KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Polisi Didesak Telusuri Aliran Dana Korupsi Proyek Sutet

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 08 Juni 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Kepolisian Daerah (Polda) DIY didesak menelusuri dana hasil korupsi proyek pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Bantul yang ditengarai mengalir ke oknum aparat penegak hukum.

Keterangan itu sebagaimana disampaikan terdakwa Sri Wanto dan Setiawan saat sidang di Pengadilan Tipikor Yogyakarta. Dalam eksepsinya, kedua terdakwa menyebut ada aliran dana proyek yang dinikmati oleh oknum jaksa dan penyidik Polda.

Penyerahan itu dilakukan saat akan dimulai penyelidikan di tingkat Polda DIY dan Kejari Bantul. Tujuannya agar kasus yang disinyalir merugikan negara Rp 1,9 miliar itu tidak diproses sampai pengadilan. “Pengakuan itu harus ditindaklanjuti oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan. Apalagi pernyataan itu disampaikan dalam sidang terbuka sehingga tidak sepatutnya dibiarkan begitu saja,” tandas koordinator Masyarakat Transparansi Bantul (MTB), Irwan Suryono, Minggu (8/6).

Dia menilai, tindakan tegas aparat perlu dilakukan agar persoalan ini menjadi jelas. Di awal penyelidikan, polisi dan jaksa dapat meminta keterangan dari terdakwa dan penasihat hukum.

Pihaknya juga tengah mempertimbangkan untuk melaporkan fakta persidangan itu ke Mabes Polri, KPK, dan Kejagung. Ketika dikonfirmasi wartawan, Kabid Humas Polda DIY AKBP Anny Pujiastuti menyarankan para terdakwa membuat laporan secara resmi ke polisi agar bisa ditindaklanjuti.

“Kami hargai keterangan terdakwa. Jika merasa dirugikan, silakan melapor,” ujar Anny. Pihaknya memastikan laporan itu akan ditindaklanjuti oleh Irwasda dan Propam.

( Amelia Hapsari / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/08/205076

9 Juni 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

BPK Temukan Bantuan Rp 128 Miliar Menyimpang

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 07 Juni 2014

KLATEN, suaramerdeka.com – Bantuan keuangan sebesar Rp 128, 7 miliar di APBD 2013 terindikasi menjadi bancakan di bawah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan penyimpangan baik yang dipotong di tingkat pemerintah desa atau pihak lain.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKK) Kabupaten Klaten, Abdul Muslih mengatakan sudah mendapat informasi ada temuan itu oleh BPK. ” Sejak awal, ARAKK sudah mengingatkan kerawanan bantuan keuangan, bansos dan hibah di tahun 2013,” ungkapnya, Jumat (6/6).

Sebelum dana itu dicairkan, Pemkab sudah sejak jauh hari diingatkan. Sebab selain mendekati tahun politik, juga dekat dengan pelaksanaan Pilkades di semua desa. Hal itu menyebabkan bantuan rawan menyimpang.

Menurutnya, temuan BPK itu memang baru sebatas sampel di puluhan desa. Namun tidak menutup kemungkinan semua desa terjadi semacam itu. Untuk itu diperlukan langkah tegas oleh Pemkab untuk segera mengecek laporan pertanggungjawabannya. Tidak menutup kemungkinan, penyimpangan itu terjadi di semua lokasi penerima bantuan.

Data yang dihimpun di Pemkab dan DPRD menyebutkan, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK maslah itu menjadi catatan nomor 8 dari 14 catatan. Dalam LHP itu, disebutkan dari 71 sampel penerima bantuan yang dicek BPK ditemukan berbagai bentuk potongan senilai ratusan ribu rupiah. Baik yang dilakukan kepala desa, perangkat desa atau pihak lain di bawah.

Ditarik Kas

Dari sampel 71 lokasi bantuan itu jumlah dana yang dipotong mencapai Rp 136, 6 juta. Pemotongan dilakukan dengan berbagai alasan, mulai untuk membeli materai sampai syarat administratif. jenis bantuan itu yang dipotong itu digunakan untuk berbagai kepentingan. Mulai pembangunan jalan, talut, bantuan kelompok usaha, kegiatan kelompok , sekolah dan lainnya.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Klaten, Sunarno saat dikonfirmasi membenarkan ada temuan BPK tersebut. “Secara mekanisme dan aturan dana sudah disalurkan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Dana disalurkan melalui rekening masing-masing penerima. Soal kemudian di bawah ada pemotongan, Pemkab tidak mengetahui. Temuan itu sudah direkomendasikan BPK agar dana yang menyimpang segera dikembalikan ke kas daerah. Namun penarikan kembali dana yang dipotong kewenangannya ada di tangan Inspektorat bukan di DPPKAD.

Wakil ketua DPRD Klaten, Darmadi SPd meminta semua rekomendasi BPK apapun bentuknya segera ditindaklanjuti. Sebab jika tidak, masalah semacam itu akan terus terulang dan membuat laporan keuangan tak pernah dapat opini yang baik.

 

( Achmad Hussain / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/07/204909

9 Juni 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana Seni, 2 PNS Divonis 1 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 06 Juni 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Dua terdakwa kasus pemotongan dana kegiatan atraksi kesenian Kota Yogyakarta tahun anggaran 2010-2011, dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor. Para terdakwa yakni Sri Sadono Darmosudibyo dan Sardjijana dijatuhi hukuman masing-masing satu tahun penjara. Selain itu, mereka juga diharuskan membayar denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan.

“Menyatakan kedua terdakwa bersalah sesuai ketentuan pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” papar ketua majelis hakim, Esther Megaria Sitorus, Jumat (6/6).

Dalam persidangan ini terjadi perbedaan pendapat antar dua hakim anggota, dan ketua majelis. Esther menilai para terdakwa tidak bersalah karena perbuatannya tidak menguntungkan diri sendiri. Sedangkan dua anggotanya berpendapat tindakan terdakwa memenuhi unsur korupsi karena menerima apresiasi materi.

Setelah hakim berdiskusi akhirnya diperoleh keputusan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Sidang pembacaan vonis perkara ini sempat dua kali ditunda. Alasan penundaan sidang yang pertama karena majelis belum menemukan kata sepakat.

Sedangkan penundaan sidang kedua karena terdakwa Sri Sadono sedang sakit, dan dirawat di RS PKU Muhammadiyah Yogya. Pada sidang Jumat (6/6), Sri Sadono akhirnya datang meski harus dengan bantuan alat kursi roda.

Usai mendengarkan vonis hakim, pihak terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir. Putusan itu sendiri lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa. Ditemui usai sidang, penasihat hukum terdakwa, Muhari menyatakan kemungkinan pihaknya bakal mengajukan banding.

“Kami kecewa dengan putusan itu. Apalagi majelis tidak bisa menterjemahkan keuntungan apresiasi yang diterima terdakwa,” ujar Muhari.

Menurutnya, tindakan itu dilakukan oleh kliennya demi menjaga nama baik pemerintah. Sebab uang tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan administrasi dan pengadaan pentas seni yang tidak masuk dalam anggaran.

( Amelia Hapsari / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/06/204861

9 Juni 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Diminta Kembangkan Penyelidikan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 07 Juni 2014

  • Dugaan Pejabat Terlibat Korupsi Aplikasi PBB Online

SEMARANG – Penyelidikan kasus korupsi pengadaan aplikasi PBB online tahun 2011 di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) tidak akan dikembangkan lebih lanjut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang, menyusul tidak adanya perintah pengadilan mengenai hal tersebut.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Semarang, Arifin Arsyad mengungkapkan, meskipun dalam fakta sidang terungkap adanya keterlibatan pihak lain namun hal ini tidak bisa menjadi dasar untuk pengembangan penyelidikan.

’’Meski terungkap keterlibatan dalam sidang, tapi hakim tidak memerintahkan untuk pengembangan penyelidikan maka tidak kami tindaklanjuti,’’ ujar Arifin, baru-baru ini.

Dalam kasus itu, Kepala Bidang Pajak, Liliek Purno Putranto, selaku pejabat pembuat komitmen (PPKom) dan Vendra Wasnury Direktur PT Adora Intregasi Solusi dari Jakarta telah dijatuhi vonis hakim dan sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane.

Keterlibatan Pejabat

Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menunjukkan sejumlah fakta keterlibatan Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana. Pengguna anggaran itu dalam keterangan saksi-saksi memerintahkan Bendahara DPKAD untuk mencairkan anggaran proyek pengadaan aplikasi PBB online yang ternyata lebih bayar.

Koordinator KP2KKN Jateng, Eko Haryanto menilai, kejaksaan seharusnya bisa mengembangkan kasus ini karena banyak fakta di persidangan yang menyebut dugaan keterlibatan pejabat pemkot.

’’Seharusnya bisa dikembangkan lagi penyelidikannya. Kami menilai ada keterlibatan pelaku lain lain dalam kasus ini.’’
Dalam pesan singkat pembagian fee yang tercetak oleh koordinator bidang IT PBB DPKAD, Binawan Febrianto, terekam percakapan antara Yudi Mardiana dengan salah satu perwakilan PT AIS.

“Pak Yud komitmen kami, 11,5%. Nett 8% pak wali (295.770.000), pak yudi 3,5% (129.399.400), plus 25 jt. Panitya 150jt. Sabtu besok saya bawa 200 jt dulu pak. Monggo pak Yudi atur. Pak Yudi sabtu ada waktu? Tks.” demikian isi SMS-nya. Dalam pesan balasannya, Yudi mengaku akan mengaturnya. “Oke terimakasih. Untuk panitia saya atur lagi karena harus mikirkan p wakil dan p sekda,” (J14,J17-87)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/07/263667

9 Juni 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Tuntut Eks Bupati Rembang Rendah, Jaksa Tipikor Dilaporkan ke KY

MERDEKA.COM – Jum’at, 06 Juni 2014

Merdeka.com – Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masing-masing Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (LeSPem) Rembang, dan Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, berencana melaporkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Slamet Margono ke Komisi Yudisial (KY) dan pengawas Kejaksaan RI.

JPU Pengadilan Tipikor Semarang tersebut dinilai menuntut rendah Bupati Rembang non aktif M. Salim atas perkara korupsi penyertaan modal kepada PT RBSJ, senilai Rp 35 miliar.

Dalam kasus ini, Margono hanya menuntut M. Salim dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan, disertai denda Rp 100 juta atau enam bulan kurungan. Selain itu, Salim juga dibebaskan dari uang pengganti yang dalam dakwaan jaksa sebelumnya, terdapat kerugian negara sebesar Rp 4,1 miliar.

Ketua Lespem Rembang, Bambang Wahyu Widodo, bahkan mengancam akan melaporkan jaksa penuntut umum ke Komisi Kejaksaan dan Pengawas Kejaksaan RI.

Bambang menilai penuntut umum tidak memiliki itikad baik, dalam menangani dan menuntut kasus yang menjerat bupati Rembang nonaktif, M. Salim. Dikatakan rendahnya tuntutan atas kasus korupsi bertolak belakang dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi.

“Kita akan melaporkan jaksa penuntut umumnya ke Pengawas Kejaksaan dan Komisi Pengawasan RI,” ujarnya Kamis (5/6) kepada wartawan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Mengenai waktunya, dia mengaku sementara berkordinasi dengan Komisi Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng. “Kita sedang berkoordinasi, dan sepakat untuk melaporkan jaksa penuntut umum Slamet Margono ke Komisi Kejaksaan,” katanya.

Sekretaris KPK2KKN Eko Haryanto menegaskan tidak akan mentolerir dengan jaksa yang menuntut terdakwa Salim dengan hukuman rendah. “Jika ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk, sebab tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi,”tegasnya.

Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Wilayah Jateng, Edy Susanto mengharapkan majelis hakim untuk memutus seadil-adilnya atas kasus ini sesuai fakta persidangan.

“Kita berharap proses hukum atas kasus ini tidak berhenti di Salim. Karena itu, Kejaksaan Tinggi Jateng ditantang untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak lain,” jelasnya.

Dalam perkara ini, Salim diduga melakukan penyelewengan dana penyertaan modal PT. RBSJ, senilai Rp 35 miliar. Dana sebesar ini dialokasikan untuk berbisnis. Salah satu unit usaha tersebut, usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 4,1 miliar.

Perihal kerugian ini di persidangan terdakwa Salim dinilai terbukti bersalah dan melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 28 UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan menjadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

[did]

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/tuntut-eks-bupati-rembang-rendah-jaksa-tipikor-dilaporkan-ke-ky.html

9 Juni 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, REMBANG | Tinggalkan komentar

KP2KKN Lapor Komisi Kejaksaan

RADAR SEMARANG – Jum’at, 6 Juni 2014

Kasus Dugaan Korupsi APBD Rembang

LEMPONGSARI – Pasca penuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah kepada Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim dengan pidana penjara selama 2,5 tahun terkait dugaan korupsi dalam penyertaan modal APBD Rembang 2006-2007, Rabu (4/6) lalu, menimbulkan banyak polemik. Salah satunya dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah.
Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto menilai jaksa tidak profesional karena menuntut terlalu rendah. ”Padahal banyak pihak berharap pelaku tindak pidana korupsi itu dituntut di atas empat tahun, nyatanya hanya sekitar setengahnya saja,” ungkapnya, Kamis (5/6). Ia mengaku sebelum sidang sudah tersiar kabar jika jaksa akan mengajukan tuntutan rendah.
Atas hal itu, Eko berencana akan melaporkan pada Jaksa Pengawas dan Komisi Kejaksaan. Ia berharap pihak kejaksaan dalam menangani ini secara serius, profesional dan menghindari bentuk suap-menyuap.
Menanggapi tudingan tersebut, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Masyhudi, secara terang-terangan membantahnya. Menurutnya, tuntutan yang diajukan oleh kejaksaan dalam persidangan sudah maksimal. ”Kalau ada pihak yang menuduh kami tidak serius, indikatornya apa? Kami tidak pernah main-main,” katanya.
Ia menegaskan, tuntutan hukum yang diajukan sudah melalui pertimbangan yang matang. Dalam kasus tersebut, lanjut Masyhudi, tidak ditemukan kerugian negara. Hal itu didasarkan pada fakta-fakta di persidangan. Menurutnya, dugaan kerugian negara senilai Rp 4,1 miliar sudah dipulihkan, melalui penyitaan beberapa aset berupa tanah. ”Selain itu, uang senilai Rp 1,8 miliar yang sebelumnya diduga diselewengkan ternyata memang digunakan PT RBSJ untuk operasional SPBU,” imbuhnya.
Penasihat hukum Salim, Ahmad Hadi Prayitno saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Semarang menyatakan bahwa dari semula memang tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Sedangkan terkait proses pinjaman kas daerah sebesar Rp 25 miliar untuk penyertaan modal PT RBSJ telah memenuhi prosedur. ”Dari awal baik saya maupun klien saya mengatakan bahwa kasus ini sengaja dipolitisasi oleh lawan politik di Rembang,” ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Koordinator Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) wilayah Jawa Tengah Edy Susanto. Menurutnya, orang nomor satu di Kabupaten Rembang tersebut adalah korban politik. Ia menyayangkan kenapa kasus ini baru terungkap padahal kejadiannya tahun 2006. ”Saya yakin ada aktor intelektual di balik kasus ini yang memanfaatkan kelemahan Salim yang punya latar belakang pebisnis,” ungkapnya.
Edy berharap majlis hakim memberi keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Seandainya jika tetap dinyatakan bersalah, ia mendesak mendesak Polda Jateng maupun Kejati untuk segera menetapkan tersangka lain. (fai/ton/ce1)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/06/06/kp2kkn-lapor-komisi-kejaksaan/

9 Juni 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, REMBANG | Tinggalkan komentar

Jelang Pilpres, Dana Bansos Rawan Melenceng

VIVA NEWS – Senin, 09 Juni 2014

Dulu janji Bansos tak dinaikkan. Kenyataannya justru naik.

VIVAnews – Memanasnya suhu politik jelang Pilpres 2014 patut menjadi perhatian banyak pihak. Utamanya rawan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah kemasyarakatan oleh pejabat sekelas gubernur dan kepala daerah di kabupaten/kota.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, Minggu 8 Juni 2014 mengatakan, penyelewengan dana bansos dan hibah kemasyarakatan bukanlah isu baru jelang Pilpres 2014. Mengingat penyalahgunaan kedua dana anggaran itu kerap sekali dijadikan andalan oleh sejumlah partai yang anggotanya menjadi legislator serta kepala daerah yang punya wewenang penuh.

“Utamanya hibah kelompok masyarakat yang berasal dari proposal. Biasanya diusulkan golongan tertentu yang merupakan pendukung capres dan cawapres tertentu pula, ” kata dia di Semarang.

Eko menambahkan, bukan rahasia lagi jika di Jawa Tengah sejumlah kepala daerah di 35 kabupaten/kota berangkat dari parpol yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Bukan tidak mungkin, upaya memuluskan dukungan adalah memanfaatkan anggaran yang bersumber dari APBD itu.

“Khususnya bansos hibah di kabupaten/kota patut diwaspadai. Apalagi Gubernur Ganjar Pranowo di tahun kepemimpinannya telah mengalokasikan Bansos naik hingga 100 persen lebih,” katanya.
Kata Eko, dana bantuan sosial pada APBD Jateng 2014 sebesar Rp31,6 miliar, naik 106,53 persen atau Rp16,3 miliar dibandingkan APBD Jateng 2013 yang hanya Rp15,3 miliar sangat mungkin sekali dikorupsi.

Meskipun secara prinsip dan praktiknya nanti dana bansos yang dinaikkan drastis mencapai 100 persen oleh Gubernur Jateng adalah peruntukan utamanya untuk rumah tak layak huni dan pendidikan. Namun, mengingat Pilpres 2014 ini sangat diprediksi memanas, bukan tidak mungkin bansos menjadi alat untuk kepentingan politik.

“Jangan sampai harapan Presiden yang telah jelas menginisiasi pemberantasan korupsi terciderai oleh korupsi dan hibah dan bansos, khususnya bagi pejabat sekelas gubernur dan kepala daerah,” katanya.

Selain itu, munculnya angka penyelewengan yang sangat tinggi dari mulai 2008 sampai 2013 membuat pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi pemprov Jateng dalam menggunakan bansos di tahun 2014. Terlebih, Eko yang sejak awal menyoroti janji Ganjar semasa kampanye Pemilihan Gubernur Jateng 2013 lalu.

“Sebagaimana janjinya saat kampanye dulu, dana bansos tidak dinaikkan tapi kenyataannya naik lebih dari 100 persen. Pengawasan penyaluran dana ini harus diperketat, apalagi dana bansos selalu bermasalah setiap tahun sejak 2008 hingga 2012,” katanya.

Apalagi, lanjut dia, kasus korupsi dana bansos ini masih banyak yang belum dituntaskan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dengan adanya kecurangan, maka hal itu akan membuat rentetan sejarah bahwa bansos menjadi ladang empuk bagi perilaku korup di negeri ini.
© VIVA.co.id

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/510732-jelang-pilpres–dana-bansos-rawan-melenceng

9 Juni 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: