KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

MA Dinilai Tidak Peka

SUARA MERDEKA – Selasa, 03 Juni 2014

  • Daming Sunusi Pimpin Pengadilan Tinggi Jateng

JAKARTA – Daming Sunusi, hakim yang menuai kontroversi karena bercanda soal korban perkosaan, dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Mahkamah Agung dinilai tidak peka karena mengangkat hakim bermasalah.

Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Aidul Fitriciada menilai promosi itu memperlihatkan MA tidak memiliki kepekaan terhadap nasib perempuan dalam sistem yudisial.

”Saya rasa upaya promosi ter­sebut menunjukkan tidak ada peng­arusutamaan gender di ling­kungan MA,” kata Aidul, Senin (2/6).

Hal senada dikatakan Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Sema­rang Tri Marhaeni Pudji Astuti; advokat Klinik Hukum Ultra Petita, Evarisan; dan Sekretaris Ko­mite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto.

Pengangkatan Daming sebagai Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jateng termuat dalam laman MA yang dilansir, Senin (2/6).

”Hasil rapat pimpinan tanggal 24 Mei 2014 memutasi D Muh Da­ming Sunusi MHum dari ja­batan lama Ketua PT Palembang ke PT Semarang (Jawa Tengah-Red),” demikian petikan website MA.

MA juga mempromosikan Chai­dir, hakim yang pernah me­minta uang kepada terpidana kasus suap Artalyta Suryani (Ayin). Dia yang semula Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang diangkat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Chaidir adalah mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saat menduduki jabatan itu, dia meminta uang kepada Ayin (jaksa Urip Tri Gunawan) untuk bermain golf. Perbuatannya menyebabkan dia dicopot.

Mahkamah Agung juga mempromosikan Arwan Byrin. Nama Arwan melambung saat membebaskan Adelin Lis, terdakwa pembalakan liar di Sumatera Utara. Adelin belakangan kabur dan buron hingga kini. Arwan dimutasi dari Ketua PT Jayapura menjadi Ketua PT Banten.

Arwan adalah ketua majelis hakim PN Medan untuk kasus Adelin. Pada 5 November 2007, Adelin dinyatakan bebas. Padahal menghadirkan Adelin tidak mudah. Pria kelahiran 15 Agustus 1967 itu dihadirkan ke pengadilan setelah buron dan ditangkap di Beijing pada 2006.

Pada hari diputus bebas itu, Adelin keluar dari tahanan pada pukul 23.30 de­ngan surat perintah yang ternyata sudah dipersiapkan dua hari sebelumnya.

Buntut vonis ini, Arwan harus berurusan dengan Komisi Yudisial (KY). KY memberikan rekomendasi tentang indikasi pelanggaran hukum dan pelanggaran perilaku majelis hakim yang membebaskan Adelin Lis.

Minta Maaf

Daming Sunusi adalah hakim yang gagal menjadi Hakim Agung. Saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada Januari 2013, dia bercanda bahwa pemerkosa dan korban sama-sama menikmati.

Saat itu anggota Komisi III dari Fraksi PAN Andi Azhar bertanya kepada Daming mengenai hukuman mati bagi pemerkosa.

”Yang diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati. Jadi harus pikir-pikir terhadap hukuman mati,” jawab Daming.

Dia kemudian menyatakan penyesalan dan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Daming mengakui lepas kontrol gara-gara tegang mengikuti tes calon hakim agung.

”Saya menyadari kata-kata itu tidak pantas diucapkan oleh siapa pun, termasuk calon hakim agung. Saya sungguh sangat menyesal. Saya sampaikan permintaan maaf, kepada masyarakat, media massa, Komnas Perlin dungan Anak, YLBHI, dan pemerhati hukum,” ujar Daming saat itu.

Meski demikian, KY tetap mengusulkan Daming diberhentikan sebagai hakim. Namun ribuan hakim menolak pemecatan tersebut, termasuk MA. Hingga kini, MA belum meneruskan rekomendasi pemecatan itu kepada Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

”Ada pelanggaran kode etik, tapi kalau sampai diancam pemberhentian kan gimana ya. Kita kan kembali kepada rasa keadilan,” kata Ketua MA Hatta Ali menanggapi rekomendasi pemecatan Daming.

Menyangkut promosi Daming dan kecaman dari sejumlah kalangan, MA belum memberikan tanggapan. Dihu­bungi berkali-kali, semalam, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur tidak mengangkat ponselnya. SMS permintaan konfirmasi tidak dibalas.

Mudah Melupakan

Tri Marhaeni Pudji Astuti menya­yangkan sikap MA yang sedemikian mudah melupakan kontroversi Daming Sunusi. Menurut dosen yang juga pegiat gender ini, ia lalu menulis artikel di Suara Merdeka pada 21 Januari 2013 sebagai respons atas ucapan Daming yang melecehkan korban perkosaan itu.

Promosi untuk Daming, menurut Marhaeni, akan membuat kita mudah melupakan pandangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan publik. Seharusnya ada sikap kuat dan konsisten untuk menolak orang-orang yang berpikiran seperti Daming.

”Saya berpikir, jangan-jangan hegemoni pikiran yang menganggap perempuan adalah warga negara kelas dua, sekadar objek, sebagai milik yang bisa diperlakukan apa saja dari subjeknya, dari pemiliknya, masih kuat bercokol di benak sebagian masyarakat. Alangkah memiriskan ketika hegemoni pikiran itu juga merasuki para penggawa negara dan penggawa hukum. Lalu ke mana lagi masyarakat, terutama perempuan, akan meminta perlindungan?” katanya.

Aidul Fitriciada mengemukakan, jika dilihat dari sudut pandang hukum, pendekatan terhadap legal formal di kalangan penegak hukum masih terlalu kuat sehingga mengabaikan aspek pengarusutamaan gender.

Hal itu membuat perempuan acap menerima perlakuan berbeda atau diskriminasi di bidang hukum.

”Pendekatan legal formal masih mencerminkan superioritas lelaki karena kalangan legislatif maupun yudisial didominasi oleh kaum lelaki,  sehingga tidak pro terhadap kepentingan perempuan,” kata pengajar Fakultas Hukum UMS itu.

Evarisan juga menyayangkan keputusan MA. Ia mempertanyakan standar dan indikator MA dalam mempromosikan pejabat tinggi. Menurut dia, seharusnya MA menunjuk orang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik.

”Itu akan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Saya berharap jika memang benar dia menduduki jabatan tersebut, sebaiknya ditarik kembali,” tandasnya.

Adapun Eko Haryanto meng­kha­watirkan kurangnya kepekaan sosial Daming akan berimbas saat dia memutus berbagai perkara.

”Termasuk perkara korupsi. Dikha­watirkan, dia tak peduli dampak sosial akibat korupsi,” kata Eko. (D3,fri, H89,G18,dtc-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/03/263282

3 Juni 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kejari Didesak Seret Tersangka Lain

RADAR SEMARANG – Selasa, 03 June 2014
”Pak yud komitmen kami, 11,5%. Nett 8% pak wali (295.770.000), pak yudi 3,5% (129.399.400), plus 25 jt. Panitya 150jt. Sabtu besok saya bawa 200jt dulu pak. Monggo pak yudi atur. Pak yudi sabtu ada waktu? Tks.”

SMS Perwakilan PT AIS
ke Kepala DPKAD Yudi Mardiana

  • Korupsi Aplikasi PBB Online Kota Semarang

KALIBANTENG KULON — Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang didesak untuk membuka kembali penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi PBB online di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang 2011. Kasus tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat Pemkot Semarang. Desakan itu dilayangkan oleh Soegiyarto SH, penasihat hukum mantan Kepala Bidang Pajak dinas setempat, Liliek Purno Putranto, yang kini menjadi terpidana dalam kasus tersebut.
Ia mengaku tidak terima jika penyidikan kasus tersebut berhenti begitu saja. Pasalnya, kasus tersebut belum selesai. ”Belum lama ini kami telah mengirim surat ke kejaksaan. Kami mendesak supaya dilakukan penyidikan kembali. Pasalnya, masih ada pihak lain yang belum diseret,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (2/6).
Soegiyarto menjelaskan, kliennya yang pada saat itu menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) tidak bekerja sendirian. Selain dia, kata Soegiyarto, ada pihak di atasnya yang juga turut bertanggung jawab. Yakni, Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana. ”Seharusnya dia juga ikut diseret sebagai tersangka. Karena bertindak sebagai pengguna barang,” katanya.
Desakan yang sama diungkapkan Koordinator Komite Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto. Ia menduga, adanya keterlibatan beberapa pejabat pemkot yang lain. ”Kami menilai ada pelaku lain dalam kasus ini. Kejaksaan seharusnya bisa mengembangkannya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Semarang, Arifin Arsyad, menyatakan, Kejari Semarang tidak mengembangkan penyelidikan kasus korupsi pengadaan aplikasi PBB online di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang karena tidak ada perintah pengadilan terkait hal itu. Meskipun dalam sidang terungkap adanya fakta-fakta keterlibatan orang lain, namun hal itu tidak semata menjadi dasar.
Seperti diketahui, kasus korupsi yang juga telah menyeret Direktur PT Adora Intregasi Solusi (AIS) Vendra Wasnury itu awalnya diselidiki oleh KPK. Dalam perkara ini, Liliek Purno Putranto dan Vendra Wasnury telah dijatuhi pidana dan kini mendekam di Lapas Kedungpane.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang beberapa waktu lalu, terungkap ada keterlibatan Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana. Aliran uang suap atas proyek yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 3,1 miliar itu diduga juga mengalir ke sejumlah pejabat Pemkot.
Hal itu terungkap dalam SMS pembagian fee yang disampaikan Liliek Purno Putranto saat sidang. Saksi Binawan Febrianto, koordinator bidang IT PBB di DPKAD mengaku, mencetak (print out) hasil SMS antara perwakilan pihak PT AIS dengan Liliek. SMS tersebut merupakan percakapan antara seorang perwakilan dari PT AIS bernama Lala dengan Yudi Mardiana.
Dalam SMS tersebut tertulis ”Pak yud komitmen kami, 11,5%. Nett 8% pak wali (295.770.000), pak yudi 3,5% (129.399.400), plus 25 jt. Panitya 150jt. Sabtu besok saya bawa 200jt dulu pak. Monggo pak yudi atur. Pak yudi sabtu ada waktu? Tks.” Dalam SMS balasannya, Yudi Mardiana mengaku akan mengaturnya. ”Oke terimakasih. Untuk panitia saya atur lagi karena harus mikirkan p wakil dan p sekda,”. (fai/aro/ce1)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/06/03/kejari-didesak-seret-tersangka-lain/

3 Juni 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: