KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi Rp 4,1 M, Mantan Bupati Rembang Salim Divonis 2 Tahun


MERDEKA.COM – Rabu, 25 Juni 2014

Merdeka.com – Bupati non aktif Kabupaten Rembang, Jawa Tengah M Salim, Rabu (25/6) dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Tipokor Jalan Dr Soeratmo, Kora Semarang, Jawa Tengah.

Terdakwa M Salim oleh majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi APBD Rembang tahun 2006 yang merugikan negara mencapai Rp 4,1 miliar.

Selain dijatuhi hukuman kurungan dengan dipotong selama menjalani penahanan, M Salim juga dikenai sanksi denda sebesar Rp 100 juta.

Apabila denda tidak dipenuhi, maka gantinya kurungan penjara selama 6 bulan. Selain itu terdakwa juga diberi beban membayar ongkos perkara Rp 10 ribu.

Khusus hukuman kurungan yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan 6 bulan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum Slamet Margono, yakni 2 tahun 6 bulan.

Walau terdakwa diputus lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun terdakwa M Salim mengaku tetap tidak mau menerima.

“Saya tidak terima putusan majelis hakim. Putusan itu terlalu berat. Saya tidak bersalah,” ungkap terdakwa M Salim sambil menyinggung tidak ada kerugian negara, karena sudah dikembalikan.

Oleh karena itu, terdakwa Salim yang didampingi penasehat hukumnya Ahmad Hadi Prayitno menyatakan pikir pikir terkait dengan keputusan atau vonis 2 tahun tersebut.

Demikian, juga JPU atas tuntutannya lebih ringan dibanding putusan majelis hakim menyampaikan hal sama pikir pikir.

Dalam amar putusan, majelis hakim terdakwa M Salim yang divonis 2 tahun penjara dinyatakan terbukti bersalah dengan dikuatkan bukti bukti serta keterangan para saksi selama persidangan maupun hasil Pemeriksaan BPK.

Dari perbuatannya, terdakwa baik untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan orang lain secara meyakinkan telah terbukti bersalah sesuai pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 joPasal 55 (1) ke-1 Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Adapun kasus tindak pidana korupsi yang menjerat bupati non aktif Kabupaten Rembang berawal pada tahun 2006 dengan membuat surat berisikan mengambilkan dana Tak Tersangka sebesar Rp 25 Miliar sebelum ada pengesahan dari dewan dan mendisposisi surat tersebut kepada segenap perangkat SKPD di bawahnya.

Surat itu dibuat setelah sesuai keterangan saksi Siswadi pada 27 September 2006 bersama terdakwa bekerjasama membuka rekening tabungan di Bank Tabungan Negara (BTN) Kudus dan terdakwa menyetujui atas nama Bupati Rembang Muhamamad Salim.

Kemudian, Kabag keuangan Kabupaten Rembang Masykuri sebagai saksi oleh terdakwa diperintahkan mentransfer sejumlah uang itu ke rekeningnya. Hal ini dianggap bertentangan dengan keputusan Mendagri.

Terdakwa juga dianggap telah menyalahi ketentuan berlaku dengan memanfaatkan sebagian uang itu berkongsi bersama-sama dengan membeli tanah untuk usaha SPBU dari saksi Rosida Said.

Selama dalam persidangan terungkap terdakwa mengarahkan agar PT RBSJ membeli tanah seharga Rp 2,3 Miliar.

Kemudian antara PT RSBJ dan PT AHK terjadi kesepakatan. Tanah itu, kemudian dibalik nama Siswadi atas perintah terdakwa.

[hhw]
Iklan

25 Juni 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, REMBANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: