KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Hakim Perintahkan Bupati Blitar Bersaksi di Pengadilan Tipikor

SINDO NEWS.com – Kamis, 22 Mei 2014

BLITAR – Bupati Blitar Herry Noegroho diminta menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya terkait kasus korupsi ruislag tanah perumahan senilai Rp1,3 miliar di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya telah melayangkan surat panggilan yang kedua.

Hal itu setelah orang nomor satu di Kabupaten Blitar tersebut mangkir dari panggilan pertama sebagai saksi.

“Hakim Tipikor memerintahkan seperti itu. Yakni memeriksa Bupati sebagai saksi. Dan sidang agenda pemeriksaan saksi akan digelar Jumat 23 Mei 2014 ini, ” ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar Ansori, Kamis (22/5/2014).

Di dalam penyidikan kasus, kejaksaan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yakni mantan Kepala Kantor Aset Pemkab Blitar Agus Budi Handoko dan Direktur PT Bina Puri Permai Mustafa Abu Bakar selaku pengembang perumahan.

Agus dianggap bertanggung jawab atas lepasnya aset pemkab seluas 2,8 hektare.
Lahan bekas kantong lahar Gunung Kelud tersebut ditukar untuk disulap menjadi perumahan pensiunan PNS, TNI dan Polri.

Persoalan muncul setelah proses pelepasan yang berlangsung pada tahun 2007 itu tidak melalui rapat resmi paripurna DPRD.

Legitimasi hukum yang dikeluarkan Ketua DPRD Kabupaten Blitar M Taufik bersifat individual dan golongan.

Bukti adanya penyelewengan semakin kuat ketika hasil audit BPK tahun 2011 menyebutkan hasil ruislag sebesar Rp 1,3 miliar tidak disetor ke kas daerah.

Rekomendasi BPK untuk mengembalikan ke kas daerah tidak dihiraukan. Eksekutif hanya mengembalikan Rp500 juta.

Agus dijebloskan ke dalam Lapas Klas II B Blitar. Saat ini perkaranya telah memasuki agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor.

Sementara Mustafa Abu Bakar meninggal dunia sebelum dimintai pertanggungjawaban.
“Dalam kasus ini saksi yang dihadirkan dari kalangan eksekutif dan legislatif. Saya lupa jumlah keseluruhanya, ” terang Ansori.

Menurut Ansori, kehadiran Bupati Blitar Herry Noegroho di Pengadilan Tipikor sebagai saksi yang terakhir.

Sementara sesuai mekanisme yuridis yang berlaku. Bila dua kali pemanggilan tidak hadir di persidangan, yang bersangkutan, yakni dalam hal ini Bupati Herry, bisa  dijemput paksa.

“Kehadiran bupati sebagai saksi yang terakhir. Sebelumnya tidak datang karena ada acara dinas luar kota di Ngawi. Normatifnya, kalau dua kali mangkir memang dijemput paksa. Namun kita tidak mau berandai andai, ” pungkas Ansori yang juga sebagai JPU. (sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/05/22/23/866323/hakim-perintahkan-bupati-blitar-bersaksi-di-pengadilan-tipikor

2 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Gaji Anggota DPRD, Mantan Sekwan Dituntut 4 Tahun

SINDO NEWS.com – Kamis, 22 Mei 2014

PALEMBANG – Mantan Sekretaris DPRD Empatlawang Muas Akhmad (52) dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Empatlawang, Meisy Susilawati (39) dituntut pidana empat tahun penjara, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Kamis (22/5/2014).

Kedua terdakwa yang terjerat kasus korupsi dana tunjangan dan gaji anggota DPRD di DPRD Empatlawang dengan kerugian negara sebesar Rp1,455 miliar ini juga dituntut membayar denda Rp 100 juta subsider tiga bulan.

“Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,455 miliar,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU), Taufik Farza saat membacakan tuntutan.

Taufik mengatakan, kerugian negara ini harus dibayar oleh terdakwa dalam waktu sebulan, bila tidak diganti dengan pidana selama enam bulan.

Menurutnya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

“Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Vonis bagi terdakwa kami kembalikan ke majelis hakim, karena vonis ini kewenangan dari majelis hakim,” ungkapnya dihadapan majelis hakim yang diketuai Posma P Nainggolan.

Sementara itu, terdakwa melalui penasehat hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Palembang, Harma Ellen mengaku, dirinya akan berkoordinasi dulu dengan pihak terdakwa sebelum membacakan pledoi dari terdakwa.

Sedangkan Ketua Majelis Hakim, Posma P Nainggolan menuturkan, terkait surat tuntutan dari JPU diskors hingga Senin 2 Juni 2014.

“Selanjutnya sidang mendatang memasuki materi pembacaan pledoi dari terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa,” tukasnya.

Sebelumnya, kedua terdakwa oleh penuntut umum didakwa Pasal 2 (1) UU No31/1999 jo UU No 20/2001 jo pasal 18 UU RI No 20/2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Serta subsider Pasal 3 UU No31/1999 jo pasal 18 UU No20/2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, serta lebih subsider Pasal 8 jo pasal 18 UU 31/1999 tentang Tipikor.

(sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/05/22/24/866189/korupsi-gaji-anggota-dprd-mantan-sekwan-dituntut-4-tahun

2 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pejabat BPBD Kudus Tersangka Korupsi Dana Bencana

SINDO NEWS.com – Kamis, 22 Mei 2014

KUDUS – Kejaksaan negeri (Kejari) Kudus, Jawa Tengah, resmi menetapkan pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus berinisial SG sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bencana tahun 2012. Kemungkinan, ada tersangka lain dalam kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah tersebut.

Kepala Kejari Kudus Amran Lakoni mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya mengantongi dua alat bukti yang cukup terkait keterlibatan SG dalam kasus dana bencana tersebut. Posisi SG dalam kasus tersebut yakni sebagai pejabat pengadaan logistik BPBD Kudus. “Terhitung mulai hari ini SG kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Amran, di Kudus, Kamis (22/5/2014).

Kasus ini sendiri bermula dari pengadaan logistik BPBD Kudus tahun anggaran 2012 atau pada awal terbentuknya instansi yang bertugas melakukan penanganan bencana di Kota Kretek ini. Waktu itu, tidak terjadi bencana alam di Kabupaten Kudus. Namun, pada tahun 2012 ada pengadaan logistik sekitar Rp600 juta yang bersumber dari APBD Kudus.

Pihak kejaksaan sudah memanggil dan meminta keterangan banyak pihak terkait kasus ini. Misal, sejumlah PNS yang berdinas di BPBD Kudus. Mereka adalah Trisuko Muryo Hananto (Sekretaris BPBD Kudus), Atok Darmobroto (Kasi Pencegahan dan Kedaruratan), Sugiyanto (Kasi Rekonstruksi dan Rehabilitasi), Rudhy Maryanto (Kasi Kedaruratan dan Logistik), Joko Siswanto (staf), Edi Purwanto (staf), Agus Widayat (staf), Nur Kasihan (bendahara), dan Eling Rinawati (staf).

Aparat juga sudah meminta keterangan Sekda Kudus Noor Yasin yang dalam  kepengurusan BPBD Kudus adalah Ketua BPBD Ex Officio. Selain itu, sejumlah rekanan BPBD Kudus yang terkait dengan dugaan kasus korupsi tersebut juga sudah dimintai keterangan.

Ditanya soal tersangka lain dalam kasus ini, Amran mengatakan hal itu memang dimungkinkan. Sebab, lazimnya, kasus korupsi memang tidak dilakukan oleh satu orang. “Tapi itu juga tergantung hasil penyidikan kita seperti apa,” tandasnya. (zik)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/05/22/22/866146/pejabat-bpbd-kudus-tersangka-korupsi-dana-bencana

2 Juni 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Mantan Ketua DPRD Wonosobo Divonis 4 Tahun Penjara

SINDO NEWS.com – Selasa, 20 Mei 2014

SEMARANG – Mantan Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo periode 1999-2004 Idham Cholied, terdakwa kasus korupsi asuransi fiktif sebesar Rp 2,25 miliar divonis empat tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Dalam persidangan yang digelar Selasa (20/5/2014), Idham dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama.

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp200 juta atau empat bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp23 juta.

Jumlah ini merupakan sisa dari uang yang belum dikembalikan kepada negara, dari total kerugian negara yang dinikmati terdakwa dari hasil program asuransi kesehatan dan tali asih purna bhakti DPRD Wonosobo tahun 2004.

Ketua majelis hakim Suyadi juga mengultimatum Idham Cholied segera melunasi uang pengganti selama satu bulan setelah putusan majelis hakim memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dilakukan penyitaan harta milik terdakwa guna dilelang untuk menutupi kerugian negara.

“Jika harta benda yang disita negara tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua bulan,” papar Suyadi.

Putusan majelis hakim dinilai lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menghukum terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama enam tahun dengan denda Rp200 juta setara tiga bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan, program pemberian asuransi kesehatan tali asih yang merupakan kerja sama pihak ketiga menyalahi ketentuan karena tidak ada payung hukum yang jelas.

Meski demikian, anggaran yang tidak sah tersebut tetap diberikan berupa premi kepada 45  anggota DPRD periode 1999 2004, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp80 juta untuk setiap anggota dewan. Akibatnya, negera mengalami kerugian sebesar Rp2,25 miliar.

Menurut majelis hakim, pertimbangan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merusak sendi-sendi perekomomian negara.

Tindakan terdakwa juga dinilai meresahkan masyarakat. Sementara hal meringankan, terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggung jawab keluarga.

Atas putusan ini, terdakwa menyatakan pikir-pikir. “Masih pikir-pikir yang mulia,” ujar kuasa hukum terdakwa Idham Cholied, Heru Wismanto.

Seperti diketahui, Idham Cholied mengajukan usulan belanja sebesar Rp2,25 miliar untuk dimasukkan ke Raperda APBD Wonosobo tahun 2004.

Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan daerah Kabupaten Wonosobo No 12 tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, dia juga diduga menunjuk dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (perusahaan asuransi) untuk melaksanakan program tersebut. Dana tersebut seharusnya dikembalikan kepada Kas Daerah, karena bersumber dari APBD Wonosobo.  (sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/05/20/22/865604/mantan-ketua-dprd-wonosobo-divonis-4-tahun-penjara

2 Juni 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

1.098 Tenaga Honorer di Klaten Diduga Manipulasi Data

SOLOPOS.com – Selasa, 13 Mei 2014

Solopos.com, KLATEN — Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK) melaporkan dugaan manipulasi data pengangkatan tenaga honorer K2 ke Polres Klaten, Selasa (13/5/2014). Kasus tersebut dilaporkan setelah ARAKK menemukan indikasi pemalsuan dokumen pemberkasan yang dilakukan oleh 682 peserta yang lulus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Klaten.

Dalam aduannya kemarin, aktivis ARAKK diterima langsung oleh Kapolres Klaten, AKBP Nazirwan Adji Wibowo, di ruang kerjanya, Selasa. Koordinator ARAKK, Abdul Muslih, mengatakan dari 1.098 peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS, 682 peserta di antaranya diduga bukan berasal dari tenaga honorer K2.

“Dari total 1.098 peserta yang lulus seleksi CPNS, yang masuk dalam data base Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten hanya 416 orang. Dengan demikian, kami menduga 682 peserta yang lolos seleksi telah memanipulasi dokumen pemberkasan karena tidak termasuk dalam data base K2,” katanya saat ditemui wartawan di lokasi, Selasa.

Selain itu, ARAKK juga menemukan sejumlah tenaga honorer yang nekat memanipulasi masa kerja. Rata-rata tenaga honorer tersebut diangkat setelah 2004. Namun, lantaran ingin mengikuti seleksi CPNS, tenaga honorer tersebut nekat melakukan manipulasi masa kerja.

Pihaknya juga menduga adanya oknum panitia seleksi yang terlibat dalam kasus pemalsuan tersebut. “Kami menduga panitia juga terlibat dalam permainan manipulasi data. Sebab, ada beberapa peserta di dinas tertentu yang tidak masuk dalam K2. Tetapi, panitia justru meloloskan peserta tersebut dan akhirnya lulus seleksi CPNS,” tegasnya.

Atas temuan tersebut, ARAKK mendesak agar Polres turun tangan menangani dugaan kasus tersebut. Pasalnya, kasus tersebut termasuk dalam tindak pidana karena telah melakukan pemalsuan dokumen. Sementara, Kapolres Klaten, AKBP Nazirwan Adji Wibowo, mengaku akan mempelajari laporan dan berkas-berkas yang diberikan dari ARAKK tersebut. Pasalnya, aduan yang dilayangkan baru sebatas laporan internal dari ARAKK.

Pihaknya juga belum bisa menyimpulkan pelanggaran pasal tentang apa yang akan diberikan dalam kasus tersebut. “Kami akan mempelajari kasus tersebut, sebab ini juga baru sebatas laporan internal. Nanti saya terjunkan tim penyidik untuk mengungkap kasus ini dan kami akan berkoordinasi intens dengan ARAKK untuk membantu proses penyelidikan,” katanya kepada Solopos.com, Selasa.

Sumber : http://www.solopos.com/2014/05/13/nasib-honorer-k2-1-098-tenaga-honorer-di-klaten-diduga-manipulasi-data-507538

2 Juni 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Oknum Dukcapil Klaten Palsukan Ribuan Akte

WAKTOE.COM – Rabu, 2 April 2014

Oknum Dukcapil Klaten yang berinisial AN di duga terlibat pemalsuan pembuatan akte kelahiran yang berjumlah ribuan yang bekerjasama dengan Caleg,  seorang caleg di Kabupaten Klaten diduga menyerahkan ratusan akta kelahiran palsu ke warga. Akta yang diberikan warga hanya kopian dan legalisir oleh pejabat yang sudah pensiun.

WAKTOE – alih alih untuk mendapatkan simpati warga dengan memberikan  dan memfasilitasi pelayanan pembuatan akte kelahiran di dukcapil Klaten namun yang terjadi malah mendapatkan imbas ketidak percayaan masyarakat terhadap caleg tersebut.

Akte kelahiran aspal (asli tapi palsu) beredar di masyarakat Klaten. Ada dugaan peredaran akte kalahiran palsu tersebut melibatkan oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Klaten.

Dalam menjalankan praktiknya, AN selalu aktif menghampiri setiap warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan (adminduk) di kantor Disdukcapil Klaten. Kepada warga yang datang, AN menjanjikan pengurusan adminduk bisa selesai dengan cepat. Yang bersangkutan juga meminta imbalan uang kepada setiap calon korbannya.

Kepala Disdukcapil Klaten, Joko Wiyono, Selasa (1/4/2014), mengatakan, pihaknya sudah mencium praktik yang dilakukan oleh AN. Dilembaganya, AN merupakan pegawai yang menduduki jabatan sebagai Staf Bagian Pendaftaran Penduduk. “Benar, bahwa ada staf kami (AN) yang bermain dengan memalsukan akte kelahiran. Praktik pemalsuan akte kelahiran itu diduga sudah lama dilakukan oleh yang bersangkutan,” ujar Joko.

Disdukcapil, kata Joko, sudah mengklarifikasi kepada AN atas kasus tersebut. Yang bersangkutan mengakui semua perbuatannya. Bahkan tidak hanya pemalsuan akte kelahiran, namun yang bersangkutan diduga juga memalsukan surat-surat adminduk lainnya. Caleg yang bersangkutan itu korban penipuan. Sebab yang ternyata memalsu adalah PNS di dinasnya. “Saya sudah lapor polisi secara resmi,” katanya.

Yang bersangkutan sudah dilaporkan polisi dan diperiksa Badan Kepegawaian Daerah beberapa hari lalu. Caleg itu datang ke Dinas membawa syarat lengkap dan membayar kepada PNS berinisial AN.  Dia menegaskan blanko akta yang dibawa caleg asli tetapi registernya tidak ada di dinas sebab tidak dicatatkan AN.

Koordinator aliansi rakyat anti korupsi Kabupaten Klaten, Abdul Muslih mengatakan Setelah ditelusuri dan ternyata dugaan palsu menguat. Sebab warga mencari bulan Desember tahun lalu tapi akta bulan Juli. Selain itu dalam legalisir pejabatnya sudah pensiun. Akta itu saat diminta aslinya tidak diberikan. Setelah dicek ternyata memang palsu sebab di Dinas Dukcapil tidak terdaftar nomor registernya. Dokumen itu dokumen negara yang tidak bisa sembarangan. Jika memalsu maka masuk ranah tindak pidana dan melibatkan orang dalam.

waktoe/ ihsan

Sumber : http://waktoe.com/oknum-dukcapil-klaten-palsukan-ribuan-akte/

2 Juni 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Juga Periksa Saksi Penerima Damkar

RADAR TEGAL – Jum’at,30 Mei 2014

LEMPONGSARI – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mendesak Kejagung segera menetapkan tersangka kasus dugaan penyimpangan pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) oleh Kemendagri tahun 2003-2005.
Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto menyatakan, penyelidikan kasus tersebut di Jateng terhitung lamban, dibanding daerah lain yang sudah masuk penyidikan. ”Di daerah lain, beberapa gubernurnya bahkan sudah jadi tersangka. Kenapa di Jateng baru belakangan disidik,” ucapnya.

Eko membeber, kasus itu sebelumnya ditangani penyidik KPK. Namun, kini dilimpahkan ke Kejagung. Ia berharap  KPK terus berkoordinasi dan supervisi.
”Kasus ini melibatkan pihak pemerintah  pada saat itu. Sebab dasarnya kasus ini karena ada penunjukan langsung,” imbuhnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Kejagung telah memeriksa 16 saksi kasus pengadaan mobil damkar, yang dananya menggunakan APBD Provinsi Jateng tahun anggaran 2003-2004. Pemeriksaan berlangsung di Kejati.

Mantan Gubernur Jateng yang juga mantan Mendagri, Mardiyanto, turut diperiksa. Juga sejumlah eks pejabat lainnya. Selain dari lingkup Pemprov, saksi juga berasal dari daerah, selaku penerima bantuan mobil damkar. Yakni, Temanggung, Sragen, dan Rembang.

Dari pengandaan mobil damkar di tiga kabupaten tersebut, diperkirakan menggunakan anggaran sekitar Rp 24 miliar. Kasus ini terjadi pada 2003-2005. Tepatnya, ketika Kementerian Dalam Negeri melakukan pengadaan 208 mobil damkar. Ada 22 wilayah di seluruh Indonesia yang mendapat jatah. Satu kabupaten, mendapatkan satu mobil.

Dalam kasus ini, mantan Mendagri Hari Sabarno dinyatakan terlibat. Kesalahan Hari, melakukan penunjukan langsung terhadap perusahaan rekanan.

Perusahaan yang dimaksud, PT Satal Nusantara dan PT Istana Saranaraya. Selain Hari, mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda), Oentarto Sindung Mawardi, juga dinyatakan bersalah. Putusan kasasi MA menghukum Hari pidana lima tahun penjara. Juga denda Rp 200 juta, subsider enam bulan kurungan. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 97,2 miliar. (fai/isk/ce1)

Sumber : http://www.radartegal.com/index.php?id=2492

2 Juni 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Terjerat Kasus Korupsi, Anggota DPRD Solo Akan Diperiksa

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 30 Mei 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Diduga melakukan tindak pidana korupsi dana hibah, Ketua Orkes Keroncong Gita Mahkota yang juga anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta Hery Jumadi, tak lama lagi akan diperiksa sebagai tersangka.

Pemeriksaan terhadap Heri, menurut Kasi Pidsus Kejari Surakarta Erfan Suprapto SH dilakukan pada Selasa (3/6) pagi. “Surat panggilan telah kami layangkan kira-kira Senin (26/5) lalu,” tegasnya mewakili Kajari Surakarta Yuyu Ayomsari SH, Jumat (30/5).

Pemanggilan yang bersangkutan, lanjut Erfan, sebagai tindak lanjut hasil penyidikan tim penyidik. “Penjelasan tersangka nantinya, untuk kepentingan penyidikan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP),” tandasnya.

Berkaitan kasus dana hibah yang anggarannya dikucurkan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke kelompok ke berbagai kelompok masyarakat atau paguyuban yang jumlahnya ratusan, lanjut Kasi Pidsus, penyidik juga bakal memanggil Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Surakarta, Budi Suharto maupun Ketua DPRD Kota Surakarta, Sukasno.

“Pemanggilan para pejabat tersebut nantinya akan kami lakukan setelah upaya pemeriksaan para saksi lainnya, penyisiran untuk mencari bukti telah selesai,” jelas Kasi Pidsus.

Adapun pemeriksaan terhadap Heri Jumadi pekan depan, kata Erfan, karena yang bersangkutan diduga tidak menggunakan dana hibah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tahun 2013 sesuai peruntukannya.

“Sebab proposal yang diajukan untuk kegiatan Orkes Keroncong yang sebenarnya untuk anggaran tahun 2014 diperuntukkan untuk kegiatan pada 2013,” ungkap Kasi Pidsus.

Dalam kasus ini, tambah Erfan, Hery Jumadi diduga melakukan tindak pidana korupsi dana hibah mencapai Rp 100 juta. “Besaran dana yang dikorupsi diyakini sesuai dengan dana hibah yang diterima tersangka dari Disbudpar,” terangnya.

Sebelum pemeriksaan Hery Jumadi sebagai tersangka dilakukan, tim penyidik kejaksaan telah memeriksa para saksi. Diantara saksi yang telah dimintai keterangan diantaranya mantan Kepala Disbudpar Widdi Srihanto dan beberapa staf sekertaris fraksi.

Sekertaris Fraksi Golkar, Eko Priyono diperiksa di Kantor Kejari, pada Rabu (28/5). Dalam mengusut kasus dana hibah, penyidik kejaksaan juga memeriksa sekertaris Fraksi Partai Demokrat, Wedha Wresniwira.

( Sri Hartanto / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/30/203991

2 Juni 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Mantan Kasi Pemasaran Divonis 1,3 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Senin, 02 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Kepala Seksi Pemasaran, BPR Karangmalang Cabang Tangen, Sragen Widodo Teguh Rudiyanto divonis satu tahun dan empat bulan dalam sidang perkara korupsi kredit fiktif BPR Karangmalang pada 2008-2010 yang merugikan negara Rp 1,18 miliar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (2/6). Selain itu, terdakwa Widodo juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider satu bulan.

Dalam sidang yang dipimpin ketua mejelis hakim Jhon Butar-Butar, terdakwa Widodo dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan turut serta melakukan korupsi berlanjut. “Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Penahanan yang dijalani terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan,” tandas Jhon dalam persidangan.

Vonis itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa dari Kejaksaan Negeri Sragen Kusmini selama dua tahun dan denda Rp 50 juta.

Menurut dia, majelis hakim berpendapat terdakwa telah merekomendasikan dan menyetujui kredit. Karena itu, perbuatan terdakwa menguntungkan Sriyatun, mantan Kasubsie Kredit BPR Karangmalang yang telah divonis empat tahun penjara, denda Rp 100 juta dan mengembalikan kerugian negara Rp 1,18 miliar. Persyaratan kredit itu juga tidak sepadan dengan permohonannya. Terlebih lagi, persyaratan kredit itu juga fiktif.

Jhon menjelaskan, aset BPR berasal dari Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Jateng. Dengan demikian, unsur terwujudnya peristiwa yang menimbulkan kerugian keuangan negara terpenuhi. “Hal memberatkan yang menjadi pertimbangan majelis hakim ialah perbuatan dilakukan terdakwa saat Indonesia gencar melakukan korupsi. Hal meringankan terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan bersikap sopan selama persidangan,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Widodo Teguh didakwa ikut menandatangani 124 kredit bersama mantan Kasi Pemasaran, Pagi Hartono, tersangka lain dan meninggal sebelum dilakukan pemeriksaan. Adapun, modus korupsi itu dilakukan dengan pengajuan kredit fiktif serta penggelembungan nominalnya. Jumlah kredit fiktif dan digelembungkan mencapai 204 nasabah.

Atas putusan itu, jaksa menyatakan pikir-pikir, sedangkan terdakwa menerimanya.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/02/204332

2 Juni 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana APBD Kota Semarang: Kejari Masih Enggan Ajukan PK

SUARA MERDEKA.com – Senin, 02 Juni 2014

SEMARANG, suamerdeka.com – Sebanyak 17 orang mantan anggota DPRD Kota Semarang segera masuk ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan kasus dugaan korupsi dana APBD Kota Semarang terkait asuransi fiktif.

Dalam perkara ini, enam mantan anggota Dewan lainnya lolos dari jeratan hukum setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan bebas kepada mereka.

Padahal, keenamnya pernah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Semarang dan menghukumnya lebih dari satu tahun. Enam mantan anggota Dewan lainnya ialah Fathkur Rakhman, Santoso Hutomo, Agustina Wilujeng, Shonhaji Zaenuri, Tohir Sandirdjo dan Hindarto Handoyo.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Semarang Arifin Arsyad mengaku belum akan mengambil keputusan dalam menempuh upaya Peninjauan Kembali (PK) atas bebasnya enam terdakwa korupsi tersebut.

“Untuk yang bebas itu, saya belum mengetahui berkasnya. Tapi PK memang bisa diajukan jaksa demi kepentingan hukum. Upaya PK ini tentu membutuhkan petunjuk pimpinan,” jelasnya.

Sejumlah saksi telah diperiksa dalam perkara ini, yakni mantan wali kota Semarang Sukawi Sutarip, mantan Sekretaris DPRD Kota Semarang Suhadi dan stafnya serta pimpinan cabang PT Pasaraya Life.

Pada perkara ini, mantan ketua DPRD Kota Semarang Ismoyo Soebroto beserta eks wakilnya Hamas Ghanny, dan Humam Mukti Aziz juga dinyatakan bersalah. Ketiga pimpinan Dewan itu masing-masing dipidana empat tahun penjara.

( Royce Wijaya / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/02/204234

2 Juni 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: