KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tujuh Terdakwa Korupsi Proyek SUTET Mulai Disidang


SUARA MERDEKA.com – Rabu, 28 Mei 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Pemeriksaan perkara korupsi pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Bantul memasuki ranah peradilan. Tujuh terdakwa menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Rabu (28/5). Pemeriksaan terhadap mereka dilakukan secara terpisah dalam tiga berkas.

Sebenarnya ada 8 tersangka dalam kasus ini. Tapi satu tersangka yakni Misman Nurcahono yang merupakan pegawai PT PLN, baru akan disidang pada Senin (2/6) pekan depan.  Adapun terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan hari ini adalah Subakir (Kepala Dusun Ngentak, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon), Sri Wanto (Kepala Dusun Kowen II), Setiyawan, Suharto, dan Djumakir Suhud. Semua berasal dari kalangan warga.

Sedang dua terdakwa lain adalah Samin Hadi Susanto dan Surono yang berstatus mantan pegawai PLN. Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dyah Ayu Sekar Pertiwi menguraikan kasus ini terjadi dalam kurun 2004-2005.

Kronologi bermula dari kegiatan pembangunan 56 tower SUTET oleh PT PLN Jateng di wilayah Yogyakarta Selatan. Salah satu lokasi yang terkena proyek adalah Desa Timbulharjo.  Sasarannya meliputi Dusun Ngentak, Kepek, Kowen, Dagan-Sewon, Paten-Gatak, dan Gabusan dengan total luasan 6.272 meter persegi.

“Setelah ada izin dari Pemda, selanjutnya dibentuk tim panitia. Selain tanah dan bangunan, tim ini juga bertugas melakukan pembebasan tanaman milik warga,” papar Dyah dalam persidangan atas terdakwa Subakir, Sri Wanto, dan Setiyawan.

Saat sosialisasi, warga menyatakan setuju pengadaan ganti rugi tersebut. Setelahnya dibentuk tim tujuh sebagai perwakilan masyarakat untuk bernegosiasi dengan PLN. Terdakwa Suharto dan Djumakir Suhud masuk dalam keanggotaan tim itu. Hasil negosiasi disepakati sejumlah klasifikasi tanaman yang mendapat ganti rugi. Namun dalam pelaksanaannya, tiga terdakwa yang berperan sebagai koordinator lapangan tidak melakukan pendataan secara benar.

“Tanaman yang tingginya kurang dari ketentuan syarat 3 meter tetap didata sehingga menimbulkan kerugian negara,” ungkap jaksa.

Dari hasil audit BPKP ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp 1,9 miliar. Terinci, Rp 1,8 miliar merupakan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh para terdakwa. Sedangkan sisanya berasal dari hitungan pembayaran ganti rugi tanaman yang tidak sesuai ketentuan. Atas perbuatannya itu, para terdakwa diancam dengan primair pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

( Amelia Hapsari / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/28/203747

30 Mei 2014 - Posted by | JOGJA RAYA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: