PONTIANAK POST – Kamis, 12 Juni 2014

PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat dan para mitra kerja yang terdiri dari kontraktor pelaksana proyek-proyek PLN, konsultan dan para mitra kerja yang lain menandatangani deklarasi insiatif bersama di aula PLN Kalbar, Jalan Adisucipto, Kubu Raya, kemarin (11/6). Isi dari komitmen tersebut adalah melawan korupsi, kolusi dan nepotisme antara PLN dan para vendornya dalam sebuah dokumen deklarasi “PLN Bersih. No Suap”.

Dalam sambutannya General Manager PLN Kalbar, Hot Martua Bakara mengatakan PLN adalah sebuah perusahaan yang bergelut dalam bisnis kelistrikan. Perusahaan tidak dapat terlepas dari transaksi-transaksi bisnis. Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya sangat membutuhkan para vendor untuk pengadaan barang dan jasa. “Tidak mungkin PLN tidak memiliki mitra kerja,” katanya.

Sebagai perusahaan pelayanan kelistrikan, PLN memerlukan berbagai macam peralatan yang tidak bisa diproduksi sendiri. Bahkan saat ini, instalasi listrik dan pemeliharaan jaringan juga bisa dilakukan oleh pihak ketiga. “Tidak mungkin PLN memproduksi trafo, kabel atau lainnya. Oleh sebab itu perlu ada komitmen bersama agar proses penunjukan atau pelelangan pengadaan barang dan jasa tidak berdasarkan atas iming-iming keuntungan pribadi,” ungkap dia.

Menurut dia, dengan perusahaan yang bersih, PLN baru bisa maju dan bisa mensejahterakan rakyat Indonesia dan bisa melayani pelanggannya dengan baik. “Kecurangan ini bisa mempengaruhi efesiensi tarif listrik. Apabila PLN bersih maka, bisa mengurangi beban negara. Sehingga subsidi listrik bisa dialihkan ke sektor pendidikan atau kesehatan,” imbuhnya.

Sementara itu, perwakilan vendor, Muhammad Ariyanto mengatakan pihaknya mendorong PLN untuk menjadi perusahaan yang bersih. “Kami mendukung komitmen ini. Kami berharap semua vendor mematuhi kesepakatan ini untuk mencegah korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di PLN,” ucap dia.

Tujuan kerja sama adalah mereview dan meninjau kembali proses pengadaan dan pelayanan pelanggan PLN agar di kedua proses bisnis tersebut benar-benar bebas dari potensi korupsi dan suap. Salah satu usaha dalam memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, diperkenalkan pada PLN model collective action against corruption. Model ini dikembangkan oleh beberapa lembaga seperti Transparency International dan lainnya. Asumsi dasar dari konsep collective action ini adalah korupsi tidak pernah dilakukan sendirian, sehingga untuk melawannya juga tidak mungkin sendirian dan karenanya butuh usaha bersama.

Sumber :Pontiakanpost ; http://www.pontianakpost.com/metropolis/15845-cegah-kecurangan-proyek-pengadaan.html