KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Hakim, Dengarkanlah Tuntutan Itu


SUARA MERDEKA – Rabu, 18 Juni 2014

Tajuk Rencana

 

Tuntutan hukuman penjara seumur hidup untuk Akil Mochtar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) serasa mengguncang jagat hukum di Tanah Air. Sudah pasti, guncangan itu bukan karena terkejut dalam pengertian negatif, tetapi terpesona dalam pengertian positif.

Tuntutan pidana penjara seumur hidup terhadap Akil merupakan tuntutan tertinggi jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang KPK berdiri. Tuntutan itu adalah peringatan keras bagi koruptor. Selain dituntut hukuman penjara seumur hidup, Akil dituntut hukuman denda Rp 10 miliar dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penanganan sengketa pemilihan kepala daerah.

Terkuaknya kasus korupsi yang dilakukan Akil bagaikan gempa bumi yang meruntuhkan dunia hukum Indonesia sebab, sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, Akil mengemban amanah luar biasa untuk menjaga kewibawaan hukum. Perbuatan Akil juga sangat merusak demokrasi. Sedemikian geram masyarakat terhadap korupsi akut di negeri ini, berulang kali muncul suara-suara agar koruptor dihukum mati. Keinginan itu selalu lenyap ditelan berbagai rupa pertimbangan dan kepentingan.

Walaupun belum menjadi vonis, tuntutan hukuman penjara seumur hidup serasa menjadi penawar kepahitan yang ditimbulkan akibat ulah koruptor-koruptor, yang kejahatannya sebetulnya bisa disetarakan dengan kejahatan atas kemanusiaan. Tuntutan itu melebihi tuntutan yang ditujukan kepada mantan hakim Syarifudin yaitu 20 tahun penjara, meskipun pada akhirnya dia divonis hanya 4 tahun penjara. Vonis tinggi atas tuntutan KPK dijatuhkan terhadap Urip Tri Gunawan dalam kasus suap BLBI yang melibatkan Artalyta Suryani. Urip divonis 20 tahun penjara.

Vonis berat lain adalah hukuman 16 tahun penjara dijatuhkan terhadap Lutfi Hasan Ishaaq dalam kasus korupsi impor sapi. Jika tuntutan itu benar-benar diterima sebagai vonis terhadap Akil Mochtar, maka itu bakal merupakan vonis hukuman terhadap kepada terpidana koruptor di Indonesia.

Dari kacamata penegakan hukum, hukuman seberat-beratnya terhadap koruptor akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kejahatan korupsi tidak hanya soal berapa uang negara yang dikorup, tetapi betapa mengerikan dampak kerusakan massif terhadap berbagai sendi kehidupan. Dalam kasus Akil misalnya, korupsi dalam penanganan sengketa pilkada menimbulkan konflik massa serta kekacauan terhadap pelaksanaan demokrasi.

Seberat apa vonis yang akan dijatuhkan, sudah barang tentu vonis itu berada di tangan hakim dan semua pihak tetap harus menghormati putusan pengadilan. Harapan publik, hakim mendengar dan merasakan jeritan gundah masyarakat serta menjatuhkan hukuman yang sungguh memberikan efek jera terhadap koruptor.

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/18/264746

18 Juni 2014 - Posted by | ARTIKEL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: