KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

MA Menangkan Hakim Koruptor


SUARA MERDEKA – Sabtu, 14 Juni 2014

MA Menangkan Hakim Koruptor

  • KPK Diminta Bayar Rp 100 Juta

image
SM/AntaraSyarifudin

JAKARTA – Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan hakim pengawas Syarifudin memantik reaksi keras dari pegiat LSM antikorupsi.

Selain memenangkan gugatan Syarifudin, putusan itu juga menghukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membayar ganti rugi Rp 100 juta. ’’MA kebangetan! Menjatuhkan vonis yang menguntungkan koruptor,’’ ujar koordinator bidang hukum ICW, Emerson Yuntho, Jumat (13/6).

Menurut Emerson, kalaupun KPK dianggap salah, seharusnya jangan dibebankan dengan membayar hukuman senilai Rp 100 juta. Harusnya hukumannya berupa bentuk koreksi kepada KPK supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. ’’Kalaupun dihukum enggak perlu bayar ganti rugi. Hukuman yang dimaksud hanya untuk koreksi KPK,’’ ucapnya.

Dengan adanya vonis tersebut, maka MA akan mendapat predikat buruk di mata masyarakat. ’’Persepsinya jadi negatif karena MA bela hakim koruptor dan rugikan KPK,” katanya.

’’Membatalkan putusan pengadilan tinggi, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel),’’ kata anggota majelis kasasi hakim agung Syamsul Maarif.

Selain Syamsul, perkara No 2580 K/PDT/2013 itu juga diadili oleh ketua majelis hakim Prof Dr Valerine JL Kriekhoff dengan anggota Hamdan. Perkara itu diputuskan pada 13 Maret 2014.

Dilain pihak salah seorang Komi­sioner Komisi Yudisial (KY) Imam Ansori Shaleh menyatakan, rasa keadilan masyarakat terusik oleh putusan yang menghukum dengan membayar gugatan seorang koruptor sebesar itu.

‘’Mudah-mudahan putusan MA itu atas pertimbangan hukum yang matang, bukan karena atas solidaritas korps. Juga mudah-mudahan MA tetap concern dengan upaya pemberantasan korupsi. KY tidak mempunyai kewenangan un­tuk menilai isi putusan MA . Itu sudah menyangkut teknis yudisial,’’ kata dia.

Pihak KPK mengaku akan mema­tuhi putusan kasasi MA tersebut. ’’Ka­yak­nya kami ikut prosedur hukumnya saja. Tapi akan dibaca dulu relevan­sinya,’’ ujar Wakil Ketua KPK bidang Penindakan Bambang Widjojanto di­ sela-sela diskusi media di Cisarua, Jumat (13/6) malam.

Dia mengatakan, gugatan ini terkait prosedur penyitaan bukan penanganan perkara tindak yang menjerat hakim Syarifudin. Meski begitu, Bambang yakin, pihaknya selalu melakukan tugas dan kewenangannya sesuai prosedur yang berlaku. ’’Kalau memang ada putusan yang berbeda mengenai itu kami akan mempelajari,’’ ujarnya.

Hadapi Risiko

Bambang menambahkan, dengan putusan kasasi MA pihaknya akan melakukan evaluasi tahapan dan prosedur. ’’Kami akan periksa, putusan MA itu seperti apa.  Sehingga kemudian kami akan melakukan refleksi, evaluasi untuk memperbaiki kalau memang ada yang harus diperbaiki,’’’ ujarnya.

Ditanya, apakah KPK khawatir dengan putusan ini akan membuat tersangka atau terdakwa lain membuat gugatan yang sama, Bambang menganggap hal tersebut telah menjadi risiko dan pihaknya harus berani menghadapi risiko tersebut.

’’Pemberantasan korupsi tidak bisa setop. Inikan bagian dari tantangan yang memang dari terus menerus harus ditaklukkan,’’ tegas Bambang.

Sebelumnya, MA memenangkan gugatan koruptor Syarifudin dan meng­hukum KPK membayar ganti rugi Rp 100 juta. Mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) itu di­hukum 4 tahun penjara karena menerima suap saat menjadi hakim pengawas pailit.

Syarifudin sendiri telah dihukum 4 tahun bui karena menerima suap saat meng­urus kepailitan PT Skycamping Indonesia (PT SCI). Pada 12 Oktober 2012, MA menolak kasasi yang diajukan Syarifudin. Dalam putusan kasasi itu, MA sependapat dengan Pengadilan Tin­dak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang memerintahkan KPK mengembalikan barang bukti lain milik Syarifudin yang tidak berhubungan dengan per­kara. Namun hal ini membuka celah ba­gi Syarifudin menggugat KPK.

Kasus ini berawal saat KPK me­nangkap hakim Syarifuddin Umar pada  1 Juni 2011 silam. Petugas KPK menemukan uang senilai Rp 250 juta dalam tiga buah amplop cokelat yang dimasukkan ke dalam tas kertas merah. Uang diberikan diduga terkait putusan pailit PT Skycamping Indonesia.

Selain uang Rp 250 juta, petugas KPK menemukan uang 116.128 dolar Ame­rika Serikat, 245.000 dolar Singa­pura, 20.000 yen Jepang, dan 12.600 riel Kamboja, di rumah sederhana Syari­fudin. Jika dalam rupiah, uang tersebut senilai lebih dari Rp 3 miliar rupiah.

Uang tersebut tidak tersimpan rapi. Petugas KPK menemukan uang tersebut ada yang berada di laci, diikat dengan karet, ada yang ditaruh amplop, dan sebagainya. Bahkan, uang 20.000 dolar AS (kira-kira senilai dengan Rp 160 juta) ditemukan hanya diikat dengan karet gelang.(J13,dtc-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/14/264434

Iklan

18 Juni 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: