KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Widodo Divonis 1,3 Tahun

SUARA MERDEKA – Selasa, 03 Juni 2014

  • Korupsi BPR Karangmalang

SEMARANG – Mantan ke­pala Seksi Pemasaran BPR Karangmalang Cabang Tangen, Sragen, Widodo Teguh Rudi­yanto divonis satu tahun dan empat bulan dalam sidang perkara korupsi kredit fiktif BPR Karangmalang pada 2008-2010 yang merugikan negara Rp 1,18 miliar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (2/6).

Selain itu, terdakwa Widodo juga didenda Rp 50 juta subsider satu bulan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mejelis Hakim Jhon Butar-Butar, terdakwa Widodo dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan korupsi berlanjut.

“Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Penahanan yang dijalani terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan,” tandas Jhon dalam persidangan. Vonis itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri Sragen Kusmini selama dua tahun dan denda Rp 50 juta.

Menurut dia, majelis hakim berpendapat terdakwa telah merekomendasikan dan me­nyetujui kredit. Karena itu, perbuatan terdakwa menguntungkan Sriyatun, mantan kasubsie Kredit BPR Karangmalang yang telah divonis empat tahun penjara, denda Rp 100 juta dan mengembalikan kerugian negara Rp 1,18 miliar. Per­syaratan kredit itu juga tidak sepadan dengan permohonan. Terlebih lagi, persyaratan kredit itu juga fiktif.

Kredit Fiktif

Jhon menjelaskan, aset BPR berasal dari Pemprov dan Pemkab/ Pemkot se-Jateng. Dengan demikian, unsur terjadinya kerugian keuangan negara terpenuhi.

“Hal memberatkan yang menjadi pertimbangan majelis ialah perbuatan dilakukan terdakwa saat gencar pmberantasan korupsi. Hal meringankan terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan bersikap sopan selama persidangan,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Widodo Teguh didakwa ikut menandatangani 124 kredit bersama mantan kasi Pema­saran, Pagi Hartono, tersangka lain dan meninggal sebelum pemeriksaan.

Adapun, modus korupsi itu dilakukan dengan pengajuan kredit fiktif serta penggelembungan nominalnya. Jumlah kredit fiktif yang digelembungkan milik 204 nasabah. Atas putusan itu, jaksa menyatakan pikir-pikir, sedangkan terdakwa menerimanya. (J17,J14-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/03/263273

25 Juni 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Agus Didakwa Korupsi Proyek PPID Rp 1,5 Miliar

SUARA MERDEKA – Rabu, 04 Juni 2014

SEMARANG – Agus Supriyanto, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Rembang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 senilai Rp 1,5 miliar. Dalam sidang yang diketuai hakim Hastopo di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/6), jaksa penuntut umum dari Kejari Rembang, Renanda Bagus membacakan surat dakwaannya. Agus dinilai melanggar dakwaan primer pada Pasal 2 dan subsider Pasal 3 UU Tipikor. ‘’Proyek yang dianggarkan melalui dana PPI ini menyalahi aturan sebab terdakwa sebagai kuasa pengguna anggaran menunjuk rekanan sebagai pelaksana,’’ kata jaksa.

Kuasa hukum terdakwa, Darmawan Budi menyatakan tidak akan menanggapi dakwaan jaksa penuntut. ‘’Tidak ada keberatan sehingga tidak perlu ditanggapi dakwaan JPU,’’’ ujarnya.

Dalam pemeriksaan, terdakwa diduga menerima aliran dana sebesar Rp 20 juta yang dipakai untuk kepentingan pribadi dan juga Rp 2 juta kepada Abdul Mutaqin, terdakwa lainnya yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK). Dalam proyek tersebut, rupanya juga tanpa surat ijin Menteri Kehutanan padahal melewati kawasan hutan lindung di Kecamatan Sule Kabupaten Rembang. Berapa besar kerugian negara, jaksa penuntut belum bersedia memerincinya dan baru dalam sidang selanjutnya akan memaparkan potensi kerugiannya. Persidangan akan dilanjutkan pada Selasa (10/6), pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (J14,J17-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/04/263377

25 Juni 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Bawahan Anggito

SUARA MERDEKA – Rabu, 04 Juni 2014

image
SM/AntaraAhmad Kartono

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan direktur Pembinaan Haji dan Umroh Kementerian Agama Ahmad Kartono terkait penyidikan dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Dia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi tersangka mantan menteri agama Suryadharma Ali. ’’Mantan direktur Pembinaan Haji dan Umroh Kementerian Agama Ahmad Kartono diperiksa sebagai saksi,’’ ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (3/6).

Selain itu, lanjut Priharsa, penyidik juga memanggil Kepala Sub Direktorat Akomodasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Subhan Cholid dan mantan kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Ariyanto. ’’Diperiksa untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali, red),’’ katanya.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Abdul Wadud Kasyful Anwar, sekretaris mantan Surydharma Ali dalam kasus ini. Namun Wadud yang menjalani pemeriksaan selama delapan jam tidak berkomentar saat ditanya soal pemeriksaannya. Mengenakan kemeja warna krem , dia meninggalkan kantor KPK sekitar pukul 18.00.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dana penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Dalam kasus ini, KPK melakukan pengumpulan bahan dan keterangan hingga ke Arab Saudi. Berkaitan dengan proses penyidikan penyelenggaraan haji di Kenterian Agama tahun anggaran 2012 dan 2013 sudah beberapa kali penyelidik dan penyidik KPK melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, bahkan bahan dan data sudah dilakukan di Arab Saudi baik berupa dokumen maupun keterangan para pihak termasuk juga pejabat di Kementerian Agama.

Penyidik menjerat Suryadharma melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU 31/1999 jo 20/2001 tentang Pemberantasan korupsi  jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 KUHP. Dari sangkaan pasal berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara, ada unsur pihak lain yang diuntungkan dalam konteks ini. Hingga saat ini KPK baru menetapkan satu orang tersangka yakni Suryadharma.(J13-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/04/263401

25 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KY Sesalkan MA Pilih Daming

SUARA MERDEKA – Rabu, 04 Juni 2014

KY Sesalkan MA Pilih Daming

image
SM/dokImam Anshori Shaleh

JAKARTA – Komisioner pada Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Shaleh, menyesalkan Mahkamah Agung (MA) yang mengangkat D Muh Daming Sanusi menjabat Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Semarang. Menurut Imam Anshori, Daming dinilai hakim yang bermasalah dan pernah dipersoalkan oleh KY. ’’Kebijakan itu akan menurunkan kredibilitas penegak hukum. Kan masih banyak hakim yang tidak memiliki masalah,’’ujar Imam dihubungi semalam.

Namun pihak KY tidak bisa berbuat apa-apa karena itu menjadi wewenang MA. Hanya saja dia akan memberi catatan karena keputusan itu bisa berpengaruh terhadap penegak hukum karena memilih orang yang dinilai bermasalah. “Kan memimpin hakim-hakim di Jateng, bagaimana nanti masa depan hukum jika dipimpin oleh orang  bermasalah,’’tegas Imam Anshori.

Hanya Terpeleset

Sementara itu, pihak PT Semarang siap menyambut calon pimpinan baru, D Muh Daming Sanusi. Hakim yang menuai kontroversi atas candaannya soal perkosaan ini telah diangkat menjadi Ketua PT Semarang sebagaimana tercantum dalam petikan website Mahkamah Agung (MA). PT Semarang ini nama baru menggantikan PT Jateng per 20 Maret lalu. Wakil Panitera PT Semarang Mulyono menilai Daming hanya terpeleset oleh perkataannya sendiri.

“Pernyataannya itu bukan suatu kecacatan dan tidak merupakan perilaku pak Daming. Itu (pernyataannya-red ) mungkin kepleset, dia tentu kecewa akhirnya gagal menjadi Hakim Agung,” tandasnya di kantornya PT Semarang, Jl Pahlawan, Semarang, Selasa (3/6). Meski sudah mengetahui keputusan rapat pimpinan MA, namun PT Semarang belum mendapatkan salinan surat keputusan (SK) tersebut.

Daming diproyeksikan menggantikan ketua PT Semarang saat ini Cicut Sutiarso yang menjalani studi doktoral di sebuah universitas di Canberra, Australia. Cicut sejak Senin (26/5) sudah meninggalkan Indonesia untuk menjalani studi doktoral selama setahun di sebuah universitas di Canberra, Australia. Hingga Selasa (3/6), Daming juga belum ngantor di PT Semarang. Menurut Mulyono, manusia wajar memiliki kesalahan dalam bertindak. “Saya tidak melihat efeknya, kecuali beliau ada kasus tindak pidana korupsi dan diperiksa di Pengadilan Tipikor,” jelasnya.

Jika resmi menjabat sebagai ketua PT Semarang, Daming akan memimpin 25 hakim. Dari jumlah itu, 22 di antaranya merupakan hakim karir, sedangkan sisanya hakim ad hoc atau sementara. Sebagaimana diketahui, Daming gagal menjadi Hakim Agung karena bercanda di saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada Januari 2013. Dia bercanda bahwa pemerkosa dan korban sama-sama menikmati. Saat itu anggota Komisi III dari Fraksi PAN Andi Azhar bertanya kepada Daming mengenai hukuman mati bagi pemerkosa. îYang diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati. Jadi harus pikir-pikir terhadap hukuman mati,î jawab Daming. Dia kemudian menyatakan penyesalan dan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dia pun mengakui lepas kontrol gara-gara tegang mengikuti tes calon hakim agung.
Mulyono mengatakan, institusinya kini sedang menunggu kehadiran calon pimpinannya yang baru. Kini, PT Semarang dipimpin pelaksana tugas (Plt) yaitu Suyud Hadiwinata.

“Sampai saat ini belum ada SK, namun kami siap menerima pimpinan baru yang diputuskan lewat rapat pimpinan MA. Rapat itu dilakukan sebelum pak Cicut berangkat ke Canbera,” jelasnya. Baik PT Palembang maupun Semarang, keduanya sama-sama bertipe A. Karenanya, mutasi pejabat di organisasinya merupakan hal biasa.

Sebelumnya, KY mengusulkan Daming diberhentikan sebagai hakim. Namun ribuan hakim menolak pemecatan tersebut, termasuk MA. Hingga kini, MA belum meneruskan rekomendasi pemecatan itu kepada Majelis Kehormatan Hakim. (J17,J14,di-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/04/263399

25 Juni 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Bawaslu Awasi 30 Kepala Daerah

SUARA MERDEKA – Rabu, 04 Juni 2014

  • Jadi Pengurus Parpol

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mengawasi ketat 30 kepala daerah dan wakilnya pada masa kampanye Pemilu Presiden 2014 yang mulai digelar Rabu (4/6) ini sampai 5 Juli 2014. ”Ada 22 kabupaten/kota yang bupati atau wali kota dan wakilnya menjadi pengurus partai politik,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, kemarin.

Bawaslu mencatat, sebanyak 50 persen yakni sebanyak 15 orang kepala daerah dan wakilnya tersebut berasal dari PDIP. Sementara dari Partai Golkar ada 6 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4 orang, dan Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Gerindra masing-masing satu orang.

”Daerah yang pemimpinnya bukan pengurus partai antara lain Wonogiri, Pati, Kebumen, Pemalang, Banjarnegara, dan Kota Magelang. Sedang yang datanya belum masuk masih ada 7 kabupaten/kota yakni Batang, Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang, Demak, Kota Tegal, Banjarnegara,” ujarnya.

Menurut Teguh, pihaknya akan memberi perhatian lebih dengan mengawal dan mengawasi kegiatan politik pemimpin daerah tersebut. Namun bagi mereka yang bukan dari partai politik, ada kemungkinan potensi melanggar. ”Mereka bisa saja masuk dalam tim pemenangan untuk memberi dukungan bagi capres cawapres tertentu. Karena meski bukan dari partai politik, dulu saat berlaga di pilkada mereka diusung oleh partai politik. Jadi masih ada benang merahnya,” tuturnya.

Potensi Pelanggaran

Selain kepala daerah, Bawaslu juga memperingatkan PNS, TNI/Polri, kepala desa dan perangkat desa bila masuk tim kampanye. Dalam UU No 4/2008 pasal 218, ada jerat pidana yang bisa diterapkan yakni pidana 3-12 bulan dan denda Rp 3 juta-Rp 12 juta. Dalam UU No 42/2008 dijelaskan, potensi pelanggaran kepala daerah, di antaranya dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Kemudian apakah yang bersangkutan saat kampanye sudah masuk tim kampanye atau belum, dan saat masuk tim kampanye apakah sudah mengantongi izin cuti atau belum. ”Yang tak kalah penting apakah mereka memolitisasi birokrasi di bawahnya atau tidak,” paparnya.

Dikatakan, potensi pelanggaran bupati/wali kota lebih besar karena cakupan kebijakannya lebih luas, dan kedudukannya lebih tinggi untuk membuat kebijakan hingga tingkat desa. Namun kepala desa potensinya juga tinggi karena langsung bersinggungan dengan masyarakat.
“Selain itu potensi penyalahan penggunaan anggaran juga ada,” urainya.(J8,H68-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/04/263381

25 Juni 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KPK Titip 8 Agenda Antikorupsi

SUARA MERDEKA – Rabu, 04 Juni 2014

Luncurkan Buku Putih

JAKARTA – Demi terciptanya pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 yang berintegritas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Buku Putih yang dipersembahkan khusus bagi para pasangan calon presiden dan wakil presiden priode 2014-2019. Lembaga antirasuah itu berkeyakinan korupsi dan kelemahan sistem pemerintahan adalah akar masalah yang melanda bangsa ini. ’’Korupsi adalah simptom dari rendahnya integritas institusi dan individu, serta adanya sistem yang tidak akuntabel. Tanpa memperbaiki integritas, suplai koruptor baru akan terus terjadi dan berbagai kasus korupsi baru akan terus bermunculan. Tanpa memperbaiki integritas, maka sebaik apa pun sistem yang diterapkan akan tetap muncul kolusi,’’ ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Selasa (3/6) malam.

Karena itu, lanjut Johan, KPK berharap para pasangan calon bisa menyusun program kerja dan visi-misi berdasarkan delapan agenda dalam Buku Putih, serta merealisasikannya. Pertama, agenda reformasi birokrasi dan perbaikan administrasi kependudukan. Sebab, jalan paling mendasar untuk menata birokrasi adalah melalui reformasi birokrasi. Kemudiam, ujar Johan, agenda pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara. Berdasarkan penelitian dan pengkajian KPK, terdapat tiga sektor yang harus mendapatkan perhatian besar presiden mendatang, yakni pertambangan (khususnya mineral dan batubara), kehutanan, serta perikanan dan kelautan. Ketiga, kata dia, agenda ketahanan dan kedaulatan pangan.

Bila tidak dikelola dengan baik dapat memicu kerugian keuangan negara, baik dari aspek keuangan maupun nonkeuangan.KPK juga melihat kebijakan impor komoditas pangan strategis masih sangat lemah dalam melindungi petani lokal. Perbaikan Infrastuktur ’’Keempat, agenda perbaikan infrastruktur. Hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia pada 2009 yang dilakukan oleh KPK, menunjukkan persepsi masyarakat pengguna layanan pada layanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan masih belum memuaskan,’’paparnya. Agenda selanjutnya adalah penguatan aparat penegak hukum. Proses penegakan hukum harus akuntabel. ’’Kemudian dukungan pendidikan nilai integritas dan keteladanan. KPK mencermati bahwa akar penyebab korupsi adalah sistem yang buruk dan karakter individu yang cenderung korup. Buktinya adalah kasus tindak pidana korupsi yang semakin banyak dari tahun ke tahunl,’’ujarnya.

Agenda ketujuh, kata dia, perbaikan kelembagaan partai politik. Penguatan itu bisa dilakukan pada sistem perekrutan, kaderisasi dan sisi pendanaan. Sebab, membangun partai politik yang berintegritas, juga akan menghadirkan kehidupan berpolitik yang demokratis, jujur dan bebas dari korupsi. Presiden selaku kepala negara mesti melakukan penguatan terhadap sistem pendukung parlemen. Agenda terakhir adalah peningkatan kesejahteraan sosial. Menurut Johan, ada dua hal yang perlu diperhatikan pemimpin terpilih, yakni berhati-hati dalam menetapkan kebijakan jaminan pensiun, karena program ini relatif baru, dan berdasarkan pengalaman di negara-negara Eropa, memicu terjadinya krisis ekonomi. Kedua, membangun tata kelola jaminan ketenagakerjaan yang bersih, transparan, dan akuntabel, mengingat jumlah dana kelolaan yang nantinya terkumpul di BPJS Ketenagakerjaan cukup besar. ’’KPK juga akan menyosialisasikan Buku Putih ini ke seluruh elemen masyarakat,’’ ujar Johan. (J13-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/04/263391

25 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejati Cekal Bambang Widiyanto

SUARA MERDEKA – Kamis, 05 Juni 2014

  • Kasus CBS Bank Jateng

SEMARANG-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mencekal Direktur Operasional Bank Jateng Bambang Widiyanto, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi Core Banking System (CBS) Bank Jateng tahun 2006 senilai Rp 35 miliar.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi menegaskan, pencekalan dilakukan untuk mencegah kemungkinan tersangka lari ke luar negeri. “Saat ini kami lagi memprosesnya,” katanya, Rabu (4/6). Sebagaimana diberitakan, Bambang pada Senin (2/6), dipanggil penyidik Kejati Jateng, tapi yang bersangkutan berhalangan hadir karena sakit dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Telogorejo Semarang.

Kasus itu terjadi saat tersangka menjabat kepala Biro Perencanaan Bank Jateng, sekaligus ketua panitia lelang proyek pengadaan aplikasi CBS. Senin (2/6) lalu, penyidik Kejati juga memanggil tersangka lain, yakni Pimpinan Cabang Utama Bank Jateng Susanto Wedi. Setelah diperiksa di Kejati, Susanto langsung ditahan dan dibawa ke Lapas Kedungpane Semarang.

Pendapat Kedua

Masyhudi mengatakan, dirinya belum mengetahui kapan rencana pemanggilan kembali tersangka Bambang. Sebab, hal itu tergantung dari penyidiknya. Terkait sakit yang diderita Bambang, pihaknya akan mengusahakan agar diperiksa dokter dari rumah sakit milik pemerintah.

“Karena yang bersangkutan sakit, kami usahakan diperiksa dokter dari rumah sakit pemerintah sebagai second opinion (pendapat kedua),” jelasnya. Sementara itu, meski dua pejabatnya tengah berurusan dengan kasus hukum, Bank Jateng belum akan menggantikan posisi Direktur Operasional dan Pimpinan Cabang Utama. Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno mengatakan, pihaknya tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan dan belum akan menggantikan posisi kedua pejabat tersebut.

”Kinerja pada posisi Direktur Operasional akan dibantu divisi, sedangkan disposisi kepala cabang tetap ada porsi pembagian tugas di jajarannya,” ungkapnya. Hingga saat ini, lanjut dia, Bank Jateng belum akan melakukan perombakan struktur mengingat dua pejabat yang terkena kasus hukum itu statusnya masih aktif bekerja.

Terkait kinerja, diyakini Bank Jateng tidak terganggu oleh proses hukum Bambang Widiyanto dan Susanto Wedi. ”Kinerja perbankan tidak terkendala meskipun proses hukum melibatkan jajaran pejabat kami. Saya kira tidak mengganggu usaha sama sekali. Langkah ke depan masih akan dilihat substansinya,” tandasnya. (J17,K3,- J14- 71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/05/263484

25 Juni 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Misi Pemberantasan Korupsi Belum Konkret

SUARA MERDEKA – Jum’at, 06 Juni 2014

JAKARTA – Pasangan calon persiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam visi-misinya menegaskan komitmennya untuk pemberantasan korupsi. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai magnitute tantangan pemberantasan korupsi belum sepenuhnya dielaborasi dan dirumuskan secara utuh dan paripurna. ”Dalam visi dan misi capres, antikoruptif, kolusif, dan nepotistik harus menjadi sikap, perilaku, perspektif yang terinternalisasi dan dirumuskan secara konkret dalam program kerja,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Kamis (5/6).

KPK mewanti-wanti bila ingin menuntaskan pemberantasan korupsi bisa dimulai dari pembenahan birokrasi. ”KPK mengharapkan adanya komitmen yang kuat dari capres dan cawapres untuk melakukan tes integritas dalam proses perekrutan dan promosi di kementerian,” kata Bambang.

Capres-cawapres terpilih harus menutup peluang munculnya kolusi dan nepotisme dalam menjalankan sistem pemerintahan. ”Tidak memberi peluang pada usaha keluarga untuk mengakses dana APBN, menentang setiap upaya pelemahan pemberantasan korupsi dan mewajibkan dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi,” jelasnya.

Disorot Sementara itu, Transparency International Indonesia (TII) menyoroti isu antikorupsi yang disodorkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Direktur Program TII Ibrahim Zuhdy Fahmi Badoh dan Koordinator Program Democratic Governance Teguh Setiono mengatakan, pihaknya membagi indikator penilaian menjadi 8 kategori, yaitu rumusan masalah korupsi dan agenda sektor serta cakupan sektor pemerintahan, target program antikorupsi, dukungan terhadap KPK, komitmen terhadap keberlanjutan stranas PPK sebagai program ‘makro’ antikorupsi, korupsi di sektor politik, korupsi di sektor perizinan bisnis dan investasi, korupsi di sektor sumber daya alam dan dukungan terhadap inisiatif terkait pemerintahan terbuka. ”Kita melihat dalam konteks perumusan visi-misi lebih baik Jokowi-JK dibanding Prabowo-Hatta. Tidak hanya dari banyaknya halaman tapi memang Jokowi-JK lebih detail,” ujar Fahmi Badoh di kantor TII di Jalan Senayan Bawah No 17, Jakarta Selatan, kemarin.

Fahmi mencontohkan dari rumusan masalah dan daya cakup sektor korupsi dan sektor pemerintahan, pasangan Jokowi-JK mencantumkan problem pokok bangsa, yaitu mengenai kemerosotan kewibaan negara dan melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Sementara, pasangan Prabowo- Hatta menitikberatkan pada transformasi bangsa sebagai kelanjutan untuk menyelesaikan agenda reformasi yang belum tuntas dan percepatan pembangunan. (dtc-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/06/263608

25 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

10 Kementerian Mengecewakan

SUARA MERDEKA – Kamis, 05 Juni 2014

  • SBY: Cuti atau Mundur!

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menumpahkan kekecewaan terhadap kinerja bawahannya. Ia pun meminta agar menteri memilih cuti atau mundur.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melaporkan terdapat sepuluh kementerian yang kinerjanya di bawah harapan.

”Sepuluh kementerian kinerjanya di bawah harapan,” kata Presiden dalam sambutan pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden, Rabu (4/6). Presiden berharap selama 4,5 bulan sisa masa bakti ini kementerian tersebut dapat meningkatkan kinerjanya. Presiden juga mengatakan, sebagian menteri terbagi waktunya antara kegiatan pemerintahan dengan kegiatan politik.

”Kesimpulan itu faktual, dilaporkan UKP4. Dasarnya adalah pengamatan dan penilaian saya sebagai kepala pemerintahan dan berdasarkan masukan dari masyarakat luas,” kata Presiden. Karena itu, Presiden menginstruksikan agar empat bulan terakhir ini, para menteri kembali aktif memimpin kementerian, mengelola segala tugas dan tanggung jawabnya.

Pada masa kampanye Pilpres 2014 ini, SBY mendengar ada sejumlah nama menteri yang dikabarkan akan turut berpartisipasi dalam mendukung dua pasangan capres-cawapres. Ia mengingatkan para menterinya yang akan turun sebagai juru kampanye untuk mengajukan cuti. ”Sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, para menteri bisa atau saya izinkan untuk mengambil cuti, untuk ikut berkampanye bagi pasangan capres dan cawapres manapun. Aturannya, satu hari kerja ditambah hari libur, jadi minimal tiga hari,” katanya.

Jika keterlibatan menteri dalam tim sukses manapun membuatnya tak mungkin menjalankan tugas kementerian sebagaimana mestinya, Presiden mempersilakan mereka mundur dari jabatan menteri. ”Tentu saudara bisa memilih barangkali untuk tidak melanjutkan keberadaan di kabinet ini atau mengundurkan diri,” tandasnya. Siapa kesepuluh kementerian yang kinerjanya di bawah harapan? SBY tak menyebutkan.

Namun demikian Menko Kesra Agung Laksono telah menyebut ada tiga kementerian yang kinerjanya tak memenuhi harapan. Yakni Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Ketiga menterinya yakni Djan Faridz (Menpera), Muhaimin Iskandar (Menakertrans), dan Suryadharma Ali (Menag) walaupun mundur, masuk dalam jajaran tim sukses caprescawapres. Lalu siapa tujuh menteri lainnya? Selain ketiga nama itu masih ada tujuh menteri lain yang masuk tim sukses capres.

Menteri yang masuk tim pemenangan Prabowo-Hatta antara lain: Menkokesra Agung Laksono, Menhut Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Mensos Salim Segaf Aljufri dan Menpera Djan Faridz.

Semuanya merupakan anggota Dewan Penasihat. Sementara itu ada dua menteri yang masuk tim sukses Jokowi- JK yakni Menakertrans Muhaimin Iskandar yang menjadi tim penasihat, dan Menteri Pembangunan Daerah Teringgal (PDT) Helmi Faisal Zaini yang masuk tim debat. Selain itu masih ada Menteri BUMN Dahlan Iskan yang telah mendeklarasikan dukungan ke Jokowi-JK. Namun Dahlan yakin sekali dirinya tidak bernilai di bawah lima. ”Enggak merasa, enggak merasa,” ujar Dahlan.

Bagi SBY aturan yang ada telah jelas, dan cuti dapat digunakan. ”Gunakan dengan sebaik- baiknya manakala saudarasaudara harus menjalankan tugas politik, barangkalai mulai hari ini, 4 Juni 2014 sampai 9 Juli 2014 mendatang.” ”Aturannya jelas, saya tidak mempersulit, cuma mengatur. Mengapa? Karena saya bertanggung jawab atas apa yang harus dicapai pemerintahan KIB II,” lanjut SBY.

Bagi Tugas

Sementara Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menilai imbauan itu ditujukan bagi menteri yang tak bisa membagi tugas menteri dengan tim sukses. ”Jadi intinya para menteri yang jadi tim sukses capres tertentu itu harus mengutamakan tugas sebagai menteri. Karena untuk jadi tim sudah diatur dalam Undangundang, bisa 1 minggu bisa 1 hari cuti,” kata Syarief. ”Kalau mau jadi timses sepenuhnya ya harus mundur,” imbuhnya.

Terpisah, merespons imbauan Presiden SBY agar menteri yang sibuk memenangkan capres agar mundur dari kabinet, PDIP menyarankan kedua menteri yang ada di tim sukses Jokowi-JK agar tak perlu terlalu sibuk di tugas pemenangan pilpres. ”Aku lihat Pak Helmy nggak terlalu aktif banget kok. Dia nggak perlu mundur. Solusinya, nggak perlu terlalu aktif di tim pemenangan saja,” kata juru bicara tim pemenangan Jokowi- JK, Eva Kusuma Sundari. Helmy Faisal Zaini merupakan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal asal PKB yang duduk dalam tim sukses Jokowi-JK.

Selain Helmy, ada pula Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang merupakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. ”Termasuk Cak Imin, tidak usah ngegas di timses, kan anak buahnya banyak,” lanjut Eva. Eva menilai imbauan SBYitu masuk akal. Di waktu pengujung pemerintahan SBY ini, memang berisiko kabinet ditingggal oleh punggawanya yang beraktivitas politik. Maka menteri yang bersangkutan diimbau agar tahu diri.(A20-25,90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/05/263515

25 Juni 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Anas Merasa Didakwa Nazar

SUARA MERDEKA – Sabtu, 07 Juni 2014

Anas Merasa Didakwa Nazar

image
SM/Antara NOTA KEBERATAN: Terdakwa kasus gratifikasi proyek Hambalang Anas Urbaningrum menutup mulut saat membacakan nota keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/5).(30)

JAKARTA – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tetap tidak memahami substansi dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi proyek Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya.

“Termasuk dalil-dalilnya,” kata Anas saat menyampaikan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/6). Bahkan Anas menyebut dakwaan itu seperti disusun oleh bekas koleganya, mantan Bendahara Demokrat Muhammad Nazaruddin.

“Surat dakwaan telah disusun sebaikbaiknya, namun dengan segala hormat, ini bukan dakwaan JPU, namun dakwaan dari Nazaruddin, baik TPK (tindak pidana korupsi) maupun TPPU (tindak pidana pencucian uang),” kata Anas. Ia menggambarkan jaksa KPK dalam menyusun dakwaan seperti penjahit yang andal dalam menciptakan jahitan yang menarik. “Tapi bahannya yang asli hanya sebagian dan tidak nyaman untuk digunakan,” ujar dia.

Mendesak Mundur

Anas mengaku telah berkali-kali membaca dakwaan jaksa. Ia membaca secara lengkap dakwaan tersebut. Tidak ada satu pun kalimat yang terlewatkan. Namun, Anas mengaku tetap tidak memahami maksud dakwaan tersebut.

“Saya bisa mengerti kata demi kata dan kalimat demi kalimat. Akan tetapi saya tidak berhasil memahami substansinya,” tutur Anas yang mengenakan kemeja putih. Dia lagi-lagi menyebut dakwaan KPK imajiner dan mengada- ngada. “Sebuah dakwaan yang diantar dengan kalimat imajiner, kalau tidak disebut sebagai fitnah semata. Karena diawali dengan kalimat imajiner, maka selanjutnya adalah sambung menyambung kalimat imajiner.”

Dia juga menyebut penetapan statusnya sebagai tersangka berbau setting-an. Apalagi saat itu Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono tiba-tiba memintanya fokus menjalani proses hukum. ”Termasuk mendesak saya untuk mundur sebagai ketua umum Demokrat,” ucapnya.

Suami Athiyyah Laila itu juga menegaskan tidak pernah meminta Nazaruddin mundur dari proyek Hambalang agar proyek tersebut dimenangi PT Adhi Karya. Soal gratifikasi berupa mobil Harrier dari PT Adhi Karya, Anas menyatakan, kendaraan tersebut dia beli sendiri saat menjadi anggota DPR.

Dia membantah hadir dalam pertemuan di Restoran China, Pacific Place, September 2009. Dalam pertemuan tersebut, menurut dakwaan jaksa, dibahas proyek Hambalang yang akan dipegang oleh PT Adhi Karya. Selain Anas, menurut dakwaan jaksa, hadir dalam pertemuan tersebut Nazaruddin, Teuku Bagus M Noor, Mahfud Suroso, dan Munadi Herlambang.

Teuku Bagus yang merupakan petinggi Adhi Karya menanyakan kepada Anas ingin diberi mobil apa. Menurut dakwaan, Anas saat itu menjawab ”Ya sudah atur saja.” Selanjutnya, Nazar memerintahkan pegawainya, Yulianis, untuk mencatat mengenai perlunya pembelian mobil Toyota Harrier untuk Anas yang sumber dananya dari tanda jadi proyek Hambalang. Menanggapi eksepsi Anas, KPK mengingatkan terdakwa agar menghormati proses hukum. KPK tetap yakin Anas bersalah berdasarkan buktibukti kuat yang telah dikantongi.

”Ketika membawa perkara ini ke pengadilan, artinya yang dibawa KPK tak hanya dua alat bukti yang cukup, tapi juga bukti-bukti yang lain cukup kuat. Kalau KPK tidak yakin, tentu kasus ini tidak sampai ke pengadilan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi. Menurut Johan, hal yang lumrah jika seorang terdakwa menolak semua tuduhan jaksa.

KPK tetap melanjutkan proses hukum dan yakin dakwaan tersebut dapat dibuktikan di pengadilan. ”Yang bisa menilai dakwaan itu imajiner atau tidak kan hakim. Jadi, mari kita bersama-sama, saya imbau terdakwa, hormati proses hukum,” ujarnya. KPK mendakwa Anas menerima gratifikasi berupa Toyota Vellfire, Harrier, dan uang lebih dari Rp 100 miliar. Anas juga didakwa melakukan pencucian uang. (D3,dtc-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/07/263692

25 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: