KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bansos Cukup lewat Satu Kementerian

SUARA MERDEKA – Rabu, 23 April 2014

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menemui Menteri Keuangan Chatib Basri untuk membahas mekanisme pemberian dana bantuan sosial (bansos), kemarin.

“Ini mau membahas soal bansos,” kata Bambang di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta. Pertemuan juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo. Bambang mengatakan, pertemuan dengan Kementerian Keuangan akan dilanjutkan dengan pembahasan lain mengenai pemanfaatan belanja pemerintah dan penerimaan negara.

“Besok membahas soal pajak di sektor minerba (mineral dan pertambangan) karena salah satu national interest KPK adalah ketahanan energi di sektor sumber daya alam,” kata dia.

Efektivitas

Kepala BPKP Mardiasmo menambahkan, rapat itu membicarakan efektivitas pemanfaatan belanja bantuan sosial, termasuk kemungkinan penyaluran bantuan lewat satu pintu kementerian.

“Kami sedang menyusun kerangka acuan kerja, supaya keinginan Kementerian Keuangan dan BPKP sama, seperti waktu (audit) dana optimalisasi,” katanya. Pada 23 Maret 2014, KPK menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penggunaan pengelolaan dana bantuan sosial yang berpotensi disalahgunakan saat disalurkan.

KPK berpendapat, pengelolaan bansos cukup dilakukan Kementerian Sosial dan tidak berkaitan dengan kementerian lain agar lebih akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (ant-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/23/259539

28 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SRAGEN | Tinggalkan komentar

Menolak Disumpah, Adik Salim Tetap Bersaksi

SUARA MERDEKA – Rabu, 23 April 2014

SEMARANG – Adik Bupati Rembang (nonaktif) Mochamad Salim, Nur Achlis bersaksi untuk kakaknya di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (22/4). Hakim tetap mendengarkan kesaksian Achlis, kendati ia menolak disumpah.

Achlis adalah Direktur CV Karya Mina Putra (KMP), perusahaan keluarga Salim yang bekerja sama dengan perusahaan daerah PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Menurut Achlis, usaha RBSJ yang masih menguntungkan saat ini adalah SPBU.

“Kalau ada yang mau beli, mungkin harganya sampai Rp 10 miliar,” katanya di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto. Pembelian tanah untuk SPBU tersebut melibatkan CV KMP. Kerja sama lain antara RBSJ dan KMPdi bidang perkayuan.

Salahi Ketentuan

Dalam sidang sebelumnya, terungkap tanah dibeli dari Rosidah Said. Adapun izin SPBU dibeli dari PTAmir Hajar Kilsi (AHK) yang juga perusahaan milik keluarga Salim. Pembelian itu menggunakan dana RBSJ. Modal RBSJ sendiri berasal dari APBD Rembang 2006-2007, total sebesar Rp 35 miliar. Penyertaan modal itu sendiri diduga menyalahi ketentuan.

Pada 2006, dikeluarkan uang Rp 25 miliar dari pos dana tak tersangka sebelum APBD disahkan. Dana itu mengalir ke PTRembang Sejahtera Mandiri (sebelum berganti menjadi RBSJ), melalui rekening Salim.

Sementara pada 2007, penyertaan modal APBD Rembang bertambah Rp 10 miliar. Sedianya Pemkab Rembang menerima dividen dari RBSJ sejak penyertaan modal. Namun, unit usaha penanaman tebu dan perkayuan merugi. Dividen yang disetorkan ke APBD Rembang sebagai imbalan penyertaan modal, merosot tiap tahunnya.

Dalam sidang, kemarin, Achlis meminta hakim menjatuhkan hukuman yang seringan- ringannya pada kakaknya. Menurutnya, kasus yang menjerat Salim berdampak terhadap kinerja perusahaan yang dipimpinnya maupun PTRBSJ. (H89-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/23/259533

28 April 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

SIANG PENSIUN, SORE TERSANGKA

SUARA MERDEKA – Selasa, 22 April 2014

  • Hadi Poernomo Dituduh Rugikan Negara Rp 375 Miliar

JAKARTA- Karier Hadi Poernomo berakhir dramatis. Senin (21/4) siang, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu merayakan pensiun sekaligus ulang tahunnya yang ke-67. Hanya beberapa jam kemudian, sore hari, dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hadi sebagai tersangka dalam kapasitas sebagai Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004. Ia dituduh menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara Rp 375 miliar.

Hadi juga langsung dicegah bepergian ke luar negeri. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, Hadi diduga menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengabulkan keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak nihil (SKPN) PT Bank Central Asia. Padahal, sebelumnya Direktur Pajak Penghasilan (PPh) mengirim surat yang menyimpulkan bahwa permohonan keberatan BCA ditolak.

”KPK menemukan fakta-fakta dan bukti yang akurat. Berdasarkan bukti akurat tersebut, digelar ekspose satgas (satuan tugas) penyelidikan dan satgas penyidikan bersama pimpinan KPK. Kami bersepakat menetapkan Saudara HP selaku Dirjen Pajak RI periode 2002- 2004 sebagai tersangka,” kata Abraham didamping Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers, Senin (21/4).

Dia menjelaskan, pada 17 Juli 2003, BCA mengajukan surat keberatan pajak transaksi nonperforming loan (kredit macet) tahun 1999 sebesar Rp 5,3 triliun kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPh).

Dengan kredit macet tersebut, BCA diperkirakan harus membayar pajak Rp 375 milliar. Apabila kredit macet dihapus, maka BCA tidak jadi membayar pajak senilai tersebut.

Selama setahun melakukan pendalaman, Direktorat PPh mencapai satu kesimpulan bahwa permohonan itu harus ditolak. Kemudian, pada 13 Maret 2004 Direktorat PPh mengirim surat pengantar risalah keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak yang berisi hasil telaah kesimpulan.

Pada 18 Juli 2004 atau sehari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final terkait permohonan BCA, Hadi mengirim nota dinas kepada Direktorat PPh. Isinya memerintahkan agar mengubah hasil kesimpulan, dari semula menolak menjadi menerima seluruh keberatan BCA.

”Saudara HP menerbitkan surat keputusan tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak nihil PT BCA tanggal 18 Juli 2004 yang memutuskan menerima permohonan wajib pajak. Jadi, tidak ada cukup waktu bagi Direktorat PPh untuk memberikan tanggapan atas pendapat Dirjen Pajak,” papar Abraham. Direktorat PPh kemudian kembali mengirim surat pengantar risalah atas SKPN PPh BCA.

Namun, Hadi mengabaikan surat tersebut. Padahal, bank lain yang mengajukan keberatan serupa dengan BCA ditolak oleh Dirjen Pajak. Menurut Abraham, KPK menjerat Hadi dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Hadi terancam 20 tahun penjara.

Libatkan Ahli

Bambang Widjojanto menambahkan, dalam penyidikan kasus ini KPK melibatkan lima ahli berbagai bidang. Selain itu, KPK juga memeriksa saksi-saksi faktual. Bambang mengakui proses pengusutan berlangsung lama karena membutuhkan ketelitian. Dia menegaskan, korupsi di bidang pajak merupakan perhatian utama KPK.

Isu perpajakan, lanjut Bambang, menjadi salah satu prioritas penanganan lembaganya. KPK terus mendalami ada atau tidak uang yang diterima Hadi Poernomo atas perbuatannya menguntungkan BCA. Penyidik juga menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain.

Tentang penetapan status tersangka yang bersamaan dengan pensiun Hadi Poernomo, Kepala Biro Humas KPK Johan Budi mengatakan, itu kebetulan semata. ”Ini (penetapan tersangka) tak ada kaitan dengan proses pensiun,” tegas Johan. Sementara itu,

Hadi tak menduga bakal ditetapkan sebagai tersangka. ”Saya tak menduga apa-apa,” kata Hadi usai perayaan pensiun dan ultahnya yang antara lain diisi dengan makan tumpeng bersama di gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. ”Jangan menduga apa-apa,” tepis Hadi menjawab pertanyaan wartawan tentang dugaan keterkaitan kasus yang membelitnya dengan kasus Bank Mutiara (nama baru Bank Century).

Hadi mengaku tahu penetapan statusnya itu lewat pemberitaan di televisi. Ia berjanji mengikuti proses hukum di KPK. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses pada Senin (21/4), jumlah kekayaan Hadi Poernomo Rp 38,8 miliar. Laporan itu terakhir disetorkan Hadi pada 9 Februari 2010.

Dalam laporan harta kekayaannya, Hadi tercatat memiliki harta tak bergerak dengan nilai total Rp 36.982.554.031. Ia memiliki 25 bidang tanah yang tersebar di berbagai tempat. Hadi bahkan tercatat memiliki tanah seluas 60×160 meter yang terletak di Los Angeles, Amerika Serikat.

Tanah terluas berada di Depok, Jawa Barat seluas 11.150 meter persegi seharga Rp 7,05 miliar. Hadi juga memiliki harta bergerak senilai Rp 1,5 miliar dan barang antik senilai Rp 1 miliar. (J13,dtc-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/22/259445

28 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

61 Caleg Tersangka

SUARA MERDEKA – Rabu, 23 April 2014

JAKARTA – Enam puluh satu calon anggota legislatif (caleg) ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri terkait kasus tindak pidana pemilihan umum (pemilu).

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Agus Rianto, hingga kemarin pihaknya telah menetapkan 244 tersangka dalam 202 kasus. Tersangka tersebut adalah 61 caleg, 73 anggota tim sukses, sembilan kepala desa, sisanya pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Agus menambahkan, kasus yang ditangani di antaranya politik uang, pencoblosan lebih dari sekali, kampanye di luar jadwal, kampanye di tempat terlarang, perusakan alat peraga, dan melanggar larangan kampanye.

Kapolri Jenderal Sutarman mengungkapkan, pihaknya tengah mengevaluasi pengamanan Pemilu 2014, mengingat masih banyak pelanggran dan tindak pidana pemilu yang terjadi. ”Ada beberapa insiden yang jadi evaluasi kita bersama. Ke depan, insiden-insiden itu tidak perlu terjadi pada pemilu yang akan datang,” ujarnya.

Pihaknya menyoroti sejumlah kasus menonjol, di antaranya pembakaran dua kantor Kecamatan di Donggala, Sulawesi Tengah yang mengakibatkan ribuan surat suara ludes. ”Juga cara-cara intimidasi dan kekerasan seperti di Aceh dan daerah lain,” ujarnya.

Menyangkut proses hukum tindak pidana politik uang yang ditemukan saat pemilu 9 April lalu, Kapolri menjelaskan, masih ditangani di setiap daerah. Menurutnya, lebih dari 20 kasus politik uang siap masuk ke persidangan. “Ada yang sudah P21 (berkas lengkap), 20-an lebih,” ujarnya.

Siap Disidangkan

Di sisi lain, ada juga kasus yang tidak cukup bukti, sehingga dihentikan. “Ada 17 kasus yang kami hentikan.” Dalam kasus politik uang, imbuhnya, yang membawa dan membagi-bagikan uang itulah yang dipidana. Kasus yang ditangani Polri antara lain temuan seseorang yang membawa uang pecahan Rp 10.000 hingga Rp 50.000 di Luwu, Sulawesi Selatan dengan nilai Rp 9 juta.

Polisi juga menemukan hal yang sama di Gunungkidul, Yogyakarta. Di sana, polisi menemukan dua karung uang pecahan Rp 10.000, Rp 20.000 dan Rp 50.000 senilai Rp 510 juta.

Kasus pemilu lain yang menonjol adalah penyuapan 13 ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pasuruan oleh caleg DPRD Jatim dari Partai Gerindra Agustina Amprawati senilai Rp 116 juta. Agustina yang kalah dalam pileg mengakui perbuatannya. Tindakannya itu ia lakukan lantaran ketua PPK berjanji mengamankan 5.000 suara per kecamatan.

Namun ternyata ia menjadi korban penipuan petugas PKK itu. Agustina kemudian membawa kasus itu ke proses hukum. Kasus tersebut masih diproses Panwaslu Pasuruan. (K24,viva,- dtc-25,59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/23/259544

28 April 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

PDIP Kabupaten Semarang Laporkan Panwascam ke Bawaslu

SUARA MERDEKA – Rabu, 23 April 2014

UNGARAN-Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Semarang mengadukan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Widodo, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (22/4).

“Kami menduga Widodo akan melakukan pemerasan terhadap salah satu calon legislatif (caleg) PDIP, atas nama Wisnu Wahyudi,” kata juru bicara DPC PDIP Kabupaten Semarang, Eko Hery Subeno. Terlapor disinyalir meminta Wisnu untuk menyelesaikan permasalahan dugaan penggelembungan suara secara diamdiam dengan menemui terlapor. DPC PDIPKabupaten Semarang merasa dirugikan dengan tindakan tersebut.

“Kami membawa bukti isi pesan singkat Widodo yang dikirimkan kepada Wisnu pada Minggu (13/4),” lanjutnya. Dalamnya pesan singkat tersebut, kata dia, ada penjelasan tentang permasalahan data C1 dan D1 di tempat pemungutan suara (TPS) 2, Kelurahan Candirejo, Ungaran Barat. Pesan singkat tersebut berbunyi, “Kie datane koyo ngene, njenengan nek ora nuruti iso di dis, ngko nak ora ono masalah ketemu aku karo Musyafak.

Pokoke ngerti dewe ya!” (Ini datanya seperti ini, kalau kamu tidak menuruti bisa didiskualifikasi, nanti kalau tidak ada masalah bertemu saya dengan Musyafak. Pokoknya tahu sendiri ya!-Red).

Diproses

“Kenapa hal tidak ditindaklanjuti? Yang ada justru meminta salah satu caleg PDIP tadi untuk bertemu dengannya. Kami pun akan mendesak Bawaslu Jateng dan DKPP serius menyikapi.

Apalagi hasil dari rekapitulasi Pemilihan Legislatif 2014 mulai dari TPS 2 Candirejo hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Semarang, penggelembungan yang dimaksud tidak terbukti,” tandasnya. Widodo ketika hendak dikonfirmasi melalui ponselnya tidak direspons. Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyatakan, telah mendengar informasi tersebut.

“Seluruh informasi yang masuk ke DKPP pasti akan diproses,” katanya. Humas Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo menyatakan pihaknya sudah menerima laporan tersebut. “Pelapor sudah kami minta melengkapi data,” katanya. (H86-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/23/259551

28 April 2014 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Asmadinata Dihukum Lima Tahun

SUARA MERDEKA – Rabu, 23 April 2014

  • Suap Hakim Tipikor Semarang

SEMARANG- Mantan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang Asmadinata dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Ia dinilai terlibat dalam kasus suap penanganan perkara korupsi dana perawatan mobil dinas Sekretariat DPRD Grobogan pada 2006-2007.

Selain pidana badan, Asmadinata juga didenda Rp 200 juta dengan hukuman pengganti dua bulan kurungan. Perbuatannya dianggap memenuhi unsur pidana dalam Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang- Undang No 20 Tahun 2001.

Asmadinata adalah salah satu hakim anggota yang mengadili mantan ketua DPRD Grobogan Mohamad Yaeni dalam perkara korupsi dana perawatan mobil dinas Sekretariat DPRD Grobogan pada 2006-2007. Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang pada 2012.

Dalam sidang kasus suap itu terungkap Asmadinata tiga kali menemui Heru Kisbandono, saat itu hakim ad hoc Tipikor Pontianak yang juga kawan Yaeni. “Padahal diketahui saksi Heru berniat membicarakan perkara Yaeni,” kata hakim Dwiarso Budi Santiarto membacakan pertimbangan putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (22/4).

Menurut dia, Asmadinata sudah mengetahui niat Heru. Namun, dia tidak menolak atau mencegah bertemu Heru dalam pertemuan itu. Kenyataannya, Heru menyampaikan permintaan keluarga Yaeni meminta keringanan hukuman kepada Kartini, Asmadinata, dan Pragsono sebagai hakim ketua.

Setelah itu, ketiga hakim termasuk Asmadinata tetap bersedia bertemu Heru. Bahkan Asmadinata mengungkapkan, akan berbeda pendapat (dissenting opinion) dalam putusan Yaeni. Pragsono dan Kartini akan menghukum Yaeni, sedangkan Asmadinata akan membebaskan Yaeni.

Lebih Rendah

Vonis pidana untuk Asmadinata lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Asmadinata dengan pidana 11 tahun penjara dan denda Rp 300 juta setara dengan lima bulan. Atas putusan tersebut, jaksa tak langsung menyatakan sikap menerima atau mengajukan banding.

Demikian pula Asmadinata. “Pikir-pikir majelis hakim,” katanya. Penasihat hukum Asmadinata, Theodorus Yoseph Parera menyayangkan pertimbangan hakim ihwal niatan dissenting opinion Asmadinata. Menurutnya, dissenting opinion merupakan kewenangan seorang hakim yang sah sesuai aturan.

“Dissenting opinion yang sempat dipikirkan terdakwa lalu diurungkan itu justru dijadikan pertimbangan oleh hakim. Ini putusan yang aneh,” kata Parera. Kasus ini terungkap saat Heru dan Kartini Marpaung ditangkap KPK dalam satu mobil pada 17 Agustus 2012.

Di dalam mobil itu ditemukan uang Rp 150 juta yang berasal dari adik Yaeni, Sri Dartutik. Heru berniat memberikan uang tersebut kepada Kartini. Penangkapan itu terjadi sebelum jadwal pembacaan putusan Yaeni pada 27 Agutus 2012. Akhirnya, Yaeni batal mendapat keringanan hukuman. Dari tuntutan jaksa 2,5 tahun penjara, Yaeni divonis dua tahun dan lima bulan penjara.

Vonis itu menjadi dua kali lipat dalam proses banding, menjadi lima tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, Heru Kisbandono dihukum delapan tahun penjara. Kartini Marpaung, 10 tahun penjara. Adapun Sri Dartutik divonis lima tahun penjara. (H89-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/23/259554

28 April 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Korban “Nyanyian” Nazaruddin Bertambah

SUARA MERDEKA – Rabu, 23 April 2014

JAKARTA- Korban “nyanyian” mantan bendahara umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin bertambah lagi. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan paket kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.

KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka.

Sebelumnya, Nazaruddin dalam kasus Hambalang telah menyeret mantan katua umum DPP PD Anas Urbaningrum, mantan Menpora Andi Alifian Malarangeng. Juga terpidana korupsi Wisma Atlet dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Angelina Sondak terlebih dulu menjadi korban.

’’Setelah dilakukan gelar perkara terkait penyelidikan E-KTP maka didapat dua alat bukti yang cukup dan disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi terkait pengdan E-KTP, penyidik menetapkan S selaku PPK di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka,’’ kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo di Gedung KPK, Selasa (22/4).

Anak buah Mendagri Gamawan Fauzi ini diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 susbsidair pasal 3 Undang-undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. ”Anggaran yang digunakan dalam proyek ini dari pagu anggaran 2011-2012 dengan nilai Rp 6 triliun,’’ ujar Johan.

Soal kerugian negara, Johan mengaku masih terus melakukan penghitungan. ’’Masih dihitung,’’katanya.

Siap Diperiksa

Terpisah, Gamawan Fauzi mengatakan siap dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait penetapan tersangka salah satu direktur di kementeriannya dalam korupsi pengadaan E-KTP.

“Kita tahu KPK ini profesional, silakan kalau diperlukan kami akan memberikan dukungan,” ujarnya. Namun Gamawan mengaku belum mengetahui secara detail mengenai kasus tersebut. Karena itu dia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. “Silakan proses hukum berjalan, kami akan membantu apa yang dibutuhkan KPK. Saya belum tahu jelas, tunggu KPK nanti, malah saya baru tahu,” katanya.

Sementara itu KPK juga menggeledah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17 Kalibata, Jakarta Selatan. Sekitar tujuh penyidik menggeledah sejumlah ruangan di gedung pendataan penduduk tersebut.

Enam orang di antaranya mengenakan rompi berlogo KPK di punggung dan satu petugas perempuan tanpa rompi. Satgas pemberantasan korupsi itu mulai bekerja sekitar pukul 15.00. Mereka tampak naik turun lift gedung. Sementara itu, ruang lobi kantor dikunci dan dijaga petugas keamanan internal.

Di luar lobi terparkir mobil dinas Toyota Camry B- 1893-RFS. “Iya ini mobil Sugiharto,” kata seorang pegawai. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan penyidik mengeledah dua lokasi terkait kasus korupsi E-KTP. Menurut Bambang, pengeledahan itu merupakan tahapan dari pendalaman kasus. “Ya itu kita sudah beberapa kali ekspose, sudah meningkatkan tahapan dan tadi sudah dilakukan di dua tempat kalau nggak salah.

Salah satunya di di Kalibata,” ujar Bambang Bambang mengungkapkan kasus yang menjerat Sugiharto sudah didalami KPK sejak lama. Pengembangan kasus dilakukan karena juga banyaknya laporan dari masyarakat mengenai pelaksanaan program tersebut. “Sudah kami periksa semua. Sampai teknologinya juga kami periksa,” ucapnya. (J13,viva-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/23/259572

28 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Skandal Pajak Hadi Poernomo: Imbalan Dilacak

SUARA MERDEKA – Rabu, 23 April 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana pada kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo.

Lembaga antirasuah lebih fokus melacak aliran dana terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PT BCATbk tahun pajak 1999 untuk mengetahui dugaan imbalan yang diterima Hadi Poernomo ketika menjabat Direktur Jenderal Pajak 2002-2004.

“Nilai kerugiannya sementara seperti itu. Nanti akan dikembangkan lebih lanjut,” kata Wakil Ketua KPK, Busryo Muqoddas, di Jakarta, Selasa kemarin.

Menurut Busyro, penyelidikan kasus ini dilakukan sejak ada laporan dari masyarakat. KPK pun sudah mencegah Hadi Poernomo untuk bepergian keluar negeri sejak 21 April 2014 selama 6 bulan ke depan. “Pihak-pihak lain yang perlu dibuat pencegahan akan kami umumkan ke Ditjen Imigrasi, tapi saya belum tahu berapa (orang) dan namanya siapa,” ungkap Busyro. Busyro mengungkapkan, ada kemiripan antara kasus korupsi pajak Hadi Poernomo dengan kasus pajak yang menyeret Gayus Halomoan Tambunan. “Misalnya, ada kesamaan modus. Ini seperti yang selama ini kami tangani,” ujar Busyro. Gayus adalah mantan pegawai pajak yang terseret kasus sejumlah kasus korupsi terkait pajak, seperti penggelapan pajak, penyuapan, pencucian uang, dan kasus lainnya. Dalam sejumlah kasus korupsi pajak, imbuhnya, modus yang sering dilakukan penyelenggara negara adalah penyalahgunaan wewenang. “Ada yang mengajukan permohonan, pembebasan pajak, kemudian modusnya diberikan. Lalu ada kick back, ada aliran. Jadi itu lebih bentuk penyalahgunaan kewenangan dan kewajiban seorang pejabat. Polanya seperti itu,” paparnya. Saat ditanya mengenai aliran dana yang diduga didapat tersangka Hadi Poernomo, Busyro mengatakan pihaknya masih mengembangkan lebih lanjut. Sebab, penyidik baru mengetahui potensi kerugian negara “Nilai kerugiannya sementara Rp 375 miliar. Nanti dikembangkan,” kata dia. Busyro meminta Hadi Poernomo terbuka saat memberikan keterangan kepada penyidik. “Pertama, (pemeriksaan) ini untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau ada tersangka atau saksi terbuka, rakyat akan memperoleh lagi sebagian haknya yang diambil lewat korupsi. Kedua, untuk membantu melihat anatomi dan struktur pelakunya itu siapa lagi,” kata Busyro.

Instruksi Menkeu

KPK juga akan memeriksa pihak BCA dalam kasus ini, termasuk adanya dugaan pemberian dari BCAkepada Hadi yang saat itu menjabat Dirjen Pajak periode 2002- 2004. ’’BCA itu pasti akan kita periksa,’’ ujar Busyro Terpisah, pihak PT BCA Tbk mengklaim tidak melanggar peraturan perpajakan menyusul penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan atas pajak bank swasta itu pada 1999.

“Perlu disampaikan BCA sebagai wajib pajak telah memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya melalui prosedur dan tata cara perpajakan yang benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,” kata Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmaja dalam jumpa pers di kantornya kemarin. Ia menjelaskan, kronologi perpajakan BCA tahun fiskal 1999. Pada 1998, BCA mengalami kerugian fiskal Rp 29,2 triliun akibat krisis ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan UU yang berlaku, lanjutnya, kerugian itu dapat dikompensasikan dengan penghasilan (tax loss carry forward) mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut hingga lima tahun. Selanjutnya, sejak 1999, BCA mulai membukukan laba fiskal di 1999 yang tercatat sebesar Rp 174 miliar. Berdasarkan pemeriksaan pajak pada 2002, Ditjen Pajak telah melakukan koreksi laba fiskal periode 1999 itu menjadi Rp 6,78 triliun.

Di dalam nilai tersebut, jelasnya, terdapat koreksi yang terkait pengalihan aset termasuk jaminan sebesar Rp 5,77 triliun yang dilakukan dengan proses jual beli dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang. Bahkan pihak BCA mencokot nama Boediono dengan menyatakan kebijakan itu dilakukan atas dasar instruksi Menkeu (Boediono saat itu-red).

“Hal tersebut dilaksanakan sejalan dengan instruksi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada 26 Maret 1999,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menyatakan, transaksi pengalihan aset merupakan jual beli piutang, namun Ditjen Pajak menilai transaksi itu sebagai penghapusan piutang macet. Terkait dengan hal-hal tersebut, pada 17 Juni 2003, BCA mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak atas koreksi pajak yang telah dilakukan.

Keberatan yang disampaikan oleh BCA diterima Ditjen Pajak dan dinyatakan dalam SK Nomor KEP-870/PJ.44/2004 tertanggal 18 Juni 2004. Dia menambahkan, pada saat berakhir masa kompensasi kerugian pajak 1998, masih terdapat sisa kompensasi yang belum digunakan sebesar Rp7,81 triliun.

Dengan demikian, seandainya keberatan BCAatas koreksi pajak senilai Rp5,77 triliun tidak diterima Ditjen Pajak, maka masih ada sisa tax loss carry forward yang dapat dikompensasikan sebesar Rp2,04 triliun. “Sisa tax loss carry forward tersebut tidak dapat dipakai lagi (hangus) setelah 2003,” katanya Sebelumnya, KPK menetapkan Hadi dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004. Sebelumnya KPK menetapkan Hadi sebagai tersangka.

Dia diduga telah menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak nihil (SKPN) PTBank Central Asia. Padahal Direktur Pajak Penghasilan (PPh) telah mengirimkan surat, yang menyimpulkan bahwa permohonan keberatan wajib pajak BCAditolak.

Kredit Macet

Kasus ini berawal pada 17 Juli 2003, BCA mengajukan surat keberatan pajak transaksi non-performing loan (kredit macet) tahun 1999 sebesar Rp 5,3 triliun kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPh). Dengan adanya kredit macet tersebut, BCA diperkirakan harus membayar pajak Rp 375 milliar. Apabila kredit macet dihapuskan, maka BCA tidak jadi membayar pajak senilai tersebut.

Selama setahun melakukan pendalaman, Direktorat PPh mencapai satu kesimpulan bahwa permohonan itu harus ditolak. Kemudian, pada 13 Maret 2004 Direktorat PPh mengirimkan surat pengantar risalah keberatan ke Direktur Jenderal Pajak yang berisikan hasil telaah kesimpulan.

Dan pada 18 Juli 2004, atau satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final terkait permohonan BCA, Hadi mengirimkan nota dinas kepada Direktorat PPh. Isinya memerintahkan agar mengubah hasil kesimpulan, dari yang semula menolak diubah menjadi menerima seluruh keberatan. Direktorat PPh kembali mengirimkan surat pengantar risalah atas SKPN PPh BCA.

Namun, Hadi mengabaikan surat tersebut. Padahal, bank lainnya yang mengajukan keberatan serupa dengan BCA, ditolak oleh Dirjen Pajak. KPK menjerat Hadi dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau ayat 3 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. (J13,ant-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/23/259574

28 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pilgub 2018 Telan Rp 1,6 T

SUARA MERDEKA – Kamis, 24 April 2014

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng mengusulkan anggaran untuk pemilihan gubernur (pilgub) Jateng 2018 sebesar Rp 1,6 triliun. Dana yang diajukan itu jauh lebih besar dibandingkan pilgub 2013 sebesar Rp 621 miliar dari total Rp 907 miliar yang diusulkan. Besaran dana yang diajukan penyelenggara pemilu itu terungkap saat rapat kerja komisi A DPRD Jateng, KPU, Biro Keuangan, Bappeda, dan Badan Kesbangpolinmas di Gedung Berlian, baru-baru ini.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi A Fuad Hidayat itu membahas peraturan daerah (Perda) Dana Cadangan Pilgub 2018 dengan diasumsikan gubernur dan wakil gubernur masih dipilih rakyat secara langsung. ”KPU mengajukan anggaran Pilgub Jateng 2018 sebesar Rp 1,6 triliun untuk dua putaran. Dana itu belum termasuk biaya pengamanan yang diperkirakan mencapai Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 1,8 miliar,” jelas Fuad Hidayat yang juga anggota Fraksi PKB.

Menurut dia, besaran dana yang diajukan itu masih merupakan pembahasan awal. Meski demikian, anggaran pilgub itu tetap akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Biro Keuangan akan mempelajari potensi keuangan daerah dan menjadi pertimbangan rasionalisasi anggaran,” ungkapnya.

Indeks Maksimal

Jika ada perubahan regulasi, maka anggaran itu bisa dikembalikan ke kas daerah. Pihaknya berharap dana cadangan itu bisa dicicil agar tidak memberatkan APBD Jateng. Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menjelaskan, dana Rp 1,6 triliun itu adalah indeks maksimal. Diakuinya, anggaran memang membengkak dibandingkan saat Pilgub Jateng 2013 karena ada perkiraan peningkatan jumlah pemilih sekitar dua juta orang.

Dia memprediksikan, kenaikan pemilih mencapai 5,73 persen se-tiap tahunnya. “Saat 2018 nanti jumlah pemilih pilgub diperkirakan mencapai 29,31 juta orang. Pada saat itu, indeks harga juga berubah,” tandasnya. Besaran dana yang diajukan itu disesuaikan indeks provinsi dalam penyusunan anggaran. (Royce Wijaya SP-90 )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/24/259678

28 April 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KPK Geledah Ruang Mendagri

SUARA MERDEKA – Kamis, 24 April 2014

  • Kasus Korupsi E-KTP

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kementerian Dalam Negeri. Dalam penggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah dokumen baik dalam bentuk kertas maupun elektronik. ”Kami juga menggeledah ruang kerja Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo di kantornya, Rabu (23/4).

Selain menggeledah ruang kerja Mendagri di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Merdeka Utara, lanjut Johan, penyidik juga menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, dan kantor PT Quadra Solution di Kuningan. Terkait potensi kerugian negara, Johan menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan penghitungan. Dia menjelaskan, proyek ini dilaksanakan dalam dua termin. Pada 2011 dianggarkan Rp 2 triliunan, dan 2012 dianggarkan lebih dari Rp 3 miliar. Dengan demikian, nilai proyek mencapai Rp 6 triliun. ”Perhitungan sementara. Ini masih kasar ya, kerugian sementara hasil penyelidikan Rp 1,12 triliun,” katanya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka. ”Dugaan sementara, dalam pengadaan ini ada beberapa dugaan mark up, misalnya terkait dengan harga satuan dalam konteks pengadaan E-KTP,” katanya.

Anak buah Gamawan Fauzi itu diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 susbsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. KPK, kata Johan, tengah mengembangkan kasus tersebut dan mendalami keterlibatan Mendagri sebagai pengguna anggaran. Untuk kuasa pengguna anggaran dalam proyek ini adalah Sekjen.

”Ini sedang dikembangkan, tentu pertanyaan bagus, bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) ini apakah ada kontribusi dari kuasa pengguna anggaran (KPA), dan pengguna anggaran (PA). Ini tentu masih didalami. Yang ditemukan dua alat bukti cukup oleh penyidik sampai saat ini baru PPK,” katanya.

Untuk itu, KPK kemungkinan besar akan memeriksa Mendagri sebagai pengguna anggaran. ”Apabila diperlukan, tentu Pak Mendagri akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” jelas Johan.

Sementara itu, Gamawan membantah ruang kerjanya digeledah KPK pada Selasa (22/4). ”Tidak ada penggeledahan, ruangan Pak Sugiharto saja (yang digeledah),” katanya.

Gamawan mengakui memang ada petugas KPK yang menemuinya di ruangan, namun tidak terjadi penggeledahan seperti yang diberitakan media.

Diperiksa BPK

Dia juga memberikan sendiri berkas-berkas kedinasan terkait proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik itu kepada penyidik. ”Saya memberikan bundel-bundel (dokumen) yang diperlukan. Saya bilang silakan diambil bundel-bundel yang diperlukan di sini,” jelasnya.

”Saya memang sudah menyiapkan bundelan dokumen itu per bidang, ada soal Aceh, Papua. Kalau memang perlu dokumen soal Aceh ya silakan saja diambil,” katanya.

Dia menandaskan, proyek pengadaan E-KTP itu telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala, dan tidak ditemukan kesalahan. ”Sampai sekarang belum ada temuan kesalahan, baik dalam proses tender maupun dalam perjalanannya. Tidak ada temuan BPK sama sekali,” katanya.

Dia menjelaskan, audit BPK dilakukan setiap tahun sejak proyek pengadaan E-KTP pada 2011, sehingga dirinya tidak mengetahui di mana letak kerugian negara, seperti dikemukakan KPK. ”Kalau sekarang dinyatakan sebagai tersangka, tentu kami tidak tahu di mana sangkaannya. KPK yang lebih tahu itu. Tetapi, hasil audit BPK tidak pernah ada temuan yang merugikan Negara itu,” ujarnya.

Hingga Rabu pagi, Mendagri juga belum mendapatkan laporan dari Direktur Jenderal Dukcapil Irman perihal penggeledahan di lingkungan kerjanya oleh KPK dan penetapan tersangka atas salah satu direkturnya. ”Sampai sekarang saya tidak tahu masalahnya apa. Dirjen juga belum lapor, mungkin lelah karena sampai dini hari tadi penggeledahannya,” katanya. (J13,viva,ant,dtc-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/24/259712

28 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: