26 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengacara Solo Desak KPK Ambil Alih Kasus Bus Transjakarta

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Juni 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Pengacara Solo yang tergabung dalam Relawan Advokat Pendukung Prabowo Subiyanto, Rabu (25/6) siang, mendatangi ke Gedung Kejari Surakarta di Kepatihan, Jebres, Solo.

Kedatangan mereka ke Gedung Korps Adhyaksa mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dugaan tindak pidana pengadaan Bus Transjakarta yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dr M Taufiq SH MH selaku koordinator mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mendesak agar KPK segera mengambil alih kasus Bus Transjakarta dengan harapan penyidikan dapat dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Aksi yang digelar di halaman Gedung Kejari sembari membentangkan spanduk bertuliskan “Aku Ra Popo”, selain permintaan agar KPK untuk turun tangan menangani kasus Bus Transjakarta, para pengacara juga mendesak Kejaksaan Agung segera menanggapi bocornya transkrip dugaan adanya pembicaraan antara Megawati dengan Jaksa Agung, Basrief Arief.

Tanggapan dari Kejagung, kata M Taufiq, perlu dilakukan untuk menjelaskan kebenaran atas dugaan bocornya transkrip pembicaraan yang menyebut nama Jokowi dalam proyek pengadaan Bus TransJakarta.

”Kejaksaan Agung harus bertindak independen dalam menangani perkara, khususnya perkara korupsi yang diduga melibatkan para pejabat negeri ini,” tegas Taufiq dalam aksinya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kota Surakarta tersebut juga mengecam adanya intervensi dari berbagai pihak berkaitan penanganan suatu perkara yang kini sedang ditangani penyidik kejaksaan.

Tak hanya itu, mantan anggota DPRD Kota Surakarta itu juga mendesak Kejagung untuk memeriksa Joko Widodo (Jokowi) karena diduga mengetahui adanya proyek Bus Transjakarta. ”Jokowi sekarang kedudukannya sama dengan masyarakat, karena sudah cuti dari jabatannya sebagai Gubernur,” tandasnya.

Dalam aksi ini, lanjut Taufiq, tidak ada maksud untuk kepentingan politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres). ”Aksi ini semata-mata untuk menegakan hukum, dimana institusi penegak hukum dapat bertindak tegas terhadap para pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini,” papar Taufiq.

Adapun surat pernyataan yang dibuat para pengacara dengan beberapa poin materi seperti KPK didesak mengambil alih kasus Bus Transjakarta dan lainnya, tujuan utamanya diserahkan secara langsung kepada Kajari Surakarta Yuyu Ayomsari SH.

Namun berhubung Kajari tidak berada ditempat, surat pernyataan dari Relawan Advokat Pendukung Prabowo diterima Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Erfan Suprapto SH.

”Akan kami sampaikan surat pernyataan dari para pengacara tersebut ke pimpinan untuk selanjutnya ditindaklanjuti,” kata Erfan, Rabu (25/6).

( Sri Hartanto / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/26/207198

26 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus E-KTP, KPK Panggil VP Strategic PT Sucofindo

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Juni 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil VP Strategic Bisnis Unit Rekayasa dan Transportasi PT Sucofindo Rudiyanto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Pengadaan Paket Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional tahun anggaran 2011-2012.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (26/6).

Diketahui PT Sucofindo (Persero), merupakan salah satu dari 5 perusahaan BUMN dan swasta yang menjadi konsorsium pemenang tender proyek pengadaan e-KTP. Selain PT Sucofindo, perusahaan lainnya adalah Perum Percetakan Negara RI, PT Sandipala Arthaputra, PT Quadra Solu­tion, dan PT Len Industri (Persero).

Sebelumnya, KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka.

Anak buah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ini diduga melanggar pasal 2 ayat 1 susbsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Anggaran yang digunakan dalam proyek ini dari pagu anggaran 2011-2012 dengan nilai Rp 6 triliun.

KPK juga telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melarang Sugiharto bepergian ke luar negeri.

Selain Sugiharto, KPK juga mencegah Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Irman, Mantan Direktur Perum Percetakan Negara (PNRI)Edhi Wijaya, Direktur Quadra Solution Anang Sugiana, dan Andi Agustinus seorang wiraswasta.

Dalam kasus ini, KPK juga telah menggeledah ruang kerja Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jalan Merdeka Utara, kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan dan kantor PT Quadra Solution di Kuningan.

KPK juag pernah menggeledah kantor Percetakan Negara RI (PNRI) dan rumah mantan Direktur PNRI Isnu Edhi Wijaya di Jalan Pondok Jaya III Nomor 24 Jakarta Selatan.

Terkait potensi kerugian negara, KPK masih terus melakukan penghitungan. Dari total nilai proyek Rp 6 miliar hasil penghitungan kerugian negara mencapai Rp 1,12 triliun.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/26/207244

26 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Suap Lahan Bogor, KPK Panggil Advokat

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Juni 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil advokat Tantawi Nasution terkait penyidikan dugaan suap alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Kamis (26/6).

Sebelumnya, dalam kasus ini KPK telah menetapkan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Selain politisi PPP itu, pada kasus ini KPK juga telah menetapkan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Bogor, M Zairin dan pegawai PT Bukit Jonggol Asri (BJA), FX Yohan Yap sebagai tersangka.

Mereka dijadikan tersangka setelah sebelumnya ditangkap oleh Satuan Tugas KPK dari sejumlah tempat pada Rabu 7 Mei 2014. Dalam kasus ini, Rachmat sebagai Bupati Bogor diduga menerima uang suap sejumlah Rp 1,5 miliar dari pihak swasta, yakni PT Bukit Jonggol Asri terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor. KPK menduga, sebelumnya Rachmat juga telah menerima uang Rp 3 miliar terkait rekomendasi tersebut.

Oleh KPK, Rachmat dan Zairin dijerat dengan Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara, Yohan Yap disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Ketiganya saat ini sudah ditahan KPK. Rachmat mendekam di Rumah Tahanan KPK, Yohan Yap ditahan di Rutan Guntur, dan Zairin dititipkan di Rutan Cipinang.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/26/207245

26 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Romy Herton, KPK Geledah Rumah Pengusaha di Palembang

SUARA MERDEKa.com – Kamis, 26 Juni 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus suap kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar dengan tersangka Wali Kota Palembang Romi Herton. Penggeledahan dilakukan di rumah pengusaha, Muhammad Syarif Abubakar.

“Ada penggeledahan di rumah Muhammad Syarif Abubakar, di Palembang,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo.

Selain di rumah pribadi, penggeledahan juga dilakukan di perusahaaan milik Syarif yang juga berada di Palembang. Penggeledahan dilakukan dari Rabu (25/6) dan sampai saat ini (26/6) masih berlangsung. “Belum selesai,” kata Johan.

Syarif merupakan saksi dalam perkara ini. Bahkan, KPK mencegah Syarif berpergian ke luar negeri bersama empat saksi lain, yakni Muhtar Efendi (swasta), Iwan Sutaryadi (pegawai BPD Kalimantan Barat), Yossi Alfiriana (swasta) dan Ucok Hidayat PNS di Pemkot Palembang.

KPK menetapkan Romi Herton sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada Palembang di Mahkamah Konstitusi (MK). Bersama Romi, KPK juga menjadikan istri Romi, Masyito sebagai tersangka kasus yang sama.

Romi maupun Masyito disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 65 ayat 1 jo pasal 55 ayat1 kesatu KUHP dan pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penetapan Romi dan Masyito sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan kasus yang menjadikan mantan Ketua MK Akil Mochtar sebagai tersangka. Surat perintah penyidikan (Sprindik) penetapan Romi dan Masyito sebagai tersangka sudah diteken pimpinan KPK pada 10 Juni lalu.

Dalam dakwaan jaksa KPK, Romi disebutkan telah menyuap Akil agar dimenangkan dalam sengketa pilkada Palembang. Romi memberikan uang mencapai Rp 19,8 miliar kepada Akil. Adapun Masyito berperan membantu Romi menyerahkan uang ke Akil melalui tangan kanan Akil bernama Muhtar Ependy.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/26/207238

26 Juni 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Kasus Ikmal, KPK Panggil Pejabat Kota Tegal

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Juni 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kota Tegal Hartoto, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

“Dia diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (26/6).

Dalam kasus ini, KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait penggeledahan rumah mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya yang ada di Perumahan Baruna Asri, Kelurahan Kraton, Tegal Barat. Ikmal merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal.

Selain menggeledah rumah Ikmal, penyidik KPK juga menggeledah kediaman Rokayah – ibu kandung Ikmal – bos PO Dewi Sri yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal.

Dalam kasus ini, KPK juga telah memanggil Mantan Wali Kota Tegal Adi Winarso, Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nur Effendi, Mantan Sekda Kota Tegal Edi Pranowo, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tegal Yuswo Waluyo, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintahan Kota Tegal yang juga mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Tegal Hartoto.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Wali Kota Tegal periode 2008-2013 Ikmal Jaya sebagai tersangka.

Ikmal selaku Wali Kota Tegal merangkap Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling (ruislag) tanah antara Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama pada 2012.

Ikmal diduga telah melakukan pembiaran pengalihan tanah atas tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp 8 miliar.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/26/207251

26 Juni 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Jokowi Sudah Lapor Harta Sejak 2005

Jokowi Sudah Lapor Harta Sejak 2005

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Juni 2014

 

image

JAKARTA, suaramerdeka.com – Calon presiden nomor urut dua Joko Widodo melakukan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (26/6).

Gubernur DKI Jakarta non aktif ini mengaku telah melaporkan harta kekayaan sejak 2005 silam. “Saya bukan hanya sekali harta yang kami punyai dicek oleh KPK. Sejak 2005, 2010, dan 2012 juga sudah dicek,” ujar Jokowi didampingi Ketua KPK Abraham Samad di kantor KPK.

Dalam kesempatan itu, Jokowi tidak didampingi oleh calon Wakil Presiden Jusuf Kalla yang masih dalam perjalanan dari Aceh menuju Jakarta.

Jokowi mengatakan, petugas KPK melakukan klarifikasi dengan amat detil dari aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak. “Kami Jokowi-JK sangat menghargai, mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh KPK selama ini,” ujarnya.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/26/207262

26 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Komisi Informasi Berwenang Panggil Kepala Daerah

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah periode 2014 – 2018 yang akan dilantik Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Jumat (27/6), bakal menghadapi tantangan dan tugas berat.

Hal itu dikatakan Zainal Abidin Petir, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Jawa Tengah menanggapi banyaknya masyarakat yang belum tahu apa itu KI.

“Saya heran kenapa KI belum famillier di tengah-tengah masyarkat, termasuk masih banyak anggota dewan, pejabat, dan masyarakat yang belum paham keberadaan, fungsi, dan wewenang KI. Padahal KI adalah lembaga yang akan mengawal penyelenggaraan negara ini terhindar dari rongrongan koruptor,” tandas Zainal Petir.

Komisi Informasi, jelasnya, merupakan lembaga mandiri amanat dari UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di antara fungsi KI yakni menjamin warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Selain itu, bertujuan mewujudkan penyelengaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertangjawabkan.

Selama ini, kata Zainal Petir, Komisi Informasi dianggap oleh kebanyakan orang seperti kantor yang mengurusi pemberitaan maupun juru bicara; layaknya kantor penerangan zaman orde baru.

“Saya sering ditanya pejabat maupun masyarakat, apa sama dengan Komisi Penyiaran. Sya jawab, Komisi Penyiaran mengurusi radio dan televisi, kalau KI ngurusi dan ngoyak-ngoyak transparansi anggaran dan kinerja badan publik, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD,” jelasnya.

Demi terwujudnya transparansi anggaran dan kinerja, tambah Zainal Petir, badan publik tersebut wajib menyampaikan informasi publik secara berkala, dan tersedia setiap saat.

“Saya menghimbau badan publik eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Sekda di masing-masing kab/kota dan provinsi Jawa Tengah untuk mengoptimalkan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Jangan sampai saya memanggil bupati, wali kota maupun gubernur untuk dimintai keterangan terkait sengketa informasi publik,” tandasnya.

( RED , Linda Putri/ CN33 )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/26/207257

26 Juni 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Peran Kejaksaan Perlu Diperkuat

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Juni 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Posisi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan perlu diperkuat untuk mewujudkan independensi dalam penegakan hukum dan kepastian hukum.

Hal itu merupakan salah satu dari empat kesimpulan dalam seminar dengan tema Posisi Ideal  Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI berdasarkan UUD 1945 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/6).

Adapun, pemateri dalam seminar tersebut adalah, Guru Besar Emeretus Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bambang Kesowo, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Satya Arinanto, Pakar hukum internasional Adnan Buyung Nasution, dan aggota DPR, Fahri Hamzah.

Romli dengan tegas menyatakan, Jaksa Agung lebih baik dari  karier bukan dari luar. “Jangan dari luar, kita pernah mengalami. Apa yang telah diperbuat (Jaksa Agung dari luar),” ujar Romli.

Romli berharap, lembaga kejaksaan bersifat independen dan terlepas dari kekuasaan eksekutif. Untuk itu, diperlukan ketentuan normatif dalam Undang-undang Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang sepakat jaksa agung akan lebih baik dari internal Kejaksaan RI.

Kendati demikian, dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan posisi Jaksa Agung dari luar. Sebab, Presiden terpilih akan memilih Jaksa Agung dengan mempertimbangkan politik kekuasaannya. “Tidak bisa menutup dari luar,” ujarnya.

Sementara, Adnan setuju bahwa hanya jaksa karier yang paling mengetahui dan paling bisa memahami serta mampu menjalankan fungsi-fungsi pokok kejaksaan, terutama penuntutan.

Dia menegaskan, di internal Kejaksaan masih banyak figur yang memiliki  kapabilitas dan berintegritas. “Maka Presiden semestinya tidak perlu mencari figur Jaksa Agung dari luar,” ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung, Basrief Arief  mengungkapkan,  poisisi dan fungsi Kejaksaan harus lebih diperkuat.”Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, serta aparatur
pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat,” ujarnya.

Basrief mengungkapkan, ada kekhawatiran sebagian kalang tentang penempatan kedudukan lembaga Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif adalah mengenai independensi lembaga kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya di bidang penuntutan.

“Hal tersebut menjadi kekhawatiran bahwa pihak Kejaksaan tidak bisa bersikap independen dan mandiri. Kekhawatiran selanjutnya adalah dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang menjadi wewenang mutlak presiden, berujung pada kooptasi eksekutif atas kinerja kejaksaan,” ujarnya.

( Nurokhman / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/26/207294

26 Juni 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Mantan Direktur PT Wei Ling Dituntut 1,5 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Direktur PT Wei Ling Semarang Joe Tjie Liang alias Bambang Lianggono (69) dituntut satu tahun enam bulan, dalam sidang kasus dugaan pemalsuan keterangan dalam surat perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (26/6).

Bambang dinilai bersalah melanggar pasal 266 KUHP terkait memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik junto pasal 374 atas perkara tersebut.

Tuntutan itu dibacakan jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang Betania. “Kami menuntut terdakwa selama satu tahun dan enam bulan,” katanya dalam persidangan yang dipimpin mejelis hakim, Wiwik.

Dalam perkara ini, terdakwa memalsu keterangan dalam suatu akta otentik pada surat perjanjian sewa-menyewa tanah seluas sekitar 1,8 hektare berikut bangunan PT Wei Ling di kawasan industri Wijayakusama blok B nomor 18, Tugu, Mangkang, Semarang.

Perjanjian sewa-menyewa antara PT Wei Ling dan PT Mega Surya Putra itu dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Elly Ninaningsih, Jl Moch Suyudi, Semarang. Tanah dan bangunan itu disewakan terdakwa ke pihak lain senilai Rp 500 juta selama lima tahun.

Sebagaimana diketahui, Bambang ditahan penyidik Polrestabes Semarang pada Jumat (4/4). Kasus ini diusut berdasarkan laporan Yohanes Suwiyarno ke Polrestabes Semarang pada 12 Desember 2013. Dalam hal ini, Yohanes mendapatkan kuasa dari PT Wei Ling dan PT Mega Surya Putra untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Penyidik juga telah menyita barang bukti berupa copy akta perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan pada 14 Agustus 2010. Sidang kasus pemalsuan keterangan ini berlangsung sekitar 25 menit. Majelis hakim PN Semarang selanjutnya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan jaksa.

Menurut Yohanes, dirinya mendapatkan kuasa dari jajaran direksi PT Wei Ling yang berada di Thiongkok. Diakuinya, Bambang Lianggono kini sudah dipecat dari jabatannya sebagai direktur PT Wei Ling berdasarkan Rapat Umum Pemagang Saham (RUPS) PT Wei Ling yang sudah diaktenotariskan dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Terdakwa menggunakan sertifikat tanah dan bangunan terbitan tahun 2004 yang semula dilaporkan hilang dalam perjanjian sewa- menyewa,” katanya di sela-sela persidangan.

Jajaran direksi selanjutnya melaporkan kehilangan sertifikat ke Polrestabes Semarang pada 2006. Setelah dilakukan kepengurusan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Semarang akhirnya menerbitkan sertifikat pengganti pada 2007. Namun, kenyataannya terdakwa menggunakan sertifikat terbitan 2004 dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.

( Royce Wijaya / CN39 / SMNetwork )

Sumber : m.suaramerdeka.com/index.php/read/

26 Juni 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: