KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Sertifikat Tanah PRPP Hilang, Dibuatkan Baru


SUARA MERDEKA – Sabtu, 21 Juni 2014

SEMARANG – Tim revitalisasi Badan Usaha Milik Ddaerah (BUMD) menemukan banyak kejanggalan dalam pengelolaan aset PT Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) Jateng. Salah satunya dokumen aset yakni sertifikat tanah hak pengelolaan (HPL) yang hilang.

”Saya tanya ke mana sertifikat tanah PRPP, katanya ketlingsut. Menurut saya aneh, sertifikat tanah kok bisa hilang,” kata Gubernur Ganjar Pranowo, kemarin.

Pemprov Jateng telah melaporkan hilangnya sertifikat aset tanah tersebut ke Polrestabes Semarang. Dan saat ini pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah membuat sertifikat tanah baru. ”Sekarang sedang berproses di BPN, dan sudah dilakukan pengukuran. Kalau dalam 30 hari tidak ada yang menyanggah, maka surat aslinya akan keluar,” tuturnya.

Ganjar meminta agar dokumen aset yang merupakan jantung PRPP itu diperjelas lebih dulu. Jika sudah jelas dan sertifikat tanah keluar, PRPP akan bisa hidup kembali. ”Sekarang PRPP tidak bisa apa-apa karena kondisi ini,” tandasnya.

Adanya sertifikat tanah dapat memperjelas kepemilikan aset PRPP. Perusahaan daerah tersebut dapat menagih biaya sewa lahan yang digunakan untuk jalan akses masuk menuju area pengembangan Bandara Ahmad Yani yang baru. ”Penggunaan jalan untuk akses bandara itu negara berutang pada PRPP. Maka begitu utang dibayar, neraca pendapatan PRPP akan langsung naik,” ujarnya.

Begitu kondisi keuangan membaik, Ganjar telah meminta direksi PRPP untuk mencari investor. Sehingga ketika akan dibangun kembali punya nilai tambah. ”Jadi kalau sertifikat sudah keluar, bisnis PRPP bisa dijalankan lagi,” jelas dia.

Kontrak Aneh

Selain sertifikat, kontrak perjanjian yang diberikan Pemprov kepada PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) untuk memperoleh manfaat selama 75 tahun, termasuk diperbolehkan menjual hak guna bangunan (HBG) di atas HPL Pemprov, mengundang tanda tanya. Perjanjian itu dibuat atas kesediaan PT IPU membebaskan lahan seluas 186 hektare yang jadi HPLPemprov pada 1987.

”Kontrak ini secara perdata saja sudah aneh. Tidak masuk akal. Tapi apa boleh buat, kalau para pihak sudah sepakat, dalam teori perjanjian dihalalkan,” katanya.

Karena itu Pemprov hanya akan mengelola PRPP atau apa yang tercantum di dalam kontrak saja. Di luar itu Pemprov menghormati perjanjian. Ditambahkan, laporan akhir tim revitalisasi BUMD akan diterima 2-3 bulan lagi. Hasil pendataan tim revitalisasi beberapa sudah ditindaklanjuti seperti PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah.

Data yang diperoleh dari Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) seperti bagaimana cara pembayaran yang dilakukan masyarakat, membuat pembukuan, termasuk penemuan aset tanah di Tawangmangu telah dikoreksi. Tidak semuanya ditolak tapi ada yang diperbaiki.

”Untuk BPR Badan Kredit Kecamatan (BKK) setoran masih kurang sekitar Rp 50 miliar. Tambahan modal diharapkan bisa masuk dalam APBD perubahan sehingga permodalan bisa bagus,” jelasnya.

PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) juga didorong restrukturisasi dan lebih selektif mencari investor, agar efisien menggunakan uang rakyat. Sementara Bank Jateng sudah diminta Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan performa. (J8,H68-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/21/265086

25 Juni 2014 - Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: