KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

7 Jam Diinterogasi Jaksa, Pejabat KY Bungkam

LIPUTAN 6.COM – Kamis, 27 Maret 2014

Liputan6.com, Jakarta – Sekitar 7 Jam, 2 pejabat Komisi Yudisial (KY) diperiksa jaksa penyidik pidana khusus terkait dugaan korupsi dan pencucian uang tersangka Al Jona Kautsar (AJK) sebesar Rp 4 miliar. Kedua pejabat KY yang dipangil sebagai saksi itu, adalah Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011-2012 Christy Michiko dan Kepala Bagian Keuangan KY Tri Punomo.

“Sekitar pukul 11.00 WiB, kedua Saksi hadir memenuhi panggilan penyidik dan pemeriksaan pada pokoknya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan alur dan mekanisme pengeluaran uang,” kata Kapuspenkum Setia Untung Arimuladi di Kejagung, Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Usai digarap jaksa penyidik, kedua anak buah Ketua KY Suparman Marzuki itu kompak untuk pelit bicara soal hasil pemeriksaan kepada wartawan. Kedua saksi yang selesai diperiksa sekitar pukul 18.00 WIB itu, justru memilih tenang berjalan pulang meninggalkan gedung bundar tersebut.

Untung membeberkan, kedua saksi diperiksa mengenai pembayaran Uang Layanan Persidangan (ULP) dan Uang Layanan Penanganan/Penyelesaian Laporan Masyarakat (ULS), yang dikelola para saksi.

“Mulai dari perencanaan hingga pendistribusiannya kepada para pegawai atau pejabat di KY,” ujar mantan Asintel Kejati Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, anak buah Jaksa Agung Basrief Arief melakukan pemeriksaan Kepala Cabang Bank BRI Veteran Jakarta Pusat untuk diperiksa sebagai saksi. Namun kehadiran yang bersangkutan diwakili oleh Asisten Manager Operasional, Rhanie Pujiastuti.

“Saksi diperiksa terkait mekanisme transfer uang dari Bank Rakyat Indonesia ke Komisi Yudisial,” ujarnya.

Status tersangka Al Jona berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-22/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 11 Maret 2014. Karena diduga manipulasi data rekapitulasi dengan markup anggaran sehingga terjadi selisih lebih bayar sebesar Rp 4 Miliar.

Saat itu, AJK sebagai staf bagian pembuat daftar rekapitulasi untuk pembayaran ULP. Anehnya, selisihnya itu disimpan dalam rekening pribadi AJK.

Baca Juga:

Jaksa Agung Perintahkan Usut Pihak Lain Soal Mark Up KY Rp 4 M – See more at: http://www.liputan6.com/search?q=ajk#sthash.on8uLVYa.dpuf

Jaksa Agung Perintahkan Usut Pihak Lain Soal Mark Up KY Rp 4 M

Anak Buah Korupsi Rp 4,1 Miliar, Sekjen KY Batal Diperiksa

(Tanti Yulianingsih )

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2028562/7-jam-diinterogasi-jaksa-pejabat-ky-bungkam#sthash.on8uLVYa.dpuf

 

2 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK: Akar Korupsi Itu Gratifikasi Kecil

LIPUTAN 6.COM – Kamis, 27 Maret 2014

Liputan6.com, Jakarta – Uang pelicin seringkali dianggap sebagai pemberian kecil, sehingga banyak menganggapnya sepele. Padahal akar dari gratifikasi adalah pelicin yang kecil-kecil. Karena kecil-kecil itu, 94 persen penerima uang pelicin dipenjara.

“Terbanyak 2013, 23 orang dari swasta. Dari yang ditangani KPK mayoritas penyuapan dan pengadaan barang dan jasa. Akar korupsi itu gratifikasi dari yang kecil-kecil. Orang anggap permisif, wajar. Kasus penghulu misalnya, bisa ratusan juta bahkan ratusan miliar (uang pelicinnya),” papar Direktur Gratifikasi KPK Giri Supratdiono dalam acara peluncuran buku di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Giri juga menegaskan, korupsi dibangun dari sesuatu yang kecil dan ada pembiaran dari masyarakat. “PNS gaji kecil, tapi kaya-kaya sehingga dari needs ke greed,” kata dia.

Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan,  tantangan terbesar untuk pemberantasan korupsi ialah mengoptimalkan capaian dan dampaknya bagi perubahan tata kelola dan peningkatan layanan publik, bukan sekadar menjalankan. Salah satu optimalisasi itu dapat dengan memberantas penggunaan uang pelicin antara pemberi dan penerima.

“Uang THR, apel malang, apel washington, biaya entertainment, uang selimut, salam tempel, dan seterusnya masih marak dipraktikan,” ujar Dadang. Untuk mendukung pemberantasan uang pelicin TII bekerja sama dengan KPK meluncurkan buku sebagai panduan, yakni buku ‘Indonesia Bersih Uang Pelicin’.

Dadang mengatakan strategi pencegahan dalam buku tersebut dipaparkan pengembangan sistem manajemen integritas yang potensial menjawab penyelesaian uang pelicin. Strateginya pun tak terbatas pada aktor penerima uang pelicin yang selama ini dilekatkan dengan birokrasi pemerintah.

“Inilah kunci dari strategi optimalisasi pemberantasan korupsi. Mengembangkan sistem pencegahan untuk mengimbangi penindakan, dan mengajak kontribusi aktif masyarakat luas dan kalangan dunia usaha,” tegas Dadang.

Tak hanya mencegah, ada pula aturan yang mengatur soal uang pelicin, yakni Surat Ketua KPK Nomor B33 tentang peran sektor swasta dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

“Keberadaan buku panduan ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi target pembaca yang menjadi pemangku kepentingan bahwa Indonesia bisa menjawab tantangan terbesar pemberantasan korupsi,” jelas Dadang. Dalam peluncuran buku ini pula hadir Wamenkum dan HAM Denny Indrayana. (Yus Ariyanto)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2028695/kpk-akar-korupsi-itu-gratifikasi-kecil

2 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Lawan Korupsi, Warga Gelar Kongres Rakyat Banten

LIPUTAN 6.COM – Senin, 24 Maret 2014

Liputan6.com, Serang Rakyat Banten akan melakukan kongres untuk mengembalikan semangat pembentukan Provinsi Banten yang sebelumnya bergabung dengan Jawa Barat. Kongres ini akan dilakukan Senin (24/3/2014) di Gedung DPRD Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.

“Ya yang paling dibutuhkan saat ini adalah politisi dan birokrat yang bersih dan anti-korupsi,” ucap Dahnil Anzhar, penggiat anti korupsi yang sekaligus dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ini melalui telepon dari Serang, Senin (24/3/2014).

Dosen yang akrab di sapa Anin ini menilai korupsi telah menjalar ke tingkat eksekutif dan legislatif. Alhasil, masyarakat Banten pun dijadikan sebagai bantalan koruptor dan membuat masyarakat apatis.

“Jadi yang paling kita butuhkan adalah konsensus dan komitmen untuk melawan korupsi dan mengawal pemerintahan yang berpihak kepada masalah publik,” terangnya.

Bagi-bagi ‘Kue’

Pemerhati kebijakan pemerintahan, Dimas Kusuma yang sekaligus koordinator Lembaga Kajian Independen (LKI) berharap agar Kongres Rakyat Banten (KRB) tidak dijadikan sebagai ajang bagi-bagi ‘kue’.

“Seharusnya kongres ini bisa menghasilkan bagaimana caranya sistem yang sudah ada sesuai dengan perundang-undangan bisa berjalan sesuai dengan koridornya,” terangnya saat ditemui di ruangannya yang berlokasi di Cipare, Kota Serang.

Dimas khawatir, pelaksanaan kongres akan dijadikan ajang tukar kepentingan atau politik transaksional antar politisi.

“Karena kan sistem pemerintahan sudah ada sesuai dengan undang-undang dan produk hukumnya, tinggal bagaimana membenahi sistem korupsi, bukan korupsi atau kekuasaan yang diutamakan,” pungkasnya.

DPRD Dukung

Menurut anggota DPRD Banten dari Fraksi PKS, Agus Puji Rahayu, berharap KRB dapat menghasilkan sesuatu yang baik bagi masyarakat Banten.

“Kongres rakyat Banten harus merepresentasikan seluruh stakeholder Banten. Termasuk seluruh elemen masyarakat banten,” terangnya melalui pesan pendeknya.

anggota DPRD Banten dari Fraksi PDIP, Agus R Wisas mengatakan dirinya mendukung asalkan sesuai Undang-Undang. “saya mendukung karena memang sesuai undang-undang. Asalkan jangan dijadikan sebagai pengaturan kekuasaan. Dan hasilnya harus baik bagi rakyat Banten,” terangnya melalui sambungan seluler.

Rencananya, kongres ini bertujuan untuk mengembalikan cita-cita awal pembentukan Provinsi Banten sekaligus menyikapi kondisi sosial dan politik pasca kasus korupsi yang menimpa sang Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

KRB pun akan dihadiri oleh tokoh nasional dan lokal Banten, seperti Taufikurrahman Ruqi (mantan pimpinan KPK) dan Embay Mulya Syarif (tokoh jawara Banten).

(Muhammad Ali)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2026981/lawan-korupsi-warga-gelar-kongres-rakyat-banten

2 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Diduga Korupsi Dana Guru Honorer, 2 PNS Bekasi Dibui

LIPUTAN 6.COM – Kamis, 13 Maret 2014

Liputan6.com, Bekasi – Kejaksaan Negeri Bekasi, Jawa Barat, akhirnya menjebloskan Dede Hutma Djunaedi dan Adi Mutiara, ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi. Kedua tersangka merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2011/2012, yang merugikan Negara sebesar Rp 200 juta. Dana bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2011/2012, diperuntukkan bagi guru non PNS di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.

Naupal Alrasyid, pengacara salah satu tersangka, Dede Hutma Djuanedi berencana melakukan praperadilan, terhadap surat panggilan dari Kejari Bekasi.

“Karena nyata-nyata surat panggilan itu sesuai pasal 112 ayat 1 KUHAP, adalah kabur. Sebab, tidak mencantumkan pasal apa yang disangkakan kepada pak Dede,” ujarnya, Rabu 12 Maret 2014.

Selain itu, lanjut Naupal, selama pemeriksaan dirinya tidak melihat secara materil adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Dede. Baik sesuai pasal 2, pasal 3, ataupun pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kita tidak mau jawab, apakah klien saya ini dikorbankan atau tidak. Dia ini staff biasa, dan unsur pelanggarannya juga tidak jelas. Apa yang dilanggar? Apakah pedoman pelaksana, atau aturan Mendiknas atau
ada SK dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, enggak jelas.”

(Nadya Isnaeni Panggabean)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2022124/diduga-korupsi-dana-guru-honorer-2-pns-bekasi-dibui

2 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi, Legenda Barca Dibui Tiga Tahun

LIPUTAN 6.COM – Rabu, 05 Maret 2014

Gheorge Popescu (DANIEL MIHAILESCU / AFP)

Liputan6.com,Bucharest Mantan pemain timnas Rumania dan kapten Barcelona, Gheorge Popescu dihukum tiga tahun setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi, Selasa (4/3/2014). Dikabarkan Popescu melakukan korupsi di sepak bola Rumania.

Seperti dilansir AFP, Popescu dan rekannya dituduh tidak mengungkap jumlah dana sebenarnya untuk transfer 12 pemain dari klub Rumania ke klub luar negeri sejak 1999-2005.

Kasus ini sudah diapungkan sejak November 2012 dan Popescu dilarang beraktifitas di sepak bola selama tiga tahun. Kasus ini pun sempat menjalani banding sampai tiga kali.

Menurut jaksa penuntut umum, transfer gelap yang tak dilaporkan itu masuk ke rekening pribadi yang ada di Virgin Island dan juga Belanda. Ini sudah merugikan negara sebesar 1,2 juta euro, 7,86 juta euro untuk empat klub dan 470 ribu dollar milik Federasi Sepak Bolal Rumania (FRF).

Jika Popescu dibui selama tiga tahun maka mantan Presiden Dinamo Bukares, Cristian Borcea dihukum enam tahun dan empat bulan. Sedangkan mantan Presiden Rapid Bukares, George Cops divonis tiga tahun dan 8 bulan.

Sedang dua agen pemain dan saudara Popescu, Victor Becali masing-masing dihukum enam tahun dan empat bulan serta empat tahun dan 8 bulan. Skandal transfer ini diantaranya melibatkan Nicolae Mitea, pemain Dinamo Bukares yang ditransfer ke Ajax, Cosmin Contra dari Dinamo ke Alaves, Lonel Ganea dari Bistrita ke Vfb Stuttgart.

(Defri Saefullah)

Sumber : http://bola.liputan6.com/read/2018758/korupsi-legenda-barca-dibui-tiga-tahun

2 Juni 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Diduga Tilep Rp 2 M, Eks Sekdes di Banjarnegara Diciduk Kejaksaan

LIPUTAN 6.COM – Kamis, 27 Maret 2014

 

Liputan6.com, Jakarta – Sempat buron beberapa bulan, terpidana Arif Nurdin bin Kuswandi, mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Pucung Beduk, Desa Pucung Beduk RT3/ RW 5 Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, akhirnya diciduk. Tim satuan tugas Kejaksaan Agung bersama tim Kejaksaan Negeri Banjarnegara yang mengamankannya.

“Tim satgas Kejaksaan pada pukul 02.55 WIB (Kamis) dini hari tadi, telah berhasil mengamankan DPO asal Kejari Banjarnegara atas nama terpidana Arif Nurdin bin Kuswandi, mantan Sekdes, terkait kasus tindak pidana korupsi,” kata Kapuspenkum Setia Untung Arimuladi di kantornya, Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Untung menjelaskan penangkapan terhadap terpidana Arif berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang, Nomor : 94/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 15 Januari 2014.

“Terpidana Arif Nurdin bin Kuswandi harus menjalani pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp 200 juta, subsidair 6 bulan kurungan,” ujar dia.

Terpidana Arif, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dalam pengadaan alat peraga dan pembelajaran pendidikan Sekolah Dasar se-Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2011.

Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian Rp 2,05 miliar.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2028551/diduga-tilep-rp-2-m-eks-sekdes-di-banjarnegara-diciduk-kejaksaan

2 Juni 2014 Posted by | BANJARNEGARA | Tinggalkan komentar

Kejagung Tangkap Buron Korupsi Tol Gempol-Pandaan

LIPUTAN 6.COM – Minggu, 23 Maret 2014

Liputan6.com, Jakarta- Satuan Tugas (Satgas) Kejagung mengamankan Agus Waluyo Utomo, mantan Panitia Sekretaris Pengadilan Negeri Bangil, Jawa Timur. Ia sebelumnya dinyatakan buron oleh Kejaksaan Negeri Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Kapuspenkum Setia Untung Arimuladi mengatakan, Agus ditangkap di Jalan Sepinggan Baru II nomor 102, RT 34, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Sabtu 22 Maret, pukul 10.30 Wita.

“Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor print-04/0.5.40/Fd.1/XI/2011 tanggal 23 November 2011 dan nomor print-04a/0.5.40/Fd.1/XI/2011 tanggal 29 Januari 2013, tersangka Agus diduga keras melakukan tindak pidana korupsi Dana Konsinyasi,” kata Untung kepada Liputan6.com di Jakarta, Minggu (23/3/2014).

Dijelaskan dia, Dana Konsinyasi itu terkait uang ganti rugi pembebasan tanah jalan tol Gempol-Pandaan Kabupaten Pasuruan. “Yang diduga terjadi kebocoran diketahui defisit Rp 1,7 miliar dari total sebesar Rp 17,6 miliar,” ujar Untung.

Dia menambahkan, setelah ditangkap di Balikpapan, tersangka Agus langsung digiring ke Surabaya untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Kebocoran dana konsinyasi di PN Bangil diketahui saat badan pengawas dari Mahkamah Agung (MA) melakukan audit dan menemukan defisit sebesar Rp 1,7 miliar.

Agus Waluyo yang saat itu menjabat sebagai Panitera Sekretaris disangka telah melakukan penggelapan dana tersebut. Agus akhirnya ditetapkan sebagai DPO pada Januari 2012 lalu karena tiga kali mangkir dari panggilan penyidik.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2026867/kejagung-tangkap-buron-korupsi-tol-gempol-pandaan

2 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Saksi Kasus Ikmal di Tegal

SUARA MERDEKA.com – Senin, 02 Juni 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pelaksaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal. Namun kali ini, pemeriksaan tidak dilakukan di kantor KPK. Melainkan di kantor Polres Tegal.

“Benar, ada pemeriksaan saksi di Tegal,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Senin (2/6) malam.

Ditanya urgensi pemeriksaan saksi tidak di kantor KPK, Johan mengatakan, pemeriksaan Tegal karena alasan efektifitas karena banyak saksi yang diperiksa. “Bukan soal urgensi tapi efektifitas. Karena banyak saksi yang diperiksa,” kata Johan.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Mantan Walikota Tegal Adi Winarso, Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nur Effendi, Mantan Sekda Kota Tegal Edi Pranowo, Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tegal Yuswo Waluyo, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintahan kota Tegal yang juga mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Tegal Hartoto, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Setda Tegal yang juga mantan Kepala Bidang Aset  Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Herviyanto Gunarso, Direktur PT Ciputra Optima Mitra Rudyanto, pegawai PO Bus Dewi Sri Fery Yanto, dan Sih Wiryadi yang merupakan jasa penilai publik.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Wali Kota Tegal periode 2008-2013 Ikmal Jaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tukar guling tanah Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal dengan swasta tahun anggaran 2012.

Ikmal selaku Walikota Tegal merangkap Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling (ruislag) tanah antara Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama pada 2012.

Ikmal diduga telah melakukan pembiaran pengalihan tanah atas tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp 8 miliar.

Selain Ikmal, KPK juga menjerat pihak swasta, yaitu Syaeful Jamil Direktur CV Tri Daya Pratama. Tersangka Ikmal pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun Syaeful dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK pun telah mengirimkan surat perintah cegah atas nama Ikmal kepada pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dia dicegah bersama Syaeful Jamil Direktur CV Tri Daya Pratama. Cegah berlaku mulai 16 April 2014 hingga enam bulan ke depan.

( Mahendra Bungalan / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/06/02/204357/KPK-Periksa-Saksi-Kasus-Ikmal-di-Tegal?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

2 Juni 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Diduga Korupsi, Caleg PDIP Ditahan Kejati Jateng

LIPUTAN 6.COM – Kamis, 27 Maret 2014

 

Liputan6.com, Semarang – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memeriksa dan langsung menahan seorang calon legislatif dari PDIP untuk DPRD Jateng dengan nomor urut 9. Agus Yuniarto ditahan untuk 20 hari ke depan karena diduga terlibat tindak pidana Korupsi penyimpangan pembangunan gedung Olahraga Indoor Salatiga Tahun 2011.

“Dengan alasan subjektif dan objektif, saya tandatangani surat penahanan hari ini untuk mempercepat proses penyidikan,” kata Asisten Pidana Khusus (aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi di Semarang, Kamis (27/3/2014).

Menurut Masyhudi, pihaknya sudah menahan Joni Setiadi selaku bendahara KONI Salatiga anggota pembangunan Sarana dan prasarana gedung Olahraga Indoor Salatiga.

Masyhudi menambahkan, pihaknya menduga adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung Olahraga Indoor Salatiga Tahun 2011. Di dalam proyek itu ditengarai ada kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 200 juta.

“Penyidikannya termasuk cepat. Kami mulai penyidikan itu Januari 2014 lalu. Karena kecepatan penyidik sehingga kasus ini bisa segera diproses,” ucap dia.

Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo ps 18 UU nomor 31 tahun 1999 jo  nomor 20 tahun 2001 jo ps 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mashyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini.

Hal itu tergantung dari perkembangan penyidikan. Jika memang ada pihak lain yang terlibat, bisa jadi akan ada tersangka baru.

Pantauan Liputan6.com, kedua tersangka sempat mampir di kejari Semarang untuk administrasi. Selanjutnya, mereka langsung ditahan di Lapas Kedungpane.

 

(Muhammad Ali)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2029060/diduga-korupsi-caleg-pdip-ditahan-kejati-jateng

2 Juni 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Kejari Sita 34 Dokumen dan Karung Beras

SINDO NEWS.com – Rabu, 28 Mei 2014

KUDUS – Tim satuan khusus (satsus) pemberantasan korupsi Kejaksaan Negeri Kudus, Jawa Tengah, menggeledah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus.

Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan logistik BPBD Kudus tahun 2012 yang sedang disidik Kejari.

Tim satsus pemberantasan korupsi dipimpin Kasi Pidsus Paidi dan Kasi Pidum Kejari Kudus Bobi Heryanto.

Awalnya penyidik kejari sempat kesulitan mendapatkan sejumlah dokumen yang akan dijadikan bukti pendukung kasus dugaan korupsi pengadaan logistik tersebut.

Sebab pegawai BPBD yang bertugas mengurusi penyimpanan arsip sedang tidak berada di kantor.

Namun persoalan ini berhasil diurai setelah Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BPBD Kudus, Jumadi dan sejumlah staf berkumpul ke kantornya.

Penyidik pun berhasil membuka loker tempat penyimpanan dokumen terkait kasus yang sedang disidik tersebut.

Sedikitnya ada 34 dokumen yang disita aparat Kejari Kudus. Beberapa diantaranya seperti buku panduan indek harga barang Pemkab kudus, buku pajak tahun 2012 dan lain sebagainya.

Penyidik juga menyita barang bukti lainnya seperti karung beras untuk penanggulangan bencana di Kudus.

Dari data yang dimiliki BPBD Kudus, pengadaan karung yang digunakan menampung beras bantuan mestinya untuk ukuran 25 kilogram.

Namun di lapangan karung yang dibagikan ke kecamatan dan desa ternyata justru ukuran 10 kg.

“Penggeledahan dan penyitaan ini memang terkait penyidikan kasus pengadaan logistik BPBD. Berbagai barang kita sita agar kasus ini lebih terang benderang,” kata Paidi, Rabu (28/5/2014).

Kasus yang disidik Kejari ini bermula dari pengadaan logistik BPBD Kudus tahun anggaran 2012 atau pada awal terbentuknya instansi yang bertugas melakukan penanganan bencana di Kota Kretek ini.

Waktu itu tidak terjadi bencana alam di Kabupaten Kudus, namun pada tahun 2012 ada pengadaan logistik sekitar Rp600 juta yang bersumber dari APBD Kudus. Potensi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp193 juta.

Penyidik Kejari Kudus sudah menetapkan SG sebagai tersangka dalam kasus pengadaan logistik BPBD tahun 2012. SG saat itu menjabat Kepala Seksi (Kasi) Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD Kudus.

SG waktu itu juga merupakan pejabat pengadaan logistik di instansi yang mengurusi bencana di Kota Kretek.

Namun saat ini, SG sudah dimutasi ke Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus. “Doakan kasus ini bisa cepat kita tuntaskan,” tandas Paidi.

(sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/05/28/22/868049/kejari-sita-34-dokumen-dan-karung-beras

2 Juni 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: