Dana Infrastruktur Untuk Komisi

SUARA MERDEKA – Senin, 23 Juni 2014

INDEPTH

Dana Infrastruktur untuk Komisi

 

KOMISI Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) kembali me­nangkap tangan penyelenggara negara yang diduga melakukan korupsi. Kali ini,lembaga antirasuah itu me­nangkap Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk di Ho­tel Acacia Jakarta Pusat, Senin (16/6).

Yesaya ditangkap bersama se­orang pengusaha Teddy Renyut de­ngan Yunus Saflembolo, Ke­pala Dinas Penanggulangan Ben­cana di Kabupaten Biak. Yeyasa diduga menerima sejumlah uang dari Teddy Renyut terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek penanggulangan bencana berupa pembangunan tanggul laut di Biak Numfor.

Uang yang diterima Yesaya dari Teddy sebanyak Sing$100.000 dolar Singapura terdiri dari enam lembar 10.000 dolar Singapura dan 40 lembar dolar Singapura.

Penyerahan uang pertama terjadi pada Jumat (13/6) pekan lalu. Teddy memberikan uang  63.000 dolar Singapura. Penye­rahan tabap kedua, Yesaya me­ne­rima uang  37.000 dolar Singa­pura beberapa saat sebelum ditangkap KPK.

Kepala Biro Humas KPK Jo­han Budi Sapto Prabowo me­ngatakan, pada saat penangkapan penyidik KPK juga mela­ku­kan penyegelan sejumlah ruang di Kementerian Pemba­ngun­an Dae­rah Tertinggal (PDT). Me­nu­rutnya, penyegelan tidak dilakukan di ruangan menteri, me­lainkan hanya di ruangan beberapa deputi di lantai 4, dan lantai 2.

Digeledah

Tidak hanya penyegelan, pe­nyi­dik KPK juga menggeledah di sejumlah ruangan di Kemen­terian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), yakni di lantai 2, lantai 4 dan di Deputi V Bidang Pengem­bangan Daerah khusus Kemen­terian PDT. Me­nurut Johan, ruangan Menteri PDT Hilmy Faisal tidak termasuk lokasi yang digeledah.

Dalam kasus korupsi terkait infrastruktur, KPK juga pernah menjerat politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nur­hayati. Dalam putusan Pengadil­an Tindak Pidana Korupsi (Ti­pikor) pada tingkat pertama, Wa Ode di­vonis enam tahun penjara. Wa Ode saat menjadi anggota DPR RI dinilai terbukti menerima suap Rp 6,25 miliar dari pengusaha untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011.

Wa Ode memerima uang dari pengusaha Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus Da­vid Nelwan dan Abram Noach Mambu sebagai realisasi komisi atau fee 5 persen-6 persen dari pengalokasian DPID tahun anggaran 2011. Penyerahan uang itu dilakukan secara bertahap ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa.

KPK pun pernah menjerat politikus PAN lainnya, Abdul Hadi Djamal. Dia ditangkap bersama Staf TU Dirjen Perhu­bung­an Laut Darmawati Hadareho pada Senin, 2 Maret 2009. Pada saat penangkapan, penyidik menemukan barang bukti berupa uang 90.000 dolar AS dan Rp 54,5 juta di dalam mobil staf Kementerian Perhu­bung­an Dar­mawati.

Selain itu, KPK juga menang­kap komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti Hontjo Kurniawan di apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat. Ia diduga sebagai pemberi uang terkait dana peli­cin proyek pembangunan der­maga dan pelabuhan di Indo­nesia Timur. Nilai proyek tersebut mencapai Rp 100 miliar. (Mehendra Bungalan-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/23/265294