KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Penyuap Akil Divonis Ringan


SUARA MERDEKA – Selasa, 24 Juni 2014

Penyuap Akil Divonis Ringan

  • Wawan Dihukum 5 Tahun, KPK Banding

image
SM/Antara TINGGALKAN RUANGAN: Terdakwa kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Chaeri Wardana alias Wawan (kiri), didampingi istri yang juga Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany meninggalkan ruangan usai sidang, Senin (23/6). (58)

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta sama-sama memvonis Chaeri Wardana alias Wawan dan advokat Susi Tur Andayani dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Jika denda tak dibayar, keduanya harus menjalani hukuman tambahan kurungan badan selama tiga bulan. Vonis keduanya lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK.

Sebelumnya, jaksa menuntut Wawan dengan 10 tahun penjara beserta denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Putusan itu terkait soal kasus penyuapan kepada bekas ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Susi dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan juga untuk kasus penyuapan Akil. Senin (23/6), Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta secara terpisah memberikan vonis pada keduanya. Jalannya sidang Wawan dipimpin oleh Matheus Samiaji.

Pada sidang Susi Tur dipimpin Gosyen Butarbutar. Wawan dinilai melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selain itu, Wawan dikenai Pasal 13 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20/2001 jo Pasal 64 atat (1) KUHPidana.

Susi pun terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 UU yang sama. Vonis Susi yang disamakan dengan Wawan mengundang reaksi dari jajaran pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menyatakan, pihaknya akan banding. Lembaga ini berkeyakinan Susi adalah perwakilan dari Akil yang tak lain adalah pihak penerima suap.

”Fakta sidang ada dua, ketika menyampaikan ke pemberi Pak Akil minta dana, yang mewakili adalah dia. Kemudian kapasitasnya mewakili kepentingan Pak Akil,” ungkap Bambang. “Kemungkinan besar, soal sudut pandang akan menjadi dasar mengajukan banding,” tegasnya. Jaksa KPK, Edy Hartoyo mengakui vonis Susi Tur dengan lima tahun tidak memuaskan.

”Tentu kami akan banding,” kata Edy yang ditemui usai sidang. Dalam pertimbangannya, Edy mengatakan tetap berkeyakinan bahwa Susi terbukti bersamasama dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menerima suap, sehingga tepat dijerat menggunakan Pasal 12 huruf C UU Tipikor, sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua. ”Terdakwa melekat pada Akil dan bukan pada pemberi sebagaimana vonis hakim,” ujar Edy. Tetapi, ketika ditanyakan mengapa tidak juga didakwa dengan Pasal 6 ayat 1, dia menyatakan jika dua pasal tersebut dicantumkan maka jaksa akan dianggap tidak konsisten.

Sebab dinyatakan memberikan uang sebesar Rp 1 miliar terkait pengurusan perkara sengketa Pilkada Lebak, Banten tahun 2013 dan Rp 500 juta terkait pengurusan perkara sengketa Pilkada Lampung Selatan tahun 2010 kepada Akil Mochtar. Namun, dalam putusannya, majelis hakim tidak berdasarkan pasal yang didakwakan jaksa. Hakim memutus di luar apa yang dimintakan penuntut umum atau disebut dengan istilah ultra petita.

Dalam dakwaan pertamanya, jaksa menuntut Susi dengan Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas perbuatan memberikan uang Rp 1 miliar terkait pengurusan Pilkada Lebak ke Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Sedangkan, dalam dakwaan kedua, jaksa menuntut Susi dengan Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas perbuatan memberikan uang Rp 500 juta kepada Akil terkait pengurusan Pilkada Lampung Selatan di MK.

Tidak Bulat

Dalam putusan pada kasus Susi, hakim lebih memilih menerapkan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP terhadap Susi dalam dakwaan pertama. Sedangkan, untuk dakwaan kedua dikenakan Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. ”Dakwaan pertama dan kedua tidak dapat didakwakan kepada terdakwa.

Meskipun jaksa menerapkan Pasal 55 ayat ke-1 KUHP, bersama-sama. Pasal 12 huruf c haruslah dijerat kepada seorang hakim yang memutus perkara untuk diadili. Sedangkan, terdakwa bukanlah seorang hakim yang memutus perkara untuk diadili,” kata hakim Gosyen Butarbutar.

Namun, penerapan pasal yang berbeda tersebut menyebabkan dissenting opinion (perbedaan pendapat) dari dua hakim anggota tiga dan empat, yaitu Sofialdi dan Alexander Marwata.

Sofialdi mengatakan surat dakwaan saja sudah obscure libels atau kabur sehingga harus batal demi hukum. Oleh karena itu, surat tuntutan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena surat dakwaan batal demi hukum. Sedangkan, Alexander Marwata menyatakan, memutus menggunakan pasal baru yang tidak sesuai dimintakan oleh jaksa maka hakim dianggap telah melampaui kewenangan.

”Oleh karena itu, putusannya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum,” ujar Alexander. Pasal 12 huruf c UU Tipikor mengatur mengenai penerimaan hadiah atau janji. Pasal 6 ayat 1 huruf c UU Tipikor mengatur mengenai pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara untuk diadili. Terhadap Susi memang dinyatakan memberikan uang sebesar Rp 1 miliar terkait pengurusan perkara sengketa Pilkada Lebak, Banten tahun 2013 dan Rp 500 juta terkait pengurusan perkara sengketa Pilkada Lampung Selatan tahun 2010 kepada eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Pada kasus Wawan, Hakim menilai adik gubernur nonaktif Banten Atut Chosiyah itu terbukti menyuap Akil Mochtar Rp 1 miliar melalui Susi Tur Andayani dalam perkara Pilkada Lebak. Suap dimaksudkan agar Akil selaku ketua panel hakim mengabulkan permohonan perkara konstitusi yang diajukan Amir Hamzah-Kasmin sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak periode 2013-2018 untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS.

Selain Pilkada Lebak, Wawan terbukti memberi uang Rp 7,5 miliar ke Akil Mochtar terkait Pilgub 2011 yang dimenangkan Atut Chosiyah-Rano Karno. Uang dimaksudkan agar Akil di MK menolak permohonan keberatan yang diajukan para pesaing Atut di Pilgub.

Pada Oktober 2011-November 2011, Wawan memerintahkan stafnya mengirim uang ke Akil dengan cara transfer ke rekening pada Bank Mandiri Cabang Pontianak atas nama CV Ratu Samagat milik istri Akil, Ratu Rita secara bertahap yang totalnya Rp 7,5 miliar. Hal yang memberatkan dalam putusan itu, Wawan dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Dengan Susi pun hal yang memberatkan hakim adalah terdakwa adalah seorang advokat seharusnya bisa menjaga kode etik, perbuatan Susi mencederai demokrasi dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada MK. Sedangkan hal yang meringankan, Susi belum pernah dihukum, punya tanggungan, sopan dan mengakui perbuatannya.( D3-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/24/265389

Iklan

25 Juni 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: