KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Rp 12 Miliar Uang DAK Tak Tersalurkan

BERITA KENDAL.COM – Senin, 23 Juni 2014

Sebesar Rp 12 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SMA sederajat tahun 2013 tidak tersalurkan. Akibatnya, DAK yang sedianya untuk pengadaan barang dan jasa serta untuk pembangunan sekolah terkendala. Dinas Pendidikan (Disdik) Kendal menyatakan, alasan tidak tersalurkan DAK adalah lambannya petunjuk teknis penggunaan DAK dari pusat. “Sebenarnya, DAK sudah cair, tapi belum bisa kami salurkan sesuai peruntukkannya karena belum ada juknisnya,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Kendal, Sri Bagus.
Dijelaskannya, bahwa juknis peggunaan DAK 2013 baru turun sekeitar bulan Agustus. Sementara proses pengerjaan, mulai dari pembentukan panitia, proses lelang dan pembuatan Detil Engineering Design (DED) belum tergarap.
“Proses-proses tersebut setidaknya memakan waktu paling cepat tiga bulan, atau selesai bulan oktober. Sehingga hanya tersisa dua bulan yakni November dan Desember. Waktu tersebut, untuk proyek pembangunan sangat minim. Jadi kami tidak mau bersiko,” tambahnya.
Sementara untuk 2014 ini, DAK yang dikucurkan ada sebesar Rp 14,7 miliar. Bagus membeber, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pengadaan buku kurikulum semester dua, buku referensi perpustakaan dan alat-alat laboratorium.
Selain itu, juga digunakan untuk pembangunan ruang belajar, ruang kelas baru , ruang perpustkaan, ruang laboratorium dan ruan praktik bagi sekolah SMK. “Pengadaan buku kurikulum, kami mengacu dari pusat. Yakni buku sudah disediakan dari pusat. Kami tinggal belanja saja,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, aktivis anti korupsi Eko Haryanto mengatakan agar penyaluran DAK diawasi sedini mungkin. Sebab akan rawan untuk diselewengkan disejumlah daerah sudah banyak terjadi.
Berdasarkan pemantauannya di KP2KKN, penyimpangan DAK terjadi di Dinas Pendidikan seluruh Jateng. Seperti Banjarnegara, Batang, Brebes, Blora, Demak, Mungkid, Kebumen.
Modus yang biasa dilakukan adalah, pemotongan dari oknum Disdik kepada sekolah-sekolah penerima DAK, penggelembungan harga dan pengaturan tender dalam proses lelang.
“Apalagi Disdik Kendal ini sudah juga sudah tercoreng dengan kasus penyelewengan DAK 2012 penagdaan alat peraga. Kerugianya mencapai Rp 6,2 miliar. Saat ini kasusnya meski belum ada kejelasan tapi masih ditangani oleh Polda Jateng karena sudah ada tersangkanya,” bebernya.
Ia meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jateng agar melakukan audit terhadap penggunaan DAK 2013 di Kendal. Sebab dengan tidak tersalurkan Rp 12 miliar kemungkinannya terjadi penyelewengan. (03)

Sumber : http://www.beritakendal.com/2014/06/23/rp-12-miliar-uang-dak-tak-tersalurkan/

23 Juni 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Bupati Rembang Pun Berpantun di Persidangan

SUARA MERDEKA.com – Senin, 23 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Lebih baik dipandang merugikan, tapi penuh dengan kenangan, daripada dipandang suci, tapi penuh kebusukan. Sajak pantun itu dibacakan dalam sidang beragendakan pembelaan Bupati Rembang nonaktif Moch Salim dihadapan Ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi Santiarso di Pengadilan Tipikor Semarang, baru-baru ini.

Ia merupakan terdakwa pada kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Rembang 2006-2007 terkait penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Pantun itu dibacakan tegas dan lugas di akhir pembelaan, sebelum nantinya hakim menjatuhkan vonis yang diagendakan pada Rabu (25/6) mendatang.

Hal tersebut dibuat sebagai bentuk kegerahan atas tuntutan jaksa yang menilainya bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Slamet Margono menuntutnya dua tahun dan enam bulan penjara. Selain itu, Salim juga dituntut membayar denda Rp 100 juta tanpa membayar uang pengganti kerugian negara.

Saat itulah kesempatan terakhir Salim untuk meyakinkan kepada majelis hakim bahwa dirinya tidak bersalah. Bupati Rembang dua periode ini mengaku terkejut dan tak percaya atas tuntutan jaksa.

Sebab, ia merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. “(Penyertaan modal-red) Yang kami lakukan sebenarnya untuk masyarakat Kabupaten Rembang. Secara riil memang itu menguntungkan masyarakat,” kata Salim.

Ia menganggap, jika ada penyimpangan, hal itu hanyalah persoalan administrasi. Karenanya, dirinya tidak bisa dipidanakan. “Terkait PT RBSJ ini juga soal perdata karena banyak fakta jual belinya,” jelasnya.

Dalam pembelaan itu, Salim juga mengungkapkan masalah yang dialaminya ini bentuk skenario dari rival politik yang ingin menjatuhkannya dari jabatan bupati. Ketika itu, ia belum genap satu tahun menjabat bupati, Salim juga mengungkap kejanggalan seperti halnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tidak adil dan tak obyektif dalam melakukan auditnya karena tanpa sekalipun mengklarifikasi ke bupati.

( Royce Wijaya / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/23/206816

23 Juni 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Kasus UGM Ditelisik ke Penggelapan Pajak

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 22 Juni 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Kasus dugaan korupsi penjualan aset milik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, tidak tertutup dikembangkan ke manipulasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY akan mendalami perkara tersebut.

“Bisa saja diusut kalau memang ada indikasi kesana (penggelapan pajak). Kami akan lakukan pendalaman lebih dulu,” kata Kepala Kanwil DJP DIY Rudi Gunawan Bastari, Minggu (22/6).

Sejauh ini, pihaknya belum menerima informasi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY terkait persoalan ini. Jika ditemukan unsur penggelapan pajak, biasanya penyidik akan berkoordinasi dengan DJP.

Meski belum mendaat informasi, pihaknya akan melakukan langkah jemput bola dengan mengecek laporan pajak penjualan lahan milik UGM di Dusun Plumbon, Desa Banguntapan, Bantul.

Kendati demikian, Rudi akan melakukan langkah jemput bola dengan mengecek laporan pajak penjualan aset UGM ke Kantor Pengelolaan Pajak (KPP) Bantul.

Menurut Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmadji, dugaan manipulasi pajak itu tidak masuk dalam ranah kewenangan kejaksaan. Pihaknya fokus pada penyidikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

“Soal pajak itu bukan wewenang kami. Biar instansi lain yang menangani,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Kejati DIY menetapkan empat dosen Fakultas Pertanian UGM sebagai tersangka kasus korupsi penjuaan aset milik universitas. Masing-masing Prof Susamto (guru besar UGM yang pernah menjabat Ketua Yayasan Fapertagama), Dr Triyanto (Wakil Dekan III), Toekidjo (dosen Jurusan Budidaya Pertanian), dan Ken Suratiyah (dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian).

Modus yang dilakukan para tersangka dengan memanipulasi laporan penjualan aset tanah milik UGM di Plumbon. Lahan tersebut dijual seharga Rp 2 miliar, tapi dalam laporan pajak hanya ditulis Rp 1,2 miliar.

( Amelia Hapsari / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/22/206753

23 Juni 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Kasus Dana Bencana Dilimpahkan Sebelum Lebaran

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 21 Juni 2014

KUDUS, suaramerdeka.com – Kejaksaan berharap dan tetap mengupayakan untuk segera menuntaskan kasus dugaan penyelewengan dana bencana tahun 2012. Aparat penegak hukum menargetkan dapat melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) sebelum Lebaran tahun ini.

Kajari Amran Lakoni, mengemukakan hal itu kepada suaramerdeka.com, Jumat (20/6). Dia menyatakan pelimpahan ke pengadilan tidak akan menunggu hingga ditetapkan tersangka selanjutnya. “Tersangka yang ada saja akan segera kami limpahkan,” jelasnya.

Di hadapan awak media, dia kembali menyebut tersangka kasus tersebut tidak hanya seorang. Hanya saja, Amran enggan menyebut apakah jumlah tersangka lebih dari tiga atau kurang dari jumlah tersebut. “Yang jelas, lebih dari satu,” katanya.

Mengenai tahapan yang masih terus dilakukan saat ini yakni menunggu hasil audit dari BPKP. Hingga kemarin, pihaknya masih belum menerima hasil audit terkait dugaan penyelewengan dana bencana tahun 2012 itu. “Kami juga terus berkoordinasi dengan instansi tersebut,” paparnya.

Keterangan yang diperoleh, saat ini di Jawa Tengah juga menunggu audit serupa dari BPKP. Rumanya, sejumlah kasus-kasus di Jateng juga membutuhkan hal tersebut dalam waktu yang nyaris bersamaan. “Kita tunggu saja hasil auditnya,” paparnya.

Pada saat bersamaan, Kejaksaan juga menuntaskan tahapan lainnya. Salah satunya, terkait penjelasan dari saksi ahli barang dan jasa. Menurut rencana, pekan depan pihaknya akan mendatangi ahli di bidang tersebut dari Unissula Semarang.

“Kami pro aktif agar urusannya cepat selesai,” tandasnya.

( Anton WH / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/21/206603

23 Juni 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Surat Jamwas Buktikan Penghentian

Gugatan MAKI ke Kejati

KRAPYAK – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengaku dapat membuktikan adanya penghentian penyidikan tersebut. Bukti itu bisa mementahkan pernyataan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah yang menyatakan masih terus menyelidiki mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani terkait dugaan korupsi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar,
Presidium MAKI, Boyamin Saiman menjelaskan, bukti penghentian penyidikan tersebut adalah adanya surat perintah dari Inspektur IV pada Bidang Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Arnold BM Angkow. Dalam surat tersebut, Kejagung memerintahkan Kejati Jateng untuk mencari bukti asli atas dugaan pemalsuan surat barang bukti yang dilaporkan tersangka kepada Polda Jateng. ”Secara materiil atau substansi sudah berhenti. Surat (alat bukti asli) tidak ada. Polisi juga tidak menemukannya. Ini kan sudah menunjukkan dihentikan,” kata Boyamin, Jumat (20/6).
Atas dasar itulah, ia kemudian mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Kejati Jateng dan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Dalam gugatan tersebut, MAKI menuntut keduanya membayar ganti rugi sebesar Rp 18,4 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan total kerugian negara lantaran proses penyidikan dihentikan. ”Kami punya salinan dokumen sebagai buktinya. Soal nomor suratnya masih rahasia. Kami akan beberkan dalam persidangan,” ungkapnya.
Boyamin menambahkan, beberapa waktu yang lalu MAKI bersama dengan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) juga melaporkan kasus tersebut kepada KPK. Hal ini dilakukan lantaran penanganan yang dilakukan oleh Kejati dinilai berbelit-belit. Surat supervisi itu sudah dikirimkan KPK ke Kejati tertanggal 14 Mei 2014. ”Adanya supervisi itu pastinya Kejati harus lebih serius,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jateng Eko Suwarni membantah adanya penghentian pemeriksaan terhadap mantan orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar tersebut. Menurutnya, pemeriksaan masih terus berjalan. ”Belum ada informasi penghentian perkara. Karena kasusnya memang masih ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Disinggung mengenai adanya surat supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kejati terkait penanganan kasus tersebut, Eko tidak membantah. Menurutnya, supervisi oleh KPK merupakan hal yang biasa dalam pengembangan sebuah kasus. ”KPK hanya menanyakan sejauh mana perkembangan penanganannya di Kejati. Bagi kami tidak masalah karena kami hanya buat laporan ke sana,” jelasnya. (fai/ton/ce1)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/06/21/surat-jamwas-buktikan-penghentian/

23 Juni 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Korupsi Peningkatan Jalan di Pekalongan: Hakim Perintahkan Sunaryo Ditahan

SUARA MERDEKA.com – Senin, 23 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Wakil Direktur CV Gemini Bangkit, Sunaryo (76) didakwa korupsi dana peningkatan jalan Kalijambe-Ponolawen, Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2012 dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (23/6). Dakwaan itu dibacakan jaksa dari Kejari Kajen, Nanuk. Terdakwa yang semula masih menghirup udara bebas akhirnya diperintahkan Ketua Majelis Hakim, Suyadi untuk ditahan di Lapas Kedungpane, Semarang.

Penetapan penahanan itu dilakukan setelah Suyadi ber-rembug beberapa saat dengan dua anggota hakim lainnya. “Hakim menetapkan dan memerintahkan terdakwa untuk dihatan selama 30 hari, terhitung 23 Juni sampai 22 Juli mendatang. Ditetapkan di Semarang, penuntut umum diminta melaksanakannya,” tegas Suyadi.

Mendengar keputusan itu, terdakwa tampak terkejut. Melalui kuasa hukumnya, Sunaryo sempat mengajukan penangguhan penahanan, tapi hakim pun menolaknya. “Majelis (hakim, red) sudah menetapkan, penahanan ini atas penetapan dari majelis,” tambah Suyadi.

Atas penetapan hakim, jaksa Nanuk menyatakan, siap melaksanakannya. “Setelah menerima salinan surat keputusan itu, kami akan langsung menindaklanjuti penetapan hakim,” jelasnya.

Saat disinggung soal terdakwa yang tak ditahan, Nanuk mengemukakan, Sunaryo sudah tua dan telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 53,7 juta.

Dalam kesempatan itu, terdakwa dan kuasa hukumnya menerima dakwaan jaksa. Di hadapan hakim, ia menegaskan tidak akan mengajukan tanggapan atas nota keberatan (eksepsi) terkait surat dakwaan.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/23/206900

23 Juni 2014 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

UGM Bantah Uang Penjualan Aset Digunakan Pribadi

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 19 Juni 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Pihak Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi yang menjerat empat dosen di institusinya.

Menurut Dekan Fakultas Pertanian UGM, Dr Jamhari MP, keputusan yayasan menjual tanah di Dusun Plumbon, Desa Banguntapan, Bantul didasarkan pada hasil rapat pleno.

Penjualan tanah seluas 4.000 meter persegi itu karena dianggap sudah tidak cocok dijadikan penelitian, sehingga perlu diganti objek lain.

“Penjualan itu didasarkan rapat pleno dosen yang merupakan anggota Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM atau Fapertagama,” katanya kepada wartawan, Kamis (19/6).

Dalam rapat itu juga diputuskan tim yang bertugas melakukan proses jual-beli; terdiri atas tiga orang dosen Fakultas Pertanian yakni Triyanto, Ken Suratiyah, dan Toekidjo. Penugasan itu dikuatkan dengan surat kuasa yang ditandatangani Ketua Yayasan Fapertagama saat itu, Susamto Somowiyarjo.

Menurut Jamhari, uang hasil penjualan tanah itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan masuk ke kas yayasan. “Uang itu masuk ke yayasan dan digunakan untuk membeli lahan lain sebagai pengganti tanah Plumbon yang lebih cocok untuk penelitian,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, empat dosen Fakultas Pertanian UGM ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset milik universitas.

Empat tersangka itu yakni Prof Susamto Somowiyarjo (mantan Ketua Majelis Guru Besar UGM), Dr Triyanto (Wakil Dekan III Fakultas Pertanian), Ir Ken Suratiyah MS (dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian), dan Ir Toekidjo (dosen Jurusan Budidaya Pertanian).

Kasi Penerangan Hukum Kejati Purwanta Sudarmadji mengatakan, tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti termasuk menyangkut penghitungan kerugian negara. Kendati telah menetapkan status tersangka, sejauh ini penyidik belum menjadwalkan pemanggilan.

( Amelia Hapsari / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/19/206423

23 Juni 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Kepala Sekolah SMKN 1 Pekalongan Didakwa Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 20 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Suharso, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Pekalongan didakwa korupsi pembangunan gedung laboratorium batik pada tahun 2006. Pembangunan laboratorium batik yang didanai pemprov Jateng itu juga termasuk ruang uji kecantikan yang dianggarkan sebesar Rp 470 juta.

Akibat tindakan terdakwa, terdapat kerugian sekitar Rp 113 juta. Jaksa penuntut umum pada Kejari Pekalongan, Trio Jatmiko menduga, dari sekitar alokasi Rp 470 juta hanya Rp 357 juta saja yang dipakai untuk pembangunan.

Terdakwa yang juga merangkap sebagai ketua panitia rupanya tidak bisa mempertanggungjawabkan laporan penggunaan dana. Pengelolaannya juga tidak sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang sudah ditetapkan.

”Ada dana yang diduga digelapkan terdakwa, dari alokasi Rp 470 juta yang dipakai untuk membangun ruang laboratorium hanya Rp 357 juta saja,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (19/6).

Dari hasil audit BPKP Jateng, lanjut jaksa, masih banyak paket pekerjaan yang belum terlaksana mulai dari lantai keramik, kayu, cat plafon hingga pemasangan asbes. Suharso didakwa telah melakukan tindakan korupsi sesuai pasal 2 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 serta penyalahgunaan wewenang sesuai pasal 3.

Didampingi kuasa hukumnya, Eko Suparno, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan langsung pada proses pembuktian.

( Modesta Fiska / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/20/206487

23 Juni 2014 Posted by | PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Kasus Sirkuit Segera Disidangkan

Kajari Baru Siap Kawal

SLAWI – Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran proyek sirkuit road race di Waduk Cacaban, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal akan segera memasuki masa persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Namun tiga tersangka kasus tersebut yang hingga kini masih dititipkan di Lapas Tegalandong, Slawi, bakal mendekam di tahanan lebih lama. Sebab, Kejaksaan Negeri Slawi memperpanjang penahanan hingga 30 hari, sebelum pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Semarang untuk menjalani persidangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memberi waktu yang cukup bagi jaksa penuntut umum (JPU) untuk menyiapkan dakwaan yang cermat, akurat, dan lengkap. Hal itu dilontarkan mantan Kajari Slawi Azwar SH di sela-sela acara pisah sambut dengan penggantinya, Hj Unaisi Hety Nining SH, Jumat (20/6).
Azwar yang akan menduduki jabatan baru sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DIY menegaskan masih ada dua tersangka yang kini sedang disiapkan dakwaannya dan sudah memasuki pra penuntutan. ”Kedua tersangka itu adalah pemborong dan panitia pemeriksa pekerjaan (P3). Sampai saat ini penahanan belum diperlukan dan akan segera dilakukan bila dakwaannya sudah rampung,” tuturnya.
Sementara itu, Kajari Slawi Hj Unaisi Hetty Nining SH juga berkomiten untuk merampungkan semua perkara tipikor yang ada di Kabupaten Tegal. Hal itu agar bisa secepatnya naik dipersidangan. Mantan Kajari Kabupaten Sowawa Provinsi Gorontalo itu yakin, di bawah kendalinya itu tak ada kasus pidana tipikor yang lolos dari jeratan hukum. ”Ditangan kajari wanita, semua kasus tipikor pasti naik ke atas dan disidangkan,” ungkapnya. Pihaknya akan terus membangun sinergi dengan penegak hukum dan mempertahankan prestasi yang sempat diraih pejabat lama.
Seperti diketahui, Satreskrim Polres Tegal telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi Road Race Waduk Cacaban, Kecamatan Kedung Banteng, yakni Mukson Mawar, yang merupakan kontraktor. Husni Raharjo yang saat proyek itu dikerjakan menjabat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan (P3), Roelly Riztyo dan Sudaryono yang merupakan anggota P3 dan Sudori pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).
Pembangunan sirkuit road race Cacaban ini berasal dari APBD Kabupaten Tegal tahun 2008 senilai Rp 1,8 miliar lebih. Namun ada kerugian negara senilai Rp 458 juta lebih. Pihak kontraktor menyatakan pembangunan sirkuit ini sudah mencapai 85,2 persen karena batas waktu pengerjaan sudah selesai dan menyerahkannya kepada SKPD sebagai pengguna anggaran. Namun faktanya dalam masa pemeliharaan sirkuit road race ini hancur dan bagian lintasan tidak bisa digunakan lagi. Semestinya perbaikan lintasan road race yang rusak ini masih menjadi tanggung jawab kontraktor.
Sedangkan P3 semestinya melakukan pengawasan per item namun ketiga P3 hanya melakukan pemeriksaan ketika proyek dinyatakan mencapai 85,2 persen. Selain itu mereka juga tidak bisa menjawab item kekurangan sisa dari 85 persen. Para tersangka tersangka ini bakal dijerat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang tindak pidana korupsi dan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Penyalahgunaan Jasa Konstruksi. (her/jpnn/smu)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/06/23/kasus-sirkuit-segera-disidangkan/

23 Juni 2014 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana BSM Sukoharjo: Sulistyanto 4,25 Tahun, Dyah 4 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 19 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Kepala PT Kantor Pos Kabupaten Sukoharjo Sulistyanto Catur Idnardiarso yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Kabupaten Sukoharjo 2009-2010 divonis empat tahun dan tiga bulan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (19/6). Terdakwa juga diputus membayar denda Rp 200 juta dengan ketentuan, jika tak dibayar diganti pidana tiga bulan penjara.

Ketua Majelis Hakim, Hastopo saat membacakan putusan itu menegaskan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tidak pidana sesuai pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Hakim menjatuhkan pidana empat tahun dan tiga bulan,” tegasnya.

Putusan itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo), yakni tujuh tahun dan enam bulan. Atas putusan itu, baik jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Usai membacakan putusan, tangis terdakwa pun pecah. Sulistyanto tak kuasa menahan tangis di hadapan keluarganya yang turut hadir dalam persidangan. Dalam sidang terpisah pada kasus sama, mantan supervisor PT Kantor Pos Kabupaten Sukoharjo Dyah Kusumaningsih divonis empat tahun dan denda Rp 200 juta.

Jika denda tak dibayar, maka akan diganti pidana tiga bulan kurungan. Sebelumnya, Dyah juga dituntut jaksa selama 7,5 tahun.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/19/206449

23 Juni 2014 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: