KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Sunat Dana Siswa Miskin, Divonis 4 Tahun 3 Bulan


SUARA MERDEKA – Jum’at, 20 Juni 2014

SEMARANG- Mantan Kepala PT Kantor Pos Kabupaten Sukoharjo Sulistyanto Catur Idnardiarso, terdakwa kasus dugaan korupsi dana Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Kabupaten Sukoharjo 2009-2010 senilai Rp 3,4 miliar, divonis empat tahun dan tiga bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (19/6).

Terdakwa juga diputus membayar denda Rp 200 juta dengan ketentuan, jika tak membayar diganti pidana tiga bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Hastopo saat membacakan putusan menegaskan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Hakim menjatuhkan pidana empat tahun dan tiga bulan,” ujarnya.

Putusan itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo), yakni tujuh tahun dan enam bulan. Atas putusan itu, baik jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir. Usai pembacaan putusan, tangis terdakwa pecah. Sulistyanto tak kuasa menahan air matanya di hadapan keluarga yang turut menyaksikan sidang.

Hambat Pendidikan Dasar

Dalam sidang terpisah pada kasus sama, mantan supervisor PT Kantor Pos Kabupaten Sukoharjo Dyah Kusumaningsih divonis empat tahun dan denda Rp 200 juta. Jika denda tak dibayar, maka akan diganti pidana tiga bulan kurungan. Sebelumnya, jaksa menuntut Dyah dihukum 7 tahun 6 bulan penjara. Menurut, Hastopo hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatannya menghambat program pendidikan dasar sembilan tahun.

Hal yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Kasus ini bermula dari kerja sama antara PT Pos dan Dinas Pendidikan Sukoharjo dalam penyaluran BSM. Kantor Pos bertugas membagikan dana itu kepada lebih dari 4.900 siswa miskin senilai Rp 360 ribu/siswa/ tahun. Dana itu seharusnya diambil langsung siswa dengan menunjukkan kartu sekolah atau dicairkan kolektif dengan kuasa khusus.

Atas permintaan kepala Disdik saat itu Djoko Raino Sigit, kedua terdakwa menyetujui permintaan pencairan tersebut. ’’Dana yang dicairkan itu tidak disalurkan kepada siswa miskin yang berhak menerima,” kata Hastopo. Pada 2012, Djoko divonis lima tahun enam bulan penjara, denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp 3,429 miliar subsider tiga tahun penjara. (J17,J14-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/20/265012

Iklan

25 Juni 2014 - Posted by | SUKOHARJO

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: