KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mengapa Penangguhan Penahanan Bos Surveyor Indonesia Ditolak Kejati DKI?


RAKYAT MERDEKA ONLINE – Minggu, 06 April 2014

Laporan: Samrut Lellolsima

 

RMOL. Fahmi Sadiq kembali mengajukan permohonan penangguhan dan pengalihan penahanan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penangguhan diajukan tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan konsultasi pendataan dan pemetaan satuan pendidikan Tahun Anggaran (TA) 2010 dan 2011 di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) ini atas pertimbangan asas kesetaraan dalam hukum (Equality Before the Law).

Pasalnya, penangguhan penahanan yang diajukan sebelumnya ditolak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Padahal, tersangka lain dalam kasus tersebut, yakni Mirma Fadjarwati Malik justru diberikan penangguhan penahanan dengan alasan kemanusiaan, yakni masih memiliki anak kecil.

“Jika merujuk pada alasan kemanusiaan, klien kami juga mempunyai alasan kemanusiaan yang reasonable. Saat ini, kondisi kesehatan Fahmi memburuk karena sakit yang sudah diderita sejak lama dan butuh perawatan khusus. Ini yang menjadi pertanyaan kami, mengapa terdapat perbedaan penanganan bagi klien kami,” tegas pengacara Fahmi, Dea Tunggaesti, dalam pesan elektroniknya, Minggu (6/4).

Fahmi selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (SI) penandatangan perjanjian proyek TA 2010 ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 4 Februari 2014. Sebelumnya, Mirma Fadjarwati Malik, selaku Direktur Operasional SI sebagai pihak yang mendatangani perjanjian proyek untuk TA 2011 ditahan pada 16 Desember 2013.

Dea melanjutkan, selama proses penyidikan hingga kini, Fahmi bersikap koorperatif menjalani pemeriksaan serta tidak menghilangkan maupun menghalangi proses penyitaan barang bukti oleh pihak penyidik. Selain itu, sikap kooperatif Fahmi juga diperkuat dengan adanya jaminan dari pihak keluarga.

“Berdasarkan alasan ini kami meminta pihak Kejaksaan dapat mengabulkan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan klien kami,” demikian Dea Tunggaesti.

Proyek konsultasi pendataan dan pemetaan satuan pendidikan di Kemendiknas yang dikerjakan oleh SI terbagi dalam dua tahap, yakni TA 2010 senilai Rp 85,787 miliar dan TA 2011 senilai Rp 45,805 miliar. Berdasarkan audit general Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjadi kelebihan pembayaran oleh Kemendiknas kepada SI senilai 55,216 miliar. Berdasarkan rekomendasi BPK, Kemendiknas meminta SI mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut sebelum akhir tahun 2013.

SI telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dengan melakukan tiga kali pembayaran, yakni masing-masing pada 18 Oktober 2013 sejumlah Rp 9,202 miliar, pada 30 Oktober 2013 sejumlah Rp 36,810 miliar, dan 7 November 2013 sejumlah Rp 9,202 miliar.

Pakar hukum pidana, Muzakir menjelaskan, penahanan merupakan kewenangan yang diberikan kepada penyidik sehingga tidak boleh dimaknai sebagai hak hukum yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan maupun penahanan.

“Oleh karena itu para pihak yang diberikan kewenangan tersebut harus bertanggungjawab atas tindakan hukum tersebut. Jika proses penyidikan telah selesai, seharusnya penahanan tersangka dapat ditangguhkan atau dialihkan jika memenuhi syarat-syarat subyektif maupun obyektif penahanan berdasarkan Pasal 21 KUHAP,” jelas Mudzakkir. [zul]

Sumber : http://www.rmol.co/read/2014/04/06/150026/Mengapa-Penangguhan-Penahanan-Bos-Surveyor-Indonesia-Ditolak-Kejati-DKI-

2 Mei 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: