KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bantuan Keuangan untuk Desa Diubah


SUARA MERDEKA – Senin, 09 Juni 2014

  • Lewat Bupati dan Walikota

SEMARANG – Kebijakan baru dikeluarkan Gubernur Ganjar Pranowo. Pola bantuan keuangan untuk desa dari Pemprov Jateng ke depan tidak lagi diberikan kepada pemerintah desa, melainkan melalui bupati/wali kota. ”Terkait pemberian bantuan keuangan, polanya akan kami ubah. Sebelumnya, diberikan langsung ke desa, nantinya lewat bupati/wali kota. Ada desa yang dapat bantuan keuangan sebanyak Rp 1 miliar. Tapi jadi tidak efektif,” kata Gubernur Ganjar Pranowo, kemarin.

Dia berharap bantuan dana tersebut diutamakan untuk membangun infrastruktur yang menunjang produktivitas warga. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pun dapat dimulai bersama masyarakat sejak tahap musyawarah, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.“ Pembangunan infrastruktur jangan sekadar make up. Tapi harus menunjang produktivitas. Seperti membangun embung dan irigasi,” ujarnya.

Bantuan dana yang diberikan pemprov bervariasi. Bagi desa yang tergolong maju mendapat Rp 40 juta, desa kurang maju mendapat Rp 60 juta, dan desa yang masih tertinggal mendapat Rp 100 juta. “Kami akan menilai cara musyawarah, monitoring, pengawasan penggunaan dana bantuan desa ini. Yang paling bagus akan diberi hadiah,” tuturnya.

Ganjar mengingatkan agara perangkat desa tidak memikirkan kesejahteraan diri sendiri, tapi lebih menomorsatukan kesejahteraan rakyat. Pendapatan bagi perangkat desa sudah diatur dalam undang-undang.

Tidak Masalah

Terpisah, Sekjen DPP Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Ipin Arifin menuturkan, berdasarkan UU No 6/2014, sumber keuangan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun secara teknis dana tersebut dapat diberikan langsung ke desa atau transit dulu di kabupaten/kota. “Kami tidak masalah dana untuk desa akan diberikan secara langsung atau lewat bupati dan wali kota dulu,” katanya.

Selain dana desa, perangkat desa menyoroti soal tanah bengkok bagi kepala desa atau lurah. Muncul dugaan jika kesejahteraan kepala desa atau lurah mendapat jaminan dari negara, maka bengkok akan dicabut dan dialihfungsikan sebagai kekayaan desa. “Itu harus dipertimbangkan. Selama ini bengkok menjadi kekayaan budaya masyarakat desa. Jangan sampai karena alasan kesejahteraan lantas menghilangkan budaya,” tuturnya.(J8,H68-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/09/263852

25 Juni 2014 - Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: