KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tambang di Kutai Timur Diduga Pencucian Uang Anas

TEMPO.CO – Jum’at, 18 April 2014

TEMPO.CO , Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menduga tambang batu bara di Kutai Timur ada kaitannya dengan dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. “Saya diperlihatkan (surat izin tambang) oleh penyidik,” ujar Bupati Kutai Timur Isran Noor usai diperiksa untuk Anas di KPK, Kamis, 17 April 2014. (Baca: KPK Telusuri Tambang Milik Anas Urbaningrum)

 

Isran yang diperiksa untuk kasus pencucian uang Anas itu menyebutkan nama perusahaan dalam surat itu adalah PT Arina Kotajaya. Izin tersebut dilansir pada 2010, untuk lahan tambang seluas 10 ribu hektare di dua kecamatan yang berdampingan, yakni Bengalon dan Kongbeng.

Isran yang juga politikus Demokrat itu mengatakan tak ada nama Anas dalam surat izin yang ditunjukkan oleh penyidik KPK. “Di situ namanya Saripah, satu lagi Nur Fauziah,” ucapnya.

Menurut Isran, penyidik bertanya seperti apa prosedur pemberian izin tambang yang ia berikan sebagai Bupati Kutai Timur. Penyidik juga bertanya, apa Isran menerima uang atau barang dalam pengurusan izin tersebut. “Oh tidak ada seperti itu, saya katakan bahwa (perlakuan untuk pemohon) izin semua sama, tidak ada keterkaitan dengan siapa pemiliknya,” tuturnya. “Sepanjang sesuai prosedur, saya keluarkan izin itu.”

Isran menyatakan tak pernah bertemu Anas maupun mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin selama izin perusahaan itu diurus. Ia mengaku tidak tahu apakah PT Arina ada hubungannya dengan Anas atau Nazaruddin. Isran mengatakan kalaupun ia pernah bertemu dengan kedua orang itu, maka konteksnya adalah urusan partai. Toh yang mengajukan permohonan PT Arina, kata Isran, bukanlah Anas atau Nazaruddin.

 

Sebelumnya, juru bicara Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan Anas diduga memiliki saham di PT Panahatan, perusahaan yang bergerak di berbagai bidang — salah satunya perkebunan — di Kabupaten Bengkalis, Riau. Saham itu disebutnya merupakan pemberian dari Nazaruddin.

BUNGA MANGGIASIH

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/18/063571463/Tambang-di-Kutai-Timur-Diduga-Pencucian-Uang-Anas

18 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kurir Akil Dapat Rp 100 Juta dari Lampung Selatan

TEMPO.CO – Jum’at, 18 April 2014

TEMPO.CO , Jakarta – Wakil Bupati Lampung Selatan Eki Setyanto memberikan uang Rp 100 juta kepada advokat Susi Tur Andayani. Uang itu diperuntukan sebagai biaya operasional Susi selama menangani gugatan hasil pemilihan kepala daerah Lampung di Mahkamah Konstitusi.

“Yang minta Sugiarto,” kata Eki saat menjalani persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Susi Tur dalam perkara dugaan suap pilkada Lampung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis 17 April 2014.

Eki mengatakan uang itu diberikan kepada Sugiarto di lobi Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta. Setelah itu, uang diserahkan ke Susi Tur, yang menginap di hotel tersebut. “Uang diberikan sehari setelah sidang pertama,” tutur Eki.

Uang tersebut, kata Eki, berasal darinya. Namun setelah memenangi perkara, Eki menyatakan dia tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa. “Enggak pernah. Hanya itu saja (Rp 100 juta),” kata Eki.

Susi diduga sebagai perantara penyerahan uang Rp 500 juta ke Akil Mochtar, saat itu ketua MK. Uang itu diberikan supaya Akil membatalkan gugatan yang diajukan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lampung Selatan: Wendy Melfa-Antoni Imam, Fadhil Hakim-Andi Aziz dan Andi Wrisno-A. Benbela. (Baca: Suap Akil, KPK Periksa Bupati Lampung Selatan)

Susi pun dijerat dengan Pasal 12 huruf E Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman maksimal 15 tahun penjara.

SINGGIH SOARES

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/18/063571459/Kurir-Akil-Dapat-Rp-100-Juta-dari-Lampung-Selatan

18 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Cegah Korupsi, BPK Diizinkan Akses Data Bank

TEMPO.CO – Jum’at, 18 April 2014

TEMPO.CO, Semarang – Untuk mencegah terjadinya praktek korupsi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bupati dan wali kota se-Jawa Tengah meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) tentang akses data transaksi rekening perbankan dengan BPK, Kamis, 17 April 2014. “MoU ini merupakan langkah maju dari komitmen pencegahan korupsi di Jawa Tengah,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jumat, 18 April 2014. (Baca: Data Dibuka ke BPK, Jokowi Ingin Negara Transparan)

Ganjar menjelaskan, BPK diizinkan mengakses rekening milik pemerintah Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota. Dengan melihat transaksi di rekening maka seluruh aktivitas perbankan dapat dimonitor sehingga bisa mencegah terjadinya praktek tindak pidana korupsi. Selama ini, transaksi perbankan oleh pemerintah tak bisa diakses BPK karena termasuk dalam dokumen yang dirahasiakan.

Ganjar menambahkan akses rekening ini merupakan tindak lanjut program audit elektronik atau e-Audit BPK. BPK akan memonitor seluruh transaksi dan persediaan kas pemerintah daerah. Dengan mengakses itu maka akan diketahui hal ihwal kesesuaian antara laporan keuangan, pembelanjaan, dan kas. “Ketika BPK bisa mengakses rekening perbankan maka bisa kontrol pembelanjaan,” kata Ganjar. Misalnya jika ada transaksi belanja tapi ada selisihnya maka bisa jadi ada kejanggalan dalam perbelanjaan.

Pada acara itu juga dilakukan simulasi transaksi perbankan milik Ganjar Pranowo. BPK menelusuri data perjalanan dinas Ganjar, mulai dari data keseringan, waktu, nomor penerbangan, serta pesawat yang dipakai. “Jika ada pejabat yang mengaku pergi tapi datanya tidak ada maka akan langsung kelihatan kebohongannya,” ujar Ganjar. (Baca: 60 Persen Kasus di KPK Berdasarkan Audit BPK)

Aktivis Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, mengapresiasi kerja sama pemerintah Jawa Tengah dengan BPK. “MoU ini benih-benih transparansi sebagai bentuk pencegahan korupsi,” kata Eko. Dia berharap bupati dan wali kota harus terbuka, jangan menutup-nutupi transaksi keuangan dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Eko mengkritik banyak rekomendasi hasil audit BPK yang tidak ditindaklanjuti pemerintah daerah. Banyak kasus korupsi terungkap juga berdasarkan pada hasil audit BPK, misalnya kasus dugaan korupsi dana hibah di Kelenteng Sam Po Kong, Semarang, dan dugaan korupsi proyek tanah dengan tersangka bekas Wali Kota Tegal Ikmal Jaya.

ROFIUDDIN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/18/058571596/Cegah-Korupsi-BPK-Diizinkan-Akses-Data-Bank

18 April 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: