KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Sebanyak 13 PPK di Pasuruan Terancam Dipecat

Sebanyak 13 PPK di Pasuruan Terancam Dipecat

ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.COSurabaya -Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur menyerahkan kasus jual suara oleh 13 orang Panitia Pemilu Kecamatan di Pasuruan kepada Panitia Pengawas Pemilu Pasuruan. “Sudah ditangani Panwaslu Pasuruan,” kata Ketua Bawaslu Jawa Timur, Sufyanto melalui pesan singkatnya kepada Tempo, Selasa, 22 April 2014.

Adapun 13 PPK itu adalah PPK Gempol, Lekok, Beji, Gondangwetan, Grati, Pohjentrek, Sukorejo, Purwosari, Winongan, Bangil, Kraton, Prigen, dan Wonorejo. Mereka dilaporkan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dari Partai Gerindra nomor urut 8, Agustina Amprawati karena telah menerima uang dari tim suksesnya.

Menurut Agustina, tim suksesnya menyerahkan uang sebesar Rp 128 juta. Sebagai kompensasi pemberian uang itu, mereka menjanjikan 5 ribu suara untuk Agustina. Selain uang, salah seorang PPK juga dijanjikan mendapat satu unit sepeda motor Honda Mega Pro.

Anggota Bawaslu Jawa Timur Divisi Penindakan dan Pelanggaran Pemilu, Sri Sugeng Pujiatmiko mengatakan 13 orang PPK itu diberhentikan jika terbukti menerima uang dari caleg.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/22/063572337/Sebanyak-13-PPK-di-Pasuruan-Terancam-Dipecat

23 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi E-KTP, KPK Geledah Ditjen Kependudukan

Korupsi E-KTP, KPK Geledah Ditjen Kependudukan

TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.COJakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2014.

Juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan penggeledahan itu terkait dengan penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP) alias e-KTP tahun anggaran 2011-2012.

“Diduga ada jejak-jejak tersangka di tempat yang digeledah itu,” kata Johan di kantornya, Selasa, 22 April 2014. (Baca:KPK Mulai Bongkar Korupsi E-KTP)

Menurut Johan, perihal kasus ini, ada lima tempat lain yang digeledah. Sayangnya, dia belum mendapat informasi dari tim penyidik soal tempat penggeledahan yang lain.

KPK resmi menetapkan Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan KTP elektronik alias e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Sugiharto merupakan pejabat pembuat komitmen dalam kasus tersebut.

“Ekspose penyelidikan terhadap paket penerapan e-KTP, menemukan dua alat bukti yang cukup dan disimpulkan S sebagai tersangka,” kata Johan.

Sugiharto disangka melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu juncto pasal 64 ayat 1 Kitab UU Hukum Pidana.

Johan mengatakan lembaganya belum mendapat angka kerugian negara akibat korupsi proyek senilai Rp 6 triliun itu. “Modusnya bagaimana juga saya belum dapat info,” kata dia.

Dibukanya penyelidikan kasus ini, menurut Johan, bukan hanya karena ocehan bekas Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin yang sering gembar-gembor ada korupsi di proyek e-KTP. “Ini dari laporan masyarakat pada 2012,” ujar dia.

MUHAMAD RIZKI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/22/078572438/Korupsi-E-KTP-KPK-Geledah-Ditjen-Kependudukan

23 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PNS Pemilik Rp 1,3 T Diduga Setor ke Perwira TNI

PNS Pemilik Rp 1,3 T Diduga Setor ke Perwira TNI   

Sxc.hu

TEMPO.CO Jakarta– Transaksi Rp 1,3 triliun yang mencurigakan di rekening pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah daerah di luar Pulau Jawa sedang diselidiki penegak hukum. Sumber Tempo di kalangan penegak hukum mengatakan laporan transaksi mencurigakan itu telah diterima Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) enam bulan lalu. (Baca: Money Changer, Usaha Samaran PNS Pemilik Duit 1,3 T)

Menurut dia, transaksi mencurigakan ini terendus karena si PNS menyetorkan sendiri duitnya dalam jumlah besar secara tunai ke bank. Nilai setornya mulai ratusan juta sampai Rp 10 miliar per hari. “PNS perempuan ini menenteng sendiri duit miliaran rupiah dalam sebuah tas. Kemudian duit tersebut disetor ke rekening dolarnya dan dikonversi ke rupiah,” kata sumber tersebut kepada Tempo pekan lalu. (Baca: PNS Ini Punya Rekening Rp 1,3 T, Darimana Asalnya?)

Setelah itu, kata dia, uang tersebut diduga dipindahkan ke rekening seorang perwira Tentara Nasional Indonesia dan polisi berpangkat bintara. Belum jelas motif dan hubungan ketiganya, tapi, menurut sumber Tempo, transaksi ini  diduga terkait dengan penyelundupan bahan bakar minyak melalui perbatasan Singapura dan Indonesia.

Sebelumnya, PPATK dikabarkan kembali mengendus rekening mencurigakan milik seorang pegawai pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Kali ini jumlah transaksinya tak tanggung-tanggung: Rp 1,3 triliun dalam lima tahun terakhir.

Ketua PPATK Muhammad Yusuf menduga rekening mencurigakan ini terkait dengan bisnis penyelundupan bahan bakar minyak dan people smuggling atau penyelundupan imigran gelap di daerah perbatasan. “Uang di rekeningnya sangat-sangat tidak lazim, unusual, dan berindikasi mencurigakan. Karena uang disetor secara cash,” katanya. (Baca: Kemendagri Tak Awasi Rekening Gendut PNS).

Namun Yusuf enggan mengungkapkan identitas dan daerah tempat pegawai pemerintah tersebut bekerja. (Baca: Rekening Gendut, PNS Ini Setor Cash Rp 10 M Sehari  )

 

FEBRIANA FIRDAUS

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/22/063572198/PNS-Pemilik-Rp-13-T-Diduga-Setor-ke-Perwira-TNI

23 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Saksi Sebut Bupati Morotai Tahu Rp 3 M ke Akil

Saksi Sebut Bupati Morotai Tahu Rp 3 M ke Akil  

Ekspresi terdakwa suap pengurusan sengketa sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Akil Mochtar saat menjalani sidang mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (14/4). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.COJakarta – Muchamad Djuffry, pengusaha kelapa sawit di Halmahera, mengakui pernah dimintai Sahrin Hamid, penasihat hukum Bupati Morotai Rusli Sibua, menyediakan duit Rp 3 miliar. Dia mengatakan duit tersebut terkait dengan pengurusan sengketa pilkada Morotai di Mahkamah Konstitusi. (Baca: Akil Terima Rp 3 Miliar dari Pilkada Morotai)

“Pak Sahrin butuh dana untuk diberikan ke MK. Pak Sahrin sampaikan, ‘Tolong dicari solusinya untuk memenuhi permintaan MK Rp 3 miliar’,” kata Djuffry ketika bersaksi untuk terdakwa bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 21 April 2014.

Djuffry menyanggupi permintaan duit itu dengan meminjam duit dari seorang pengusaha bernama Petrus. Duit itu lalu diterima dalam dua tahap, yakni pada 15 Juni 2011 Rp 2 miliar dan 16 Juni 2011 Rp 1 miliar.

Duit Rp 1 miliar itu lalu dia transfer melalui Bank Jasa ke CV Ratu Samagat, perusahaan milik Ratu Rita, istri Akil. Duit itu dibagi dua: Rp 500 juta Djuffry yang mentransfer, dan Rp 500 juta Muchlis yang mentransfer dengan keterangan untuk pembayaran alat perkebunan.

Lalu yang Rp 2 miliar ditukar dalam bentuk dolar Amerika, dan Suhrin memintanya untuk dibawa ke Bank BCA Cabang Tebet, Jakarta Selatan. “Kami diarahkan ke BCA prioritas. Rupanya ada komunikasi antara Suhrin dan teller di prioritas,” ujarnya.

Namun dia mengaku lupa apakah saat itu duit tersebut disetor atau ditransfer. “Saat itu cuma diminta menandatangani slip. Apa slip transfer atau setoran, tidak tahu, saya khilaf,” ujar Djuffry.

Dalam surat dakwaan Akil disebutkan, terkait dengan sengketa pilkada Morotai ini, ia meminta sejumlah duit untuk menyetujui keberatan hasil pilkada tahun 2011. Akil disebut menerima Rp 2,989 miliar dari Rp 6 miliar yang diminta.

LINDA TRIANITA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/22/063572384/Saksi-Sebut-Bupati-Morotai-Tahu-Rp-3-M-ke-Akil

23 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bos PT Indoguna Dituntut 4 Tahun Penjara

Bos PT Indoguna Dituntut 4 Tahun Penjara  

Terpidana kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementan Ahmad Fathanah (kanan) berbincang dengan terdakwa Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman sebelum menjalani sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan saksi kasus Impor daging di Kementerian Pertanian di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/3). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.COJakarta – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman selama 4 tahun penjara. Jaksa menilai Maria terbukti menyuap Luthfi Hasan Ishaaq selaku anggota Komisi Pertahanan DPR periode 2009-2014 sekaligus Presiden Partai Keadilan Sejahtera sebesar Rp 1,3 miliar.

“Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan,” kata jaksa Irene Putri saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 22 April 2014. (Baca: Dirut PT Indoguna Jadi Tersangka Suap Impor Sapi)

Jaksa menilai Maria terbukti melanggar pidana dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam pertimbangannya, menurut Irene, hal yang memberatkan terdakwa karena tidak mendukung program pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, terdakwa tidak pernah dihukum dan sopan selama persidangan.

Jaksa Herry B.S. Ratna Putra mengatakan penyuapan tersebut dilakukan agar Luthfi menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi pejabat Kementerian Pertanian agar memberi persetujuan permohonan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 yang diajukan Indoguna.

Dia mengatakan permohonan penambahan kuota impor daging sebesar 8.000 atau 10.000 ton ini diajukan lima perusahaan Elizabeth, yakni PT Indoguna Utama, PT Sinar Terang, CV Cahaya Karya Indah, CV Surya Cemerlang Abadi, dan CV Nuansa Guna Utama.

Menurut Herry, Elizabeth tiga kali mengajukan permohonan penambahan kuota itu dan selalu ditolak. Akhirnya, Elizabeth menghubungi Elda Devianne Adiningrat yang menghubungkannya dengan Ahmad Fathanah agar dihubungkan ke Luthfi.

Fathanah, Elda, dan Luthfi lantas mengadakan pertemuan dengan Elizabeth di restoran Angus Steak House at Chase Plaza, Jakarta Selatan. Elizabeth menjelaskan permasalahannya kepada Luthfi serta meminta bantuan mengurus penambahan kuota impor yang diajukan Indoguna di Kementerian Pertanian.

Luthfi menyanggupi dan mengupayakan untuk mempertemukan Elizabeth dengan Suswono, kader PKS yang juga Menteri Pertanian. Pertemuan tersebut bertepatan dengan safari dakwah PKS di Medan, Sumatera Utara, pada 10 Januari 2013. (Baca: Tiga Petinggi PKS Jadi Saksi untuk Bos Indoguna)

Sebelum berangkat ke Medan, Fathanah meminta Elizabeth memberinya Rp 300 juta melalui Elda untuk membiayai kegiatan PKS. Elizabeth menyetujuinya. Namun Fathanah meminta agar Elda menyimpan duit itu dan baru diserahkan kepada Luthfi ketika sudah di Medan.

Di Medan, Elizabeth bersama Luthfi, Elda, dan Fathanah bertemu Suswono di kamar Luthfi di Hotel Aryaduta. Namun tidak dihasilkan kesepakatan apa pun. Suswono menyatakan data soal kebutuhan daging yang dipaparkan Elizabeth tidak valid.

Akhir Januari, Fathanah kembali menemui Elizabeth dan meminta Rp 1 miliar sebagai uang muka untuk Luthfi dari komisi yang dijanjikan Rp 40 miliar. Elizabeth memerintahkan anaknya, Arya Abdi Effendy alias Dio, menyiapkan duit itu dan diberikan kepada Fathanah keesokan harinya.

Setelah menerima duit tersebut, Fathanah mengadakan pertemuan dengan Maharany Suciyono di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat. Petugas KPK menangkap Fathanah dan menyita duit Rp 990 juta serta Rp 10 juta yang diberikan Fathanah kepada Maharany.

Sehari kemudian, KPK menangkap Luthfi di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan. “Perbuatan Luthfi dalam jabatannya selaku anggota Komisi Pertahanan DPR sekaligus Presiden PKS bersama-sama dengan Ahmad Fathanah maksud tujuannya dalam rangka mendukung kepentingan bisnis terdakwa terkait dengan proses penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013, padahal diketahuinya kuota impor daging sudah habis,” kata Herry.

Mendengar tuntutan jaksa, Maria dan penasihat hukumnya memutuskan untuk mengajukan pleidoi pada persidangan pekan depan. “Kami akan mengajukan pleidoi pribadi dan pleidoi penasihat hukum,” kata Maria.

LINDA TRIANITA

23 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tetapkan Hadi Poernomo sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Hadi Poernomo sebagai Tersangka

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo. TEMPO/Subekti

TEMPO.COJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsimenetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo sebagai tersangka. Hadi ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2002-2004. Hadi diduga mengubah keputusan sehingga merugikan negara Rp 375 miliar.

“KPK temukan bukti-bukti akurat. Dan, setelah melakukan gelar perkara, menetapkan saudara HP sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung kantornya, Senin, 21 April 2014.

Hadi disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Perbuatan melawan hukum yang dilakukan saudara HP yaitu penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan BCA,” kata Abraham.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan BCA keberatan dengan pajak atas transaksi non-performance loan sebesar Rp 5,7 triliun. Keberatan BCA itu terjadi tahun 1999. “Tapi, memang, dengan itu dugaan kerugian negaranya adalah Rp 375 miliar.”

MUHAMAD RIZKI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/21/063572154/KPK-Tetapkan-Hadi-Poernomo-sebagai-Tersangka

23 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Hadi Poernomo, Ini Sebab BCA Belum Dijerat

Kasus Hadi Poernomo, Ini Sebab BCA Belum Dijerat  

Menara Bank Central Asia (BCA. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.COJakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi keberatan pajak PT Bank Central Asia. Meski begitu, KPK belum menjerat pejabat BCA.

Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, penyidik ingin bekerja secara akurat dalam penyidikan. (Baca juga: Efek Kasus Hadi, Saham BCA Turun 150 Poin.) “Itu istimewanya KPK, tak bisa mempercepat kalau tak akurat,” kata Busyro, Selasa, 22 April 2014.

KPK mempunyai prinsip bergerak tepat, akurat, dan akuntabel. Namun Busyro menolak bila KPK dikatakan lamban. “Kalau lamban kan lola, alias loading-nya lama.” (Skandal Pajak Hadi Poernomo, KPK Endus Peran BCA)

Dalam tahap penyelidikan, Busyro melanjutkan, penyidik pernah memeriksa perwakilan BCA. Ke depannya, KPK bakal memanggil siapa pun, termasuk staf BCA, untuk diperiksa di tingkat penyidikan. “Siapa saja, nanti harus dipanggil sebagai saksi berdasarkan penyelidikan sebelumnya dan penyidikan saat ini,” ujar Busyro. “Jadi sasarannya memang begitu.” (Hadi Poernomo Tersangka, BCA Bakal Buka Mulut)

Hadi menjadi tersangka pada 21 April 2014, tepat pada hari pensiunnya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus ulang tahunnya ke-67. Penyidik menganggap Hadi melakukan kejahatan korupsi ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2002-2004.

Melalui nota dinas ND-192/PJ/2004, ia mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA atas koreksi fiskal pemeriksa pajak senilai Rp 5,7 triliun. Perbuatannya merugikan negara sebesar Rp 375 miliar. (Harta Hadi Poernomo, dari Bekasi hingga California)

Untuk memperlancar penyidikan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melarang Hadi bepergian ke luar negeri. Wakil Menteri Hukum Denny Indrayana mengatakan pencegahan itu dilakukan berdasar surat permintaan dari KPK dan berlaku hingga enam bulan ke depan.

MUHAMAD RIZKI | NUR ALFIYAH

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/22/063572348/Kasus-Hadi-Poernomo-Ini-Sebab-BCA-Belum-Dijerat

23 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Harta Hadi Poernomo, dari Bekasi hingga California

Harta Hadi Poernomo, dari Bekasi hingga California

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo saat acara pelepasan masa baktinya di kantor BPK, Jakarta (21/4). Hadi Poernamo yang baru pensiun sebagai ketua BPK belum beri keterangan apapun terkait penetapan tersangka pada dirinya. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.COJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus pajak PT Bank Central Asia. Saat menjabat Direktur Jenderal Pajak Hadi pada 2002-2004, Hadi diduga mengubah keputusan permohonan pajak BCA sehingga merugikan negara Rp 375 miliar. (Baca: Tersandung Skandal Pajak, Ini Reaksi Bos BCA)

Investigasi majalah Tempo menemukan sejumlah aset Hadi yang tersebar dari Sawangan, Bogor hingga ke Los Angeles, Amerika Serikat. Berdasarkan laporan kekayaan yang disetorkan kepada KPK, total kekayaan Hadi mencapai Rp 37,9 miliar. Harta ini sebagian besar berasal dari hibah orang tua dan mertuanya. (Baca: KPK Tetapkan Hadi Poernomo sebagai Tersangka)
Dalam daftar pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diserahkan ke KPK pada 2010, Hadi juga memiliki harta senilai Rp 38,8 miliar dan banyak tanah di sejumlah daerah, termasuk tanah dan apartemen di Los Angeles, California, Amerika Serikat, seluas 60 x 160 meter persegi.
Hampir semua aset tersebut diatasnamakan Melita Setyawati, istrinya. Berikut sebagian besar harta Hadi yang ditemukan Tim Investigasi Tempo.

1. Raya Kembangan RT 08/02 No. 46, Kembangan, Jakarta Barat. Luas tanah: 2.900 meter persegi. AJB 25 Juni 1985 atas nama Melita Setyawati. Nilai jual obyek pajak (NJOP): Rp 2.925.000/meter persegi, harga pasar Rp 3-4 juta/meter persegi.

2. Raya Kembangan RT 08/02, Kembangan, Jakarta Barat. Luas tanah: 1.000 meter persegi. NJOP: Rp 2.925.000/meter persegi, harga pasar Rp 3-4 juta/meter persegi. AJB 2 Juli 1993 atas nama Melita Setyawati.

3. Kencana Molek I Blok M-12A No. 29, Kembangan, Jakarta Barat. Luas tanah/bangunan: 135/160 meter persegi. NJOP: Rp 5.095.000. AJB 22 Agustus 1996 atas nama Melita Setyawati.

4. Kembangan Raya 10 RT 07/01, Kembangan, Jakarta Barat. Luas tanah/bangunan: 429/326 meter persegi. NJOP: Rp 516.000/meter persegi. AJB 2 Agustus 2004 atas nama Melita Setyawati.

5. Anggrek Garuda Blok H/2 RT 01/05, Kemanggisan, Jakarta Barat. Luas tanah/bangunan: 233/100 meter persegi. NJOP: Rp 4.155.000/meter persegi. Akta hibah 15 November 1985 untuk Hadi Poernomo dari R. Abdul Hadi Noto Sentoso, yang membeli 15 November 1985.

6. Kompleks Migas 44/17A RT 01/07, Kemanggisan, Jakarta Barat. Luas tanah/bangunan: 315/200 meter persegi. NJOP: Rp 2.025.000/meter persegi. AJB tahun 1973 atas nama Melita Setyawati.

7. Iskandarsyah I/18 RT 05/04, Melawai, Jakarta Selatan. Luas tanah/bangunan: 668/400 meter persegi dan 668/668 meter persegi. NJOP: Rp 7.455.000/meter persegi. Akta hibah 18 Januari 1985 untuk Hadi Poernomo dari R Abdul Hadi Noto Sentoso, yang membeli 21 September 1983.

8. Apartemen Taman Rasuna 0709E, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Luas tanah/bangunan: 18/90 meter persegi, 91 meter persegi, dan 19/119 meter persegi. NJOP: Rp 675.845.000/unit. AJB 12 Juni 1998 atas nama Melita Setyawati.

9. Apartemen Taman Rasuna 0710E, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Luas tanah/bangunan: 18/90 meter persegi, 91 meter persegi, dan 19/119 meter persegi. NJOP: Rp 675.845.000/unit. AJB 12 Juni 1998 atas nama Melita Setyawati.

10. Apartemen Taman Rasuna 0709F, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Luas tanah/bangunan: 18/90 meter persegi, 90 meter persegi, dan 19/119 meter persegi. NJOP: Rp 675.845.000/unit. NJOP: Rp 672.745.000/unit. AJB 5 Mei 1998 atas nama Melita Setyawati.

11. Apartemen Taman Rasuna 0710F, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Luas tanah/bangunan: 18/90 meter persegi, 90 meter persegi, dan 19/118 meter persegi. NJOP: Rp 672.745.000/unit. AJB 29 Juni 1998 atas nama Melita Setyawati.

12. Apartemen Kusuma Chandra, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luas tanah/bangunan: 123/123,97 meter persegi. NJOP: Rp 407.278.000/unit. AJB 3 Juni 1999 atas nama Melita Setyawati.

13. Apartemen Kusuma Chandra 5M Blok C, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luas tanah/bangunan: 150/149,5 meter persegi. NJOP: Rp 407.278.000/unit. AJB 28 Desember 1999 atas nama Melita Setyawati.

14. Raya Parung Ciputat RT 007/03, Kedaung, Sawangan, Bogor. Luas tanah/bangunan: 11.150/150 meter persegi dan 11.150/300 meter persegi. NJOP: Rp 614.000/meter persegi. AJB tahun 1988 atas nama Melita Setyawati.

15. Kampung Kebon Kopi, Serang, Bekasi. Luas tanah/bangunan: 244 meter persegi dan 244/140 meter persegi. NJOP: Rp 160.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 12 Mei 2003 atas nama Melita Setyawati.

16. Kampung Serang, Bekasi. Luas tanah/bangunan: 347 meter persegi dan 347/72 meter persegi. NJOP: Rp 160.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 26 April 2004 atas nama Melita Setyawati.

17. Kampung Serang, Bekasi. Luas tanah/bangunan: 750 meter persegi dan 750/120 meter persegi. NJOP: Rp 160.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 27 April 2004 atas nama Melita Setyawati.

18. Tegal Rejo Bakti RT 01/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. Luas tanah: 1.107 meter persegi. NJOP: Rp 160.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 8 November 2004 atas nama Melita Setyawati.

19. Tegal Rejo RT 01/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. Luas tanah: 547 meter persegi. NJOP: Rp 160.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 8 November 2004 atas nama Melita Setyawati.

20. Tegal Rejo RT 01/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. Luas tanah/bangunan: 1.220 meter persegi dan 1.220/72 meter persegi. NJOP: Rp 160.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 12 Oktober 2004 atas nama Melita Setyawati.

21. Karya Bakti RT 11/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. Luas tanah: 3.034 meter persegi. NJOP: Rp 27.000/meter persegi, harga pasaran Rp 82.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 8 November 2004 atas nama Melita Setyawati

22. Wonokarto, Wonodadi, RT 02/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. Luas tanah: 2.285 meter persegi. NJOP: Rp 27.000/meter persegi, harga pasaran Rp 82.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 4 Juli 2004 atas nama Melita Setyawati.

23. Wonokarto, Wonodadi, RT 02/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. Luas tanah: 3.405 meter persegi. NJOP: Rp 27.000/meter persegi, harga pasaran Rp 82.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 17 Juni 2004 atas nama Melita Setyawati.

Aset-aset lainnya:
1. Masjid At-Taqwa, RT 8/2. Luas tanah sekitar 1,5 hektare. Jual-beli sejak 1980-an, kepemilikan dalam bentuk satu sertifikat atas nama Hadi Poernomo dan delapan atas nama Melita Setyawati. Harga pasar Rp 1,3-1,8 juta/meter persegi.

2. Jalan Haji Sanan, seberang Kantor Kelurahan Kembangan Utara. Luas tanah 1.000-2.000 meter persegi dalam bentuk kepemilikan lima sertifikat atas nama Melita Setyawati. Lahan kosong ditanami sayur-mayur. Harga pasaran Rp 1,3-1,8 juta/meter persegi

3. Dua gedung yang dijadikan sarang burung walet di atas lahan 1.220 meter persegi yang terletak di Tegal Rejo RT 01/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. Ukuran satu bangunan 8 x 12 meter, terdiri atas empat lantai, dengan ketinggian 14 meter.

4. Satu gedung yang dijadikan sarang burung wallet di atas lahan 1.107 meter persegi yang terletak di Tegal Rejo RT 01/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. Ukuran bangunan 12 x 12 meter, terdiri atas empat lantai, dengan ketinggian 14 meter.

5. Lahan seluas 2.900 dan 1.200 meter persegi di wilayah Tegal Rejo RT 01/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. NJOP: Rp 160.000/meter persegi.

6. Lahan di Tegal Rejo RT 01/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung, dilaporkan 547 meter persegi, sebenarnya 700 meter persegi. NJOP: Rp 160.000/meter persegi.

7. Hotel Aneka Lovina, Jalan Raya Kalibukbuk, Lovina Singaraja, Bali, 2007, dibeli putri pertama Hadi Poernomo, Ratna Permata Sari, 33 tahun saat pembelian hotel. Hotel dengan 59 kamar dikelola PT Adi Jaya Sentosa.

8. Kepemilikan saham keluarga pada PT Adi Jaya Sentosa. Menurut akta perubahan perusahaan pada 25 Februari 2008, Melita Setyawati memiliki saham 70 persen dan sisanya Ratna Permata Sari, Muliawan Setyadi Poernomo, dan Aryadi Jaya masing-masing 10 persen. Pada 30 Juni 2009, pemegang saham menjadi Ratna Permata Sari, Muliawan Setyadi Poernomo, dan Aryadi Jaya masing-masing 33,3 persen.

9. Lima petak rumah kos yang dikelola Melita Setyawati dan Ratna Permata Sari di Cijingga, Desa Serang, Bekasi. Ukuran rumah masing-masing, 214 meter persegi, 106 meter persegi, 244 meter persegi, 347 meter persegi, dan 750 meter persegi.

WAYAN AGUS PURNOMO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/22/063572280/Harta-Hadi-Poernomo-dari-Bekasi-hingga-California

23 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Skandal Pajak Hadi Poernomo, KPK Endus Peran BCA

Skandal Pajak Hadi Poernomo, KPK Endus Peran BCA  

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.COJakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad memastikan lembaganya akan menelisik peran manajemen Bank Central Asia dalam kasus dugaan korupsi keberatan pajak PT Bank Central Asia yang diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 17 Juni 2003. “Siapa pun yang diduga terkait akan diperiksa, termasuk itu (BCA),” kata Abraham di kantornya, Senin, 21 April 2014. (Baca: Harta Hadi Poernomo, dari Bekasi hingga California)

Dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp 375 miliar itu, komisi antikorupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo sebagai tersangka. Ketika itu Hadi menjabat Direktorat Jenderal Pajak yang mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA melalui nota dinas bernomor ND-192/PJ/2004/ pada 17 Juni 2004. Nota dinas yang dikeluarkan mendadak ini menganulir penolakan keberatan Direktorat Pajak Penghasilan yang saat itu dipimpin Sumihar Petrus Tambunan. (Baca: KPK Isyaratkan Periksa BCA Terkait Kasus Ketua BPK)

Menurut salinan nota dinas yang diperoleh Tempo, Hadi menyebutkan sejumlah alasan mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA atas terdapatnya koreksi fiskal pemeriksa pajak senilai Rp 5,5 triliun. Menurut Hadi, seperti disebut dalam dokumen itu, BCA dianggap masih memiliki aset dan kredit macetnya ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga koreksi Rp 5,5 triliun itu dibatalkan. Karena pembatalan ini, negara kehilangan pajak penghasilan dari koreksi penghasilan BCA senilai Rp 5,5 triliun itu. Perhitungan KPK nilainya Rp 375 miliar.

Atas perbuatan itu, KPK menjerat Hadi dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia dituduh telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menimbulkan kerugian negara. Tak hanya itu, KPK juga menyisipkan Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini mengatur suatu perbuatan dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya Hadi. “Perbuatannya bersama-sama,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P. (Baca: KPK Tetapkan Hadi Poernomo sebagai Tersangka)

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto membuka kemungkinan lembaganya akan mengembangkan kasus itu ke pidana pencucian uang. “Tapi nanti akan dikembangkan sejauh mana alat buktinya ada,” kata Bambang. (Baca pula: Tersandung Skandal Pajak, Ini Reaksi Bos BCA)

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja tidak mau menanggapi penyidikan kasus keberatan pajak perusahaannya di KPK. Ketika kasus itu bergulir, Jahja adalah Direktur Keuangan BCA. “Besok (Selasa, 22 April 2014) saya akan adakan konferensi pers,” kata dia. Adapun Hadi menyerahkan sepenuhnya proses hukum penetapan dirinya sebagai tersangka kepada KPK. “Nanti saja, yang penting saya akan mengikuti proses hukum yang akan dilakukan oleh KPK,” kata dia.

MUHAMAD RIZKI | MAYA NAWANGWULAN | BUNGA MANGGIASIH | ANTON APRIANTO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/22/063572290/Skandal-Pajak-Hadi-Poernomo-KPK-Endus-Peran-BCA

23 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pelaku Aktif yang Menyuap Mesti Ditindak

KORAN JAKARTA – Rabu, 23 April 2014


Foto: istimewa

JAKARTA – Terungkapnya keterlibatan Bank Central Asia (BCA) pada kasus penyalahgunaan wewenang mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo, membuktikan out of court settlement atau penyelesaian di luar pengadilan perkara keberatan pajak tidak berjalan sesuai rasa keadilan rakyat.

Padahal, selain bermasalah dengan pajak, BCA juga terlibat dalam kasus penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang penyelesaiannya melalui out of court settlement.

Menurut Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN), Eko Haryanto, inilah akibatnya apabila penyelesaian kasus perbankan ditangani melalui out of court settlement.

“Selain rakyat yang menjadi korban karena harus menanggung beban utang bank yang mengemplang BLBI, pihak yang melakukan kejahatan bakal tidak pernah mengakui kesalahannya karena merasa sudah selesai melalui out of court settlement,” kata Eko saat dihubungi, Selasa (22/4).

Selain itu, imbuh Eko, penyelesaian melalui out of court settlement berpotensi menyuburkan terjadinya kolusi antara pihak yang dipekarakan dan pejabat.

“Padahal, sudah jelas-jelas pengelola BCA menyalahgunakan BLBI tapi tidak diproses hukum sehingga akhirnya negara dan rakyat yang menanggung utang-utangnya. Ini tidak adil bagi rakyat,” tegasnya.

Eko menjelaskan bila pengemplang BLBI tidak diberikan sanksi pidana, maka mereka tidak akan pernah bertobat. “Tindakan KPK mengungkap kasus pajak BCA sudah tepat. Bahkan, KPK berhak pula mengusut perkara BLBI BCA. Toh, tidak ada kedaluwarsa pidana lebih panjang,” ujarnya.

Terkait dengan perkara Hadi Poernomo, Eko menyatakan KPK juga harus menindak pelaku aktif yang diduga melakukan penyuapan pada kasus keberatan BCA untuk membayar pajak 375 miliar rupiah atas transaksi kredit macet (net perfoming loan) senilai 5,7 triliun rupiah kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

“Menurut akal sehat, tidak mungkin seorang pejabat bekerja sendiri. Pasti ada pihak yang memberikan iming-iming atau peluang lain dalam penanganan pajak BCA tersebut,” ungkapnya.

Ditambahkan, ini kesempatan bagi KPK untuk menuntaskan kejahatan-kejahatan pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan wajib pajak.

“Jangan hanya masyarakat saja yang disuruh untuk menaati kewajiban membayar pajak, sedangkan perusahaan-perusahaan besar malah mengemplang pajak dan menyengsarakan masyarakat. Itu kan tidak adil,” tukas Eko.

Karena itu, jalan satu-satunya untuk memberikan efek jera bagi para pengemplang pajak adalah menghukum para pengemplang pajak dengan hukuman pidana dan menagih sisa pajak yang belum dibayar.

Sementara itu, peneliti dari Pusat Studi Hukum Pidana Trisakti, Yenti Garnasih, mengatakan KPK harus segera menelusuri kasus itu dari pihak BCA. “Ini harus ditelusuri. Adakah pemberian uangnya. Jika ada, artinya ada suap-menyuap. Yang menyuap (BCA) juga harus diperiksa,” kata dia.

Yenti menyatakan secara korporasi BCA juga bisa dijerat jika terbukti melakukan tindakan penyuapan atas dasar kebijakan perusahaan. “Sejak 1951 aturan mengenai kejahatan korporasi sudah ada. Sangat mungkin BCA bisa dijerat kalau memang terbukti melakukan penyuapan,” katanya.

Tidak Sendirian

Dihubungi terpisah, anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding, mendesak pemimpin KPK jeli dalam menelusuri keterlibatan manajemen BCA dalam kasus yang menyeret Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo.

“Tidak ada kejahatan korupsi yang dilakukan sendirian. KPK harus tetap konsisten, berani dan jeli untuk mengantisipasi dihilangkannya alat bukti,” kata Sudding.

Dia juga mengapresiasi kerja KPK yang telah menetapkan Hadi sebagai tersangka dalam dugaan meloloskan keberatan pajak atas transaksi non-performing loan BCA sebesar 5,7 triliun rupiah tahun pajak 1999. Dia disangkakan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUHP.

Sudding mengingatkan agar KPK kebal dengan kemungkinan intervensi yang bertujuan menyelamatkan pihak-pihak yang terlibat.

“Tersangka sudah lama bekerja dan termasuk level pimpinan di beberapa institusi pemerintahan. Jangan sampai jaringan dan pengaruh kekuasaannya dimanfaatkan mencampuri penyelidikan KPK,” kata dia.

Menurut Sudding, keberanian KPK harus didukung oleh langkah cepat mengamankan bukti-bukti dari semua pihak yang terlibat. “Jangan pandang bulu, termasuk menghadapi pihak konglomerasi industri keuangan besar,” katanya.
eko/nsf/AR-2

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/?10578-pelaku%20aktif%20yang%20menyuap%20mesti%20ditindak

23 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: