KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejaksaan Segera Tetapkan Tersangka Baru

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 29 Mei 2014

KUDUS, suarameredaka.com – Kejaksaan akan segera menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan penyelewengan dana bencana tahun 2012. Aparat juga memberi sinyal akan menuntaskan “bersih-bersih” di lembaga tersebut terkait proses hukum yang saat ini sedang dilakukan.

Kajari Amran Lakoni mengemukakan hal itu, Kamis (29/5). Hal tersebut diperoleh dari pendalaman saksi-saksi yang sudah diperiksa di kejaksaan. Hanya saja, dia enggan menyebut berapa jumlah tersangka baru tersebut. Satu hal yang pasti, penuntasan kasus itu semata-mata didasarkan atas bukti-bukti yang ditemukan.

“Kami akan tuntaskan masalah ini,” jelasnya.

Sementara itu, banyak hal yang menjadi catatan aparat pasca penggeledahan Kejaksaan ke Kantor BPBD, Rabu (28/5) lalu. Berdasarkan pantauan suaramerdeka.com, kedatangan tim penggeledah dari Kejari Kudus dengan memakai rompi bertuliskan “Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi”, awalnya hanya ditemui segelintir orang.

Sebagian pejabat dan staf sedang tidak ada di ruangan. Di awal-awal penggeledahan hanya terlihat Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Atok Darmo Broto dan Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Joni Dwi Harjono. Sedangkan Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BPBD Kudus, Jumadi, baru terlihat beberapa saat kemudian dan langsung menemui tim dari Kejaksaan.

Saat itu, petugas kejaksaan sempat terheran-heran saat mendapati sejumlah arsip tidak disimpan di kantor BPBD. Keterangan yang diterima aparat, beberapa diantaranya justru dibawa pulang oleh pegawai BPBD. “Seharusnya tidak seperti itu,” tandas Kasi Pidana Umum Kejari Kudus, Bobi Heryanto.

Pihaknya tidak ingin disodori dokumen kopian. Aparat tetap meminta dokumen asli atas sejumlah kegiatan yang saat ini menjadi bahan penyidikan di Kejaksaan. Sebelumnya, kepada awak media, Kepala BPBD Kudus, Jumadi mengatakan, penggeledahan yang dilakukan Kejari sudah berkoordinasi dengan dirinya.

Sebelumnya, Kejari meminta agar diberikan dokumen terkait kasus tersebut. Hanya saja, dokumen yang dimaksud belum dapat diserahkan sehingga aparat melakukan penyitaan.

Dokumen yang diminta, antara lain surat perintah pembayaran saat pengadaan barang logistik atau SP2D. Akan tetapi, surat SP2D tersebut tidak disimpan di BPBD melainkan disimpan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD).

( Anton WH / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/29/203885

30 Mei 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Agus Fatchurrohman Harus Bertanggung Jawab

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 28 Mei 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Bupati Sragen Untung Wiyono kembali menjalani persidangan Peninjauan Kembali (PK) perkara korupsi dana APBD Kabupaten Sragen di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (28/5).

Selaku pemohon PK, dia menyebutkan Bupati Sragen saat ini Agus Fatchurrohman harus bertanggung jawab atas perkara ini, karena memerintahkan pencairan deposito. Karena itu, Agus diharapkan segera diproses hukum.

“Justru waktu itu saya mengeluarkan disposisi melarang pencairan deposito karena akan menimbulkan kerugian negara. Namun, bupati sekarang (Agus Fatchurrohman- ) malah memberikan disposisi untuk pencairan,” tandas Untung usai sidang beragendakan tanggapan jaksa atas novum atau bukti baru yang diajukannya dalam PK.

Bukti itu di antaranya berupa disposisi Untung Wiyono pada 21 April 2011 semasa masih menjabat Bupati Sragen.

Dalam disposisi tersebut, pemohon memerintahkan agar deposito berisi uang kas daerah yang tersimpan di rekening BPR Djoko Tingkir Sragen tidak dicairkan.

Kepada wartawan, ia menyebutkan, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempunyai anggaran. Karena anggaran belum turun, maka SKPD bisa meminjam dulu, termasuk bupati.

Selanjutnya, dalam empat bulan sekali setiap anggaran turun, pinjaman itu langsung dilunasi. “Jadi (pinjaman- ) itu hakku. Kalau dianggap memperkaya diri sendiri, itu bohong,” tandasnya.

Sebab, ia merasa telah memiliki segala hal dari bisnis yang dijalankannya. Hal itu juga diperolehnya bahkan sebelum menjabat sebagai bupati.

Untung juga optimis PK yang diajukannya akan diterima Mahkamah Agung. Sebab, semua novum yang diajukan menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. “Insya Allah, PK saya diterima,” jelasnya didampingi kuasa hukumnya Dani Sriyanto.

( Royce Wijaya / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/28/203769

30 Mei 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Jaksa Tolak PK yang Diajukan Untung Wiyono

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 28 Mei 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Sragen Untung Wiyono selaku pemohon PK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (28/5). Tim jaksa yang diketuai Ari Praptono dalam sidang menegaskan, novum yang diajukan pemohon bukan termasuk keadaan baru.

“Novum yang menyatakan tidak ada surat kuasa atau bukti tertulis dari bupati saat melakukan pinjaman bukan berarti tanpa alat bukti. Justru keterangan saksi ini merupakan alat bukti yang sah,” tandasnya didampingi dua anggota tim jaksa, Febri Hartanto dan Dwi Yoshita.

Bukti tertulis tidak bisa berdiri sendiri. Dari beberapa keterangan saksi yang dihadirkan jelas ada hubungan satu sama lain bahwa pemohon memerintahkan. “Kami berkeyakinan novum itu bukan keadaan baru karena telah diketahui para saksi,” jelasnya.

Sidang tersebut diketuai mejelis hakim Dwiarso Budi Santiarto. Sebagaimana diketahui, Untung terseret perkara dugaan korupsi ABPD Kabupaten Sragen 2003-2010 yang merugikan negara Rp 11,2 miliar. Pada 21 Maret 2012 lalu, Untung dinyatakan tak bersalah dan divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang diketuai Lilik Nuraeni.

Namun, pada 18 September 2012, Mahkamah Agung yang dipimpin Hakim Agung Artidjo Alkostar dengan hakim anggota Leopold Hutagalung dan Surachmin melalui putusan kasasi menjatuhkan vonis penjara tujuh tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, MA juga memerintahkan Untung menyerahkan uang pengganti sebesar Rp 11,2 miliar ke negara.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/28/203765

30 Mei 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Tujuh Terdakwa Korupsi Proyek SUTET Mulai Disidang

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 28 Mei 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Pemeriksaan perkara korupsi pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Bantul memasuki ranah peradilan. Tujuh terdakwa menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Rabu (28/5). Pemeriksaan terhadap mereka dilakukan secara terpisah dalam tiga berkas.

Sebenarnya ada 8 tersangka dalam kasus ini. Tapi satu tersangka yakni Misman Nurcahono yang merupakan pegawai PT PLN, baru akan disidang pada Senin (2/6) pekan depan.  Adapun terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan hari ini adalah Subakir (Kepala Dusun Ngentak, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon), Sri Wanto (Kepala Dusun Kowen II), Setiyawan, Suharto, dan Djumakir Suhud. Semua berasal dari kalangan warga.

Sedang dua terdakwa lain adalah Samin Hadi Susanto dan Surono yang berstatus mantan pegawai PLN. Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dyah Ayu Sekar Pertiwi menguraikan kasus ini terjadi dalam kurun 2004-2005.

Kronologi bermula dari kegiatan pembangunan 56 tower SUTET oleh PT PLN Jateng di wilayah Yogyakarta Selatan. Salah satu lokasi yang terkena proyek adalah Desa Timbulharjo.  Sasarannya meliputi Dusun Ngentak, Kepek, Kowen, Dagan-Sewon, Paten-Gatak, dan Gabusan dengan total luasan 6.272 meter persegi.

“Setelah ada izin dari Pemda, selanjutnya dibentuk tim panitia. Selain tanah dan bangunan, tim ini juga bertugas melakukan pembebasan tanaman milik warga,” papar Dyah dalam persidangan atas terdakwa Subakir, Sri Wanto, dan Setiyawan.

Saat sosialisasi, warga menyatakan setuju pengadaan ganti rugi tersebut. Setelahnya dibentuk tim tujuh sebagai perwakilan masyarakat untuk bernegosiasi dengan PLN. Terdakwa Suharto dan Djumakir Suhud masuk dalam keanggotaan tim itu. Hasil negosiasi disepakati sejumlah klasifikasi tanaman yang mendapat ganti rugi. Namun dalam pelaksanaannya, tiga terdakwa yang berperan sebagai koordinator lapangan tidak melakukan pendataan secara benar.

“Tanaman yang tingginya kurang dari ketentuan syarat 3 meter tetap didata sehingga menimbulkan kerugian negara,” ungkap jaksa.

Dari hasil audit BPKP ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp 1,9 miliar. Terinci, Rp 1,8 miliar merupakan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh para terdakwa. Sedangkan sisanya berasal dari hitungan pembayaran ganti rugi tanaman yang tidak sesuai ketentuan. Atas perbuatannya itu, para terdakwa diancam dengan primair pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

( Amelia Hapsari / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/28/203747

30 Mei 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Mantan Pegawai Dintankannak Divonis 2,5 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 27 Mei 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Bukan hanya Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Dintankannak) Kabupaten Banjarnegara Dwi Atmadji yang terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut) dan Jaringan Irigasi Desa (Jides) tahun 2011.

Mantan pegawai Dintankannak Kabupaten Banjarnegara, Sairan yang merupakan bawahan Dwi Atmadji juga divonis bersalah telah melanggar pasal 3 pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sidang korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (26/5) yang dimulai jam 21.00 WIB, terdakwa Sairan divonis dua tahun dan enam bulan kurungan. Selain itu ia juga diputus membayar denda Rp 50 juta subsider dua bulan serta uang pengganti Rp 28 juta subsider dua tahun kurungan. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dua tahun dan enam bulan kurungan. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan,” tandas Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar-Butar.

Sebagaimana diketahui, dana bansos pertanian yang dialokasikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Banjarnegara senilai Rp 4,1 miliar. Adapun, korupsi dana bansos Jitut dan Jides itu merugikan negara Rp 659 juta.

Kuasa hukum terdakwa, Agus S Jaya Astra menilai Sairan seharusnya dibebaskan dari semua dakwaan. Jaksa semula hanya menuntut pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pasal 3 UU tersebut dikesampingkan. “Pasal 2 tidak terbukti sama sekali, namun hakim malah menjatuhkan pasal 3 yang tidak menjadi tuntutan jaksa. Ini mungkin hakim takut diperiksa Komisi Yudisial sehingga dicari celah penyelamatannya,” tandasnya.

Menurut dia, terdakwa menerima bagian sebagai anggota tim teknis Rp 5 juta. “Semestinya ini dikenakan pasal penyuapan, karena obyek penerimanya petani. Kalau petani memberikan kepada terdakwa yang PNS itu berarti suap,” ungkapnya.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/27/203638

30 Mei 2014 Posted by | BANJARNEGARA | Tinggalkan komentar

Kuasa Hukum: Hakim Seharusnya Bebaskan Dwi Atmadji

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 27 Mei 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Dintankannak) Kabupaten Banjarnegara yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut) dan Jaringan Irigasi Desa (Jides) tahun 2011 langsung lesu begitu mendengar putusan hakim atas vonis 3,5 tahun kurungan dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan.

Kuasa hukum terdakwa, Musafak menegaskan, majelis hakim seharusnya membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Menurut dia, terdakwa selaku penanggung jawab pengelolaan dana bansos pertanian itu hanya berwenang mengusulkan petani/ kelompok tani penerima manfaat.

“Semestinya yang mengusulkan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Namun, seharusnya justru yang menentukan atau memutuskannya yaitu PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen, red) di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, dana bansos pertanian dari Direktorat tersebut yang dialokasikan untuk Kabupaten Banjarnegara senilai Rp 4,1 miliar.

Dalam putusan sidang pada Senin (26/5) malam, mejelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik memutuskan, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Erintuah, terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi karena membiarkan tim teknis tidak melakukan seleksi penentuan penerima manfaat. Adapun, kelompok tani ditentukan sesuai permintaan terpidana Edi Yusmianto wakil ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Hal memberatkan yang menjadi pertimbangan majelis hakim ialah dampak korupsi merusak sendi perekonomian. “Seharusnya (terdakwa, red) mencegah, namun terdakwa malah menyetujuinya,” ungkapnya.

Dalam sidang sebelumnya, terdakwa dituntut jaksa Eddy Wijayanto selama enam tahun dan enam bulan kurungan serta denda Rp 200 juta subsider tiga bulan.

( Royce Wijaya / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/27/203603

30 Mei 2014 Posted by | BANJARNEGARA | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana Irigasi Banjarnegara: Dwi Atmadji Divonis Tiga Tahun dan Enam Bulan

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 27 Mei 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Dintankannak) Kabupaten Banjarnegara divonis tiga tahun dan enam bulan kurungan dalam sidang perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut) dan Jaringan Irigasi Desa (Jides) tahun 2011 yang merugikan negara Rp 659 juta di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (27/5) malam.

Selain itu terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider dua bulan oleh majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik.

Dwi diputus bersalah secara sah dan menyakinkan atas dakwaan subsider karena turut serta melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Erintuah juga memutuskan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer. Sebab, majelis hakim tidak menemukan hal yang mengindikasikan terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut dia, terdakwa juga tidak sepeser pun menikmati uang dari kerugian negara. “Menjatuhkan Dwi Atmadji pidana tiga tahun dan tiga bulan. Menetapkan masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan,” tegas hakim dalam sidang yang berakhir hingga jam 21.00 WIB tersebut.

Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dengan tidak mematuhi prosedur penentuan petani/ kelompok tani selaku penerima manfaat dana bansos pertanian.

“Penentuan penerima manfaat tidak dilakukan melalui seleksi tim teknis yang sebelumnya diusulkan terdakwa. Kelompok penerima manfaat juga tidak semuanya membuat proposal, RAB (rancanangan anggaran biaya-red), dan gambar desain,” jelasnya.

Selaku penanggung jawab pengelolaan dana bansos pertanian, terdakwa hanya memenuhi penerima manfaat sesuai permintaan terpidana Edi Yusmianto yang juga wakil ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara. Adapun, tim teknis yang dibentuknya justru dibiarkan.

( Royce Wijaya / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/27/203601

30 Mei 2014 Posted by | BANJARNEGARA | Tinggalkan komentar

Kasus Dana Hibah, Anggota DPRD Gunakan Kuitansi Fiktif

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 24 Mei 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Indikasi pimpinan Orkes Keroncong Gita Mahkota yang juga anggota DPRD Kota Surakarta, Hery Jumadi melakukan tindak pidana korupsi dana hibah sebesar Rp 100 juta, di antaranya karena menggunakan kuitansi pembelian alat musik fiktif.

Hal itu dikemukakan Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta, Erfan Suprapto SH mewakili Kajari Surakarta Yuyu Ayomsari, Jumat (23/5).  Penyidik menemukan kuitansi pembelian alat musik fiktif karena berdasar laporan pertanggungjawaban (LPj), tersangka membeli alat musik di Toko ”Nagamas” Jalan Gotong Royong No 24 Jagalan, Jebres, Solo.

”Setelah kami cek ke lapangan ternyata tidak ada toko musik sesuai alamat yang dimaksud, sehingga dapat dipastikan toko musik di lokasi memang tidak ada atau fiktif,” tegas Kasi Pidsus.

Berdasar pengecekan ke lokasi toko alat musik, alamat yang dimaksud bukan sebagai toko melainkan tempat usaha pencucian motor dan helm milik seorang pengusaha bernama Heri S. ”Kami sudah mengecek ke alamat tersebut, sehingga cukup kuat kuitansi pembelian alat musik menggunakan dana bantuan hibah hanya fiktif,” tandasnya.

Dalam mengusut kasus ini, lanjut Kasi Pidsus, tersangka Heri Jumadi juga diduga memalsukan daftar hadir atau honor latihan setiap minggu yang diterima pemain dan penyanyi dari Januari 2013 hingga Desember 2013 yang ditanda tangani oleh 10 pemain.

”Berdasar pemeriksaan para saksi, seluruh pemain dan penyanyi mengaku tidak pernah menandatatangani dokumen daftar hadir atau honor tersebut. Meskipun diakui pemain dan penyanyi menerima honor latihan tiap minggu sekali, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan mereka. ”Jadi, cukup jelas ada unsur kesengajaan membuat tanda tangan tersebut untuk kepentingan LPj dana hibah,” katanya.

Heri S, selaku pemilik usaha tempat pencucian motor dan helm di Jalan Gotong Royong membenarkan kalau tempat usahanya beberapa minggu lalu pernah didatangi petugas dari kejaksaan. ”Selama ini, kami tidak menjual peralatan musik,” jelasnya.

( Sri Hartanto / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/24/203237

30 Mei 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Kasus Dana Hibah, Mantan Kepala Disbudpar akan Diperiksa

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 24 Mei 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Penyidik Kejari Surakarta yang menyidik kasus dugaan korupsi dana hibah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tahun 2013, Senin (26/5), akan memeriksa mantan Kepala Disbudpar, Widdi Srihanto.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Erfan Suprapto SH mengemukakan, pemeriksaan terhadap mantan Kepala Disbudpar tersebut untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP).

Langkah tersebut, lanjut dia, ditempuh untuk mengetahui peran yang bersangkutan saat masih menjabat dan berkaitan atas pemberian dana hibah serta dugaan korupsi dana hibah dengan tersangka Hery Jumadi selaku pimpinan Orkes Keroncong Gita Mahkota.

Dijelaskan Erfan, sebelumnya, penyidik telah memeriksa 16 saksi yang masih berkaitan dalam kasus dugaan korupsi dana hibah.

Erfan menambahkan, penyidik membutuhkan keterangan Widdi Srihanto karena yang bersangkutan sebelumnya pernah dipanggil untuk didengar keterangannya pada pada Rabu lalu. Namun, pada saat itu yang bersangkutan tidak hadir karena sedang ada keperluan ke luar kota.

Terkait materi pemeriksaan yang bakal ditanyakan kepada Widdi Srihanto, Erfan belum bisa menjelaskan. ”Ditunggu saja hasilnya,” tegasnya.

Diungkap Kasi Pidsus, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dana hibah sebesar Rp 100 juta untuk Gita Mahkota, tidak semuanya dibelanjakan dan digunakan untuk kegiatan keroncong. Sebab hingga saat ini masih tersisa anggaran sekitar Rp 30 juta hingga Rp 40 juta.

Seperti diberitakan (SM,22/5), Hery Jumadi ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Mei 2014 dalam kasus dugaan korupsi dana hibah yang dikucurkan melalui Disbudpar dari APBD tahun 2013 sebesar Rp 100 juta.

Penetapan Hery Jumadi sebagai tersangka berdasar surat perintah penyidikan nomor: Print 909 /0.3.11/Fd.1/05 2014.

Dalam kasus ini, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

( Sri Hartanto / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/24/203213

30 Mei 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Penyidikan Korupsi GOR Kridanggo Rampung

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 21 Mei 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menegaskan penyidikan perkara dugaan korupsi pembangunan dan rehabilitasi GOR Kridanggo, Kota Salatiga telah rampung. Dua tersangka yaitu pemilik PT Tegar Arta Kencana, Agus Yuniarto dan mantan bendahara KONI Kota Salatiga Joni Setiadi berikut berkas perkaranya akan segera dilimpahkan kejaksaan ke Pengadilan Tipikor Semarang.

“Penyidikan perkaranya sudah selesai, secepatnya akan dilimpahkan,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyudhi, Rabu (21/5).

Kejati sejauh ini telah menetapkan dua tersangka, namun tak menutup kemungkinan jumlah tersangka kasus korupsi itu bisa bertambah. Yang jelas, perkara itu terus dikembangkan. Kuasa hukum kedua tersangka, Heru Wismanto kepada wartawan membenarkan berkas penyidikan perkara Agus dan Joni sudah selesai.

“Sudah P21, berkas sudah dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum,” jelasnya. Jaksa peneliti yang ditunjuk nantinya akan menyusun rencana dakwaannya.

Menurut dia, jika dakwaan tersebut sudah siap, berkas selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk didaftarkan dalam persidangan. Sebagaimana diketahui, pada Februari lalu, Kejati menetapkan Agus dan Joni sebagai tersangka. Di akhir Maret lalu, kedua tersangka sudah ditahan di Lapas Kedungpane, Semarang.

Baik Agus dan Joni, keduanya dijerat pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah pada UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dugaan korupsi pembangunan GOR Kridanggo terjadi pada 2011.

Dana pembangunan yang dialokasikan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 3,94 miliar. Karena proyek tidak sesuai perjanjian dan acuan teknisnya, negara mengalami kerugian Rp 700 juta. Selain itu, beberapa jenis pekerjaan juga tidak dikerjakan rekanan. Adapun, pembangunan GOR itu diurus komite yang terdiri atas pejabat Pemkot Salatiga dan pengurus KONI.

Tersangka Joni merupakan pejabat pembuat komitmen yang ditunjuk dari unsur KONI. Proyek ini akhirnya dikerjakan PT Tegar Arta Kencana Suruh Kabupaten Semarang yang memenngkan lelang. Untuk pengawas lapangannya dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni Diah Puryati dan anggotanya Amin Siahaan dan Petrus Mas Sentot.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/21/202946

30 Mei 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: