KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi CBS Bank Jateng, Bambang Widiyanto Dicekal

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 04 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mencekal Direktur Operasional Bank Jateng Bambang Widiyanto yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi Core Banking System (CBS) Bank Jateng tahun 2006 senilai Rp 35 miliar. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi menegaskan, pencekalan dilakukan untuk mencegah kemungkinan tersangka lari ke luar negeri.

“Saat ini kami lagi memprosesnya,” katanya, Rabu (4/6).

Sebagaimana diketahui, Bambang pada Senin (2/6) lalu dipanggil penyidik Kejati Jateng, tapi yang bersangkutan berhalangan hadir karena sakit dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Saat perkara tersebut, tersangka menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Bank Jateng, sekaligus ketua panitia lelang proyek pengadaan aplikasi CBS.

Pada saat bersamaan atau Senin (2/6) lalu, penyidik Kejati juga memanggil tersangka lain, yakni Pimpinan Cabang Utama Bank Jateng Susanto Wedi. Setelah diperiksa di Kejati, Susanto langsung ditahan dan dibawa ke Lapas Kedungpane Semarang. Masyhudi juga mengaku belum mengetahui kapan rencana pemanggilan kembali tersangka Bambang. Sebab, hal itu tergantung dari penyidiknya.

Terkait sakit yang diderita tersangka Bambang, pihaknya mengaku akan mengusahakan pelaku tindak pidana korupsi itu untuk diperiksa dokter dari rumah sakit milik pemerintah. “Karena yang bersangkutan sakit, kami usahakan diperiksa dokter dari rumah sakit pemerintah sebagai second opinion pendapat kedua, red),” jelasnya.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/04/204609

 

4 Juni 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Korupsi Hibah Yuso, Kejari Jogja Tunggu Audit BPK

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 04 Juni 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Penyidik Kejari Yogyakarta sampai saat ini masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY terkait kasus dugaan korupsi dana hibah bagi klub voli Yuso. Surat permohonan sudah disampaikan ke instansi terkait sejak pertengahan Mei lalu.

“Sudah kami kirimkan, tinggal menunggu persetujuan BPK,” kata Kasi Pidana Khusus Kejari Yogyakarta Aji Prasetyo, Rabu (4/6).

Setelah hasil audit turun, penyidik akan segera melakukan ekspos perkara. Selanjutnya akan dikaji kemungkinan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka. Dalam kasus ini, kejaksaan menetapkan dua tersangka yakni mantan ketua harian Yuso, Putut Marhaento, dan bendaharanya, Wahyono Haryadi.

Keduanya telah dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan seputar penggunaan hibah tahun anggaran 2011-2012 itu. Mereka ditetapkan menjadi tersangka pada April lalu berdasar Surat Perintah Penyidikan nomor 01/0.4.10/fd.1/04/2014. Mereka dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Dari pemeriksaan awal, kejaksaan menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana senilai Rp 1,2 miliar tersebut. Acuannya adalah Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD. Adapun bentuk penyimpangannya berupa pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif, dan pelaksanaan tugas pengurus yang tidak sesuai ketentuan.

Beberapa waktu lalu beredar informasi bahwa uang kerugian telah dikembalikan ke kas negara. Namun mengacu pasal 4 UU Tipikor, pengembalian tersebut tidak menghapuskan unsur pidana. “Jika penghitungan BPK menyatakan ada kerugian negara, kasus ini pasti akan naik ke pengadilan. Kita tunggu saja hasilnya,” tandas Aji.

( Amelia Hapsari / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/04/204606

4 Juni 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Kuasa Hukum: Bukti Kasus Rina Tidak Asli

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 03 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – M Taufiq, kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi dana subsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2007-2008 untuk proyek Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar, Rina Iriani Sriratnaningsih menegaskan, seluruh barang bukti yang jadi dasar penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng tidak asli.

Sejumlah saksi terkait bukti palsu sudah diperiksa aparat Polda Jateng. “Atas dasar laporan kami, Polda Jateng sudah memeriksa sejumlah saksi terkait barang bukti itu. Ternyata memang tidak ditemukan bukti yang asli,” kata Taufiq kepada wartawan, Selasa (3/6).

Sebelumnya, Rina mengadukan tim Kejati ke Polda Jateng karena tak terima dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti di rumahnya di Jl Angsana, Perumahan Jaten Permai Indah (JPI) Desa/ Kecamatan Jaten, Karanganyar, Kamis (9/1) lalu.

Menurut dia, penyidik seharusnya menghentikan penyidikan atas kliennya karena menggunakan bukti surat tak asli. Kliennya diminta supaya dibebaskan dari jeratan hukum. “Kalau logikanya tidak asli ya perkaranya disetop demi kepastian hukum,” tandasnya. Bukti tak asli itu salah satunya surat ke Kemenpera, terutama surat kliennya bernomor 158 tentang permohonan ke Kemenpera untuk GLA.

Meski ditetapkan sebagai tersangka, Kejati kini belum menahan mantan Bupati Karanganyar dua periode tersebut. Beredar informasi, penanganan perkara korupsi Rina Iriani lamban diduga karena ada intervensi mantan pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, sejak ditetapkan jadi tersangka pada 2013, kasus korupsi itu masih belum selesai. Padahal, berkasnya sudah dinyatakan lengkap.

Menangggapi hal itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi mengatakan, kejaksaan tidak ada kepentingan apa pun soal penyidikan perkara korupsi Rina. “Tidak ada kepentingan apa-apa,” jelasnya.

Kejati kini tengah berkoordinasi dengan kepolisian atas laporan Rina terkait dugaan pemalsuan barang bukti penyidik. Sebagai informasi, Kemenpera tahun 2007 dan 2008 menggelontor dana Rp 35 miliar untuk pembangunan rumah sederhana proyek GLA.

Dana yang juga dialokasikan untuk rehabilitasi rumah sederhana di Karanganyar itu disalurkan melalui Koperasi Serba Usaha Sejahtera. Rina diduga merekomendasikan koperasi itu dalam permohonan subsidi ke Kemenpera. Saat itu, suaminya Tony Iwan Haryono duduk di kursi dewan pengawas koperasi tersebut.

Dari koperasi itu, sekitar Rp 11,4 miliar diduga mengalir ke kantong pribadi Rina untuk keperluan rumah tangga, penggunaan dana kampanye pemenangan kepala daerah tahun 2008, hingga membayar cicilan mobil.

( Royce Wijaya / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/03/204483

4 Juni 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Kadinas ESDM Rembang Didakwa Korupsi Proyek PPID Rp 1,5 Miliar

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 03 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Agus Supriyanto, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 senilai Rp 1,5 miliar.

Dalam sidang yang diketuai hakim Hastopo di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/6), jaksa penuntut umum dari Kejari Rembang, Renanda Bagus membacakan surat dakwaannya. Agus dinilai melanggar dakwaan primer pada Pasal 2 dan subsider Pasal 3 UU Tipikor.

“Proyek yang dianggarkan melalui dana PPI ini menyalahi aturan sebab terdakwa sebagai kuasa pengguna anggaran menunjuk rekanan sebagai pelaksana,” kata jaksa.

Kuasa hukum terdakwa, Darmawan Budi menyatakan tidak akan menanggapi dakwaan jaksa penuntut. “Tidak ada keberatan sehingga tidak perlu ditanggapi dakwaan JPU,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan, terdakwa diduga menerima aliran dana sebesar Rp 20 juta yang dipakai untuk kepentingan pribadi dan juga Rp 2 juta kepada Abdul Mutaqin, terdakwa lainnya yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK).

Dalam proyek tersebut, rupanya juga tanpa surat ijin Menteri Kehutanan padahal melewati kawasan hutan lindung di Kecamatan Sule Kabupaten Rembang. Berapa besar kerugian negara, jaksa penuntut belum bersedia merincinya dan baru dalam sidang selanjutnya akan memaparkan potensi kerugiannya.

Persidangan akan dilanjutkan pada Selasa (10/6) pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

( Modesta Fiska / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/03/204482

4 Juni 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Korupsi Proyek Normalisasi Sungai Cilacap: JPU Diminta Hadirkan Koordinator Pengawas

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 03 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Majelis hakim meminta jaksa penuntut untuk menghadirkan koordinator pengawas proyek normalisasi Sungai Sendangsari Cilacap dalam hal ini Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum Agus Susanto. Hal ini terungkap dalam persidangan lima terdakwa dalam tiga berkas yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (2/6). Ketua majelis Erentuah Damanik memerintah jaksa untuk menghadirkan yang bersangkutan ke persidangan.

“Bagaimana bisa lima orang ini jadi terdakwa tapi koordinatornya tidak, tolong ini ditindaklanjuti karena orang pasti akan menduga-duga. Apapun alasannya harus dihadirkan kalau perlu dipanggil paksa,” kata hakim ketua dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Sawinah selaku panitia pemeriksa pekerjaan dan Sugiyanto sebagai sekretaris.

Perkara ini menyidangkan lima terdakwa yakni M Muslim (pejabat pelaksana teknis kegiatan-PPTK), Kusmiharto (pengawas lapangan) dan panitia pemeriksa pekerjaan terdiri dari Anwar Subianto, Bambang Siswanto dan Aji Sambodo. Dari hasil pemeriksaan, diduga korupsi dilakukan bersama-sama dalam proyek normalisasi sungai Sendangsari Cilacap dari APBD tahun 2010 senilai Rp 1 miliar dengan kerugian negara sekitar Rp 300 juta.

Saksi Sawinah dalam keterangannya, mengaku tidak pernah ke lapangan untuk mengecek setiap tahapan dalam proyek tahun 2010 itu. Selaku panitia pemeriksa pekerjaan, saksi seharusnya tidak boleh menandatangani berkas acara namun tidak mengecek bagaimana penghitungan dan hasil apakah sudah sesuai dengan tahapannya.

“Saya memang tanda tangan tapi untuk pengecekan ke lapangan tidak turun langsung. Saya tidak tahu apa-apa,” papar saksi yang membantah menerima hadiah atau pemberian atas tindakannya itu.

Selain koordinator proyek, hakim juga meminta jaksa menghadirkan dari pihak penyedia jasa dalam hal ini PT Bhina Hasta Agung untuk didengar keterangannya. Sidang akan dilanjutkan pada Senin (9/6) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi.

( Modesta Fiska / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/03/204376

4 Juni 2014 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana KUR BRI Juwana Pati: Kredit Topengan Diduga untuk Investasi Emas

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 03 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan terdakwa Hermansyah, mantan Kepala Unit BRI Juwana I Pati diduga digunakan untuk berinvestasi emas PT East Cape Mining Corporation (ECMC). Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Pati mendatangkan tiga saksi dari auditor dan mantri unit di BRI.

Dari keterangan saksi Irwan Dwianggono yang saat itu menjadi mantri di BRI Unit Juwana 1, dirinya tidak mengetahui persoalan kredit fiktif yang terjadi hingga melibatkan terdakwa sebagai pimpinan saat itu. Saat terjadi tunggakan atau kredit macet yang sangat besar sehingga semua personel ditarik untuk disterilkan, ia baru mengetahuinya. Sebelumnya, saksi juga berbisnis investasi emas ECMC selama enam bulan hingga akhirnya terdakwa juga tertarik untuk mengikutinya.

“Sekitar Januari 2012, karena saya sudah ikut (investor) duluan beliau tertarik dan waktu itu beli 1 lot sekitar Rp 5 jutaan. Transaksi jual beli terjadi tetapi darimana uang yang dipakai saya tidak tahu. Untuk keuntungan yang ditransfer setelah saya jumlahkan ada lebih dari Rp 300 jutaan,” ungkap Irwan di hadapan majelis yang diketuai Hastopo dan anggota Suyadi serta Marsidi Nawawi di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (2/6).

JPU Prayitno menyatakan, dari hasil audit internal bank terjadi potensi kerugian hingga Rp 2,3 miliar atas tindakan yang diduga dilakukan Hermansyah serta terdakwa lainnya Heri Sugiharto, mantan mantri BRI Unit Juwana I yang disidangkan dalam berkas terpisah. Tim pemeriksa bank menemukan kredit KUR tidak lancar sebanyak 151 rekening dimana 101 rekening sebagian atau seluruhnya diduga dipakai terdakwa Hermansyah dan sisanya digunakan Heri Sugiharto.

Dari hasil penyidikan, tercatat penyimpangan terjadi pada kredit KUR ini menggunakan modus kredit topengan 33, tempilan 66 dan fiktif sebanyak 2 buah. Topengan artinya menggunakan nama orang lain, sedangkan kalau kredit tempilan ada kerja sama dengan orang dalam. Dalam hal persetujuan kredit, saksi menyatakan bahwa pimpinan yang bertugas memutus kredit setelah melalui mekanisme sesuai prosedur.

“Jadi misalnya pengajuan kredit KUR Rp 20 juta bisa jadi berapa persen untuk nasabah, sisanya dipakai para terdakwa. Ada kerjasama dengan orang dalam untuk persetujuan kreditnya,” kata jaksa.

( Modesta Fiska / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/03/204370

4 Juni 2014 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

Korupsi CBS Bank Jateng: Bambang Sakit, Susanto Ditahan

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 03 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menahan Pimpinan Cabang Utama Bank Jateng Susanto Wedi, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi Core Banking System (CBS) Bank Jateng tahun 2006 senilai Rp 35 miliar. Tersangka yang saat itu menjabat Kepala Biro Teknologi, Bank Jateng ditahan setelah menjalani pemeriksaan di kantor Kejati, Jl Pahlawan, Semarang. Selanjutnya, Susanto ditahan di Lapas Kedungpane, Semarang.

Satu tersangka lainnya, yakni Direktur Operasional Bank Jateng Bambang Widiyanto yang tidak hadir saat dipanggil penyidik kejaksaan belum ditahan. Yang bersangkutan dikabarkan sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Telogorejo Semarang. “Hari ini (kemarin, red), penyidik Kejati Jateng melakukan penahanan terhadap tersangka Susanto Wedi selama 20 hari kedepan dalam perkara korupsi pengadaan CBS di Bank Jateng,” tandas Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi, Senin (2/6).

Susanto Wedi ditetapkan sebagai tersangka sejak 4 Maret 2014 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor 10/O.3/Fd.1-03/2014. Menurut Masyhudi, tersangka ditahan sesuai usulan penyidik kejaksaan. “Yang bersangkutan ditahan di Lapas Kedungpane Semarang untuk kepentingan mempercepat proses penyidikan,” tandasnya.

Mengenai penahanan tersangka Bambang, ia mengaku masih menunggu perkembangan kesehatannya serta sikap penyidik. “Yang bersangkutan (tersangka Bambang Widiyanto- ) hari ini juga dipanggil tapi tidak datang karena sakit,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pengadaan aplikasi CBS yang menelan dana Rp 35 miliar itu diduga dipaksakan. Sebab, sistem lama sebenarnya masih bisa digunakan. Sigma-AlphaBITS Core System yang dipakai Bank Jateng diduga tidak memenuhi kriteria yang disepakati. Beberapa jenis pekerjaan dalam sistem tersebut tidak dikerjakan.

Akibatnya, Bank Jateng merugi sekurangnya Rp 5 miliar. Kerugian berasal dari jumlah pekerjaan yang tidak dipenuhi. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Jateng, Eko Suwarni menyatakan, pemeriksaan tersangka Susanto Wedi sejak siang kemarin berakhir pada jam 16.30 WIB. “Yang bersangkutan sudah diperiksa penyidik. Setelah diperiksa, lalu ditahan,” katanya.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/03/204365

4 Juni 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Soal Tuntutan Salim, KP2KKN Sebut Jaksa Tak Profesional

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 04 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Bupati Rembang nonaktif Moch Salim dituntut jaksa Kejati Jateng Slamet Margono dua tahun dan enam bulan kurungan dalam sidang perkara korupsi APBD Rembang tahun 2006-2007 di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (4/6).

Selain itu, Salim juga dituntut denda Rp 100 juta tanpa membayar uang pengganti kerugian negara. Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto menilai jaksa tidak profesional menuntut rendah Salim yang juga kepala daerah.

“Tuntutan jaksa terlalu rendah buat koruptor yang juga kepala daerah. Banyak pihak berharap pelaku tindak pidana korupsi itu dituntut di atas empat tahun, nyatanya hanya sekitar setengahnya saja,” katanya.

Tuntutan selama 2,5 tahun ini juga dinilai menunjukan jaksa kurang profesional dan tak serius menangani perkara Salim. Sebelumnya, beredar informasi di Kabupaten Rembang, bahwa Bupati Rembang itu akan dituntut rendah. Sebelum melakukan penuntutan, Kejati juga tidak konsultasi dengan jaksa agung.

“Kami mendengarnya seperti itu dari teman (aktivis bidang hukum- ) di Rembang, bahwa jaksa akan menuntut perkara ini rendah. Tidak ada koordinasi dengan jaksa agung, tuntutan sidang itu juga tidak ada uang pengganti kerugian negara,” tegas Eko.

Terkait tuntutan jaksa, pihaknya juga berencana melaporkannya ke jaksa pengawas dan komisi kejaksaan. “KP2KKN berharap kejaksaan serius, profesional dan menghindari bentuk suap menyuap. Karenanya, hal ini akan kami laporkan,” ungkapnya.

Pihaknya berharap mejelis hakim dalam perkara ini bisa memutus hukuman terhadap terdakwa Salim lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Hakim harus melihat kasus korupsi ini merugikan keuangan negara, yang dilakukan terdakwa juga tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setelah sidang tersebut, jaksa Slamet Margono menyatakan, uang pengganti tidak dibebankan ke terdakwa. Namun, sertifikat yang diatasnamakan Direktur PT Amir Hajar Kilsi (AHK) Kusnadi dan nama pribadi Siswadi harus dikembalikan ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).

Sebagaimana diketahui, PT AHK ini merupakan perusahaan milik keluarga terdakwa. Di sisi lain, Ahmad Hadi Prayitno kuasa hukum terdakwa Salim menegaskan, kliennya menghormati proses hukum. Meski demikian, berdasarkan tuntutan dari jaksa terlihat jelas antara fakta persidangan dengan tuntutan berbeda.

“Yang paling penting tidak ada kerugian negara sejumlah Rp 4,1 miliar seperti dakwaan jaksa mendasari audit BPK RI. Jadi ini jelas hasil audit BPK RI telah terpatahkan,” ungkapnya.

( Royce Wijaya / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/04/204619

4 Juni 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, REMBANG | Tinggalkan komentar

KP2KKN Akan Laporkan JPU Kasus Salim ke Jamwas dan Komisi Kejaksaan

MATA AIR RASIO.NET – Rabu, 04 Juni 2014

REMBANG, MataAirRadio.net – Komite Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada persidangan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Non-Aktif Kabupaten Rembang Moch Salim ke Jamwas Kejagung dan Komisi Kejaksaan.
KP2KKN menganggap pidana dua tahun enam bulan penjara yang dituntutkan JPU saat persidangan kasus Salim, Rabu (4/6) siang, sangat rendah. Menurut KP2KKN, mestinya jaksa menuntut di atas lima tahun penjara mengingat fakta persidangan dan dakwaan yang berat.
Koordinator KP2KKN Jawa Tengah Eko Haryanto menilai JPU tidak berkoordinasi dengan baik dengan unsur lain di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Menurut Eko, rencana tuntutan yang mestinya dirapatkan pada tiga hari sebelum pembacaan oleh JPU, tak dilakukan secara baik.
Eko juga menganggap, pihak Kejaksaan tidak serius dalam memberantas tindak pidana korupsi. Mestinya JPU berlaku secara progresif dan tidak sampai menyusun tuntutan yang dianggapnya rendah.

Sembari melakukan langkah melaporkan JPU kasus Salim ke Jamwas Kejagung dan Komisi Kejaksaan, KP2KKN berharap kepada Majelis Hakim agar lebih progresif dalam menangani kasus dugaan korupsi penyertaan modal PT RBSJ.
Meski JPU menuntut Salim dengan dua tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp100 juta, menurut Eko, Majelis Hakim bisa melakukan penjatuhan vonis ekstra terhadap Salim. Majelis Hakim bisa menggunakan fakta persidangan dan penilaian bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
Apalagi Salim merupakan pejabat Negara yang mestinya mengindahkan upaya Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Eko menegaskan, progresifitas Majelis Hakim merupakan senjata terakhir, jika laporan KP2KKN ke Jamwas dan Komisi Kejaksaan, mentah.

Eko mengaku tahu bahwa tuntutan JPU menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis. Namun menurutnya masih mungkin bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis lebih berat dari tuntutan. Dia mengakui pula, tuntutan JPU yang dianggap rendah tak pernah disangka sehingga di luar dugaan.
Sebelumnya, kubu Salim menganggap lumrah tuntutan JPU. Sebab fakta persidangan oleh kubu Salim dianggap tak ada yang memberatkan Bupati Non-Aktif ini. Gunasih, petinggi Partai Demokrat Rembang menilai, meski menabrak aturan penggunaan dana belanja tak tersangka, tetapi atas kebijakan Salim tidak ditemui kerugian negara. (Pujianto)

Sumber : http://mataairradio.net/headline/kp2kkn-jpu-kasus#sthash.vboLYyQJ.dpbs

4 Juni 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, REMBANG | Tinggalkan komentar

Bupati Rembang Dituntut 2,5 Tahun Penjara

KABAR 3.COM – Rabu, 04 Juni 2014

Semarang | kabar3 – BUPATI non-aktif Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Mochamad Salim, dituntut pidana dua tahun dan enam bulan penjara.

Salim yang dinilai terbukti korupsi juga dituntut denda sebesar Rp100 juta, subsider atau enam bulan kurungan. Jaksa Slamet Margono menyatakan, Salim terbukti bersalah menyalahgunakan APBD Rembang 2006. Hal itu juga sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan indikasi kerugian negara sebear Rp4,1 miliar dari total APBD Rembang sebesar Rp35 Miliar.

Dalam kesempatan itu, Jaksa juga mengemukakan bahwa Salim terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP. “Jaksa menganggap semua unsur yang tertera dalam pasal tersebut telah terpenuhi,” kata Margono saat membacakan tuntutan hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (4/6) siang.

Atas tuntutan ini, Salim bersama penasehat hukumnya menyatakan keberatan. Dia juga akan mengajukan pembelaan secara tertulis yang akan disampaikan di persidangan lanjutan pada pekan depan, yakni Selasa (10/6).

Pegiat antikorupsi Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, menilai tuntutan jaksa terlalu rendah. Dengan pertimbangan pelanggaran pasal berlapis, Eko berharap, tuntutan bisa mencapai hukuman penjara 4-5 tahun. “Tapi, ini tidak. Sangat disayangkan,”ujar Eko saat dihubungi kabar3 melalui telepon selulernya.

Eko meminta majelis hakim, dalam memutuskan, berpikir progresif. Putusan tidak hanya berdasarkan pada tuntutan jaksa, namun juga fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. “Sehingga, bisa menjatuhkan ekstra vonis atau vonis melebihi tuntutan jaksa,” ujar Eko.

Selama berlangsungnya sidang puluhan aparat kepolisian dari Polrestabes Semarang, tampak berjaga-jaga di halaman Pengadilan Tipikor Semarang. Puluhan personel Dalmas tersebut sudah tiba di lokasi sejak sekitar pukul 09.30 WIB.

Keberadaan aparat ini untuk berjaga-jaga karena sempat beredar informasi akan ada demo dari warga Rembang yang akan meminta jaksa menuntut Salim seberat-beratnya. Namun, hingga siang hari selama persidangan, demo tak terbukti.

Sumber : http://www.kabar3.com/news/2014/06/bupati-rembang-dituntut-25-tahun-penjara/#.U487cdFHEjo

4 Juni 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, REMBANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: