KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

PKPU 16 Dinilai Jadi Celah Politik Uang


SUARA MERDEKA.com – Selasa, 17 Juni 2014

SEMARANG – Pemberian cinderamata atau suvenir oleh tim kampanye kepada masyarakat diperbolehkan dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta aturan ini disosialisasikan secara benar karena bisa menjadi celah politik uang.
Dalam PKPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pilpres Pasal 20 menetapkan, kampanye disebarkan dalam pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, atau di tempat umum.

Bahan kampanye mencakup kartu nama, selebaran, stiker, topi, barang-barang cinderamata, buku, korek api, gantungan kunci, aksesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, slogan pasangan calon, atau partai politik atau gabungan parpol pengusung. Bahan kampanye, apabila dikonversi dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 50.000.

Menurut Ganjar, adanya batasan nilai Rp 50 ribu ini bisa ditafsirkan sebagai dizinkan pembagian uang asal tidak lebih dari yang ditentukan.
“Kok agak bahaya ya PKPU 16 ini. Jangan sampai itu money politic diinterpretasikan berbeda karena banyak masyarakat yang tidak tahu,” katanya usai rapat koordinasi dengan bupati, wali kota, KPU dan Forkominda tentang pelaksanaan Pemilihan Presiden di Gubernuran, Senin (16/6).

Hasil Evaluasi

Dalam Pasal 20 juga dibolehkan pembagian makanan dan minuman. Menurutnya KPU harus menegaskan apalah dengan demikian sembako juga termasuk yang diperbolehkan atau tidak. “Sembako boleh tidak, wong ada makanan minuman di situ (Pasal 20),” katanya.

Ketua KPU Joko Purnomo mengatakan, pembatasan nilai suvenir merupakan hasil evaluasi dari Pemilihan Legislatif 2014. Saat itu banyak kampanye dengan membagi-bagikan sembako atau doorprize berupa barang. KPU kemudian mengizinkan pemberian barang asal harganya tidak lebih dari Rp 50 ribu. “Misalnya kaos, jam dinding, makanan. Tapi sembako tidak boleh, karena ada pesan yang tersirat. Kalau berupa makanan boleh,” katanya.

Pihaknya sudah menyosialisasikan aturan ini kepada tim kampanye hingga kabupaten/kota. Tim kampanye diwanti-wanti agar tidak menafsirkan Pasal 20 PKPU 16 sebagai izin atas money politic. Masyarakat juga harus dididik agar tidak menganggap pembagian barang di bawah Rp 50 ribu sebagai politik uang.

Aturan tersebut sekaligus mengatur kegiatan kampanye yang menyediakan doorprize. Hadiah untuk peserta kampanye berbentuk jalan sehat misalnya, tidak boleh lebih dari Rp 50 ribu. “Pas Pileg ada jalan sehat hadiahnya mobil. Jelas sekarang tidak boleh. Tapi kalau bukan kegiatan kampanye ya boleh,” katanya.(H68-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/17/264677

18 Juni 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: