KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dana Bansos di Lima Kementerian Diminta Diawasi


SUARA MERDEKA – Sabtu, 07 Juni 2014

  • Rawan untuk Pemenangan Capres

JAKARTA- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi lima kementerian selama pemilu presiden tahun ini.

Sebab, kelima kementerian tersebut dipimpin oleh petinggi partai politik anggota itu menjadi tim sukses capres-cawapres. Selain itu mengelola dana bantuan sosial (bansos) yang cukup besar. ’’Dana bansos dalam lima kementerian harus diawasi dan diaudit,’’ kata Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam di kantor KPU, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (6/6).

Menurut dia, pos dana bansos di kementerian itu sangat rawan digunakan untuk pemenangan pasangan capres-cawapres. ’’Dari total dana bansos dalam APBN tahun 2014 yang nilainya mencapai Rp 91,78 triliun itu, terdapat sekitar Rp 5,40 triliun (5,6 persen) dana bansos berada di bawah kewenangan lima menteri yang menjadi tim sukses caprescawapres,’’ katanya. Adapun kelima kementerian tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki dana bansos sebesar Rp 611,44 miliar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Tjitjip Sutardjo menjadi tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kemudian, Kementerian Sosial memiliki dana bansos Rp 32,62 miliar. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menjadi tim sukses Prabowo-Hatta. Begitu juga dengan Kementerian Perumahan Rakyat yang mengelola dana bansos Rp 32,62 miliar. Menterinya Djan Faridz juga menjadi tim sukses Prabowo.

Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengelola dana bansos Rp32,62 miliar. Menterianya Muhaimin Iskandar menjadi tim sukses Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).Selanjutnya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengelola dana bansos Rp766,48 miliar. Menterinya Helmy Faishal Zaini menjadi tim sukses Jokowi-JK.

Pengawasan Bersama

Roy mengungkapkan, kedatangannya ke Bawaslu untuk melakukan pengawasan bersama agar dana bansos tidak disalahgunakan. ’’Kami datang ke Bawaslu untuk membangun komitmen bersama mengawasi pemilu terkait pencegahaan potensi penyimpangan undang-undang pemilu oleh penyelenggara negara,’’ katanya.

Selain kementerian, lanjut Roy, penyalahgunaan dana bansos juga berpotensi terjadi di sejumlah kepala daerah, yaitu di 25 daerah seluruh Indonesia. ’’Kami lihat potensi penyalahgunaan bansos juga sangat besar di daerah-daerah,’’kata dia. Karena itu, Roy mendorong Bawaslu mencegah potensi penyalahgunaan dana bansos tersebut, agar pilpres dapat berjalan dengan penuh integritas. (dtc,viva-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/07/263683

25 Juni 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: