KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KP2KKN Dukung Ganjar Pidanakan Petugas Jembatan Timbang

TRIBUN JATENG.COM – Selasa, 29 April 2014

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, mengatakan, petugas jembatan timbang yang kedapatan melakukan pungutan liar (Pungli) seharusnya dijerat pasal korupsi.

“Sebab pungli itu sama halnya dengan korupsi. Jadi harus diberikan sanksi tegas, dan dipidanakan pelakunya,” kata dia, Selasa (29/4/2014).

Itu masalah lama dan membudaya, sehingga ketangkap basah itu jangan dijadikan pencitraan. “Jangan dijadikan pencitraan pembenahan birokrasi, jadi seharusnya yang ada adalah tindakan tegas untuk sanksi,” kata dia.

Dia mendorong, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dapat bertindak tegas terkait petugas yang menerima pungutan liar tersebut.

“Masalah ini, masalah lama yang terus berulang. Dulu 2009 dikeluhkan lalu dipasang cctv, tapi kenyataannya sekarang juga pungli masih ada,” kata dia. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/04/29/kp2kkn-dukung-ganjar-pidanakan-petugas-jembatan-timbang

30 April 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Pelaku Pungli di Jembatan Timbang Bisa Dipidana

TEMPO.CO – Selasa, 29 April 2014

 

TEMPO.CO, Semarang – Aktivis antikorupsi Jawa Tengah menilai tindakan pungutan liar (pungli ) di jembatan timbang bisa dikategorikan korupsi. Praktek yang sempat tertangkap tangan saat inspeksi mendadak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu bisa dibawa ke ranah hukum. “Itu tindakan yang kelihatan kecil, tapi nilai korupsi dan kebocoran besar,” kata Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto, Selasa, 29 April 2014.

Menurut dia, petugas pelaku pungutan liar itu tak bisa dikategorikan menerima gratifikasi karena bukan pejabat negara. Namun ia mencurigai pungli itu bisa melibatkan pejabat di dinas terkait yang diduga menerima setoran. “Bisa dibayangkan nilai setorannya berapa banyak jika dikalikan rata-rata Rp 10-20 ribu nilai pungli setiap truk,” ujarnya. (Baca: Jawa Tengah Dinilai Salahgunakan Jembatan Timbang)

Eko mengatakan pelaku pungli yang diduga berantai hingga melibatkan pejabat itu masuk pasal merugikan negara, karena efeknya meloloskan kendaraan pelanggar angkutan barang yang menimbulkan kerusakan jalan raya. Padahal, pembangunan jalan itu dibiayai negara.

KP2KKN Jateng, kata dia, pernah merekomendasikan agar aparat hukum mengusut praktek pungli di jembatan timbang yang dinilai sangat meresahkan itu. Namun hasil temuan lembaganya tak pernah mendapat respons. “Sanksi administratif terhadap petugas pungli bukan solusi. Itu harus dibawa ke ranah hukum sebagai efek jera,” katanya.

Ahad malam lalu, Gubernur Ganjar Pranowo membuktikan sendiri adanya praktek pungli yang dilakukan oleh petugas jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang.

EDI FAISOL

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/29/058574103/Pelaku-Pungli-di-Jembatan-Timbang-Bisa-Dipidana

30 April 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Asuransi Fiktif – Tiga Tersangka Baru Mulai Diperiksa

KORAN SINDO – Selasa, 29 April 2014

SEMARANG – Setelah menunggu lama, tersangka baru asuransi fiktif DPRD Kota Semarang tahun 2003 akhirnya mulai diperiksa. Kemarin tiga dari 17 mantan anggota Dewan periode 1999–2004 menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus yang merugikan keuangan negara senilai Rp1,7 miliar itu.

Tiga mantan anggota Dewan itu adalah Siyam Sutopo (mantan anggota Dewan dari PDIP), Siti Markamah (mantan anggota Dewan dari Partai Golkar), dan Leonardus Andi Suryono (mantan anggota Dewan dari unsur PLN). Ketiganya menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang. Ketiga tersangka mendatangi Mapolrestabes Semarang sekitar pukul 09.30 WIB. Saat datang, mereka langsung masuk ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBPWika Hardianto membenarkan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka.

Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kronologis serta keterlibatan para tersangka terkait kasus itu. “Benar, hari ini kami memeriksa tiga tersangka. Memang hari ini baru tiga yang diperiksa, nantinya 17 orang mantan anggota DPRD Kota Semarang periode 1999–2004 itu.” “Semuanya akan kami periksa sebagai tersangka untuk menguraikan secara rinci terkait dugaan praktik korupsi hingga uang negara masuk ke kantong pribadi mereka,” katanya saat ditemui wartawan di kantornya kemarin.

Pemeriksaan terhadap para tersangka itu juga sebagai bahan pengembangan dan akan disinkronkan dengan pengakuan dari tersangka lain yang belum diperiksa. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan untuk melengkapi berkas perkara agar kasus tersebut dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang. “Kalau segera dilengkapi maka berkas akan segera kami limpahkan kepada kejaksaan untuk proses selanjutnya,” ucap Kasat Reskrim Polrestabes Semarang. Setelah tiga orang tersangka itu diperiksa, satu per satu tersangka lainnya akan diperiksa secara bertahap.

Targetnya, bulan ini 17 mantan anggota Dewan yang telah ditetapkan sebagai itu selesai diperiksa. “Pasti akan kami periksa semuanya, sementara baru tiga orang yang kami periksa. Yang jelas target kami satu bulan ini pemeriksaan 17 mantan anggota Dewan sebagai tersangka akan terus berlanjut hingga selesai,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto mendesak penyidik Tipikor Polrestabes Semarang segera menyelesaikan kasus itu.

Menurutnya, selain 17 mantan anggota Dewan tersebut, masih ada 13 orang lagi yang masih melenggang bebas. “Selain 17 mantan anggota Dewan yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu, masih ada sisa lainnya. Kananggota Dewan periode itu berjumlah 45 orang, 15 sudah diproses di pengadilan, ini 17 sedang diperiksa dan 13 sisanya masih melenggang,” paparnya. Karena itu, pihaknya meminta agar pemeriksaan 17 mantan anggota Dewan ini dipercepat untuk kemudian memulai penyelidikan kasus anggota Dewan lainnya.

Jika tidak, anggota Dewan lainnya dikhawatirkan akan kabur atau menghilangkan barang bukti. “Pasti semuanya terlibat karena semua menerima uang itu, harus segera diselesaikan kasusnya dan mereka yang terlibat dihukum setimpal dengan perbuatannya. Selain para mantan anggota dewan itu, penyidik juga harus memeriksa pihak eksekutif karena kami yakin mereka juga terlibat dalam kasus itu,” ucapnya. andika prabowo

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/385276

30 April 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: