Putusan MA Lukai Masyarakat

SUARA MERDEKA – Minggu, 15 Juni 2014

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku  menyayangkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan terpidana yang juga mantan hakim pengawas Syarifudin Umar.

”Kalau soal putusan MA kami menghormati, tapi sebaiknya hakim dalam memutuskan memperhatikan perasaan ma­syara­kat,” kata Samad di Cisarua, Bo­gor.

Menurut Abraham, pihaknya tidak mempermaslahkan jika harus membayar Rp 100 juta ke Syarifudin. Tapi hal itu akan sedikit banyak memengaruhi persepsi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. ”Masyarakat tentu menginginkan pemberantasan korupsi terus berjalan tanpa ada toleransi untuk koruptor,” tegasnya.

Meski demikian, KPK akan tetap menjalankan putusan ha­kim agung itu. Setelah mempelajari salinan putusan, pimpinan akan memutuskan akan mengajukan PK atau tidak. ”Nanti ka­mi pelajari bersama putusannya,” ungkapnya.

Di lain pihak, sejumlah pegiat antikorupsi mendesak KPK mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait putusan kasasi MA itu.  ”KPK harus ajukan PK,” kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho kepada Suara Merdeka, Sabtu (14/6).

Menurutnya, negara akan rugi jika KPK harus membayar Rp 100 juta kepada Syarifudin. Emer­son juga menilai, putusan MA ini amat memalukan dan tidak berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, Emerson juga mengatakan, patut dicurigai putusan ini rawan potensi kepentingan, meng­ingat Syarifudin juga me­rupakan hakim.

”Betul, ada potensi konflik kepentingan,” ujarnya.

Prosedur Penyitaan

Dalam putusannya, MA me­menangkan gugatan koruptor Syarifudin dan menghukum KPK membayar ganti rugi Rp 100 juta. Sebe­lumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, gu­gatan Syarifudin terkait prosedur penyitaan bukan penanganan per­kara tindak yang menjerat hakim Sya­rifuddin.  Meski begitu, Bambang ya­­kin, pihaknya selalu melakuka  tugas dan kewenangannya sesuai proseduryang berlaku. ”Kalau me­mang ada putusan yang ber­be­da mengenai itu kami akan mempelajari,” ujarnya.

Bambang menambahkan, de­ngan putusan kasasi MA pi­haknya akan melakukan evaluasi tahapan dan prosedur. ”Kami akan periksa, putusan MA itu seperti apa. Sehingga ke­mudian kami akan melakukan ref­leksi, evaluasi untuk memperbaiki kalo memang ada yanv harus diperbaiki,” ujarnya. (J13-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/15/264451

Iklan