KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Surat Jamwas Buktikan Penghentian


Gugatan MAKI ke Kejati

KRAPYAK – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengaku dapat membuktikan adanya penghentian penyidikan tersebut. Bukti itu bisa mementahkan pernyataan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah yang menyatakan masih terus menyelidiki mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani terkait dugaan korupsi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar,
Presidium MAKI, Boyamin Saiman menjelaskan, bukti penghentian penyidikan tersebut adalah adanya surat perintah dari Inspektur IV pada Bidang Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Arnold BM Angkow. Dalam surat tersebut, Kejagung memerintahkan Kejati Jateng untuk mencari bukti asli atas dugaan pemalsuan surat barang bukti yang dilaporkan tersangka kepada Polda Jateng. ”Secara materiil atau substansi sudah berhenti. Surat (alat bukti asli) tidak ada. Polisi juga tidak menemukannya. Ini kan sudah menunjukkan dihentikan,” kata Boyamin, Jumat (20/6).
Atas dasar itulah, ia kemudian mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Kejati Jateng dan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Dalam gugatan tersebut, MAKI menuntut keduanya membayar ganti rugi sebesar Rp 18,4 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan total kerugian negara lantaran proses penyidikan dihentikan. ”Kami punya salinan dokumen sebagai buktinya. Soal nomor suratnya masih rahasia. Kami akan beberkan dalam persidangan,” ungkapnya.
Boyamin menambahkan, beberapa waktu yang lalu MAKI bersama dengan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) juga melaporkan kasus tersebut kepada KPK. Hal ini dilakukan lantaran penanganan yang dilakukan oleh Kejati dinilai berbelit-belit. Surat supervisi itu sudah dikirimkan KPK ke Kejati tertanggal 14 Mei 2014. ”Adanya supervisi itu pastinya Kejati harus lebih serius,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jateng Eko Suwarni membantah adanya penghentian pemeriksaan terhadap mantan orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar tersebut. Menurutnya, pemeriksaan masih terus berjalan. ”Belum ada informasi penghentian perkara. Karena kasusnya memang masih ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Disinggung mengenai adanya surat supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kejati terkait penanganan kasus tersebut, Eko tidak membantah. Menurutnya, supervisi oleh KPK merupakan hal yang biasa dalam pengembangan sebuah kasus. ”KPK hanya menanyakan sejauh mana perkembangan penanganannya di Kejati. Bagi kami tidak masalah karena kami hanya buat laporan ke sana,” jelasnya. (fai/ton/ce1)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/06/21/surat-jamwas-buktikan-penghentian/

23 Juni 2014 - Posted by | KARANGANYAR

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: