KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi Haji Disebut Struktural, Anggito Tersangka?

TEMPO.CO – Senin, 26 Mei 2014

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji pada 2012-2013. “Kasus ini bisa berkembang dari yang sekarang sudah disidik KPK,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., ketika dihubungi, Sabtu, 24 Mei 2014.

Kamis lalu, 22 Mei 2014, KPK sudah mengumumkan peningkatan status penyelidikan kasus itu menjadi tahap penyidikan. Penyidikan dugaan korupsi penyelenggaran haji ini, antara lain, menyangkut pengadaan pemondokan haji, biaya transportasi, dan pengadaan katering untuk jemaah haji. Tersangka pertama yang ditetapkan oleh KPK adalah Menteri Agama Suryadharma Ali.

Menurut informasi yang diterima Tempo, tuduhan yang menyangkut Suryadharma juga berkaitan dengan pemberian fasilitas haji gratis pada sejumlah keluarga pejabat di Kementerian Agama dan anggota Komisi Agama DPR. Hal ini diperkuat dengan penggunaan frasa “dan kawan-kawan” dalam surat perintah penyidikan untuk Suryadharma.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pada Jumat, 23 Mei 2014, mengatakan frasa ini merujuk pada keluarga Suryadharma, anggota Komisi Agama, dan penyelenggara ibadah haji. Pada musim haji lalu, ada 35 nama yang tercatat ikut dalam rombongan haji gratis. Tujuh di antaranya merupakan keluarga Suryadharma.

Menurut Busyro, karakter korupsi di Indonesia bersifat struktural. Sinyalemen Busyro ini diduga mengarah kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu, pejabat paling dekat di bawah Suryadharma. Apalagi ada sejumlah indikasi mulai mengarah ke sana. Salah satunya, KPK sudah menyita telepon seluler Anggito.

Kepada wartawan, salah satu peserta haji gratis, bekas Sekretaris Menteri Agama Saefuddin, mengatakan pejabat yang menandatangani surat keputusan tugasnya adalah Direktur Jenderal Haji dan Umrah Anggito Abimanyu. “Sudah. Saat itu Dirjennya sudah Pak Anggito,” katanya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 24 Mei 2014.

KPK sudah memeriksa Anggito ketika kasus ini masih tahap penyidikan pada 19 Maret 2014. Menurut Anggito, ketika itu pengadaan akomodasi terkait dengan haji tersebut merupakan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, yakni kantor urusan haji di Arab Saudi. Selaku direktur jenderal, Anggito mengaku hanya bertindak sebagai pengguna anggaran yang mengatur regulasi, tata kelola, dan prosedur penyelenggaraan haji. Adapun Menteri Agama menjadi pengguna anggaran penuh dalam dana haji.

Sumber: http://www.tempo.co ; http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=11646&l=korupsi-haji-disebut-struktural-anggito-tersangka

18 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK: Dakwaan Akil Jadi Tuntutan Tertinggi Kasus Korupsi

LIPUTAN 6.COM – Selasa, 17 Juni 2014

Jakarta – Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dituntut pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 10 miliar. Tuntutan seumur hidup ini adalah kali pertama terjadi pada seorang terdakwa kasus korupsi yang pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Iya (tuntutan) tertinggi,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/6/2014).

Johan mengatakan, salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pada Akil, yakni posisinya yang saat melakukan korupsi berstatus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Akil selaku Ketua MK dinilai telah menurunkan kredibilitas MK karena kasus ini. Seharusnya, sebagai lembaga tinggi negara, Akil dapat memberi contoh yang baik.

“Sebagai Ketua MK dan penegak hukum, harusnya Pak Akil memberi contoh yang baik. Harusnya tidak merusak kepercayaan publik kepada MK,” ujar Johan.

“Perbuatan terdakwa juga ikut mempengaruhi proses pilkada di masing-masing kabupaten itu, di mana itu bisa memacu perseteruan di tingkat grass root (akar rumput).”

Lalu terkait berapa kira-kira vonis pidana yang akan dijatuhkan kepada Akil? Johan mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim.

“Kita sepenuhnya menyerahkan proses hukum di pengadilan. Kita menghormati apapun keputusan yang diambil di PN Tipikor,” ujar Johan.

Akil Mochtar dituntut pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 10 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mantan Ketua MK itu dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima hadiah atau janji terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di MK. Jaksa juga menilai Akil terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain itu, jaksa juga menuntut mantan anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar tersebut dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum.

Sumber: http://news.liputan6.com ; http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=11657&l=kpk-dakwaan-akil-jadi-tuntutan-tertinggi-kasus-korupsi

18 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Koordinator Pengawas Tak Kontrol Lapangan

SUARA MERDEKA – Rabu, 11 Juni 2014

  • Korupsi Proyek Normalisasi Kali Sedangsari Cilacap

 

SEMARANG – Koordinator pengawas proyek normalisasi Kali Sendangsari Cilacap yang juga Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum Agus Susanto diperiksa sebagai saksi dalam persidangan lima terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (9/6). Kelima terdakwa itu adalah M Muslim (pejabat pelaksana teknis kegiatan-PPTK), Kusmiharto (pengawas lapangan), dan panitia pemeriksa pekerjaan yang terdiri atas Anwar Subianto, Bambang Siswanto, dan Aji Sambodo. Saksi mengaku tidak mengontrol hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Ia hanya mengetahui bukti pengawasan berupa laporan harian. ‘’Kalau sudah ada (laporan) dari pengawas ya kami percaya saja.

Untuk monitoring tidak hafal, yang ke lapangan Aji Sambodo. Pernah datang sekali saja ke lapangan. Sendirian,’’ ujar saksi dalam sidang yang dipimpin Erentuah Damanik. Panggil Rekanan Hakim pun mencecar Agus, apakah benar datang mengecek ke lapangan atau tidak, mengingat saksi tidak tahu ada masyarakat yang protes karena tidak mendapat ganti rugi. ‘’Ada protes warga apa Saudara tahu. Mana tahu, nggak pernah datang ke lapangan sih.

Siapa yang lihat kamu datang, wong sendirian, ketemu siapa juga nggak jelas. Enak tenan pejabat ini ya,’’ imbuh Erentuah. Saksi mengaku baru mengetahui ada kekurangan volume dalam pengerjaan proyek itu setelah dipanggil penyidik kepolisian. Selaku kepala UPT sekaligus panitia peneliti pelaksanaan kontrak, saksi juga tidak pernah memeriksa proyek. Tapi ia membantah mendapatkan sesuatu dari rekanan. ‘’Jangan bohong ya, nanti kami panggil rekanan untuk bersaksi,’’imbuh hakim. Dalam sidang sebelumnya, majelis hakim menanyakan keberadaan saksi Agus Susanto. Hakim mempertanyakan, mengapa kelima terdakwa bisa diajukan ke meja hijau, tetapi Agus sebagai koordinator pengawas malah melenggang bebas. Menurut dakwaan jaksa, akibat praktik korupsi pada proyek normalisasi yang dibiayai APBD tahun 2010 senilai Rp 1 miliar itu, negara dirugikan Rp 300 juta. (J14,J17-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/11/264041

18 Juni 2014 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Narto Dituntut Lima Tahun

SUARA MERDEKA – Selasa, 10 Juni 2014

  • Kasus Kredit Fiktif di Bank Jateng

 

SEMARANG  Mantan analis Bank Jateng Cabang Semarang Narto dituntut lima tahun penjara dalam kasus korupsi kredit fiktif empat perusahaan yang diajukan Direktur CV Enhat Yanuelva Etliana.

Pada Juli 2012, terdakwa di­ja­tuhi hukuman lima tahun penja­ra oleh Pengadilan Tipikor Se­ma­rang atas tuduhan meloloskan 12 permohonan kredit beragunan dokumen fiktif tahun anggaran 2011.

Saat itu Yanuelva dihukum 15 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta serta wajib mengganti kerugian negara Rp 39 miliar. Na­mun, dia buron sejak Novem­ber 2012 dan hingga kini belum tertangkap.

Dalam persidangan kali ini, Narto dijerat dengan kasus yang objek kredit dan jaminannya berbeda.

’’Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan Pasal 2 subsider Pasal 3 Undang-Undang Tin­dak Pidana Korupsi. Me­nun­tut dengan pidana penjara lima tahun dan denda Rp 250 juta subsider kurungan enam bulan penjara,’’ kata Jaksa Penuntut Umum Isti Yas Joni dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang yang dipimpin Jhon H Butar-bu­tar serta anggota Erentuah Da­ma­nik dan Agus Priyadi, Senin (9/6).

Palsukan Dokumen

Jaksa menilai terdakwa menyesal dan telah mengakui per­buat­annya serta memiliki tanggungan keluarga sebagai hal yang meringankan. Adapun yang memberatkan, tindakan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas korupsi.

Akibat perbuatan terdakwa, pe­mohon kredit yakni Yanuelva me­lalui beberapa perusahaan pinjaman menerima pencairan kredit se­kitar Rp 4,7 miliar dari 12 pengajuan. Sejumlah dokumen, di an­taranya Surat Perintah Pe­kerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Badan Pe­nang­gulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cipkataru) Jateng, serta BPPT Kota Semarang, dipalsukan.

Narto juga dinilai membe­ri­kan data yang digunakannya ta­hun 2010 kepada dua analis lain. Keduanya, Mohamad Farid dan Zamroni. Data dari Narto digunakan untuk meloloskan 62 permohonan kredit dengan jaminan dokumen fiktif serupa. Kredit diajukan pemohon yang sama, Ya­nu­elva Etliana. Total kredit Yanuelva di Bank Jateng Cabang Semarang Rp 14,3 miliar dan sekitar Rp 13,8 miliar di antaranya tidak kembali.

Dalam sidang sebelumnya, Narto mengaku percaya saja karena melihat perputaran uang di rekening Yanuelva yang luar biasa, bahkan sehari bisa sampai Rp 2 miliar. Namun ia mengaku tidak pernah menerima imbalan dalam bentuk apa pun setelah meloloskan kredit Yanuelva. (J14,J17-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/10/263977

18 Juni 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Pengusutan Kasus TK Ambruk Dinilai Lamban

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 07 Juni 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Meskipun sudah tiga bulan lebih, namun kasus ambruknya TK Pembina Padamara hingga saat ini balum ada kejelasan. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Purbalingga, Catur Setyo Utomo mengatakan, ia menyayangkan jika pengusutan kasus ambruknyua gedung TK Padamara yang terkesan lamban.

“Harusnya Inspektorat bisa bekerja cepat agar kasus ini bisa segera ditangani oleh pihak yang berwajib,” katanya, kemarin.

Menurutnya, lamanya pengungkapan kasus ini akan berimbas pada proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Pasalnya, saat ini para siswa harus menempati ruangan tersisa.

“Apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru. Harusnya bisa ditangani lebih cepat dan bisa diselesaikan penyelidikannya, sehingga gedung tersebut bisa segera diperbaiki,” katanya.

( Ryan Rachman / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/07/204894

18 Juni 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Tambahan Anggaran Rawan Bermasalah

SUARA MERDEKA – Rabu, 11 Juni 2014

SEMARANG – Komisi D DPRD Jateng mempertanyakan alasan gubernur mengajukan tambahan anggaran Rp 252 miliar mendahului APBD Perubahan. Dewan menilai tidak ada unsur kedaruratan dan mendesak dalam usulan yang disampaikan kepada Direktur Anggaran Daerah Kemendagri itu. ’’Jika Pemprov sejak awal punya iktikad untuk berkonsultasi dengan legislatif, kami menyarankan agar mempercepat APBD Perubahan, bukan dengan cara mengajukan anggaran mendahului APBD Perubahan.

Sebab, ini rawan bermasalah dengan hukum,’’ kata anggota Komisi D Hadi Santoso. Alasan kedaruratan digunakan oleh Pemprov Jateng untuk memberikan anggaran tambahan kepada lima dinas, yakni Dinas Bina Marga, Dinas Pertanian, Dinas PSDA, Dinas Ciptakaru, dan Dinas Peternakan. Untuk Dinas Ciptakaru, tambahan anggaran digunakan untuk pembangunan rumah, Dinas PSDA terkait pembangunan dinding penahan tanah. Sementara Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian digunakan untuk bantuan ternak dan bibit. ’’Khusus untuk Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian, konteks kedaruratan perlu dipertanyakan,’’ujarnya. Tambah Risiko Menurut dia, Direktur Anggaran Daerah menyarankan agar mengevaluasi kembali usulan tersebut jika tidak tergolong darurat. Dalam hal ini, Kemendagri tidak dalam posisi menyetujui karena dana itu tidak masuk APBD. ’’Kami mencatat beberapa dinas tidak membutuhkan dana darurat. Jika Rp 232,5 miliar untuk Dinas Bina Marga diputuskan dan dilaksanakan sekarang, proses pekerjaan juga masih harus menunggu lelang,’’ ujarnya.

Dari total anggaran murni Dinas Bina Marga, baru 24 persen yang terserap untuk pekerjaan fisik. Masih ada 76 persen anggaran murni yang disetujui, belum dilaksanakan. ’’Pengajuan anggaran mendahului APBD Perubahan justru menambah risiko,’’ tandasnya. Meski begitu, DPRD sepakat menyerahkan sepenuhnya masalah itu pada gubernur. Yang jelas, Komisi D dan perwakilan Badan Anggaran telah berkonsultasi dengan Kemendagri. (J8,H68-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/11/264043

18 Juni 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KPK Geledah Rumah Ikmal

SUARA MERDEKA – Selasa, 10 Juni 2014

KPK Geledah Rumah Ikmal

image
SM/Wawan HudiyantoBAWA DOKUMEN : Sejumlah penyidik KPK keluar dari rumah mantan wali kota Tegal, Ikmal Jaya. (30)

TEGAL –  Senin (9/6), sejumlah penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan wali kota Tegal Ikmal Jaya yang ada di Perumahan Baruna Asri, Kelurahan Kraton, Tegal Barat. Tidak berhenti pada satu lokasi saja, penyidik juga turut menggeledah kediaman Rokayah – ibu kandung Ikmal – bos PO Dewi Sri yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal.

Penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi tukar guling tanah ”Bokong Semar”. Dalam kasus itu, lembaga antirasuah itu telah menetapkan Ikmal Jaya sebagai tersangka.

Informasi yang dihimpun, pengeledahan yang dilakukan KPK sebenarnya ada di empat lokasi dilakukan secara bersamaan. Hal itu dikuatkan hasil konfirmasi dengan Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo.

Dikatakannya, KPK menggeledah empat tempat yakni rumah Ikmal, Rokayah, Saeful Jamil yang ada di Desa Randusanga, Kecamatan/Kabupaten Brebes, dan satu perusahaan. Ada delapan orang penyidik yang diterjunkan. ”Ini hanya penggeladahan saja untuk proses penyidikan,” kata dia.

Saat digeledah penyidik, rumah Ikmal hanya ditunggui pembantu rumah tangganya. Ikmal tidak ada di rumah.

Pihak penasihat hukum Ikmal, FH Fredyanto Hascaryo turut menyaksikan pengeledahan rumah kliennya. Banyak barang bukti berupa dokumen penting yang diamankan penyidik. Itu terlihat ketika penyidik komisi itu membawa barang bukti menggunakan tiga koper besar.

Fredyanto mengatakan, penggeledahan dilakukan selama empat setengah jam sejak pukul 09.00 sampai 13.30. Sejumlah dokumen penting yang disita KPK, antara lain, Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan pemberhentian mantan wali kota yang digunakan sebagai data dukung.

”KPK dalam melakukan penggeledahan, sesuai prosedur. Sudah menunjukkan surat izin penggeledahan dan penyitaan barang dari Pengadilan Tinggi (PT) Semarang,” kata dia.

Sementara itu, pengeledahan di rumah Hj Rokayah berlangsung tertutup. Wartawan dilarang berada di halaman rumah. Hanya saja, wartawan diperkenankan memotret  proses pengeledahan dari luar pagar rumah tersebut. Terutama saat penyidik menggeledah dua mobil milik Hj Rokayah yang berada di garasi rumah.

Perlakuan itu sangat beda saat menggeledah rumah Ikmal. KPK sempat adu mulut dengan sejumlah wartawan. Pasalnya, secara tiba-tiba saja penyidik meminta kamera dan meminta untuk menghapus file foto saat penggeledahan. Tentu saja, kondisi itu memancing reaksi dari wartawan.

Mengalami Kesulitan

Penyi1dik KPK diduga sempat mengalami kesulitan untuk membuka salah satu almari di rumah Rokayah. Hal itu dikuatkan dengan kedatangan seorang tukang kunci. Peng­geladahan yang dilakukan mulai pukul 09.00, hingga pukul 14.30 belum terlihat selesai.

Johan Budi menambahkan, sebenarnya penyidik sudah berada di Tegal selama lima hari. Dalam kasus tersebut belum ada tersangka tambahan. Untuk pemanggilan tahap berikutnya, Johan belum menyebutkannya.

Sementara Kapolres Tegal Kota AKBP Bharata Indrayana SIK mengatakan, selama proses penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK, pihaknya hanya membantu dari sisi pengamanan. (D12,H17-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/10/263993

18 Juni 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Abdurrahman Dua Tahun, Siti Romlah 15 Bulan

SUARA MERDEKA – Rabu, 11 Juni 2014

  • Vonis Korupsi Bansos Kendal

 

SEMARANG – Dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) keagamaan Kabupaten Kendal tahun 2010 dijatuhi vonis berbeda oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Kabag Kesra Setda Abdurrahman dihukum dua tahun penjara, sedangkan Bendahara Bagian Kesra Siti Romlah divonis 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan penjara. Hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. ”Menghukum terdakwa Siti Romlah dengan penjara selama 1 tahun 3 bulan. Selain itu terdakwa juga diminta membayar denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Suyadi saat membacakan amar putusan, Selasa (10/6).

Persidangan Siti Romlah digelar lebih dahulu, baru kemudian terdakwa Abdurrahman yang juga dikenai denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Abdurrahman tidak dibebani pembayaran uang pengganti kerugian negara karena dinilai tidak terbukti menerima uang.

Dahului SK Bupati

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Abdurrahman dituntut 3 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Adapun Siti Romlah dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 50 juta. Atas vonis hakim, terdakwa dan jaksa penuntut pikir-pikir. Dana bansos Rp 1,3 miliar itu diperuntukkan bagi kegiatan keagamaan seperti perbaikan masjid dan mushala serta pendidikan berbasis keagamaan. Siti Romlah dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai bendahara dan anggota seleksi penerimaan proposal bansos. Adapun Abdurrahman menandatangani berkas untuk pencairan dana sebelum SK Bupati Kendal keluar. Dana dicairkan pada April, padahal SK baru turun Juli 2010. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jateng, kerugian negara dalam kasus ini Rp 310 juta. (J14,J17-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/11/264040

18 Juni 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

KPK Geledah Kantor PT Ciputra Optima Putra

SUARA MERDEKA –

KPK Geledah Kantor PT Ciputra Optima Putra

  • Kasus Tukar Guling Lahan “Bokong Semar”

image
SM/Wawan HudiyantoPENGAMANAN KETAT : Personel Polresta Tegal Kota mengamankan penggeledahan yang dilakukan KPK di Kantor PT Ciputra Optima Mitra di kompleks Perumahan Citraland Tegal di Jalan Sipelem, Kraton, Tegal Barat. (58)  

TEGAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi tukar guling tanah “Bokong Semar”. Kali ini, sekitar delapan penyidik menggeledah Kantor PT Ciputra Optima Mitra di Kompleks Perumahan Citraland Tegal, Jalan Sipelem, Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal, Selasa (10/6). Penggeledahan dilakukan sejak pukul 09.30 hingga sore dengan penjagaan ketat aparat Polres Tegal Kota.

Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi SP mengatakan, untuk penggeledahan saat ini hanya satu titik, yaitu di Kantor PT Ciputra Optima Mitra. Meskipun demikian, dia belum bisa memastikan barang-barang yang disita penyidik, termasuk untuk proses kelanjutannya. “Dalam penggeledahan itu tidak dilakukan pemeriksaan terhadap saksi. Namun hanya mencari dokumen pendukung,” katanya.

Dia mengemukakan, sehari sebelumnya penyidik menggeledah rumah mantan wali kota Tegal Ikmal Jaya di Perumahan Baruna Asri, Kelurahan Kraton, Tegal Barat dan rumah ibunya, Rukayah—bos PO Dewi Sri—di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal.
Dalam penggeledahan itu  penyidik menyita sejumlah dokumen, yaitu data elektronik dan dalam bentuk kertas. Dokumen tersebut, kata dia, tengah dipelajari guna kepentingan penyidikan.

Untuk jumlah tersangka dalam kasus tersebut, kata dia, masih dua orang, yaitu Ikmal Jaya dan Direktur CV Tri Daya Pratama, Syaeful Jamil.
Keduanya dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke satu jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK juga telah mengirimkan surat perintah pencegahan ke luar negeri atas nama Ikmal kepada pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dia dicegah bersama Syaeful Jamil Direktur CV Tri Daya Pratama. Cegah berlaku mulai 16 April 2014 hingga enam bulan ke depan.

Kerugian Negara

Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Tegal periode 2008-2013 Ikmal Jaya diduga melakukan korupsi terkait tukar guling (ruilslag) tanah Pemkot Tegal dengan pihak swasta pada tahun anggaran 2012. Penasihat tim pengarah pemindahtanganan tanah milik Pemkot Tegal itu diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling tanah antara Pemkot Tegal dan CV Tri Daya Pratama. Akibatnya, negara mengalami kerugian sekitar Rp 8 miliar.

Dalam kasus ini, Pemkot Tegal menukar tanahnya di Kelurahan Keturen, Kraton, dan Pekauman seluas 59.133 meter persegi dengan tanah pihak ketiga yang berlokasi di areal lahan “Bokong Semar” dengan luas 142.056 meter persegi. Pihak ketiga diduga menaksir harga tanah milik Pemkot Tegal di bawah harga pasaran.

Untuk keperluan penyelidikan, penyidik KPK telah memanggil mantan wali kota Tegal Adi Winarso, Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nur Effendi, mantan sekda Kota Tegal Edi Pranowo, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tegal Yuswo Waluyo, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintahan Kota Tegal yang juga mantan kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Tegal Hartoto, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Setda Tegal yang juga mantan kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Herviyanto Gunarso. KPK juga memangil Direktur PT Ciputra Optima Mitra Rudyanto, pegawai PO Bus Dewi Sri Fery Yanto, dan Sih Wiryadi yang merupakan jasa penilai publik. Mereka diperiksa sebagai saksi. (H17,J13-25,71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/11/264127

18 Juni 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Ispriyanto Diperiksa Kejati

SUARA MERDEKA – Kamis, 12 Juni 2014

  • Korupsi CBS Bank Jateng

 

SEMARANG- Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mengembangkan perkara dugaan korupsi pengadaan aplikasi Core Banking System (CBS) Bank Jateng tahun 2006 senilai Rp 35 miliar. Setelah menetapkan Direktur Operasional Bank Jateng Bambang Widiyanto dan Pimpinan Cabang Utama Bank Jateng Susanto Wedi menjadi tersangka, kini giliran Komisaris Bank Jateng Ispriyanto diperiksa penyidik Kejati.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi menyatakan, Ispriyanto kini masih diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. “Ya, yang bersangkutan diperiksa penyidik sebagai saksi,” katanya saat ditemui wartawan di kantor Kejati Jateng, Jl Pahlawan, Semarang Rabu (11/6). Diperoleh informasi, pemeriksaan Ispriyanto dilakukan sejak siang hari di lantai 4 kantor Kejati.

Saat pengadaan proyek tersebut dia bertindak selaku penanggung jawab pengadaan aplikasi CBS. Ispriyanto diperiksa secara tertutup. Ia pun meninggalkan kantor Kejati tanpa diketahui wartawan pada sore hari. Beberapa kali dikonfirmasi, telepon selulernya juga tidak aktif. Dalam perkara ini, Susanto Wedi sudah ditahan penyidik Kejati pada Senin (2/6) setelah menjalani pemeriksaan.

Saat itu, Bambang Widiyanto juga diundang penyidik untuk diperiksa, tapi yang bersangkutan tidak hadir karena sakit. Masyhudi menegaskan, tersangka Bambang kini masih sakit. Soal pemanggilan kembali tersangka, hal itu diserahkan ke penyidik. Sebagaimana diketahui, alokasi dana untuk pengadaan aplikasi CBS mencapai Rp 35 miliar. Proyek itu diduga dipaksakan karena sistem lama sebenarnya masih bisa digunakan.

Tak Penuhi Kriteria

Sigma-AlphaBITS Core System yang dipakai Bank Jateng diduga tidak memenuhi kriteria yang disepakati. Penyelewengan itu juga terjadi karena diduga beberapa jenis pekerjaan dalam sistem tidak dikerjakan.

Akibatnya, Bank Jateng merugi sedikitnya Rp 5 miliar. Kerugian berasal dari jumlah pekerjaan yang tidak dipenuhi. Kasus korupsi ini sebelumnya diselidiki Bareskrim Mabes Polri pada 2012. Dalam perkembangannya pada akhir 2013, kasus ini dilimpahkan ke Kejati. (J17,J14-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/12/264190

18 Juni 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: