KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Diperiksa Jaksa, Bupati Bangka Selatan Irit Bicara

 TEMPO.CO – Kamis, 10 April 2014

TEMPO.CO, Pangkalpinang – Bupati Bangka Selatan Jamro H. Jalil enggan berkomentar banyak ihwal pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam kaitan dengan dugaan kasus korupsi dana hibah KONI Bangka Selatan, Kamis, 10 April 2014.

Jamro pelit berbicara kepada wartawan yang meminta konfirmasinya saat dia beristirahat untuk salat zuhur. “Masih diperiksa sebagai saksi,” ujarnya singkat kepada wartawan, Kamis, 10 April 2014. (Baca: Bupati Bangka Selatan Diperiksa Kejaksaan )

Jamro juga enggan menanggapi pertanyaan wartawan perihal sejauh mana keterlibatannya dalam perkara yang sedang ditangani Kejaksaan tersebut. “Nanti saja. Ini baru tahap awal,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Rindang Onasis membenarkan kabar bahwa Jamro masih diperiksa sebagai saksi. “Kita meminta keterangan Bupati Bangka Selatan terkait perkara dana hibah KONI Bangka Selatan untuk penyelenggaraan porprov (Pekan Olahraga Provinsi III) yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi,” ujar Rindang kepada Tempo, hari ini.

Rindang mengatakan pemeriksaan Jamro untuk menambah informasi atas penetapan mantan ketua KONI Bangka Selatan Sopian AP sebagai tersangka. “Dari hasil pemeriksaan terhadap Sopian A.P., kita ingin menambah bukti-bukti tambahan. Apalagi beliau pada waktu kegiatan porprov ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujarnya.

SERVIO MARANDA

 

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi, Kepala Kepegawaian Daerah Babel Ditahan

TEMPO.CO – Kamis, 10 April 2014

TEMPO.CO, Pangkalpinang – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Sopian A.P. resmi ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Babel pada Kamis, 10 April 2014, sekitar pukul 17.30. Ia ditahan setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.30 karena menjadi tersangka kasus korupsi anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) III Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, senilai Rp 42,6 miliar.
Sopian dibawa ke Lembaga Permasyarakatan (LP) Tua Tunu Kota Pangkalpinang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Ferdi Hermawan. “Surat perintah penyelidikannya sudah dikeluarkan tahun 2011,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Ariefsyah Mulya Siregar, di kantornya, Pangkalpinang, Kamis, 10 April 2014.

Ariefsyah mengatakan total dana hibah kegiatan Porprov Toboali sebesar Rp 42,6 miliar. “Pada 2010 dikeluarkan Rp 40 miliar. Pada 2011 dikeluarkan dana sebesar Rp 1 miliar, dan Rp 1,6 miliar lainnya merupakan sumbangan pihak ketiga. Kami masih menghitung jumlah pasti kerugian negara,” ujarnya.

Ia mengatakan, total tersangka dalam kasus ini ada empat orang, namun baru Sopian yang ditahan. “Kami masih memeriksa saksi-saksi. Tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat akan ada yang ditahan dan juga penambahan tersangka,” ujar Ariefsyah.

SERVIO MARANDA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/10/058569726/Korupsi-Kepala-Kepegawaian-Daerah-Babel-Ditahan

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus RSUD, Peni Suparto Siap Diperiksa KPK

Kasus RSUD, Peni Suparto Siap Diperiksa KPK  

Walikota Malang Peni Suparto. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

TEMPO.CO, Malang – Bekas Wali Kota Malang Peni Suparto menyetujui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. Proses pengadaan lahan tersebut dilakukan saat Peni menjabat sebagai Wali Kota Malang. “Jika ada penyimpangan, KPK bisa menyelidiki,” katanya seusai upacara peringatan hari jadi Kota Malang keseratus, Selasa, 1 April 2014.

Peni mengaku bakal kooperatif dan bersedia memberikan keterangan kepada penyidik. Sebelumnya, Peni juga telah memberikan keterangan kepada penyidik kejaksaan saat menyelidiki perkara pengadaan lahan seluas 4.300 meter persegi tersebut. “Tak hanya saya, siapa yang terlibat harus kooperatif,” katanya.

Sebelumnya, KPK menyatakan bakal mengambil alih penanganan dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang setelah Kejaksaan Negeri Malang menghentikan penyelidikan perkara yang diduga merugikan keuangan negara Rp 3 miliar. Dalam penyelidikannya, KPK memiliki kewenangan untuk menggeledah guna mencari barang bukti. Mekanisme ini tak dimiliki penyidik di kepolisian dan kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Malang Munasim mengaku dalam penyelidikannya tak menemukan indikasi korupsi, lalu pihaknya menyerahkan perkara itu ke kejaksaan tinggi. Kini ia masih menunggu rekomendasi atas penilaian tim dari kejaksaan tinggi. “Sementara dihentikan karena belum cukup bukti,” katanya.

MCW melaporkan kasus tersebut setelah menemukan indikasi penggelembungan anggaran pengadaan lahan seluas 4.300 meter persegi sebesar Rp 7,3 miliar. Dalam transaksi harga tanah sebesar Rp 1,7 juta per meter persegi. Sedangkan harga tanah sesuai NJOP sebesar Rp 1 juta per meter persegi, dan harga pasaran Rp 700 ribu per meter persegi. Jadi, pengadaan lahan itu diduga merugikan keuangan daerah Rp 3 miliar.

Padahal, sebelumnya Dinas Perumahan mengeluarkan surat keputusan penetapan lokasi RSUD Kota Malang. Serta dilakukan tawar-menawar seharga Rp 800 ribu per meter persegi. Setelah ditetapkan, kata dia, seharusnya tak boleh ada transaksi. Ternyata, lahan atas nama YC dialihkan ke NH seharga Rp 700 ribu. Dari NH, lahan dilepas ke Pemerintah Kota Malang seharga Rp 1,7 juta.

EKO WIDIANTO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/01/063567091/Kasus-RSUD-Peni-Suparto-Siap-Diperiksa-KPK

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dituduh Terima Suap, Kajari Sampang Lapor Polisi

TEMPO.CO – Rabu, 02 April 2014

TEMPO.CO, Sampang – Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Jawa Timur, Abdullah, mendatangi Kepolisian Resor Sampang, Rabu, 2 April 2014. Dengan wajah bersungut-sungut, Abdullah melaporkan Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (IKMAS) Wafi Anas ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. “Saya mengambil langkah hukum. Ini supaya tidak ada fitnah ke depannya,” katanya.

Fitnah yang dimaksud Abdullah adalah rekaman percapakan telepon yang isinya menyebutkan bahwa dirinya telah menerima suap Rp 100 juta dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat pada 2013.

Rekaman tersebut pertama kali diperdengarkan ke media oleh Wafi Anas pada 31 Maret 2014 lalu. Wafi mengklaim suara dalam telepon genggam itu adalah tersangka pengemplang dana bedah rumah BSPS, Sunarto Wirodo, dan seorang pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Sampang berinisial S. “Tidak benar saya menerima suap, buktinya kasus ini tetap jalan,” kata Abdullah.

Abdullah merasa nama baik dan institusi yang dipimpinnya tercemar atas beredarnya rekaman tersebut. “Saya berharap masalah ini jadi pembelajaran kepada yang lain,” katanya.

Kepala Polres Sampang Ajun Komisaris Besar Imran Siregar mengatakan masih mempelajari laporan tersebut sebelum diproses lebih lanjut. “Kalau memenuhi unsur, kita pasti proses sesuai aturan yang berlaku,” katanya. Adapun Wafi Anas, yang menjadi terlapor, enggan berkomentar atas laporan tersebut.

MUSTHOFA BISRI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/02/058567347/Dituduh-Terima-Suap-Kajari-Sampang-Lapor-Polisi

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Rektor Unsoed Dihukum 2 Tahun 6 Bulan Bui

Mantan Rektor Unsoed Dihukum 2 Tahun 6 Bulan Bui  

Rektor Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Edy Yuwono. ANTARA/R. Rekotomo

TEMPO.CO, Semarang – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Edy Yuwono dalam kasus korupsi proyek kerja sama penggunaan program corporate social responsibility PT Aneka Tambang.

“Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata ketua majelis hakim Erintuah Damanik, Kamis malam, 3 April 2014.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 4 tahun penjara.

Hukuman serupa juga dijatuhkan untuk dua tersangka lain dalam kasus ini, yakni mantan Pembantu Rektor IV Unsoed Budi Rustomo dan Kepala UPT Percetakan Winarto Hadi. Para terdakwa juga dibebani biaya pengganti sebesar Rp 133.702.100 untuk Edy, untuk Budi Rustomo Rp 81.300.000, dan Winarto Hadi Rp 135.212.000.

Hakim mengatakan, jika terdakwa tidak memberikan uang pengganti, seluruh kekayaan terdakwa akan dilelang. “Jika tidak mencukupi, akan dipidana 1 tahun penjara,” kata Erintuah.

Kasus ini bermula dari perjanjian kerja sama yang diteken pada 5 Agustus 2011 tentang program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan perikanan, peternakan, dan pertanian terpadu wilayah eks penambangan pasir besi di Pantai Ketawang, Kecamatan Grabag, Purworejo. Kerja sama ini menggunakan dana CSR dari PT Aneka Tambang sebesar Rp 5,8 miliar.

Bantuan CSR dikelola oleh Tim 9 atau yang biasa dikenal dengan Walisongo. Tim itu berada di bawah penanggung jawab Edi Yuwono. Adapun Budi Rustomo merupakan koordinator proyek, sementara Winarto membantu mengurus pencetakan. Namun, dari total dana CSR, telah terjadi penyelewengan dana senilai Rp 2,154 miliar dari beberapa program CSR yang tidak terealisasi. Salah satunya adalah pembangunan pos kamling serta pembuatan kandang sapi dan kamar mandi umum.

Atas vonis tersebut, para terdakwa langsung menyatakan banding. “Putusan ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” kata Sugeng Riyadi, salah satu kuasa hukum para terdakwa. “Ini kasus perdata, bukan pidana.”

SOHIRIN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/03/058567744/Mantan-Rektor-Unsoed-Dihukum-2-Tahun-6-Bulan-Bui

17 April 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Nilep Biaya Nikah, Kepala KUA Dihukum Setahun

Nilep Biaya Nikah, Kepala KUA Dihukum Setahun  

TEMPO/ Fransiskus.S

TEMPO.CO, Surabaya – Romli, terdakwa kasus penggelembungan biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kediri, Jawa Timur, diputus bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai oleh Sri Herawati menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

“Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata Sri, Kamis malam, 27 Maret 2014. (baca pula: Pungut Lebih dari Rp 600 Ribu, Petugas KUA Terancam Bui).

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Majelis berpendapat Romli terbukti dengan sengaja menggelembungkan biaya nikah dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat soal tarif resmi pencatatan nikah. Dia memungut biaya sebesar Rp 225 ribu untuk pernikahan di luar kantor dan Rp 175 ribu di dalam kantor. (baca pula: Nikah di Rumah, Bayar Rp 600 Ribu).

Padahal, tarif sebenarnya hanyalah Rp 30 ribu. Dari nominal itu, Romli mendapatkan jatah Rp 50 ribu sebagai petugas pencatat nikah plus Rp 10 ribu sebagai insentif kepala KUA. Hal ini kemudian mengakibatkan Romli menerima gratifikasi senilai Rp 37 juta atas biaya pencatatan nikah di luar ketentuan yang ada dalam kurun waktu satu tahun pada 2012.

Setelah pembacaan vonis, hakim lalu bertanya kepada Romli bagaimana tanggapannya. “Klien kami menerima putusan majelis dan tidak keberatan,” kata penasehat hukum Romli, Bambang Sucipto, menjawab pertanyaan hakim.

Kemudian majelis hakim bertanya kepada JPU dengan pertanyaan yang sama. “Kami masih pikir-pikir dulu Yang Mulia,” kata jaksa penuntut umum Sidharta.

Kepada wartawan, Romli tidak banyak bicara. Ia mengaku bisa menerima putusan tersebut. “Mudah-mudahan bisa menjalani dengan baik. Mulai sekarang tidak capek karena sering bolak balik ke Tipikor,” kata dia.

Adapun jaksa penuntut Sidharta masih akan berkonsultasi dulu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kediri. “Kasus ini kan menarik perhatian nasional, jadi kami bicarakan dengan pimpinan dulu,” katanya.

EDWIN FAJERIAL

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/28/063566038/Nilep-Biaya-Nikah-Kepala-KUA-Dihukum-Setahun

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jaksa Geledah Rumah Tersangka Korupsi Bedah Rumah

TEMPO.CO – Jum’at, 28 Maret 2014

TEMPO.CO, Sampang – Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang, Jawa Timur, menggeledah rumah Sunarto Wirodo di Desa Tanggumong, Kecamatan Kota, Jumat, 28 Maret 2014. Sunarto adalah tersangka pengemplang dana bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat di Kecamatan Kedungdung pada 2013 lalu.

“Kami perlu bukti tambahan untuk menguatkan dakwaan, makanya kami lakukan penggeledahan,” kata Kepala Seksi Intel Kejari Sampang, Sucipto, Jumat, 28 Maret 2014.

Dalam penggeledahan itu, kata dia, penyidik berhasil menyita uang tunai Rp 20 juta dan seperangkat komputer yang di dalamnya terdapat file penting berkaitan dengan program bedah rumah di Kecamatan Kedungdung. “Ada beberapa dokumen juga yang bisa menguatkan bahwa tersangka melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Berbagai dokumen tersebut diambil penyidik untuk dipelajari lebih teliti. Dari dokumen itu tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus tersebut. “Soal pemeriksaan kepala desa, masih kami susun,” katanya lagi.

Sebelumnya Deputi Kementerian Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya Jamil Ansari meminta Kejaksaan Negeri Sampang serius menuntaskan kasus penyelewengan aliran dana bedah rumah untuk 500 lebih rumah di Sampang. “Sikat semua yang terlibat,” katanya di Sampang, 9 Maret lalu.

Ia berharap pengusutan kasus ini akan memberikan efek jera sehingga bantuan bedah rumah pada tahun ini bisa tepat sasaran sesuai peruntukan. “Jadi untuk ke depan tidak ada lagi yang macam-macam dengan aliran dana tersebut,” ujarnya.

Kepala Kejari Sampang Abdullah menyatakan siap mengusut tuntas pemotongan dana BSPS itu. “Pasti kita tuntaskan karena ini sudah menjadi tugas Kejaksaan,” katanya.

Abdullah menambahkan bahwa Kejari sendiri akan memeriksa semua kepala desa di Sampang yang desanya mendapatkan bantuan bedah rumah Kemenpera. Dari sini, kata dia, nantinya diketahui desa mana saja yang bantuan BSPS-nya disunat.

Kasus dugaan korupsi bantuan dana bedah rumah Kemenpera ini dibidik Kejaksaan setelah muncul laporan dari warga bahwa nominal bantuan yang diterima tidak sesuai ketentuan. Seharusnya setiap penerima mendapat Rp 7,5 juta, tapi yang tersalur hanya Rp 3 juta. Bantuan ini mudah dimanipulasi karena diberikan dalam bentuk bahan bangunan, bukan uang tunai.

MUSTHOFA BISRI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/28/063566124/Jaksa-Geledah-Rumah-Tersangka-Korupsi-Bedah-Rumah

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Diduga Korupsi, PNS Miliarder Ditahan Kejaksaan

TEMPO.CO – Jum’at, 21 Maret 2014

TEMPO.CO, Kupang – Tim Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menangkap Buyung Abdul Munaf Rusna, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Nusa Tenggara Timur. Kepala Humas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Ridwan Angsar mengatakan Buyung ditangkap karena diduga terlibat korupsi dan pencucian uang. ”Dia (Buyung) diamankan di salah satu rumah warga yang memberikan laporan kepada kami,” kata Ridwan seusai penggerebekan tersangka, Jumat, 21 Maret 2014, dinihari tadi.

Saat penangkapan, tersangka bersama sejumlah barang bukti diamankan di salah satu rumah warga di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang. Dari tangan tersangka, tim Kejaksaan yang dibantu polisi mengamankan satu unit mobil Isuzu, dua unit motor kawasaki Jupiter Z, serta uang Rp 300 juta.

Buyung merupakan pegawai golongan III-B yang menjabat kepala unit pengadaan barang dan jasa serta pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Politeknik Negeri Kupang. Ridwan menjelaskan, Buyung diamankan karena diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang. Soalnya, seluruh proyek di Politeknik Negeri Kupang dikerjakan oleh dia. ”Modus yang diduga dilakukan pelaku, dia sebagai PPK dan juga kontraktor meminjam sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek di sekolah tersebut,” katanya. (Baca: Korupsi, Narkoba, Trafiking Kasus Tertingi di NTT)

Sejak menjadi PNS pada 2007, kata Ridwan, pelaku telah melakukan modus seperti itu sejak 2010 sehingga dilaporkan tersangka memiliki sekitar 12 unit kendaraan dan belasan rumah mewah. Total kekayaan diperkirakan bisa mencapai Rp 30 miliar lebih. ”Hari ini kami tangkap dan langsung ditahan,” katanya. Tim Kejaksaan juga akan mengiventarisasi kekayaan tersangka, seperti rumah dan mobil, untuk dijadikan barang bukti.

YOHANES SEO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/21/058564170/Diduga-Korupsi-PNS-Miliarder-Ditahan-Kejaksaan

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PNS Ini Diduga Punya Harta Rp 30 Miliar

PNS Ini Diduga Punya Harta Rp 30 Miliar

Buyung Abdul Munaf Rusna, pegawai negeri sipil (PNS), di lingkungan pemerintahan Nusa Tenggara Timur dengan harta kekayaan mencapai Rp 30 miliar. TEMPO/Jhon Seo

TEMPO.CO, Kupang – Buyung Abdul Munaf Rusna, pegawai negeri sipil (PNS), kemungkinan termasuk pegawai negeri yang memiliki harta berlimpah di lingkungan pemerintahan Nusa Tenggara Timur. Harta kekayaannya mencapai Rp 30 miliar.

Terungkapnya jumlah harta sebanyak itu berawal dari penangkapan Buyung oleh Tim Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, pada Jumat, 21 Maret 2014, dinihari tadi. Kepala Humas Kejaksaan Tinggi NTT Ridwan Angsar mengatakan Buyung diringkus di salah satu rumah warga yang melaporkan pegawai golongan III-B tersebut. (Baca: Diduga Korupsi, PNS Miliarder Ditahan Kejaksaan)

Ridwan menjelaskan, Buyung adalah kepala unit pengadaan barang dan jasa serta pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Politeknik Negeri Kupang. Buyung ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang. Soalnya, seluruh proyek di Politeknik Negeri Kupang dikerjakan oleh dia. ”Modusnya, sebagai PPK dan juga kontraktor, dia meminjam sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek di sekolah itu,” ujar Ridwan.

Sejak menjadi PNS pada 2007, Ridwan menjelaskan, tersangka diduga telah melakukan modus tersebut sejak 2010. Menurut dia, para korban yang mengaku dipinjam perusahaannya oleh pelaku melaporkan, dengan modus seperti itu tersangka bisa memiliki 12 unit kendaraan dan belasan rumah mewah. ”Total kekayaan pelaku diperkirakan bisa mencapai Rp 30 miliar lebih.”

Selain menangkap pelaku, Tim Kejaksaan yang dibantu Kepolisian juga mengamankan satu unit mobil, dua unit motor dan uang senilai Rp 300 juta dari tangan tersangka. Sejumlah barang bukti tersebut diamankan di salah satu rumah warga di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang. “Kami akan langsung menahan tersangka,” katanya. Tim Kejaksaan juga akan mengiventarisasi kekayaan tersangka.

YOHANES SEO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/21/058564177/PNS-Ini-Diduga-Punya-Harta-Rp-30-Miliar

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana Banprov, Dua PNS Bekasi Ditahan

TEMPO.CO – Rabu, 12 Maret 2014

TEMPO.CO, Bekasi – Kejaksaan Negeri Bekasi menahan DHJ dan AM, staf Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Rabu, 12 Maret 2014. Keduanya diduga melakukan penyimpangan dana bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2012 sebesar Rp 709 juta. Atas perbuatan mereka, negara dirugikan Rp 200 juta.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bekasi Ery Syarifah mengatakan kedua tersangka ditahan setelah menjalani pemeriksaan penyidik Kejaksaan. “Baru diperiksa hari ini dan langsung kami tahan di Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi,” kata Ery.

Para tersangka, kata dia, melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan peningkatan kesejahteraan guru non-PNS daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi. “Penetapan tersangka sejak sebulan lalu,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Enen Saribanon.

Menurut dia, dana banprov tahun 2011 senilai Rp 482 juta, sedangkan pada 2012 sebesar Rp 227 juta. Dana itu disalahgunakan oleh tersangka yang menjabat sebagai pelaksana teknis penyaluran.

Ia mengatakan dana bantuan provinsi tahun 2011 disalurkan secara langsung pada 2012. Sedangkan dana banprov 2012 disalurkan melalui rekening. “Kami mendapatkan bukti penyimpangan tindak pidana korupsi,” katanya. “Bukti berupa dokumen dan keterangan saksi.”

Untuk menghitung kerugian negara secara pasti, pihaknya akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 atau Pasal 12 huruf E, F, dan G Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Ancaman di atas 5 tahun penjara,” ujarnya.

ADI WARSONO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/12/064561710/Korupsi-Dana-Banprov-Dua-PNS-Bekasi-Ditahan

17 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: