KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pemprov Tangguhkan Pencairan Dana Bansos

KORAN SINDO – Sabtu, 31 Maret 2014

SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah menangguhkan pencairan dana bantuan sosial (bansos) jelang pemilu presiden (pilpres).

Penangguhan itu menindaklanjuti imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena rawan penyimpangan. Informasi yang dihimpun KORAN SINDO, dana bansos Pemprov Jateng pada APBD 2014 ini mencapai Rp31,6miliar. Jumlah itu meningkat tajam lebih dari 100% dibandingkan dengan APBD 2013 lalu yang hanya Rp15,3 miliar. Dana tersebut sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta pemugaran rumah tidak layak huni. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan, sebagian besar dana bansos itu sudah dicairkan.

“Tapi sebagian besar belum. Karena masih dicermati dan diteliti,” ucapnya. Disinggung berapa persen yang sudah dicairkan, Sri mengaku tidak hafal secara pasti berapa jumlahnya. “Coba ke biro keuangan ya,” ucapnya. Sri tidak membantah terkait dana bansos yang belum dicairkan itu menyusul imbauan KPK agar ditangguhkan karena rawan penyimpangan. Sri juga tak membantah bila pencairan dana tersebut setelah Pilpres 2014. “Ya nanti bisa begitu, tapi untuk teknisnya berapa yang dicairkan ke Biro Keuangan ya,” ucapnya.

Menurut Koordinator Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto, pemerintah harus memberikan penjelasan dan transparansi dana bansos yang sudah dicairkan. “Melalui Biro Keuangan tentu pencairan harus lebih ketat, juga yang tak kalah penting transparansi. Berapa yang sudah dicairkan, berapa penerimanya, peruntukannya untuk apa,” ucapnya. Transparansi itu sebagai salah satu jawaban kepada masyarakat luas agar tidak menduga-duga adanya politisasi dana bansos.

Berdasar kasus-kasus penyimpangan sebelumnya, modus-modus yang kerap terjadi adalah pengajuan fiktif, kepanjangan tangan alias makelar, dan pemotongan dana bansos sekitar 30 hingga 60% sehingga masyarakat yang menerima tidak utuh 100%. “Sebelumnya sudah banyak laporan yang masuk ke kami. Kalau yang terbaru belum ada. Imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dana bansos disalurkan setelah pilpres karena rawan politisasi harus dipatuhi. Kalau ada beberapa yang sudah disalurkan, berarti Pemprov Jateng tidak mengindahkan imbauan KPK itu,” tandas Eko.

Aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan bisa ambil bagian sebagai bentuk pencegahan penyelewengan dana bansos ini. Itu bisa dilakukan dengan pembekalan dan training, baik kepada pemberinya maupun masyarakat penerimanya. Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso mengatakan dana bansos itu dicairkan peruntukannya per orang bukan kelompok. “Bisa untuk beasiswa ataupun rumah tidak layak huni. Masing-masing ada klasifikasinya,” ucapnya.

Hadi mengaku tak mengetahui secara pasti berapa dana yang sudah dicairkan karena kewenangan pencairan ada di masingmasing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Memang ada verifikasi dulu penerima-penerimanya. Kalau saya pribadi, imbauan KPK (tentang penangguhan dana bansos) memang cukup membuat takut, tapi di sisi lain ada hal-hal yang cukup mendesak. Misalnya tentang benih itu kan disesuaikan dengan musim tanam, juga pemugaran rumah pascabencana, kasihan masyarakatnya kalau harus menunggu-nunggu,” katanya. eka setiawan

Sumber : http://m.koran-sindo.com/node/391992

16 Juni 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kejari Diduga Intervensi Kasus

RADAR PEKALONGAN – Sabtu, 14 Juni 2014

KENDAL – Penanangan perkara kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) 2004 sebesar Rp 1,3 miliar terkesan lambat dan bertele-tele. Pasalnya, setelah berkas dan tersangka dilimpahkan pertengahan Maret lalu, hingga kini kasusnya belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang.

Korupsi Bansos, LSM Minta Disanksi

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kendal, Kirno SH saat ditemui di kantornya, Kamis (12/6), mengatakan bahwa jaksa penuntut umum sebenarnya sudah menyelesaikan berkas dakwaan. Sebab pada saat pelimpahan tahap dua (tersangka dan barang bukti) Maret lalu, penyidik sudah mempersiapkan rencana dakwaannya.

“Berkas dakwaan sudah selesai, jadi kapanpun kasusnya bisa kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor. Tapi kendalanya, karena di birokrasi kejaksaan ada hirarki kepemimpinan. Sehingga kami, penuntut umum, tidak bisa melimpahkannya tanpa ada persetujuan atau perintah dari pimpinan (Kepala Kejari Kendal),” ujarnya.

Sampai saat ini, pihaknya belum menerima perintah dari Kepala Kejari (Kajari) Kendal, untuk melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan. “Intinya, penuntut umum tidak ada masalah dengan hal ini. Karena perkara sudah memenuhi ketentuan yuridis, baik syarat formil maupun materiil,” bebernya.

Diduga ada alasan politis di balik perkara ini, sehingga pelimpahan perkara menunggu selesainya Pemilihan Presiden (Pilpres), 9 Juli mendatang. Mengingat tersangka dalam kasus ini yakni Mantan Bupati Kendal, Siti Nurmarkesi belum juga dilimpahkan ke Pengadilan. Selain itu, Markesi juga merupakan Ketua DPC Kendal Partai Golkar.

“Kalau urusan politis kami tidak tahu, sebab tugas penyidik adalah mencari alat bukti. Setelah cukup alat bukti, kami limpahkan penuntut umum untuk disusun dakwaan. Cuma kebijakan pimpinan (Kepala Kejari Kendal), meminta untuk menunggu perkara lainnya yang masih disidangkan di Pengadilan selesai terlebih dahulu,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Aktivis Anti Korupsi, Eko Haryanto meminta kepada kepala Kejaksaaan Tinggi untuk memberikan sanksi kepada Kajari Kendal karena telah memperlambat penanganan perkara.

“Kepala Kejati telah memberikan instruksi agar penanganan perkara dilakukan secara cepat, murah dan efisien. Sementara tindakan Kepala Kejari Kendal yang tidak melimpahkan perkara, menurut saya tidak mendukung upaya percepatan pemberantasan korupsi di Jateng,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pembrantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng itu, menambahkan, jika sudah seharusnya apabila Kepala Kejati Jateng, Babul Khoir menindaklanjuti hal ini. “Sebab kemungkinan ada gratifikasi dibalik lambannya penananganan perkara tersebut,” terangnya.

Sebagai aparat penegak hukum, semestinya tidak ada kepentingan apapun kecualian penyelesaian perkara. “Jika sampai Kejati Jateng tidak menindaklanjuti, maka kami akan melaporkan tindakan Kajari Kendal ke Jaksa Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI,” imbuhnya. (yog)

(Penulis: Muhammad Arif Prayoga & Redaktur: Widodo Lukito)

Sumber : http://www.radarpekalonganonline.com/kejari-diduga-intervensi-kasus/

16 Juni 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Penyelewengan Dana Bencana: Tersangka Baru Tunggu Audit BPKP

SUARA MERDEKA.com – Senin, 16 juni 2014

KUDUS, suaramerdeka.com – Penyelesaian kasus dugaan penyelewengan dana bencana tahun 2012 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus masih berliku. Salah satunya, terkait penetapan tersangka baru. Hanya saja, lagi-lagi hal itu masih membutuhkan waktu panjang karena harus menunggu hasil audit dari BPKP.

Kajari Amran Lakoni ketika dikonfirmasi mengemukakan hal itu, Senin (16/6). Dia menegaskan, penetapan tersangka baru perkara dugaan penggelembungan pengadaan logistic bencana BPBD Kudus, menunggu hasil audit BPKP. “Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan kapan audit tersebut selesai,” katanya.

Pihaknya sebenarnya menginginkan agar kasus tersebut dapat segera dapat dituntaskan. Persoalannya, segala sesuatunya harus sesuai prosedur penyidikan.

Terkait upaya penuntasan kasus itu, pihaknya akan mengirim anggota menanyakan perkembangannya ke BPKP Perwakilan Jateng-DIY di Semarang. Ditegaskannya, dalam hal pemberantasan korupsi pihaknya tidak akan tebang pilih. “Jika sampai saat ini baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, alasannya secara aturan dasarnya sudah kuat,” tandasnya.

Bukti

Untuk menetapkan sesorang menjadi tersangka, minimal harus ada dua alat bukti yang cukup. Sementara saat menetapkan tersangka yang sudah terdahulu, dasar alat bukti tersebut sudah terpenuhi. “Kalau hasil audit BPKP selesai dimungkinkan ada perkembangan baru,” jelasnya.

Mengenai maraknya sejumlah laporan dugaan korupsi yang saat ini juga gencar dilakukan sejumlah pihak, pihaknya akan menyikapinya secara normatif. Bila memang ada pihak yang menyampaikan hal itu, diharapkan dapat disertai bukti-bukti pendukung. Laporan diharapkan tidak dilatarbelakangi dendam atau tindakan lainnya yang tidak objektif.

“Namun begitu, kami memastikan akan meresponnya,” paparnya.

( Anton WH / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/16/206056

16 Juni 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Kejati Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Lahan UGM

SUARA MERDEKA.com – Senin, 16 Juni 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menetapkan empat orang tersangka dalam kasus korupsi penjualan aset lahan milik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Keempat tersangka itu seluruhnya merupakan kalangan intern UGM. Mereka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Penetapan tersangka dalam kasus ini baru dilakukan beberapa hari lalu. Diantara empat tersangka ada yang bergelar profesor,” ungkap Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmadji, Senin (16/6).

Namun saat didesak menyebutkan identitas tersangka, dia menolak. Alasannya, menurut Purwanta demi kepentingan penyidikan. “Jika saatnya sudah tepat, pasti akan diungkap ke publik. Tunggu saja nanti,” ujarnya.

Dalam perkara ini, tim kejaksaan telah memeriksa lebih dari 20 orang. Setelah cukup alat bukti, penyidik kemudian menetapkan empat orang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Namun sejauh ini, belum ada rencana pemanggilan keempat orang itu untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Purwanta juga menegaskan tidak ada ketentuan yang mengharuskan penerbitan surat pemberitahuan status tersangka.

“Tidak harus ada surat pemberitahuan karena inti penyidikan itu adalah menemukan alat bukti,” terangnya.

Ketika dikonfirmasi wartawan, penasihat hukum Yayasan Fakultas Pertanian Gadjah Mada (Fapertagama), Heru Lestarianto mengaku belum tahu adanya penetapan tersangka dalam perkara ini. Namun pihaknya menyatakan siap menjalani semua proses hukum yang berlaku.

( Amelia Hapsari / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/16/206048

16 Juni 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

BPKP DIY Audit Dana Persiba

SUARA MERDEKA.com – Senin, 16 Juni 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Setelah menunggu selama beberapa bulan, surat permohonan audit dana Persiba yang diajukan Kejati DIY akhirnya direspon oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP).

Pihak BPKP Pusat memutuskan tugas penghitungan kerugian negara dilakukan oleh perwakilannya di DIY. Tahapan ekspose perkara telah dilaksanakan Jumat (13/6) lalu di Gedung BPKP Perwakilan DIY. Hasilnya diputuskan akan dibentuk tim audit yang beranggotakan BPKP DIY didukung personel pusat.

“Tim akan segera dibentuk. Kami juga masih menunggu tambahan data pendukung dari penyidik,” kata Kabid Investigasi BPKP DIY Slamet Tulus Wahyana kepada wartawan, Senin (16/6).

Pihak BPKP menyatakan memiliki persepsi yang sama dengan penyidik mengenai persoalan dana hibah Persiba. Dari hasil paparan kejaksaan, pemeriksaan kasus ini juga dipandang sudah memenuhi unsur dan alat bukti perbuatan melawan hukum.

Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmadji mengatakan, pihaknya tidak berspekulasi kapan hasil penghitungan kerugian akan turun. Namun kejaksaan akan selalu siap berkoordinasi dengan BPKP, termasuk jika diminta melengkapi kekurangan dokumen.   “Kekurangan data itu sifatnya dinamis, jadi tidak bisa ditarget kapan proses audit selesai,” terang Purwanta.

Kejaksaan juga belum dapat menentukan langkah berikutnya yang akan diambil setelah audit turun. Sebab perlu terlebih dulu dicermati hasilnya, termasuk ada tidaknya temuan kerugian negara dan kesesuaian alat bukti. Terkait perkembangan proses penyidikan, menurut Purwanta, sejauh ini pemeriksaan terhadap kedua tersangka dirasa sudah cukup dan tinggal menunggu hasil audit.

Sebagaimana diberitakan, sejak Juli 2013, Kejati DIY menyidik perkara dugaan korupsi dana hibah Persiba tahun anggaran 2010-2011. Kejaksaan menetapkan dua tersangka yakni mantan Bupati Bantul Idham Samawi, dan eks Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul Edy Bowo Nurcahyo. Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2014, Kejati mengajukan surat permohonan penghitungan kerugian negara ke BPKP Pusat.

( Amelia Hapsari / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/16/206041

16 Juni 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Terpidana Korupsi Hibah Tembakau Dieksekusi

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 13 Juni 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY akhirnya mengeksekusi terpidana kasus korupsi dana hibah tembakau, Edy Suhariyanta. Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertanhut) Bantul itu dijemput di rumahnya oleh petugas, Jumat (13/6) sekitar pukul 10.00 WIB, dan langsung dimasukkan ke LP kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

Saat melakukan eksekusi, tim kejaksaan berjumlah tiga orang terpaksa mengenakan masker karena Edy diketahui menderita penyakit tuberculosis (TBC) kronis. Ketika dikonfirmasi, Kepala LP Wirogunan Zaenal Arifin membenarkan pihaknya telah menerima narapidana atas nama Edy Suhariyanta.

“Napi bersangkutan kami tempatkan di sel isolasi agar tidak menulari warga binaan lainnya. Kalau kondisinya sudah memungkinkan akan dipindah ke sel biasa,” katanya kepada wartawan, Jumat (13/6).

Pihak LP juga telah menyiapkan dokter jaga jika sewaktu-waktu ada tahanan yang sakit. Menurut Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmadji, terpidana Edy dieksekusi karena vonisnya sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Pada sidang di Pengadilan Tipikor, 13 Mei 2014, majelis hakim yang diketuai Soewarno memutuskan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider empat bulan kurungan. Atas vonis itu, pihak Edy tidak mengajukan banding sehingga kejaksaan melakukan eksekusi. Berdasar fakta yang terungkap di persidangan, Edy terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Akibat perbuatan korupsi yang dilakukannya bersama Irsyad Sarjono dan Sudjono, negara mengalami kerugian sebesar Rp 600 juta. Irsyad dan Sudjono yang merupakan ketua kelompok tani penerima bantuan telah divonis 1,5 tahun penjara dalam sidang tahun 2012.

Ketiganya ditetapkan bersalah karena menggunakan dana hibah tahun anggaran 2009 dari Pemkab Bantul tidak sesuai peruntukan. Bantuan senilai Rp 600 juta itu seharusnya digunakan untuk program intensifikasi tembakau jenis Virginia, tapi justru diperuntukan membayar utang kelompok tani di Bank Pasar Bantul.

Sebelumnya, pada tahun 2003, kelompok meminjam uang di bank untuk penanaman tembakau. Tapi ternyata panenan gagal sehingga petani tidak bisa melunasi utang tersebut.

( Amelia Hapsari / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/13/205741

16 Juni 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Kasus Dugaan Korupsi Sewa Lahan Mantan Kades Rowoboni Resmi Ditahan

UNGARAN, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa, per-Jumat (13/6) siang resmi menahan mantan Kepala Desa (Kades) Rowoboni, Banyubiru, Kabupaten Semarang, Nizar Malik (47). Selama menjabat, dia diduga terlibat dalam kasus korupsi dana sewa lahan bengkok desa.

Kepala Kejari Ambarawa, Sila H Pulungan mengatakan, bersama tersangka, pihaknya juga mengamankan beberapa berkas barang bukti. Salah satunya, dokumen penting yang berisi surat bertanda tangan tersangka. “Tersangka kami tahan untuk keperluan penyidikan,” katanya melalui sambungan telepon, Jumat (13/6).

Guna menjaga kondusifitas serta keamanan, yang bersangkutan kemudian dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Kota Semarang. Menurut Sila, pihaknya saat ini masih menyusun berkas tuntutan yang akan diajukan ke Pengadilan Tipikor Semarang. “Berkas tuntutan masih disusun sebelum diajukan ke Pengadilan Tipikor,” ujarnya.

Data dari Kejari Ambarawa menyebutkan, Nizar Malik diketahui menjadi Kades Rowoboni sejak 1998 hingga 2006. Selama menjabat, dirinya diduga menyelewengkan dana sewa tanah. Kasus ini bergulir setelah ada laporan dari masyarakat yang menyinyalir Nizar masih menyewakan tanah bengkok desa.

Padahal tanah bengkok itu seharusnya dikembalikan ke pemerintah Desa Rowoboni, menyusul seharusnya pengelolaan tanah bengkok menjadi kewenangan kades yang baru. Bengkok yang disewakan ke pihak lain meliputi satu petak tanah seluas 9.500 m2, empat petak tanah seluas 4.000 m2, dan 9 petak tanah seluas 5.000 m2.

“Dalam perkara ini, mantan Kades Rowoboni dijerat dengan Pasal 2, atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tandasnya.

( Ranin Agung / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/13/205719

16 Juni 2014 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Korupsi CBS Bank Jateng: Komisaris Bank Jateng Diperiksa Kejati

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 11 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng terus mengembangkan perkara dugaan korupsi pengadaan aplikasi Core Banking System (CBS) Bank Jateng tahun 2006 senilai Rp 35 miliar. Setelah menetapkan Direktur Operasional Bank Jateng Bambang Widiyanto dan Pimpinan Cabang Utama Bank Jateng Susanto Wedi sebagai tersangka, kini giliran Komisaris Bank Jateng Ispriyanto yang diperiksa penyidik Kejati.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi menyatakan, Ispriyanto kini masih diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. “Ya, yang bersangkutan diperiksa penyidik sebagai saksi,” katanya saat ditemui wartawan di kantor Kejati Jateng, Jl Pahlawan, Semarang, Rabu (11/6).

Diperoleh informasi, pemeriksaan Ispriyanto dilakukan sejak siang hari di lantai 4 kantor Kejati. Saat pengadaan proyek tersebut, bapak dari Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto ini bertindak selaku penanggung jawab pengadaan aplikasi CBS.

Wartawan di kantor Kejati tidak berhasil menemui Ispriyanto yang memang diperiksa secara tertutup. Ia pun meninggalkan kantor Kejati tanpa diketahui wartawan pada sore hari. Beberapa kali dikonfirmasi, telepon seluler Ispriyanto juga tidak aktif.

Dalam perkara ini, Susanto Wedi sudah ditahan penyidik Kejati pada Senin (2/6) setelah menjalani pemeriksaan. Saat itu, Bambang Widiyanto juga diundang penyidik untuk diperiksa, tapi yang bersangkutan tidak hadir karena sakit.

Masyhudi menegaskan, tersangka Bambang kini masih menderita sakit. Soal pemanggilan kembali tersangka, hal itu diserahkan ke penyidik.

Sebagaimana diketahui, pengadaan aplikasi CBS menelan dana Rp 35 miliar. Proyek itu diduga dipaksakan karena sistem lama sebenarnya masih bisa digunakan.

Sigma-AlphaBITS Core System yang dipakai Bank Jateng diduga tidak memenuhi kriteria yang disepakati. Penyelewengan itu juga terjadi karena beberapa jenis pekerjaan dalam sistem tidak dikerjakan.

Akibatnya, Bank Jateng merugi sekurangnya Rp 5 miliar. Kerugian berasal dari jumlah pekerjaan yang tidak dipenuhi.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/11/205475

16 Juni 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Mantan Kabag Kesra Kendal Divonis 2 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 10 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Abdurrahman, mantan Kabag Kesra Kendal dijatuhi vonis 2 tahun penjara atas kasus korupsi bantuan sosial keagamaan tahun 2010 dengan alokasi anggaran Rp 1,3 miliar, Dalam sidang sebelumnya bendahara Siti Romlah sudah diputus hukuman 1 tahun 3 bulan penjara di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (10/6).

Selain vonis 2 tahun, Abdurrahman juga diminta membayar denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan. Pencairan dana bansos dilakukan meski SK Bupati Kendal belum turun. Menurutnya pencairan sebelum SK turun menjadi hal yang biasa.

Kasus ini menelan kerugian negara sebesar Rp 310 juta sesuai perhitungan BPKP. Kuasa hukum terdakwa, Eris Effendi menyatakan belum menentukan sikap atas putusan majelis hakim. Menurutnya, banyak pertimbangan tidak masuk dalam perhitungan padahal jika itu dimasukkan, kerugian negara nilainya lebih kecil.

( Modesta Fiska / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/11/205373

16 Juni 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Mantan Bendahara Kesra Kendal Divonis 1 Tahun 3 Bulan

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 10 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Siti Romlah, mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Kesehjateraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Kendal divonis 1 tahun 3 bulan penjara. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menilai, terdakwa terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangannya terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial keagamaan tahun 2010.

Hakim yang diketuai Suyadi juga menjatuhkan denda Rp 50 juta setara dengan 1 bulan kurungan. “Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP,” kata Suyadi, Selasa (10/6).

Pencairan dana bansos dilakukan sebelum turunnya SK Bupati Kendal sehingga hal ini menyalahi ketentuan. Uang bansos seharusnya juga ditransfer ke rekening penerima proposal namun dalam hal ini ternyata diserahkan secara langsung sehingga hakim menilai hal ini sudah menyalahi ketentuan.

Bansos di Kendal ini digulirkan tahun 2010 senilai Rp 1,3 miliar untuk perbaikan tempat ibadah, pendidik keagamaan serta ormas bidang keagamaan. Dalam sidang ini diketahui pula bahwa sebagian anggaran bansos justru untuk membayar hutang pribadi Abdurrahman, saksi sekaligus terdakwa dalam kasus ini.

Siti Romlah terlihat menangis berkaca-kaca mendengar putusan hakim. Usai sidang ia pun langsung menghampiri keluarganya yang dengan setia mendengarkan putusan hakim. Vonis yang dijatuhkan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.

( Modesta Fiska / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/10/205343

16 Juni 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: