KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mantan Staf Ahli Gubernur Gugat BPKP


SUARA MERDEKA – Senin, 16 Juni 2014

Mantan Staf Ahli Gubernur Gugat BPKP

  • Korupsi Ruilslag Nyatnyono

image
SM/dokPriyantono Dja­rot Nugroho

SEMARANG – Priyantono Dja­rot Nugroho, mantan staf ahli gu­bernur Jateng menggugat Badan Pe­­meriksa Keuangan dan Pem­ba­ngun­an Perwakilan Jateng, terkait hasil audit kasus ruilslag (tu­kar gu­ling) tanah Pem­prov Jateng di De­sa Nyatnyono Ungar­an Barat, Ka­bu­paten Se­marang.

Dalam persidangan di Peng­adilan Negeri Semarang, akhir pe­kan lalu, kuasa hukum Djarot, Arif Faisol mengungkapkan, perkara ini telah diproses dan dalam sidang pemeriksaan.

Djarot yang merupakan terdakwa kasus korupsi itu telah dijatuhi pidana 4 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Peng­adilan Tipi­kor Semarang.

”Kami meminta ganti rugi ma­te­riil dan imateriil. Klien kami ke­beratan terhadap hasil audit BPKP,” ujar Arif.

Salah satu kuasa hukum BPKP Ja­teng Mufti Marga San­toso me­nu­turkan, pihaknya me­nyatakan siap menghadapi gu­gatan dan akan menghadirkan sejumlah saksi-saksi.

Menurut Djarot, ada kesalahan dalam pelaporan hasil audit ter­sebut. Dalam laporan ber­nomor SR-10916/PW11/5­/2012 tanggal 18 De­sember 2012 me­nyatakan ke­ru­gian negara da­lam kasus Nyat­nyo­no Rp 2,52 miliar karena tanah pemerintah hilang.

Berdasar data, tanah yang di­maksud itu adalah Hak Pakai No­­mor 5 DPU Jateng di Desa Nyat­nyono dengan 30 ribu m2.

Kepala Desa Nyatnyono Tris­yan­to bersama Kabag TU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Ja­teng Priyantono, Djarot Nugroho dit­uding bersepakat menyatakan tanah tersebut milik Djarot di tahun 2000.

Letter C

Djarot berniat menjualnya dan me­minta bantuan Karyono. Ke­pa­la Desa Trisyanto selanjutnya mem­buat letter C yang menyatakan Karyono membeli tanah itu da­ri Slamet dan Sulaiman pa­da 1984.

Tahun 2003, Karyono mengajukan permohonan sertifikat ta­nah ke BPN Kabupaten Sema­rang di bawah pimpinan M Thoriq.

Setelah sertifikat terbit, Kar­yono dan Haryanto (pamong De­sa Nyat­nyono), menjual ta­nah tersebut. Salah satu pembelinya PT Han­dayani.

PT Handayani lalu mencari­kan penggantinya, yakni tanah se­­­luas sekitar 40 ribu meter per­segi di De­sa Kalongan, Kabu­paten Sema­rang. Pihak Thoriq mengatakan, BPN Kabupaten Se­marang telah membatalkan sertifikat hak milik yang me­nin­dih hak pakai DPU itu di tahun 2005.

Kemudian, Juni 2005, seluruh aset Pemprov Jateng telah di­kem­­ba­li­kan. (J14,J17-61)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/16/264604

Iklan

18 Juni 2014 - Posted by | SEMARANG, UNGARAN - KAB. SEMARANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: