KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejati akan Periksa Murdoko

INDOPOS – Jum’at, 18 April 2014

Keserempet Korupsi Hibah Sam Poo Kong

SEMARANG — Pengusutan kasus hibah dana Sam Poo Kong senilai Rp 14,5 miliar menyeret nama mantan Ketua DPRD Jateng Murdoko. Pria yang kini menjalani pidana KPK di Sukamiskin itu akan diperiksa Kejati Jateng. Apa hubunganya?

—-

Saat ini penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng) tengah mempersiapkan panggilan untuk Murdoko. Sebagai Keta DPRD Jateng saat dana tersebut dicairkan, Murdoko dianggap mengetahui.

Tersangka dalam kasus ini baru satu orang. Yakni Ketua YSPK (Yayasan Sam Poo Kong) yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah, Tutuk Kurniawan. Penetapan tersangka Tutuk Kurniawan berdasarkan surat perintah penyidikan bernomor: Print-36/O.3/Fd.1/11/2013 tertanggal 6 November 2013. Pihak Kejati Jateng mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Tutuk sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Tutuk bertindak sebagai kuasa penerima anggaran dana hibah.  Tutuk juga menjabat sebagai pengurus di Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong tersebut. Namun sayang hingga kini Tutuk belum ditahan.

Kejati berjanji akan terus memproses kasus ini. Untuk sementara masih terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan juga akan memeriksa mantan Ketua DPRD Jateng Murdoko.

“Perkembangannya masih terus memeriksa saksi. Yang sudah jelas (akan) memeriksa Murdoko,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng, Masyhudi, kepada wartawan.

Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo, pada Selasa (25/3). Juga mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Hadi Prabowo. Keduanya diperiksa sebagai saksi atas penandatanganan dokumen pemberian hibah tersebut.

Untuk teknis pemeriksaan Murdoko, Kejati memastikan akan memeriksa di Lapas Sukamiskin Bandung, mengingat Murdoko saat ini menjalani tahanan disana.

“Kami dapat informasi yang bersangkutan (Murdoko, red) di Sukamiskin. Biasanya kalau terpidana menjadi saksi, diperiksanya di Lapas. Untuk memudahkan pemeriksaan,” terangnya.

Menurutnya Murdoko dinilai mengetahui pemberian dana hibah tersebut. Karena saat tindak pidana korupsi terjadi Murdoko menjabat sebagai ketua Dewan.

“Mestinya Murdoko mengetahui pemberian dana hibah untuk Sam Po Kong itu,” imbuh Masyhudi.

Namun Masyhudi enggan menjelaskan kapan pastinya Murdoko diperiksa.

“Dalam waktu dekat ini,” tukasnya.

Murdoko yang juga adik kandung mantan bupati Kendal Hendy Boedoro adalah terpidana kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal periode 2003-2004 sebesar Rp Rp 4,750 miliar. Saat ini dia mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung Jawa Barat. Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Murdoko dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp 150 juta.

Dana hibah dari provinsi Jateng ini dialirkan saat gubernurnya Bibit Waluyo pada periode 2011-2012. Dana untuk Yayasan Sam Poo Kong (YSPK) Semarang senilai Rp 14,5 miliar. Dalam penggunaanya diduga diselewengkan oleh Tutuk Kurniawan. Antara laporan penggunaan uang dengan realisasi setelah diaudit BPK tidak sebanding. Dana ini untuk pembangunan dan renovasi Sam Poo Kong.

Aliran dana hibah untuk Yayasan Sam Poo Kong senilai Rp 14, 5 miliar dikucurkan dalam dua tahap. Dalam rentang waktu 2011-2012. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp 10 miliar dan tahun 2012 sebesar Rp 4,5 miliar.

Untuk proses penyidikan, pihak Kejati sudah melakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening bank milik pribadi ataupun rekening atas nama perusahaan milik Tutuk Kurniawan. Dana digunakan tidak sesuai peruntukan. Terdapat laporan fiktif serta masuk ke rekening pribadi untuk keperluan pribadi. Tutuk sendiri kini sudah cekal.

Sekretaris Komite Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, mendesak Kejati Jateng segera memeriksa tersangka Tutuk Kurniawan.

“Tersangka Tutuk kalau belum diperiksa sebagai tersangka, harus diperiksa lagi. Mantan Gubernur kan sudah diperiksa sebagai saksi,” kata Eko kepada Jateng Pos.

Eko menekankan Tutuk yang juag bos taksi itu wajib ditahan. Dia sudah ditetapkan tersangka dan alat bukti juga sudah ada.

“Tahan saja seharusnya. Sudah dicekal juga. Soal audit kerugian negara, BPKP cepat segera tuntaskan auditnya. Supaya tidak ada kesan lembaga tersebut menghambat penyidikan. Masyarakat akan menilai,” tukasnya.(ris)

Sumber : http://www.indopos.co.id/2014/04/kejati-akan-periksa-murdoko.html

21 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: