KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bawaslu Awasi 30 Kepala Daerah


SUARA MERDEKA – Rabu, 04 Juni 2014

  • Jadi Pengurus Parpol

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mengawasi ketat 30 kepala daerah dan wakilnya pada masa kampanye Pemilu Presiden 2014 yang mulai digelar Rabu (4/6) ini sampai 5 Juli 2014. ”Ada 22 kabupaten/kota yang bupati atau wali kota dan wakilnya menjadi pengurus partai politik,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, kemarin.

Bawaslu mencatat, sebanyak 50 persen yakni sebanyak 15 orang kepala daerah dan wakilnya tersebut berasal dari PDIP. Sementara dari Partai Golkar ada 6 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4 orang, dan Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Gerindra masing-masing satu orang.

”Daerah yang pemimpinnya bukan pengurus partai antara lain Wonogiri, Pati, Kebumen, Pemalang, Banjarnegara, dan Kota Magelang. Sedang yang datanya belum masuk masih ada 7 kabupaten/kota yakni Batang, Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang, Demak, Kota Tegal, Banjarnegara,” ujarnya.

Menurut Teguh, pihaknya akan memberi perhatian lebih dengan mengawal dan mengawasi kegiatan politik pemimpin daerah tersebut. Namun bagi mereka yang bukan dari partai politik, ada kemungkinan potensi melanggar. ”Mereka bisa saja masuk dalam tim pemenangan untuk memberi dukungan bagi capres cawapres tertentu. Karena meski bukan dari partai politik, dulu saat berlaga di pilkada mereka diusung oleh partai politik. Jadi masih ada benang merahnya,” tuturnya.

Potensi Pelanggaran

Selain kepala daerah, Bawaslu juga memperingatkan PNS, TNI/Polri, kepala desa dan perangkat desa bila masuk tim kampanye. Dalam UU No 4/2008 pasal 218, ada jerat pidana yang bisa diterapkan yakni pidana 3-12 bulan dan denda Rp 3 juta-Rp 12 juta. Dalam UU No 42/2008 dijelaskan, potensi pelanggaran kepala daerah, di antaranya dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Kemudian apakah yang bersangkutan saat kampanye sudah masuk tim kampanye atau belum, dan saat masuk tim kampanye apakah sudah mengantongi izin cuti atau belum. ”Yang tak kalah penting apakah mereka memolitisasi birokrasi di bawahnya atau tidak,” paparnya.

Dikatakan, potensi pelanggaran bupati/wali kota lebih besar karena cakupan kebijakannya lebih luas, dan kedudukannya lebih tinggi untuk membuat kebijakan hingga tingkat desa. Namun kepala desa potensinya juga tinggi karena langsung bersinggungan dengan masyarakat.
“Selain itu potensi penyalahan penggunaan anggaran juga ada,” urainya.(J8,H68-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/04/263381

25 Juni 2014 - Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: