KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Skandal Pajak Hadi Poernomo: Imbalan Dilacak

SUARA MERDEKA – Rabu, 23 April 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana pada kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo.

Lembaga antirasuah lebih fokus melacak aliran dana terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PT BCATbk tahun pajak 1999 untuk mengetahui dugaan imbalan yang diterima Hadi Poernomo ketika menjabat Direktur Jenderal Pajak 2002-2004.

“Nilai kerugiannya sementara seperti itu. Nanti akan dikembangkan lebih lanjut,” kata Wakil Ketua KPK, Busryo Muqoddas, di Jakarta, Selasa kemarin.

Menurut Busyro, penyelidikan kasus ini dilakukan sejak ada laporan dari masyarakat. KPK pun sudah mencegah Hadi Poernomo untuk bepergian keluar negeri sejak 21 April 2014 selama 6 bulan ke depan. “Pihak-pihak lain yang perlu dibuat pencegahan akan kami umumkan ke Ditjen Imigrasi, tapi saya belum tahu berapa (orang) dan namanya siapa,” ungkap Busyro. Busyro mengungkapkan, ada kemiripan antara kasus korupsi pajak Hadi Poernomo dengan kasus pajak yang menyeret Gayus Halomoan Tambunan. “Misalnya, ada kesamaan modus. Ini seperti yang selama ini kami tangani,” ujar Busyro. Gayus adalah mantan pegawai pajak yang terseret kasus sejumlah kasus korupsi terkait pajak, seperti penggelapan pajak, penyuapan, pencucian uang, dan kasus lainnya. Dalam sejumlah kasus korupsi pajak, imbuhnya, modus yang sering dilakukan penyelenggara negara adalah penyalahgunaan wewenang. “Ada yang mengajukan permohonan, pembebasan pajak, kemudian modusnya diberikan. Lalu ada kick back, ada aliran. Jadi itu lebih bentuk penyalahgunaan kewenangan dan kewajiban seorang pejabat. Polanya seperti itu,” paparnya. Saat ditanya mengenai aliran dana yang diduga didapat tersangka Hadi Poernomo, Busyro mengatakan pihaknya masih mengembangkan lebih lanjut. Sebab, penyidik baru mengetahui potensi kerugian negara “Nilai kerugiannya sementara Rp 375 miliar. Nanti dikembangkan,” kata dia. Busyro meminta Hadi Poernomo terbuka saat memberikan keterangan kepada penyidik. “Pertama, (pemeriksaan) ini untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau ada tersangka atau saksi terbuka, rakyat akan memperoleh lagi sebagian haknya yang diambil lewat korupsi. Kedua, untuk membantu melihat anatomi dan struktur pelakunya itu siapa lagi,” kata Busyro.

Instruksi Menkeu

KPK juga akan memeriksa pihak BCA dalam kasus ini, termasuk adanya dugaan pemberian dari BCAkepada Hadi yang saat itu menjabat Dirjen Pajak periode 2002- 2004. ’’BCA itu pasti akan kita periksa,’’ ujar Busyro Terpisah, pihak PT BCA Tbk mengklaim tidak melanggar peraturan perpajakan menyusul penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan atas pajak bank swasta itu pada 1999.

“Perlu disampaikan BCA sebagai wajib pajak telah memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya melalui prosedur dan tata cara perpajakan yang benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,” kata Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmaja dalam jumpa pers di kantornya kemarin. Ia menjelaskan, kronologi perpajakan BCA tahun fiskal 1999. Pada 1998, BCA mengalami kerugian fiskal Rp 29,2 triliun akibat krisis ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan UU yang berlaku, lanjutnya, kerugian itu dapat dikompensasikan dengan penghasilan (tax loss carry forward) mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut hingga lima tahun. Selanjutnya, sejak 1999, BCA mulai membukukan laba fiskal di 1999 yang tercatat sebesar Rp 174 miliar. Berdasarkan pemeriksaan pajak pada 2002, Ditjen Pajak telah melakukan koreksi laba fiskal periode 1999 itu menjadi Rp 6,78 triliun.

Di dalam nilai tersebut, jelasnya, terdapat koreksi yang terkait pengalihan aset termasuk jaminan sebesar Rp 5,77 triliun yang dilakukan dengan proses jual beli dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang. Bahkan pihak BCA mencokot nama Boediono dengan menyatakan kebijakan itu dilakukan atas dasar instruksi Menkeu (Boediono saat itu-red).

“Hal tersebut dilaksanakan sejalan dengan instruksi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada 26 Maret 1999,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menyatakan, transaksi pengalihan aset merupakan jual beli piutang, namun Ditjen Pajak menilai transaksi itu sebagai penghapusan piutang macet. Terkait dengan hal-hal tersebut, pada 17 Juni 2003, BCA mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak atas koreksi pajak yang telah dilakukan.

Keberatan yang disampaikan oleh BCA diterima Ditjen Pajak dan dinyatakan dalam SK Nomor KEP-870/PJ.44/2004 tertanggal 18 Juni 2004. Dia menambahkan, pada saat berakhir masa kompensasi kerugian pajak 1998, masih terdapat sisa kompensasi yang belum digunakan sebesar Rp7,81 triliun.

Dengan demikian, seandainya keberatan BCAatas koreksi pajak senilai Rp5,77 triliun tidak diterima Ditjen Pajak, maka masih ada sisa tax loss carry forward yang dapat dikompensasikan sebesar Rp2,04 triliun. “Sisa tax loss carry forward tersebut tidak dapat dipakai lagi (hangus) setelah 2003,” katanya Sebelumnya, KPK menetapkan Hadi dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004. Sebelumnya KPK menetapkan Hadi sebagai tersangka.

Dia diduga telah menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak nihil (SKPN) PTBank Central Asia. Padahal Direktur Pajak Penghasilan (PPh) telah mengirimkan surat, yang menyimpulkan bahwa permohonan keberatan wajib pajak BCAditolak.

Kredit Macet

Kasus ini berawal pada 17 Juli 2003, BCA mengajukan surat keberatan pajak transaksi non-performing loan (kredit macet) tahun 1999 sebesar Rp 5,3 triliun kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPh). Dengan adanya kredit macet tersebut, BCA diperkirakan harus membayar pajak Rp 375 milliar. Apabila kredit macet dihapuskan, maka BCA tidak jadi membayar pajak senilai tersebut.

Selama setahun melakukan pendalaman, Direktorat PPh mencapai satu kesimpulan bahwa permohonan itu harus ditolak. Kemudian, pada 13 Maret 2004 Direktorat PPh mengirimkan surat pengantar risalah keberatan ke Direktur Jenderal Pajak yang berisikan hasil telaah kesimpulan.

Dan pada 18 Juli 2004, atau satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final terkait permohonan BCA, Hadi mengirimkan nota dinas kepada Direktorat PPh. Isinya memerintahkan agar mengubah hasil kesimpulan, dari yang semula menolak diubah menjadi menerima seluruh keberatan. Direktorat PPh kembali mengirimkan surat pengantar risalah atas SKPN PPh BCA.

Namun, Hadi mengabaikan surat tersebut. Padahal, bank lainnya yang mengajukan keberatan serupa dengan BCA, ditolak oleh Dirjen Pajak. KPK menjerat Hadi dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau ayat 3 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. (J13,ant-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/23/259574

28 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pilgub 2018 Telan Rp 1,6 T

SUARA MERDEKA – Kamis, 24 April 2014

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng mengusulkan anggaran untuk pemilihan gubernur (pilgub) Jateng 2018 sebesar Rp 1,6 triliun. Dana yang diajukan itu jauh lebih besar dibandingkan pilgub 2013 sebesar Rp 621 miliar dari total Rp 907 miliar yang diusulkan. Besaran dana yang diajukan penyelenggara pemilu itu terungkap saat rapat kerja komisi A DPRD Jateng, KPU, Biro Keuangan, Bappeda, dan Badan Kesbangpolinmas di Gedung Berlian, baru-baru ini.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi A Fuad Hidayat itu membahas peraturan daerah (Perda) Dana Cadangan Pilgub 2018 dengan diasumsikan gubernur dan wakil gubernur masih dipilih rakyat secara langsung. ”KPU mengajukan anggaran Pilgub Jateng 2018 sebesar Rp 1,6 triliun untuk dua putaran. Dana itu belum termasuk biaya pengamanan yang diperkirakan mencapai Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 1,8 miliar,” jelas Fuad Hidayat yang juga anggota Fraksi PKB.

Menurut dia, besaran dana yang diajukan itu masih merupakan pembahasan awal. Meski demikian, anggaran pilgub itu tetap akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Biro Keuangan akan mempelajari potensi keuangan daerah dan menjadi pertimbangan rasionalisasi anggaran,” ungkapnya.

Indeks Maksimal

Jika ada perubahan regulasi, maka anggaran itu bisa dikembalikan ke kas daerah. Pihaknya berharap dana cadangan itu bisa dicicil agar tidak memberatkan APBD Jateng. Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menjelaskan, dana Rp 1,6 triliun itu adalah indeks maksimal. Diakuinya, anggaran memang membengkak dibandingkan saat Pilgub Jateng 2013 karena ada perkiraan peningkatan jumlah pemilih sekitar dua juta orang.

Dia memprediksikan, kenaikan pemilih mencapai 5,73 persen se-tiap tahunnya. “Saat 2018 nanti jumlah pemilih pilgub diperkirakan mencapai 29,31 juta orang. Pada saat itu, indeks harga juga berubah,” tandasnya. Besaran dana yang diajukan itu disesuaikan indeks provinsi dalam penyusunan anggaran. (Royce Wijaya SP-90 )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/24/259678

28 April 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KPK Geledah Ruang Mendagri

SUARA MERDEKA – Kamis, 24 April 2014

  • Kasus Korupsi E-KTP

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kementerian Dalam Negeri. Dalam penggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah dokumen baik dalam bentuk kertas maupun elektronik. ”Kami juga menggeledah ruang kerja Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo di kantornya, Rabu (23/4).

Selain menggeledah ruang kerja Mendagri di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Merdeka Utara, lanjut Johan, penyidik juga menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, dan kantor PT Quadra Solution di Kuningan. Terkait potensi kerugian negara, Johan menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan penghitungan. Dia menjelaskan, proyek ini dilaksanakan dalam dua termin. Pada 2011 dianggarkan Rp 2 triliunan, dan 2012 dianggarkan lebih dari Rp 3 miliar. Dengan demikian, nilai proyek mencapai Rp 6 triliun. ”Perhitungan sementara. Ini masih kasar ya, kerugian sementara hasil penyelidikan Rp 1,12 triliun,” katanya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka. ”Dugaan sementara, dalam pengadaan ini ada beberapa dugaan mark up, misalnya terkait dengan harga satuan dalam konteks pengadaan E-KTP,” katanya.

Anak buah Gamawan Fauzi itu diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 susbsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. KPK, kata Johan, tengah mengembangkan kasus tersebut dan mendalami keterlibatan Mendagri sebagai pengguna anggaran. Untuk kuasa pengguna anggaran dalam proyek ini adalah Sekjen.

”Ini sedang dikembangkan, tentu pertanyaan bagus, bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) ini apakah ada kontribusi dari kuasa pengguna anggaran (KPA), dan pengguna anggaran (PA). Ini tentu masih didalami. Yang ditemukan dua alat bukti cukup oleh penyidik sampai saat ini baru PPK,” katanya.

Untuk itu, KPK kemungkinan besar akan memeriksa Mendagri sebagai pengguna anggaran. ”Apabila diperlukan, tentu Pak Mendagri akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” jelas Johan.

Sementara itu, Gamawan membantah ruang kerjanya digeledah KPK pada Selasa (22/4). ”Tidak ada penggeledahan, ruangan Pak Sugiharto saja (yang digeledah),” katanya.

Gamawan mengakui memang ada petugas KPK yang menemuinya di ruangan, namun tidak terjadi penggeledahan seperti yang diberitakan media.

Diperiksa BPK

Dia juga memberikan sendiri berkas-berkas kedinasan terkait proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik itu kepada penyidik. ”Saya memberikan bundel-bundel (dokumen) yang diperlukan. Saya bilang silakan diambil bundel-bundel yang diperlukan di sini,” jelasnya.

”Saya memang sudah menyiapkan bundelan dokumen itu per bidang, ada soal Aceh, Papua. Kalau memang perlu dokumen soal Aceh ya silakan saja diambil,” katanya.

Dia menandaskan, proyek pengadaan E-KTP itu telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala, dan tidak ditemukan kesalahan. ”Sampai sekarang belum ada temuan kesalahan, baik dalam proses tender maupun dalam perjalanannya. Tidak ada temuan BPK sama sekali,” katanya.

Dia menjelaskan, audit BPK dilakukan setiap tahun sejak proyek pengadaan E-KTP pada 2011, sehingga dirinya tidak mengetahui di mana letak kerugian negara, seperti dikemukakan KPK. ”Kalau sekarang dinyatakan sebagai tersangka, tentu kami tidak tahu di mana sangkaannya. KPK yang lebih tahu itu. Tetapi, hasil audit BPK tidak pernah ada temuan yang merugikan Negara itu,” ujarnya.

Hingga Rabu pagi, Mendagri juga belum mendapatkan laporan dari Direktur Jenderal Dukcapil Irman perihal penggeledahan di lingkungan kerjanya oleh KPK dan penetapan tersangka atas salah satu direkturnya. ”Sampai sekarang saya tidak tahu masalahnya apa. Dirjen juga belum lapor, mungkin lelah karena sampai dini hari tadi penggeledahannya,” katanya. (J13,viva,ant,dtc-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/24/259712

28 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kaban Disebut Minta Uang dan Lift

SUARA MERDEKA – Kamis, 24 April 2014

JAKARTA – MS Kaban sewaktu menjabat Menteri Kehutanan (Menhut) disebut meminta uang dan lift kepada Direktur PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan terhadap Anggoro dalam kasus korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang dibacakan Riyono, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (23/4).

Dalam dakwaan itu disebutkan, Anggoro pada pertengahan Maret 2008 mengikuti pertemuan di rumah dinas MS Kaban. Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia Syuhada Bahri. ”Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang permintaan bantuan lift untuk Gedung Menara Dakwah yang juga sebagai pusat kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) maupun acara ormas pendukung PBB. Saat itu, MS Kaban sebagai Ketum DPP PBB,” kata Riyono.

Anggoro, kata dia, kemudian membeli dua unit lift berkapasitas 800 kilogram pada 28 Maret 2008. Untuk memenuhi permintaan itu, pihak Anggoro merogoh kantong di antaranya untuk pengadaan dua unit lift sebesar 58,581 ribu dolar AS, pemasangan Rp 40 juta dan pengadaan sipil untuk pemasangan lift Rp 160,6 juta.

Dalam surat dakwaan itu diketahui Kaban juga pernah menerima uang dari Anggoro, antara lain pada 6 Agustus 2007, kaban mengirim SMS kepada Anggoro yang isinya ”sekarang merapat saja ke rumah dinas, kalau sempat bungkus rapi 15 ribu.” Pada 7 Agustus 2007, Anggoro membeli valuta asing 15 ribu dolar AS diantarkan ke rumah dinas MS Kaban di Jalan Denpasar Raya No 15 Jakarta.

Anggoro pada pada 16 Agustus 2007, kembali memberikan uang karena ada permintaan dari Kaban melalui telepon yang mengatakan, ”Ini agak emergency bisa kirim 10.000”. Bos Masaro itu langsung mengirimkan uang 10 ribu dolar AS yang diantarkan oleh anak Anggoro, David Angkawijaya, Direktur Keuangan PT Masaro Radiokom.

Pada 13 Febuari 2008, Anggoro menghubungi sopir MS Kaban, M Yusuf untuk menyerahkan sejumlah uang. Kemudian Anggoro memerintahkan sopirnya Isdriatmoko mengantarkan uang 20 ribu dolar AS ke rumah dinas Kaban. Berikutnya pada 25 Febuari 2008, Anggoro menerima SMS dari Kaban yang isinya meminta agar terdakwa menyediakan traveller cek Rp 50 juta. Pada 28 Maret 2008, Anggoro kembali menerima SMS yang isinya juga meminta sejumlah uang. ”Apakah jam 19 dapat didrop 40 ribu sin?”.

Setor Uang ke DPR

Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono juga disebut ikut menerima uang suap yang diberikan Anggoro. Uang tersebut diserahkan David Angkawidjaya anak terdakwa kepada ketua Komisi IV DPR saat itu, Yusuf Erwin Faishal. Yusuf kemudian membagikan uang tersebut kepada anggota Komisi IV. ”Antara lain Suswono Rp 50 juta, Muhtarudin Rp 50 juta, Nurhadi M Musawir Rp 5 juta,” kata Riyono.

Kakak koruptor Anggodo itu menyetor uang tersebut terkait pengesahan anggaran 69 program gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan di Kementerian Kehutanan senilai Rp 4,2 triliun ke DPR. Salah satu program tersebut adalah anggaran revitalisasi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) pada Setjen Dephut sebesar Rp 180 miliar. Adapun PT Masaro Radiokom menjadi penyedia barang proyek SKRT pada 2005 dan 2006. ”Terdakwa meminta David untuk memberikan sejumlah uang kepada Yusuf sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya,” ujar Riyono.

Selanjutnya Anggoro meminta Komisi IV DPR memberikan rekomendasi atau menyetujui usulan Dephut tersebut. Sebelumnya, Suswono mengatakan, dirinya sudah mengembalikan uang gratifikasi. ”Seingat saya jumlahnya sekitar Rp 50 juta. Jadi uang itu masuk ke partai dan dari partai dikembalikan ke KPK,” terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, pihaknya masih menunggu proses persidangan untuk menentukan apakah MS Kaban memang terlibat atau tidak. ”Nanti kami lihat proses di pengadilan. Itu kan yang namanya keterangan-keterangan saksi nanti bisa dicabut oleh mereka yang memberikan keterangan. Nanti kami lihat di situ,” kata Bambang. (D3,viva-25,71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/24/259714

28 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mundjirin Divonis Bersalah

SUARA MERDEKA – Jum;at, 25 April 2014

UNGARAN – Majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang memvonis Bupati Mundjirin hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Kader PDIP itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama enam bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari yang bersangkutan melanggar suatu tindak pidana selama kurun 10 bulan, dan denda Rp 24 juta subsider dua bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Dedeh Suryanti saat membacakan vonis, Kamis (24/4). Hukuman itu sama dengan tuntutan jaksa dalam sidang sebelumnya.

Menerima

Setelah berkonsultasi singkat dengan tim penasihat hukumnya, Mundjirin menyatakan menerima vonis tersebut. “Menerima, Yang Mulia,” ucapnya.

Pernyataan serupa disampaikan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Ambarawa Sri Heriyono. Meski menerima, Mundjirin merasa hukuman itu memberatkannya karena tak lama lagi akan digelar pemilihan presiden (pilpres). Pasalnya, sebagai kader PDIP, ia merasa wajib ikut berkampanye.

Mundjirin diajukan ke meja hijau karena membagi-bagikan beras saat menjadi juru kampanye PDIP di Pasar Bandarjo, Ungaran, 22 Maret silam. Ia membagikan 50 kilogram beras kepada pengunjung pasar sambil mengajak warga memilih nomor 4 (PDIP) dan mencoblos Jokowi sebagai presiden. Tindakannya itu dinilai melanggar UU Pemilu. (H86-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/25/259802

28 April 2014 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Satu Caleg DPD Tak Laporkan Dana Kampanye

SUARA MERDEKA – Jum’at, 25 April 2014

SEMARANG – Satu dari 31 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jateng tidak menyerahkan laporan akhir dana kampanye. Hingga batas penutupan, Kamis (24/4) pukul 18.00, caleg DPD nomor urut 2, Humam Sabroni, tak kunjung datang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah. Anggota KPU Jateng M Hakim Djunaedi mengatakan, pihaknya menerima telepon dari Humam beberapa saat sebelum pukul 18.00. Humam meminta izin terlambat karena masih dalam perjalanan. KPU kemudian meminta Humam mengirim data laporan melalui e-mail. “Tapi hingga lepas pukul 18.00, tidak ada e-mail masuk. Yang bersangkutan juga tidak datang,” katanya.

Sementara itu, 30 caleg DPD lainnya telah menyerahkan laporan sesuai ketentuan. Begitu juga dengan 12 partai politik. Ia menambahkan, laporan dana kampanye DPD akan diteruskan ke KPU Pusat, sedangkan laporan parpol dikirim ke kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk. Namun hingga kemarin, KPU baru menentukan lima KAP untuk mengaudit enam parpol. Sisanya ditentukan hari ini. Maksimal Sebulan Kelima KAP itu yakni KAP Rahardja mengaudit PKB, KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso mengaudit PKS dan PDIP. KAP Yulianti mengaudit Partai Golkar, KAP Sugeng Pamudji mengaudit PAN, serta KAP Sodikin dan Harijanto mengaudit PPP. Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menjelaskan, pihaknya tidak bisa mempublikasikan jumlah dana kampanye parpol karena yang berwenang membuka hanya KAP. Hasil audit akan diumumkan maksimal sebulan setelah tanggal penyerahan, kira-kira akhir Mei. (H68,J17-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/25/259804

28 April 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Digeledah, Empat Rumah Rekanan E-KTP

SUARA MERDEKA – Jum’at, 25 April 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikannya soal dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Setelah menggeledah sejumlah tempat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPK kembali menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan kasus itu.

Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo menjelaskan ada empat rumah yang digeledah. Yakni rumah Andi Agustinus, di Central Park Beverly Hills C10 Kota Wisata, Cibubur. Selanjutnya rumah Sofran Irchamni, di Taman Tirta F20 RT 19 RW 6 Lengkong Raya, BSD, Tangerang Selatan.

Rumah Berman Hutasoit, di Foresta Giardina F11/10 RW 06, BSD, Tangerang Selatan, dan rumah Tunggul Baskoro Kebayoran Residence cluster Kebayoran Height blok KR A7/18 Rt 2 Rw 7, Bintaro, Tangerang Selatan. ’’Terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan E-KTP dengan tersangka S (Sugiharto). Penggeledahan sejak pukul 11.00,’’ kata Johan Budi.

Dia enggan memaparkan kaitan pemilik rumah dalam kasus tersebut. Begitu juga jabatan ke empat orang yang kediamannnya digeledah. ’’Mereka semua dari swasta,’’ kata Johan.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah ruang kerja Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jalan Merdeka Utara, kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan dan kantor PT Quadra Solution di Kuningan. Terkait potensi kerugian negara, KPK masih terus melakukan penghitungan. Dari total nilai proyek Rp 6 miliar hasil penghitungan kerugian negara mencapai Rp 1,12 triliun.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, pihaknya menemukan sejumlah modus penyelewengan dalam pengadaan E-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012. Salah satu bentuk penyelewengan yang ditemukan adalah penggunaan teknologi kartu E-KTP. Teknologi itu tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Ada penurunan kualitas kartu yang digunakan untuk E-KTP dan tidak sesuai dengan proposal. ’’Contoh, teknologi yang dipakai sesuai proposal adalah iris technology, mata, tetapi kemudian yang banyak dilakukan selama ini menggunakan finger (jari),’’ kata Bambang.

Dengan demikian, ada ketidaksesuaian antara teknologi kartu dan teknologi pada perangkat pembaca E-KTP. Menurut Bambang, perangkat pembaca E-KTP menggunakan teknologi iris. Selebihnya, mengenai dugaan penyelewengan dalam proyek E-KTP ini, Bambang mengatakan KPK akan membeberkannya dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan nantinya.

’’Itu pasti nanti dijawab dalam surat dakwaan, tetapi setidak-tidaknya, menurut kami, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, ada dua alat bukti yang ditemukan sehingga PPK (pejabat pembuat komitmen) bisa dinaikkan (jadi tersangka),’’ kata Bambang.

Susun Jadwal

KPK akan segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus tersebut. ’’Tim sekarang sudah menyusun jadwal. Minggu depan mungkin sudah mulai,’’kata Bambang.

Dia menambahkan, saksi yang akan dipanggil merupakan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, mempunyai kaitan atau mempunyai informasi untuk menjelaskan perkara ini. Sejauh ini fokus kepada Sugiharto yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK). KPK juga akan menelusuri siapa pihak yang mendapat keuntungan dari kasus ini, karena sudah terdapat adanya unsur kerugian negara. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka.

Anak buah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ini diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 susbsidair Pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Anggaran yang digunakan dalam proyek ini dari pagu anggaran 2011-2012 dengan nilai Rp 6 triliun.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan proyek E-KTP telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala. Hasilnya, menurut Gamawan, tidak ditemukan ada kesalahan dalam proyek senilai total Rp 6 triliun tersebut. (J13,ant-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/25/259810

28 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Akil Akui Bertemu Atut di Singapura

SUARA MERDEKA – Jum’at, 25 April 2014

  • Bahas Pilkada Lebak

JAKARTA – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar akhirnya mengaku pernah melakukan pertemuan empat mata dengan Gubernur Banten Atut Chosiyah Chasan di Singapura pada 21 September 2013. ’’Saya pernah ketemu tapi di bandara. Itu karena satu pesawat,’’ jelas Akil yang bersaksi untuk terdakwa Chaeri Wardana alias Wawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Dalam pertemuan itu, dari pengakuan Akil, Atut menyinggung penanganan sengketa pilkada di wilayah Banten. Dalam pertemuan singkat tersebut, Atut menanyakan permohonan sengketa hasil pilkada. ’’Saya mengatakan, saya tidak ingat persis karena belum ada perkara yang waktu itu masuk untuk Banten. Saya ke Singapura karena kepentingan berobat,’’ ujar mantan anggota Komisi III DPR asal Partai Golkar tersebut.

Akil menyatakan, Atut menyampaikan permintaan agar dibantu dalam penanganan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Atut dalam pembicaraan tersebut menyinggung pilkada Lebak, Kota Tangerang dan Serang. ’’Saya menjawab saya tidak bisa memastikan tapi kita lihat proses perkara dulu,’’ ujarnya. ’’Apakah dengan jawaban seperti itu saudara memberi peluang memberi bantuan,’’ tanya jaksa Dzakiyul Fikri.

Akil menjawab, ’tidak. Kalau saya memberi peluang, saya menyatakan bisa membantu.’’ Akil membantah pernah melakukan pertemuan di JW Marriot Singapura. ’’Tidak ada,’’ tegasnya. Wawan dalam persidangan Kamis (17/4) menyebut pertemuan antara dirinya, Atut dan Akil dilakukan di JW Marriot Singapura.

Sebelumnya diketahui, Akil diduga menerima Rp 1 miliar untuk mengurus permohonan perkara pilkada di MK. Adapun uang itu diberikan lewat Susi Tur Andayani, advokat pemohon. Uang itu sendiri diberikan oleh Wawan atas perintah Atut Chosiyah. Dalam persidangan sebelumnya, Wawan mengakui, Akil meminta uang, namun Wawan mengelak bila uang itu diberikan untuk pengurusan sengketa Pilkada Lebak. Menurutnya uang diberikan untuk bantuan kepada pemohon Amir Hamzah dan Kasmin.

Dalam persidangan itu, Akil mengakui pernah meminta uang Rp 3 miliar kepada pengacara Susi Tur Andayani untuk memuluskan perkara sengketa Lebak. ’’Iya, Susi pernah menghubungi saya, menanyai berapa nominalnya. Lalu saya bilang, Rp 3 miliar lah untuk tiga perkara,’’ kata Akil Mochtar menjawab pertanyaan Jaksa Dzakiyul Fikri. ’’Apakah Susi menghubungi Anda dengan tawaran uang Rp 1 miliar,’’ tanya Dzakiyul. Akil menjawab, ’’iya, Susi mengatakan kalau uang yang disiapkan baru ada Rp 1 miliar. Lalu saya tolak karena janjinya kan Rp 3 miliar untuk tiga perkara,’’ tambah Akil.

Sementara itu, keterlibatan Atut Chosyiah dalam sengketa Pilkada Lebak itu bermula dari putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi. Sedangkan jagoan Atut, Amir Hamzah dan Kasmin dinyatakan kalah. Atas restu Atut, pasangan Amir dan Kasmin pun mengajukan gugatan ke MK dengan pengacara Susi Tur Andayani.

Mengatur Permintaan

Menurut jaksa, permintaan Akil ditanggapi langsung oleh Atut. Dalam pembicaraan telepon pada 30 September 2013, Atut meminta Wawan untuk mengatur permintaan Akil. Wawan lantas menghubungi Susi Tur Handayani dan menyatakan bersedia menyiapkan uang sebesar Rp1 miliar sebagai uang permulaan. Semula Akil tidak mau menerima uang permulaan itu.

Namun pada 1 Oktober 2013, melalui rapat pleno sidang pembacaan putusan Kabupaten Lebak, Akil yang bertindak sebagai hakim ketua memutuskan membatalkan putusan KPU Kabupaten Lebak dan memerintah KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPU Kabupaten Lebak. Usai membaca putusan, uang Rp 1 miliar dari Atut tidak langsung diterima Akil. ’’Nanti saya kontak, saya masih sidang Jawa Timur,’’ kata Akil pada Susi melalui pesan singkat.

Keesokan harinya, 2 Oktober 2013, KPK menangkap Susi dan menyita uang Rp 1 miliar yang disimpan dalam tas travel berwarna biru dari kediaman orang tua Susi di Jalan Tebet Barat Nomor 30, Jakarta Selatan. Tidak hanya dalam sengketa pilkada Lebak, Akil juga disebut Jaksa KPK turut menerima hadiah dalam kasus sengketa pilkada Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Palembang. Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. (D3-25,90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/25/259811

28 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hadi Bisa Terseret Pencucian Uang

SUARA MERDEKA – Jum’at, 25 April 2014

JAKARTA – Kasus pengabulan permohonan keberatan pajak PT Bank Central Asia Tbk dengan tersangka mantan dirjen Pajak Hadi Poernomo bakal menjadi pintu masuk pemeriksaan kasus pajak lainnya. Tidak menutup kemungkinan Hadi terjerat pasal pencucian uang. ’’Itu tergantung pada perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi. Saat ini KPK masih fokus pada dugaan korupsi keberatan pajak BCA terlebih dulu,’’ kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, kemarin.

Sejumlah pegiat antikorupsi mendesak KPK untuk mengusut kemungkinan Hadi Poernomo melakukan tindak pidana pencucian uang saat menjabat sebagai Dirjen Pajak pada 2002-2004. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas berpendapat, lembaga antirasuah itu perlu mendalami asal usul harta kekayaan Hadi. Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kata Firdaus, sudah dapat dilihat apakah harta Hadi wajar atau tidak. ’’Belum lagi yang ditempatkan di istri, sanak keluarga, segala macam. KPK juga bisa didorong, nanti selain tindak pidana korupsi dikenakan tindak pidana pencucian uang tergantung alat buktinya,’’ucapnya.

Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Hadi pada 2010, nilai kekayaannya mencapai Rp 38,8 miliar. Sebagian besar hartanya tercatat diperoleh melalui hibah atau pemberian. Harta Hadi yang berupa lahan dan bangunan ada yang diperoleh sebelum 2002. Sejak 2001 sampai 2010, nilai kekayaannya terus bertambah. Semula nilai kekayaannya 50 ribu dolar AS dan Rp 13,8 miliar. Selanjutnya pada 2006 dilaporkan nilainya 50 ribu dolar AS dan Rp 26 miliar. Firdaus menduga, kemungkinan KPK bakal menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang dalam proses pengembangan kasus dugaan korupsi perpajakan yang menjerat Hadi. Berkaca pada kasus mantan pegawai pajak Gayus H Tambunan, menurut Firdaus, ada kecenderungan pegawai pajak memiliki harta yang fantastis. Validasi Dokumen Terkait harta yang diperoleh sebelum 2002 ini, Firdaus membenarkan KPK tidak bisa menerapkan pasal pencucian uang, karena UU yang mengatur soal pidana ini baru terbit pada 2002. ’’Dicek saja, divalidasi dokumennya. Bisa saja kan, kita belum mengecek penambahan hartanya pada 2001, 2006, LHKPN 2010, jumlah asetnya segala macam ya, ini bisa dikembangkan lebih lanjut perolehan tahuntahun sebelumnya, bisa saja perolehannya dibuat mundur,’’ papar Firdaus.

ICW, ujar Firdaus, mendorong KPK untuk menjadikan kasus Hadi sebagai pintu masuk membongkar kasus perpajakan yang lain. Dia juga meminta lembaga antikorupsi itu mengusut dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus Hadi. Termasuk kemungkinan indikasi suap atau gratifikasi yang diterima Hadi selama menjabat Dirjen Pajak. Dia menilai mustahil jika Hadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait permohonan keberatan pajak BCA tanpa memperoleh keuntungan apa pun dari bank tersebut. Sebelumnya, Irjen Kementerian Keuangan Sony Loho mengatakan, pihaknya sudah mencium keganjilan pada pemrosesan keberatan pajak BCA sejak 2007. Kasus ini, kemudian dilanjutkan oleh KPK setelah 2010. (di,ant,dtc-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/25/259812

28 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jateng Terima Penghargaan Otonomi Daerah

SUARA MERDEKA – Sabtu, 26 April 2014

JAKARTA – Provinsi Jawa Tengah berhasil mencatatkan diri sebagai provinsi yang menerima tanda kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha.

Penganugerahan tanda kehormatan tersebut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko pada acara peringatan Hari Otonomi Daerah XVIII di Istana Negara, kemarin. Jateng bersama dua provinsi lain yaitu Jatim dan Sulsel, ditambah tiga kabupaten (Jombang, Pacitan, Sleman) dan empat kota (Cimahi, Depok, Tangerang dan Yogyakarta).

Daerah tersebut dinilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menunjukkan karya tertinggi bagi rakyatnya, yaitu pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesepuluh pemda tersebut juga berkinerja terbaik dalam tiga tahun berturut-turut dalam hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) oleh Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Apresiasi

Presiden memberi apresiasi yang tinggi kepada sepuluh pemda yang telah berkinerja terbaik tersebut, dan meminta untuk terus berupaya dan berinovasi untuk menyejahterakan rakyat.

Sementara itu Heru Sudjatmoko kepada Suara Merdeka mengatakan, dirinya dan Gubernur Ganjar Pranowo bersyukur atas penganugerahan kehormatan bagi Jateng tersebut. Prestasi Jateng sebagai provinsi berkinerja terbaik selama tiga tahun berturut-turut ini pada masa jabatan Gubernur Bibit Waluyo dan Wagub Rustriningsih. Dirinya dan Ganjar tentu akan terpacu untuk mempertahankan kinerja terbaik ini.(F4-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/26/259877

28 April 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: