KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Menyoal Dana Aspirasi Terselubung


SUARA MERDEKA – Senin, 23 Juni 2014

INDEPTH

Menyoal Dana Aspirasi Terselubung

 

Biaya politik cukup besar. Berbagai upaya pun dilakukan oleh para politikus untuk mendekati konstituen. Termasuk cara memperoleh dana dari Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

PEMERINTAH terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Bahkan pemerintah telah mengalokasikan Dana Pe­nyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) untuk keperluan tersebut. Sayang, alokasi dana itu dinilai tumpang tindih se­hingga berpotensi menyebab­kan penyimpangan.

Menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yuna Farhan, pengaloka­sian dana penye­suaian infrastruktur daerah dinilai mubazir karena peruntukannya tumpang tindih dengan dana alokasi khusus. Sedikitnya 11 bidang yang didanai DPID telah teralokasi dalam DAK tahun 2011.

”Benar dugaan kami, DPID itu tidak lain dari dana aspirasi terselubung,” ujar Yuna be­berapa waktu lalu. Menurutnya, seba­nyak 120 kabupaten/kota dan sembilan provinsi dipastikan tidak mendapatkan bagian DPID tahun anggaran 2011. Hal itu mengherankan karena seharusnya seluruh daerah mendapatkan jatah sama terhadap dana yang dianggarkan senilai Rp 7,7 triliun itu.

Menurut Yuna, DPID tidak dikenal dalam asas dana perimbangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam UU ini ditetapkan hanya ada tiga jenis dana perimbang­an, yakni dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH).

Selain dana perimbangan, dalam APBN 2011 juga ada nomenklatur lain, yakni dana otonomi khusus dan dana dekonsentrasi. Namun dipastikan tidak ada DPID.

Yuna menjelaskan, bidang-bidang program yang diatur dalam DPID telah tumpang tindih de­ngan lima bidang DAK pada tahun 2008. Lalu, pada tahun 2009 dari 14 bidang DAK, se­puluh bidang di antaranya sama dengan DPID. Pada tahun 2010 ada enam bidang yang sama. Bah­kan, pada tahun 2011, dari 11 bidang DAK, tujuh bidang di antaranya sa­ma dengan DPID.

”Ketidakjelasan formula penentuan daerah yang memperoleh dana-dana itu akan menjadi lahan baru para calo anggaran di DPR dan pemerintah untuk menjual kewenangannya kepada daerah yang menginginkan,” ujarnya.

Adapun peneliti Indonesia Bud­get Ce%nter (IBC) Roy Salam me­ngatakan, tumpang tindih pekerjaan/proyek pasti berimplikasi pada penyimpangan anggaran dan masih menjadi pola atau mo­dus korupsi anggaran. Tum­pang tindih pekerjaan bisa terjadi di kementerian yakni dalam unit-unit kerja dan bisa juga lintas kementerian.

Hal ini terjadi karena ada reka­yasa dan bisa juga kelalaian atau lemahnya pengawasan, dan berlanjut pada pekerjaan fiktif. Roy melanjutkan, tumpang tindih pe­kerjaan/proyek dapat menimbulkan penggunaan anggaran yang tidak efisien atau pembo­rosan anggaran.

Hal ini biasanya terjadi pada proyek yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan nasional sehingga hasil proyek tidak dapat dimanfaatkan publik. Kemudian tumpang tindih proyek yang menimbulkan kerugian keuangan negara. ”Proyek diduga sengaja direkayasa agar para pihak yang korupsi memperoleh komisi atau fee dari rekanan atau pelaksana proyek,” ujar Roy.

Pekerjaan Buruk

Lebih lanjut, Roy mengatakan, penyebab terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan anggaran karena perencanaan pro­gram/ke­giatan yang buruk. Koordinasi antar unit di kementerian juga tidak baik, sehingga masing-masing mengusulkan proyek yang sama atau mirip. Kemudian, muncul proyek-proyek siluman atau titipan saat pembahasan rencana proyek dan anggaran. Biasanya munculnya dari pusat dan tidak diketahui oleh daerah. ”Ketiga,  perencana proyek dan anggaran orientasinya “proyek” tanpa memikirkan manfaatnya untuk publik,” kata Roy.

Dia menyayangkan, meski pe­me­rintah sadar terhadap tinggi­nya angka kemiskinan dan rendahnya daya saing bangsa karena dikontribusikan oleh minimnya anggaran infrastruktur. Namun pemerintah belum serius untuk memperbaiki masalah tersebut termasuk menutup celah korupsi dari tumpang tindih proyek dan anggaran.

Roy mendesak, tumpang tindih proyek dan anggaran infrastruktur harus dihilangkan agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Kuncinya, pemerintah mendatang harus membangun sistem perencanaan yang lebih transparan, terkoordinasi antar pusat dan daerah serta lintas kementerian. Lembaga yang berfungsi melakukan review atas rencana kerja kementerian dan daerah harus difungsikan secara optimal. Jika belum ada perlu dibentuk.

”Misalnya Bappenas, perannya selama ini hanya membuat regulasi dan mengkoordinasikan proyek hibah dan utang luar negeri (LN), ke depan perlu diposisikan un­tuk mensinkronkan perenca­naan pusat dan daerah termasuk lintas kementerian,” ujarnya.

Roy juga berharap ke depan rak­­yat perlu cerdas menentukan pilihan calon presiden yang memiliki ko­­­mitmen untuk mendorong pem­ba­­­ngunan baik melalui alo­kasi APBN maupun mekanisme lain yang menguntungkan rakyat serta ber­­komitmen memberantas ko­rup­si dn mafia proyek/anggaran infra­struk­tur.

Sebelumnya, Men­teri Pe­ren­­canaan Pembangunan Na­­sio­nal/Ke­pala Bappenas Armi­da Alis­jah­bana berharap, pada pe­merin­tahan mendatang agar pem­biayaan pembangunan se­suai dengan Ran­­cangan Pem­bangun­an Jang­ka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 yang telah diusulkan.

Kedua lembaga itu sepakat meminimalisasi keberadaan program kementerian yang sebelumnya tidak ada di rencana kerja pemerintah (RKP) atau yang muncul dua kali. Contoh duplikasi anggaran misalnya pembangunan infrastruktur berupa jembatan. Bila program itu sudah diusulkan Ke­men­terian Pekerjaan Umum, ma­ka kementerian teknis lain tidak bo­leh mengusulkan anggaran sejenis dengan alasan apa pun. (Ma­hen­dra Bungalan-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/23/265297

Iklan

25 Juni 2014 - Posted by | ARTIKEL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: