KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Anggota DPRD Dituding “Rampok” APBD Rp 181 Miliar

TEMPO.CO – Kamis, 06 Maret 2014

TEMPO.CO, Yogyakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta dituding merampok uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012 dan 2013 berupa dana aspirasi mencapai Rp 181,5 miliar. “Anggota Dewan merampok dan tidak bermoral,” kata Triyandi Mulkan, Direktur Lembaga Pembela Hukum Yogyakarta, di kantornya, Kamis, 6 Maret 2014.

Penggunaan dana aspirasi itu dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengajukan proposal kelompok di daerah pemilihan tiap anggota Dewan.

Menurut data Lembaga Pembela Hukum Yogyakarta, tiap anggota Dewan mendapat Rp 1,5 miliar per tahun pada 2012. Setahun itu dana aspirasi sebesar Rp 82,5 miliar. Pada 2013, tiap anggota Dewan mendapat jatah Rp 1,8 miliar per tahun. Pada 2013, dana aspirasi sebesar Rp 99 miliar.

Menurut Triyandi, temuan itu sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 5 Februari 2014. “Kasus ini perlu penanganan serius karena melibatkan para pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta,” katanya.

Modus perampokan uang rakyat itu, anggota DPRD DIY lewat masing-masing fraksi memaksakan anggaran penjaringan aspirasi. Setelah anggaran itu mereka setujui oleh DPRD dan masuk ke anggaran SKPD, anggota Dewan mengajukan proposal. Penduduk yang menjadi sasaran dana aspirasi malah tak tahu nama mereka masuk dalam proposal. Ada juga kelompok yang tercantum dalam proposal, tapi uang yang mereka terima tidak utuh. “Banyak kelompok yang akan menerima dana, tetapi fiktif,” katanya.

Modus lain, jika dana itu sudah cair, kata Triyandi, yang seharusnya dicairkan di Bank BPD suatu cabang, malah dicairkan di cabang lain. Disinyalir ada anggota Dewan yang memanfaatkan anggota lain yang tidak mencairkan dana aspirasi itu.

Dari hasil temuan tim investigasi Lembaga Pembela Hukum Yogyakarta pada 2012, ada penyimpangan penggunaan dana aspirasi itu sebesar Rp 1,2 miliar. Rinciannya, ada 21 pos yang diselewengkan. Antara lain ada organisasi sosial di Cangkringan, Sleman, yang diduga fiktif dan menerima Rp 158 juta; komunitas fiktif di Menoreh, Kulon Progo, Rp 2 juta; dan masyarakat peduli bencana Kulon Progo yang diduga fiktif Rp 30 juta. Juga program rescue Waduk Sermo Rp 2 juta, dan anggaran Rp 70 juta untuk studio musik Antero Kota Yogyakarta, tapi hanya diberi Rp 10 juta. Bahkan ada warung yang hanya menerima dana Rp 2,5 juta. “Kalau warung pasti tidak hanya satu karena banyak warung yang dapat dana itu,” kata Triyandi.

Tudingan Tiryandi ini belum bisa dikonfirmasikan ke DPRD DIY dan Pemda DIY.

MUH SYAIFULLAH

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/06/058560107/Anggota-DPRD-Dituding-Rampok-APBD-Rp-181-Miliar

17 April 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Korupsi Bantuan dari Jakarta, Pejabat Depok Dibui

TEMPO.CO – Rabu, 19 Maret 2014

TEMPO.CO, Depok – Kepolisian Resor Kota Depok menahan Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok Agus Bustami dan Direktur CV Ryuga Abadi Mandiri, Prihartono, sebagai kontraktor pada Rabu sore, 19 Maret 2014. Mereka ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi penyelewengan dana proyek bantuan Gubernur DKI Jakarta untuk pengadaan bibit tanaman dan penataan Taman Kota Lembah Gurame.

“Keduanya sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan ditahan,” kata Kepala Satuan Reskrim Polresta Depok Komisaris Agus Salim kepada wartawan, Rabu, 19 Maret 2014. Keduanya ditahan seusai diperiksa oleh penyidik pada sekitar pukul 17.00 WIB.

Agus Salim mengatakan penahanan terhadap keduanya karena terindikasi korupsi. “Mereka terlibat dalam penyelewengan dana bantuan Gubernur DKI Jakarta dalam kegiatan penataan dan penghijauan taman kota,” katanya. Penyidikan kasus itu, kata Agus, masih terus dilakukan. “Kasus ini masih terus kami dalami agar penyelidikannya tuntas.”

Agus Bustami ditahan karena merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kegiatan itu. Artinya, Agus merupakan orang yang bertanggung jawab atas keluarnya dana bantuan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan kegiatan dinasnya.

Adapun Prihartono sebagai kontraktor pelaksana terbukti menyelewengkan anggaran peruntukan pembelian 1.039 bibit dan penataan taman. “Barang bukti dokumen kegiatan serta aliran dana sudah kami dapatkan. Kami juga sudah punya hasil audit BPK DKI Jakarta terkait dengan aliran dana itu,” katanya.

ILHAM TIRTA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/19/064563757/Korupsi-Bantuan-dari-Jakarta-Pejabat-Depok-Dibui

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Legislator Diduga Terlibat Selewengkan Dana Hibah

Legislator Diduga Terlibat Selewengkan Dana Hibah  

Sejumlah mantan anggota DPRD Surakarta periode 1999-2004 berdialog di salah satu aula di Komplek Gedung Kejaksaan Negeri Surakarta. TEMPO/Andry Prasetyo

TEMPO.CO, Surakarta – Kejaksaan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, mensinyalir sejumlah legislator terlibat dalam pencairan dana hibah yang dikucurkan Dinas Kebudayaan Surakarta. “Ada yang modusnya fiktif maupun pemotongan,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Erfan Suprapto, Senin, 24 Maret 2014.

Selain akan memeriksa penerima dana yang mendapat hibah lebih dari Rp 20 juta, juga pihak yang terlibat dalam pencairan dana hibah itu, termasuk memanggil anggota legislator. Tapi Erfan menolak menyebutkan identitas legislator itu. Dia menjelaskan, dana hibah yang dikucurkan oleh Dinas Kebudayaan selama 2013 mencapai Rp 4 miliar. Dana itu mengalir ke ratusan penerima. “Jumlahnya bervariatif, dari Rp 2,5 juta hingga lebih dari Rp 100 juta,” katanya.

Sumber di kejaksaan menyebut bahwa mereka sempat kesulitan saat mengirim surat panggilan kepada sejumlah penerima dana hibah yang akan diperiksa. Sebab, sejumlah alamat yang ada di proposal permohonan dana hibah ternyata tidak bisa ditemukan. Bahkan, ada juga proposal yang menggunakan alamat badan usaha milik daerah.

Penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan itu bermula dari laporan sejumlah warga Mojosongo. Pelapor itu mengaku nama kelompoknya dicatut dalam pencairan dana hibah. “Padahal selama ini kami tidak pernah menerima dana itu,” kata Baskoro, anggota kelompok keroncong Gema Pelangi.

Menurut dia, mereka sempat kaget saat tahu kelompok keroncongnya tercatat telah menerima dana hibah sebesar Rp 25 juta untuk pembelian alat musik. “Padahal alat kelompok kami memiliki alat musik secara swadaya, sebagian lagi hanya pinjaman,” katanya. Mereka akhirnya melaporkan pencatutan itu kepada kejaksaan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Y.F. Sukasno belum bisa berkomentar banyak mengenai dugaan keterlibatan para anggotanya. “Lebih baik menunggu hasil pemeriksaan dari kejaksaan,” katanya.

Tapi dia tak yakin legislator telah menyunat dana hibah yang seharusnya diterima oleh masyarakat. “Mekanismenya memang tidak memungkinkan untuk itu,” katanya. Menurut dia, dana hibah diberikan langsung oleh dinas kepada penerima.

AHMAD RAFIQ

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/24/058564979/Legislator-Diduga-Terlibat-Selewengkan-Dana-Hibah

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Rektor Unsyiah Divonis 2 Tahun Penjara

Mantan Rektor Unsyiah Divonis 2 Tahun Penjara  

Seorang anggota Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menunjukkan stiker Anti Korupsi saat menggelar aksi orasi dan bagi-bagi bunga di kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta, (28/9/2012). TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Banda Aceh — Mantan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Darni M Daud divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor, Banda Aceh. “Darni terbukti terlibat dalam kasus korupsi dana umum program beasiswa Unsyiah Jalur Pengembangan Daerah (JPD) dan Guru Daerah Terpencil (Gurdacil) 2009-2010,” kata Ketua Majelis Hakim, Syamsul Qamar, Kamis, 27 Februari 2014.

Dalam putusan, Darni juga diwajibkan mengembalikan uang senilai Rp 322 juta dalam kurun satu bulan setelah putusan ini ditetapkan. “Jika tidak, harus mengganti dengan enam bulan penjara,” kata hakim Syamsul. Meski begitu, vonis yang diputus majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Darni 8 tahun penjara.

Dalam putusannya, Darni terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar pasal 3 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi. Sedangkan yang meringankan menurut hakim, Darni tidak terbukti melanggar dakwaan primer, memakai uang Negara sebesar Rp 1,7 miliar seperti yang didakwa jaksa penuntut umum.

Kasus korupsi dana umum beasiswa Unsyiah ini mulai diselidiki Kejaksaan Tinggi Aceh pada pertengahan 2013 lalu. Darni menjadi tersangka sejak 24 September 2013 dan ditahan di Rumah Tahanan Kelas 2 B Kajhu, Aceh Besar. Sidang perdana digelar pada 17 Oktober 2013.

ADi WARSIDI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/27/058558154/Mantan-Rektor-Unsyiah-Divonis-2-Tahun-Penjara

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejati Jawa Timur Tahan Dua Tersangka Proyek Bea-Cukai

Kejati Jawa Timur Tahan Dua Tersangka Proyek Bea-Cukai

TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Surabaya – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Agus Kuncoro dan Direktur Utama PT Bintang Timur Nangndi, Nanang N, kontraktor proyek.

“Ya kami lakukan penahanan,” kata Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim, Mohammad Rohmadi, Selasa, 4 Maret 2014.
Menurut Rohmadi, penahanan dilakukan setelah keduanya diperiksa selama 5 jam sejak pukul 10.00 WIB tadi. Penyidik memutuskan menahan kedua tersangka karena dikhawatirkan berusaha menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi perbuatan melanggar hukum. “Itu alasannya mengapa kami tahan,” kata Rohmadi.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Timur Romy Arizyanto. Menurut dia, keputusan menahan Agus dan Nanang bertujuan untuk memperlancar dan mempercepat proses penyelidikan. Mereka diperiksa dengan didampingi pengacara masing-masing.
Kasus ini bermula dari pembangunan gedung Kanwil Bea dan Cukai Jawa Timur senilai Rp 36,5 miliar. Diduga terjadi penyimpangan dana dalam pembangunan gedung empat lantai itu, karena hingga akhir 2012 target pembangunan ternyata masih mangkrak, belum selesai. Kedua tersangka telah mencairkan seluruh uang proyek meskipun pekerjaan baru kelar 70 persen.

Penyidik Kejati Jawa Timur menggandeng tujuh ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya untuk melakukan pemeriksaan fisik bangunan gedung Kanwil Bea dan Cukai Jawa Timur. “Untuk keterangan speknya masih belum,” kata Rohmadi
EDWIN FAJERIAL

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/04/063559440/Kejati-Jawa-Timur-Tahan-Dua-Tersangka-Proyek-Bea-Cukai

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Sampang Usut Korupsi Bibit Bentul

TEMPO.CO – Rabu, 05 Maret 2014

TEMPO.CO, Sampang–Tim penyidik Kejaksaan Negeri Sampang, Jawa Timur, menggeledah dua ruangan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sampang, Rabu, 5 Maret 2014. “Kami ingin mencari barang bukti baru,” kata kepala kejaksaan negeri setempat, Abdullah yang memimpin langsung penggledahan tersebut.

Dua ruangan yang diperiksa, kata dia, adalah kamar kerja dua pejabat teras di Dinas Pertanian. Mereka ialah Kepala Bidang Tanaman Pangan berinisial AW dan Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan, AR. “Penggeledahan ini juga bertujuan untuk mencegah penghilangan barang bukti,” ujar Abdullah.

Menurut Abdullah, AW dan AR telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan bibit bentul dan ubi kayu fiktif pada 2013 lalu. Proyek tersebut menggunakan uang negara sebesar Rp 800 juta, namun sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. “Kami sudah berhasil menyita uang sebesar Rp 445 juta, sisanya masih kami telusuri keberadaannya,” katanya.

Abdullah menambahkan, dari penggeledahan yang disaksikan aparat Kepolisian Resor Sampang serta Sekretaris Dinas Pertanian Sampang Nani Riyani, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diyakini bisa menjadi barang bukti tambahan untuk mempertegas keterlibatan kedua tersangka. “Ada sejumlah dokumen yang kami sita, dokumen ini akan dipelajari dulu,” ujar dia.

 

MUSTHOFA BISRI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/05/058559779/Kejaksaan-Sampang-Usut-Korupsi-Bibit-Bentul

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengelola Rumah Sakit Islam Jadi Tersangka Korupsi

TEMPO.CO – Rabu, 12 Maret 2014

TEMPO.CO, Kediri – Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, menetapkan Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Al-Arafah Nuryasin sebagai tersangka kasus penggelapan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Akibat perbuatannya, rumah sakit itu terpaksa gulung tikar dan merumahkan seluruh karyawannya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Kediri Sundaya mengatakan penyidikan korupsi Jamkesmas di RSI Al-Arafah hampir tuntas. Hingga kini, Kejaksaan Kediri hanya menemukan Nuryasin sebagai satu-satunya tersangka dalam pencairan dana Jamkesmas sebesar Rp 400 juta. “Dia bertanggung jawab penuh atas pencairan itu,” kata Sundaya kepada Tempo, Rabu, 12 Maret 2014.

Rencananya, Nuryasin akan kembali menjalani pemeriksaan Kamis besok, 13 Maret 2014, untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan korupsi yang dia lakukan. Jika tidak ada kendala, Kejaksaan Kediri akan segera menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Menurut Sundaya, penyidik tidak menemukan keterlibatan pihak lain dalam pencairan dana kesehatan masyarakat itu. Meski secara prosedur pencairan dilakukan direktur rumah sakit, bendahara, dan Nuryasin selaku ketua yayasan, tapi dia bertanggung jawab penuh karena memerintahkan dan menggunakannya secara pribadi.

Sebelum terlilit persoalan keuangan, rumah sakit yang berdiri dua tahun lalu dan mampu menampung 70 pasien ini nyaris tak pernah sepi. Delapan puluh persen pasiennya adalah peserta Jamkesmas yang biaya berobatnya ditanggung pemerintah. Setiap tahun, rumah sakit itu menerima transferan dana Jamkesmas dari Kementerian Kesehatan sebesar 1 miliar. Dana yang tersimpan di rekening Bank Rakyat Indonesia itu hanya bisa dicairkan jika terjadi pengajuan klaim biaya pengobatan pasien miskin dari rumah sakit.

Akibat penyimpangan tersebut, Kementerian Kesehatan menghentikan transfer dana Jamkesmas kepada RSI Al-Arafah. Selain meminta pertanggungjawaban dana Jamkesmas Rp 400 juta yang dicairkan tersangka, rumah sakit itu juga tetap diwajibkan melayani pasien Jamkesmas. Hal itulah yang membuat manajemen rumah sakit ambruk. Seluruh operasionalnya berhenti lantaran tak satu pun dokter dan karyawan yang digaji.

Estin Tusyana, Ketua Ikatan Serikat Buruh Indonesia (ISBI) di lingkup RSI Al-Arafah, berharap segera ada penyelesaian atas kasus ini. Penutupan rumah sakit ini, menurut dia, telah membuat puluhan pekerjanya kehilangan pekerjaan. Apalagi tak ada satu pun dari mereka yang menerima pesangon atupun hak lainnya.

HARI TRI WASONO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/12/058561554/Pengelola-Rumah-Sakit-Islam-Jadi-Tersangka-Korupsi

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Jember Lamban Tangani Korupsi Tembakau

TEMPO.CO – Rabu, 19 Maret 2014

TEMPO.CO, Jember – Koordinator Government Corruption Watch (GCW) Jember Andhy Sungkono menilai Kejaksaan Negeri Jember lamban menangani kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) 2012 senilai Rp 17 miliar. “Kasus itu dilaporkan sejak Mei 2013. Sekarang sudah hampir musim tembakau lagi, tapi belum ada kejelasan,” katanya, Rabu, 19 Maret 2014.

Menurut Andhy, penyelewengan dana tersebut mulai terjadi ketika dibagikan penggunaannya kepada enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai keputusan Bupati Jember M.Z.A. Djalal, enam SKPD adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Manusia; Dinas Kesehatan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; serta Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan.

Andhy mengatakan dalam realisasi penggunaannya pun terjadi penyimpangan. Karena itu, dia mendesak Kejaksaan Negeri Jember serius menanganinya agar bisa dilimpahkan ke pengadilan. “Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Mojokerto yang menangani kasus serupa bisa cepat sampai pengadilan,” ujarnya.

Berdasarkan temuan GCW Jember, penggunaan dana itu melenceng dari pedoman umum yang dibuat Menteri Keuangan maupun turunannya berupa Peraturan Gubernur Jawa Timur. Kedua beleid itu mengamanatkan penggunaan DBH CHT harus sesuai urutan prioritasnya, yakni peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Namun kenyataannya yang paling besar porsinya, yakni 35 persen, justru untuk kegiatan pembinaan lingkungan sosial. Peningkatan kualitas bahan baku yang menjadi prioritas pertama kebagian jatah 29,82 persen, sementara pemberantasan barang kena cukai ilegal 19,63 persen. Adapun pembinaan industri yang menjadi prioritas kedua diberi jatah paling kecil, hanya 15,52 persen. “Banyak petani tembakau dan pengusaha rokok kecil mengaku tidak pernah mendapat dana. Bahkan kegiatan sosialisasi banyak dilakukan oleh lembaga tembakau Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Andhy.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember Hambaliyanto membantah tudingan Andhy. Hingga saat ini tim penyidik terus menggali data dari enam SKPD itu, termasuk menyelidiki kegiatan yang menggunakan DBH CHT. “Kami akan mengungkap apakah memang benar ada kegiatannya atau fiktif, atau malah numpang (anggaran ganda) ke kegiatan lain,” ucapnya.

Hambaliyanto menjelaskan jaksa harus teliti dan cermat menanganinya karena jumlah dananya besar. Tim penyidik justru sedang mempertimbangkan penanganannya dari tahap pengumpulan barang bukti dan keterangan (pulbaket) ke tahap penyelidikan. “Tidak ada niat kami untuk tidak serius menangani kasus itu,” tuturnya.

MAHBUB DJUNAIDY

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/19/058563670/Kejaksaan-Jember-Lamban-Tangani-Korupsi-Tembakau

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Tetapkan Tersangka Korupsi Mobil Pemadam Kebakaran

TEMPO.CO – Selasa, 25 Maret 2014

TEMPO.CO, Sampang – Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penggelembungan harga beli mobil pemadam kebakaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sampang pada 2013. Namun identitas tersangka masih dirahasiakan demi kelancaran penyidikan. “Menurut Pak Kajari, belum boleh dipublikasi,” kata Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Sampang, Sucipto, Selasa, 25 Maret 2014.

Namun, kata Sucipto, wartawan bisa menebak tersangka itu. “Sebenarnya wartawan sudah tahulah,” ujarnya sembari tersenyum. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan memeriksa mantan Kepala BPBD Sampang, Imam Sanusi. Meski sudah menetapkan tersangka, kata Sucipto, Kejaksaan belum melakukan penahanan karena masih perlu memeriksa beberapa saksi tambahan.

Praktek lancung ini terungkap setelah jaksa menemukan kejanggalan dalam laporan APBD 2013 Kabupaten Sampang. Awalnya, untuk pembelian mobil pemadam kebakaran dianggarkan Rp 600 juta. Namun anggaran kemudian dinaikkan menjadi Rp 1,2 miliar.

MUSTHOFA BISRI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/25/058565289/Kejaksaan-Tetapkan-Tersangka-Korupsi-Mobil-Pemadam-Kebakaran

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penanganan Kasus Korupsi Puskesmas Tegal Lambat

TEMPO.CO – Kamis, 27 Maret 2014

TEMPO.COTegal – Penanganan kasus korupsi pembangunan Puskesmas Tegal Barat, Kota Tegal, berjalan lambat. Berkas perkara yang diserahkan Kepolisian Resor Tegal Kota ke Kejaksaan Negeri Kota Tegal sejak 10 Januari lalu belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Tegal.

“Masih kami teliti berkasnya,” kata Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Tegal, Sunari, Kamis, 27 Maret 2014. Sudah tiga kali Kejaksaan Negeri mengembalikan berkas perkara hasil penyidikan Polres Tegal Kota, yang menetapkan Direktur Utama PT Raja Proyek, Ade Rama Prasetya, sebagai tersangka.

Alasan Kejaksaan Negeri selalu sama, yakni berkas itu belum lengkap. Hingga kini penyidik masih harus melengkapi materi dalam berkas itu, seperti penambahan keterangan saksi-saksi. “Agar proses pembuktiannya di pengadilan kuat,” ujar Sunari. “Kalau sudah lengkap, segera kami nyatakan P21.”

Sudah dua tahun kasus korupsi pembangunan puskesmas di wilayah Kelurahan Tegalsari itu ditangani Polres Tegal Kota. Kasusnya mencuat setelah atap puskesmas ambrol pada 5 Februari 2012. Selama kasusnya belum tuntas, bangunan puskesmas itu dibiarkan mangkrak tanpa perbaikan.

Puskesmas Tegal Barat itu dibangun pada 2008 oleh PT Raja Proyek, rekanan Dinas Kesehatan Kota Tegal. Nilai kontrak pembangunan itu Rp 1,53 miliar. Tim ahli dari Universitas Negeri Semarang menyimpulkan ambrolnya atap puskesmas ini karena kualitas beton tidak sesuai dengan bestek.

Dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, pembangunan puskesmas itu merugikan negara Rp 178 juta. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tegal Kota Ajun Komisaris Ismanto Yuwono mengatakan berkas terakhir dikembalikan ke Kejaksaan Negeri pekan lalu.

Ismanto membantah tudingan bahwa proses hukum atas kasus korupsi itu berjalan lambat. Sebab, ia optimistis berkas penyidikan tidak akan dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Negeri. “Sudah kami lengkapi semua yang diminta Kejaksaan Negeri sesuai dengan petunjuk dan arahan yang diberikan,” katanya.

Pegiat antikorupsi di Kota Tegal, Agus Slamet, mendesak Kejaksaan Negeri Kota Tegal segera melimpahkan berkasnya ke pengadilan. “Berapa pun kerugian negara yang ditimbulkan, korupsi adalah kejahatan serius. Korupsi itu kejahatan sistemik, kenapa baru ada satu tersangka yang ditetapkan,” kata Agus.

DINDA LEO LISTY 

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/27/063565909/Penanganan-Kasus-Korupsi-Puskesmas-Tegal-Lambat

17 April 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: