KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Diduga Ada Penggelembungan Suara di Jateng

ANTARA JATENG.com – Senin, 14 April 2014

Petugas melakukan perhitungan surat suara saat melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Batu Ceper, Tangerang, Banten, Minggu (13/4). Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus kembali merogoh kocek untuk melakukan Pemilu Legislatif (Pileg) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus diulang dengan anggaran sebesar Rp 750 ribu setiap TPS. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Koz/pd/14.

Semarang, Antara Jateng – Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah diminta segera menindaklanjuti adanya dugaan penggelembungan suara partai di sejumlah tempat di provinsi ini pascapemungutan suara.

“Kami mencium aroma ada operasi masif penggelembungan suara secara sistemik partai tertentu di Jateng,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Tengah Hadi Santoso di Semarang, Senin.

Ia mengaku menerima laporan dari tim tabulasi di daerah yang menyebutkan bahwa hampir semua rincian suara partai berbeda jumlahnya dengan jumlah keseluruhan suara.

Menurut dia, berdasarkan laporan tersebut, rata-rata terjadi kelebihan suara antara 10 persen hingga 50 persen.

Ia mengungkapkan, sebuah partai mengalami kenaikan suara antara 10 hingga 50 suara di tiap tempat pemungutan suara.

“Awalnya kami mengira ini akibat KPPS yang salah hitung, namun setelah ditelaah maka kami berkesimpulan ada unsur kesengajaan yang dilakukan KPPS, dan kasus ini terjadi di Kecamatan Gunungpati dan Tembalang, Kota Semarang,” ujarnya.

Dugaan penggelembungan suara partai, kata dia, juga terjadi di beberapa daerah di Jateng seperti Kabupaten Temanggung, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Pati.

“Modus penggelembungan suara di Cilacap adalah dengan aksi beli formulir C-1 saksi oleh oknum kepada para saksi parpol,” katanya.

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=95955/Diduga-Ada-Penggelembungan-Suara-di-Jateng

16 April 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Pak Kadus Ini Kepergok Nyoblos 55 Lembar Surat Suara

TRIBUN JATENG.COM – Jum’at, 11 April 2014

Pak Kadus Ini Kepergok Nyoblos 55 Lembar Surat Suara
tribunjateng/m zainal arifin
ILUSTRASI- Bupati Kudus Musthofa dan Atik istrinya, mencoblos di TPS 01 di SDN 3 Loram Wetan, Kudus, Rabu (9/4/2014).

TRIBUNJATENG.COM- Seorang kepala dusun diamankan panitia pengawas pemilu karena membuka kotak suara dan mencoblos 55 lembar kertas suara, sebelum waktu pencoblosan dimulai.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Kombes Awi Setiyono, HP (48) yang merupakan Kepala Dusun Sugihan, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, ini membuka kota suara di TPS 19, sekitar pukul 01.30 WIB.

“Warga yang mengetahui melaporkan ke panwas, dan (HP) langsung diamankan,” katanya, Kamis (10/4/2014).

Pelaku diketahui membuka kotak suara DPR RI dan DPRD Kabupaten Blitar, lalu mencoblos caleg nomor urut 2 dari Partai Demokrat, dan caleg DPRD Kabupaten Blitar nomor urut 6 dari Partai Gerindra, dengan total 55 lembar.

“Kasus ini sudah selesai prosesnya di panwaslu, dan sudah dilimpahkan ke Polres Blitar,” tambahnya.

Dari laporan yang masuk ke pihaknya sepanjang hari ini, ada pula kasus perusakan TPS di Kabupaten Nganjuk oleh seseorang yang sedang mabuk dan membawa senjata tajam.

“Pelakunya S (29). Dengan mabuk, dia merusak TPS, memecah kaca, dan menendang kursi. Kasusnya kini ditangani oleh Polres Nganjuk,” ujarnya. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/04/11/pak-kadus-ini-kepergok-nyoblos-55-lembar-surat-suara

16 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jaringan Penjual Kunci Jawaban UN Dibongkar

ANTARA JATENG.com – Rabu, 16 April 2014

Ilustrasi – Siswa menggunakan telepon genggam saat mengikuti Ujian Nasional (UN) di SMU Negeri 9 Kendari, Sultra, Selasa (15/4). Kurangnya pengawasan terhadap siswa saat mengikuti Ujian Nasional (UN) dapat mengakibatkan kecurangan dalam menyelesaikan soal UN tersebut. ANTARA FOTO/Ekho Ardiyanto/ed/Spt/14

Karanganyar, Antara Jateng – Polres Karanganyar, Jawa Tengah membongkar jaringan dan menangkap pelaku jual beli kunci jawaban Ujian Nasional (UN) tahun 2014 tingkat SMA yang beroperasi di wilayah Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Sragen, dan Kota Solo.

“Tersangka berinisial MRP, GM, JS yang semuanya pegawai swasta dan DW salah seorang oknum guru honorer SMA swasta di Boyolali dan YS kepala sekolah di SMA swasta di Boyolali masih dalam pengejaran,” kata Waka Polres Karanganyar Kompol Sarini di Karanganyar, Rabu.

Ia mengatakan selain menahan para tersangka polisi juga menyita barang bukti berupa lima buah telepon genggam, uang sebanyak Rp12 juta, sebuah sepeda motor Honda Megapro AD 4015 EW atas nama Mohammad Rizal Pahlawan, dan delapan bendel potocopian kunci jawan UN 2014.

Kunci jawaban yang diperjualbelikan itu meliputi mata pelajaran kimia, matematika IPA, Biologi, Sosiologi dan matematika IPS.

Menyinggung akurasi kunci jawan UN yang diperjualbelikan tersebut Kompol Sarini mengatakan, pihaknya masih belum tahu dan ini akan diklarifikasi ke Dinas Pendidikan setempat.

Terbongkarnya kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat tanggal 15 April 2014 dan terus dilakukan penyelidikan di salah satu SMA Negeri Karanganyar yang siswanya (AMZ dan GC) kedapatan menggunakan kunci jawaban tersebut.

Selanjutnya kembali memeriksa dua siswa SMA itu yakni AF dan AG dan dari telepon genggam AMZ dan GC diperoleh keterangan tentang adanya transaksi jual-beli jawaban UN 2014.

Setelah itu selang beberapa jam dari dua telepon genggam milik AMZ dan GC menerima pesan singkat (SMS) dari seseorang berinisial MRP yang intinya bahwa MRP mengajak untuk bertemu di dekat lingkungan SMA Negeri Karanganyar untuk memberikan kunci jawaban UN untuk jam kedua yaitu mata pelajaran Sosiologi dan Kimia.

Setelah itu petugas berhasil menangkap MRP bersama satu orang lainnya berinisial GM. Berdasarkan keterangan dari MRP dan GM kunci jawaban UN tahun 2014 dijual dengan harga Rp7 juta dan dibayar secara bertahap yaitu Rp3,5 juta diberikan seminggu sebelum UN berlangsung dan sisanya diberikan setelah selesai UN.

Setelah dilakukan penangkapan terhadap MRP dan GM dan terus dikembangkan dan menangkap JS. Ketika dilakukan pemeriksaan JS mengatakan bahwa kelompoknya ada lima orang yaitu JS, MRP, GM, dan dua orang melarikan diri yang sekarang masih dalam pengejaran.

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=96094

16 April 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi BPBD Kudus Segera Diekspose

ANTARA JATENG.com – Kamis, 10 April 2014

Kudus, Antara Jateng – Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Amran Lakoni mengungkapkan gelar perkara (ekspose) kasus dugaan korupsi belanja logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus diupayakan secepatnya dilakukan.

“Apalagi, salah satu pejabat penting di lingkungan pemkab yang dimintai keterangannya sudah bersedia,” ujarnya, di Kudus, Kamis.

Ia mengakui, belum dilakukannya ekspose kasus dugaan korupsi tersebut, karena masih berupaya meminta keterangan tambahan dari sejumlah pihak.

Hal itu, kata dia, bertujuan untuk menajamkan data yang sudah ada, terkait hasil keterangan sebelumnya.

Terkait nama pejabat yang dimintai keterangannya itu, Amran enggan membeberkan namanya.

“Pejabat tersebut merupakan pejabat penting,” ujarnya singkat.

Dengan adanya agenda meminta keterangan pejabat di lingkungan pemkab tersebut, maka rencana Kejari Kudus melakukan gelar perkara kembali tertunda.

Lamanya proses penelitian kasus dugaan korupsi pengadaan logistik pada BPBD Kudus Tahun Anggaran (TA) 2012 juga diakui oleh Kejaksaan Negeri Kudus, mengingat agenda ekspose dijadwalkan pada awal Maret 2014.

Ekspose tersebut, bertujuan untuk memastikan kasus tersebut layak ditingkatkan statusnya menjadi tahap penyidikan atau dihentikan karena tidak cukup buktinya.

Dugaan penyimpangan belanja kebutuhan logistik di BPBD Kudus tahun anggaran 2012 diperkirakan mencapai Rp600 juta.

Sementara jumlah dana yang terindikasi terjadi penyimpangan sekitar Rp93 juta dari total belanja secara keseluruhan.

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=95747

16 April 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Diduga Terkait TPPU, KPK Usut Kepemilikan 26 Mobil Mewah Anak Atut

TRIBUN JATENG.COM – Rabu, 16 April 2014

Diduga Terkait TPPU, KPK Usut Kepemilikan 26 Mobil Mewah Anak Atut
Tribunnews/Dany Permana
Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka, Jumat (20/12/2013). Atut ditahan di Rutan Pondok Bambu. Saat keluar dari KPK menggunakan rompi tahanan KPK.

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut 26 mobil mewah yang diduga milik Andika Hazrumy dan Andiara Aprilia, anak-anak Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, penelusuran 26 mobil mewah ini masuk dalam proses pengusutan terhadap kemungkinan Atut melakukan pencucian uang.

“Sedang dalam proses untuk TPPU (pencucian uang) Bu Atut,” kata Busyro, melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Rabu (16/4/2014).

Berdasarkan pemberitaan Kompas 16 April 2014, Andika dan Andiara diduga menguasai 26 mobil mewah berbagai jenis dan merek. KPK pun berencana menjerat keduanya dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang.

Andika yang menguasai 15 unit mobil mewah dan Andiara yang memiliki 11 unit mobil mewah itu, diduga ikut menyamarkan aliran dana hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan ibu mereka melalui pembelian sejumlah mobil mewah dan properti.

Mobil-mobil tersebut antara lain merek Maserati, Toyota Vellfire, hingga Mitsubishi Pajero. Total nilai ke-26 mobil ini mencapai Rp 24 miliar.

Hal itu ditemukan KPK setelah menelusuri data transaksi keuangan keluarga Atut yang diendus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

KPK juga mengetahui sebagian mobil-mobil ini telah dipindahtangankan sejak kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten mencuat. Ada seorang pria berinisial L yang diketahui menjadi perantara kedua anak Atut menyamarkan uang yang diduga hasil korupsi ibunya.

Pemberian orangtua

Secara terpisah pengacara keluarga Atut, Tb Sukatma, mengatakan, tak ada profil harta kekayaan milik anak-anak Atut yang mencurigakan. Baik Andika maupun Andiara memiliki profil harta kekayaan yang wajar. Menurut Sukatma, aliran dana ke keduanya tersebut sebatas pemberian orangtua kepada anaknya. Dia jga membantah jika hal itu disebut sebagai pencucian uang.

Sementara itu, informasi yang diterima Kompas menyebutkan, KPK berencana langsung menyita mobil-mobil tersebut begitu Andika dan Andiara telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama ibunya.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, sejauh ini Atut belum ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang. KPK masih fokus pada tiga kasus yang menjerat Atut, yakni dugaan suap sengketa pilkada Lebak, dugaan korupsi alat kesehatan Pemrov Banten, dan dugaan pemerasan anak buah.

“Setahu saya, penyidikan di KPK masih konsentrasi penuh pada Ratu Atut dalam kapasitas sebagai tersangka atas sangkaan yang sudah ada sprindiknya,” ujarnya. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/04/16/diduga-terkait-tppu-kpk-usut-kepemilikan-26-mobil-mewah-anak-atut

16 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Analis: Sejumlah Eks Kepala Daerah Berujung ‘Hukuman’

ANTARA JATENG.com – Sabtu, 28 Desember 2013

ilustrasi

Semarang, Antara Jateng – Analis politik Universitas Diponegoro Semarang M. Yulianto menilai pada 2013 sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Tengah harus berurusan dengan hukum setelah masa jabatannya usai.

“Terjadi fenomena kepala daerah yang menyalahgunakan wewenangnya yang kemudian harus berurusan dengan hukum,” katanya di Semarang, Sabtu.

Beberapa kepala daerah yang akhirnya harus berurusan dengan hukum pada akhir masa jabatannya karena tersangkut kasus korupsi, antara lain mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, mantan Wali Kota Salatiga John Manoppo, mantan Wali Kota Magelang Fahriyanto, dan mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani.

Menurut dia, fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari politik.

“Hal ini bagian dari konsekuensi dari persepsi publik tentang pemilihan kepala daerah yang transaksional,” katanya.

Pada masa mendatang, kata dia, tugas partai politik akan semakin berat, terutama memasuki tahun politik pada 2014.

“Masyarakat harus belajar banyak, apalagi tahun depan digelar pemilu serta sejumlah pilkada,” katanya.

Ia mengatakan masyarakat akan semakin kritis dan teliti dalam menentukan pilihannya.

16 April 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Eks Direktur Perumnas Didakwa Terima Rp485 Juta

ANTARA JATENG.com – Selasa, 15 April 2014

Semarang, Antara Jateng – Mantan Direktur Korporasi Pertanahan Perum Perumnas Sunardi mulai diadili dalam dugaan suap pada proyek Perumahan Griya Lawu Asri Karanganyar 2007-2008, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa.

Dalam sidang perdana tersebut, Jaksa Penuntut Umum Slamet Widodo, mendakwa Sunardi telah menerima gratifikasi Rp485 juta dalam proyek perumahan yang dibiayai Kementerian Perumahan Rakyat itu.

“Terdakwa didakwa melanggar pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,” katanya.

Pada dakwaan subsider terdakwa didakwa telah melanggar pasal 5.

Sunardi dalam perkaran tersebut berkedudukan sebagai General Manager Perumahan Perum Perumnas Regional V Jawa Tengah.

Saat menduduki jabatan tersebut, Sunardi diduga menerima aliran dana subsidi dari Koperasi Serba Usaha Sejahtera Karanganyar.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Mariyana tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak akan mengajukan pembelaan atas dakwaan jaksa.

Sidang selanjutnya akan langsung mengagendakan pemeriksaan saksi.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Ernantio Adi Kusumo mengatakan kliennya menerima uang tersebut untuk peresmian proyek perumahan Griya Lawu Asri oleh Presiden RI.

“Uang itu bukan masuk pribadi,” ujarnya.

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=96059

16 April 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Inspektorat Kudus Temukan Pemalsuan Data Honorer K2 Lolos CPNS

TRIBUN JATENG.COM – Sabtu, 05 April 2014

Inspektorat Kudus Temukan Pemalsuan Data Honorer K2 Lolos CPNS
TRIBUNJATENG.COM/M ZAINAL ARIFIN
Tenaga honorer K2 beraksi di depan Kantor Pemkab Kudus.

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan Tenaga Honorer kategori II (K2). Banyaknya dugaan manipulasi data, membuat Bupati Kudus memerintahkan Inspektorat untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut.

Usai mendapatkan perintah tersebut, Inspektorat telah melakukan investigasi dengan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diharapkan dapat mengungkap kebenaran data tenaga honorer K2.

“Inspektorat telah memintai keterangan dan memeriksa beberapa pihak seperti Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Tenaga Honorer sendiri,” kata Wakil Bupati Kudus, Abdul Hamid, saat jumpa pers, Jumat (4/4/2014).

Hamid menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal Inspektorat Kabupaten Kudus pada 3 April lalu, ada beberapa temuan sementara. Dia mengatakan, ditemukan adanya pengakuan dari seorang tenaga honorer K2 yang lulus seleksi CPNS yang memalsukan data. Hal itu diketahui dari bukti tertulis yang ada dan keterangan saksi lain.

“Jadi kami temukan surat tugas sebagai guru wiyata bhakti yang dipergunakan untuk pemberkasan usulan tenaga honorer kategori 2 yang susulan adalah data yang dipalsukan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Hamid, ditemukan adanya dua data dari seorang tenaga Honorer K2 dalam satu sekolah yang menerangkan masa kerja atau Terhitung Mulai Tanggal melaksanakan tugas sebagai Guru Wiyata Bhakti (TMT) berbeda antara SK Komite dengan SK Kepala Sekolah.

Kemudian, juga ditemukan adanya data surat tugas yang menyebutkan gelar S1, padahal Guru Wiyata tersebut belum lulus S1. Kemudian ditemukan adanya data surat penugasan yang dikeluarkan oleh Komite Sekolah dan surat penugasan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah kepada satu orang tenaga honorer K2, dengan nomor surat yang sama.

“Temuan lainnya, yaitu adanya fakta bahwa seorang tenaga honorer K2, dimana antara surat tugas dan fakta mulai melaksanakan tugas ternyata berbeda,” lanjutnya.

Atas beberapa temuan sementara tersebut, Hamid menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kudus akan mengambil langkah-langkah dengan membatalkan pengangkatan CPNS terhadap Tenaga Honorer K2 yang terbukti melanggar aturan atau menggunakan data palsu.

“Kami mengambil tindakan disiplin terhadap pegawai yang terlibat dalam proses pemalsuan data sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Hamid juga memerintahkan kepada Kepala Sekolah agar Komite Sekolah yang memalsukan data segera melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Inspektorat/BKD Kabupaten Kudus.

“Kami akan terus melakukan pemeriksaan dan verifikasi data-data CPNS untuk honorer K2 yang dimaksud secara administrasi maupun faktual guna penyelesaian permasalahan K2,” tandasnya. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/04/05/inspektorat-kudus-temukan-pemalsuan-data-honorer-k2-lolos-cpns

16 April 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Kunci Jawaban UN Dibanderol Rp7 Juta, Guru Ditangkap

VIVA NEWS – Rabu, 16 April 2014

Kepolisian telah menangkap empat tersangka, salah satunya guru.

Hadi Suprapto, Fajar Sodiq (Solo)
Wakil Kepala Polres Karanganyar Kompol Sarini menunjukkan barang buki bocoran kunci jawaban soal UN, Rabu 16 April 2014.

Wakil Kepala Polres Karanganyar Kompol Sarini menunjukkan barang buki bocoran kunci jawaban soal UN, Rabu 16 April 2014. (VIVAnews/Fajar Sodik)
VIVAnews – Empat pelaku penjual bocoran kunci jawaban soal Ujian Nasional (UN) SMA tahun 2014 berhasil ditangkap jajaran Polres Karanganyar. Dari empat pelaku yang berhasil ditangkap itu terdapat seorang guru SMA swasta di Boyolali.

Polres Karanganyar melakukan gelar acara soal penangkapan pelaku penjual bocoran soal jawaban UN di Mapolres Karanganyar. Sejumlah barang bukti ditunjukkan seperti kunci jawaban UN, uang hasil transaksi jual beli bocoran kunci senilai Rp12 juta serta lima handphone.

Wakil Kepala Polres Karanganyar, Kompol Sarini mengungkapkan penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat. Kemudian, petugas langsung menyelidiki di sekitar lokasi salah satu  SMA Negeri di Karanganyar.

“Setelah dilakukan penyelidikan berhasil menahan dua siswa berinisial AF dan AG,” kata dia kepada wartawan di Mapolres Karanganyar, Rabu, 16 April 2014.

Kemudian, lanjut dia, seseorang mengirim pesan pendek ke handphone kedua siswa yang ditahan kepolisian. Pesan itu berisi bahwa bocoran jawaban akan diserahkan kepada dua siswa itu. (umi)

“Setelah itu ada pesan yang masuk kedua handphone siswa itu, polisi datang ke tempat yang disebutkan. Dua orang berinisial MRP dan GM langsung ditangkap,” ujar dia.

Harga Rp7 juta

Berdasarkan keterangan dua pelaku, harga kunci jawaban dijual dengan harga Rp7 juta. “Pembayaran dilakukan secara bertahap, yaitu membayar Rp3,5 juta satu pekan sebelum ujian dan sisanya dibayar setelah selesai ujian,” katanya.

Selanjutnya,  Kompol Sarini mengatakan, setelah dilakukan pengembangan dari hasil pemerikaan dua pelaku ditemukan adanya anggota jaringan lainnya berinisial JS. Saat melakukan pemeriksaan kepada JS diperoleh keterangan bahwa dalam kelompoknya terdiri lima orang yaitu JS, MRP, GM, dan dua anggota lainnya yang berhasil melarikan diri. “Yang berhasil lari adalah inisial DG dan WK,” katanya.

Dia mengatakan, kelompok itu memperoleh 6 kunci jawaban soal UN dengan membayar Rp6 juta. Mereka mendapatkan soal itu dari seorang guru honorer dari SMA swasta di Kabupaten Boyolali. Kunci jawaban soal UN itu dijual tidak hanya di Karanganyar, namun juga meliputi Kabupaten Boyolali, Sragen, dan Kota Solo.

Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap guru honorer itu, mereka mendapatkan kunci jawaban soal ujian dari seseorang berinisial YS. “YS itu merupakan kepala sekolah SMA swasta di Kabupaten Boyolali. Saat ini YS masih dalam pencarian,”terang dia.

Atas tindakan tersebut, empat pelaku yang telah ditahan di Mapolres Karanganyar itu dijerat dengan pasal 322 KUHP mengenai pembocoran rahasia negara.

16 April 2014 Posted by | BOYOLALI | Tinggalkan komentar

Mantan Pejabat KPK Bantah Terima Suap Terkait Kasus Hambalang

VIVA NEWS – Rabu, 16 April 2014

Dia disebut terima Rp2 miliar untuk “amankan” kasus korupsi Hambalang

Mantan Deputi Penindakan, KPK Ade Raharja

Mantan Deputi Penindakan, KPK Ade Raharja (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews – Nama mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ade Rahardja, disebut dalam sidang kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat. Dia disebut menerima uang Rp2 miliar untuk mengamankan kasus korupsi Hambalang itu di KPK.

Namun, Ade membantah dan mengaku tidak mengenali orang-orang yang disebut memberi dia uang. “Itu tidak benar bahwa saya menerima uang Rp2 miliar,” kata Ade saat dihubungi VIVAnews, Selasa 15 April 2014.

Dalam sidang dengan terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor di Pengadilan Tipikor, Selasa, Manajer Pemasaran PT Adhi Karya, Arief Taufiqurahman, menyatakan bahwa ada aliran dana sebesar Rp2 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengamanan kasus Hambalang. Ia bahkan menyebut uang itu mengalir ke mantan Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja.

Awalnya, salah satu penasehat hukum Teuku Bagus, Heru Putranto, menanyakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada saksi Arief. Heru bertanya apakah benar isi BAP yang mengatakan bahwa pada April 2011, setelah penangkapan Wafid, ada pertemuan di ruangan terdakwa Teuku Bagus dan mengatakan bahwa yang bersangkutan mengenal teman Mahfud di KPK, yakni “si Rambut Putih” merujuk pada Ade Rahardja. Untuk pengaman kasus, maka uang Rp2 miliar disiapkan.

“Waktu itu, Pak Arifin di ruangan Pak Teuku Bagus. (Uang) itu diserahkan ke Pak Mahfud Suroso (Direktur PT Dutasari Citralaras),” jawab Arief.

Sementara itu, Teuku Bagus juga mengaku tak tahu soal pengamanan kasus Hambalang. “Yang mengetahui perihal pengamanan dan permintaan uang tersebut adalah Arifin dan Mahfud Suroso,” ujarnya.

Dimintai konfirmasi mengenai hal itu, Ade kembali menambahkan bahwa dia tak mengenal Mahfud Suroso dan Bagus Mokhamad Noor. “Teuku Bagus juga membantah kan soal uang itu,” kata Ade.

Sudah Pensiun

Dia mengaku sudah pensiun lebih dari tiga tahun. Terakhir kali bekerja di KPK, Ade mengaku kasus Hambalang belum masuk ke KPK. “Lalu, bagaimana caranya saya menahan kasus itu kalau saya sudah pensiun saat penyelidikannya?” kata Ade.

Sebagai informasi, Ade Rahardja pensiun dari KPK sejak 31 Juli 2011. Sementara KPK mulai mengumpulkan bukti dan keterangan proyek Hambalang tahun 2010 itu pada Agustus 2011.

Ade juga mengaku sudah pernah diperiksa penyidik KPK soal uang Rp2 miliar itu dan dia sudah membantahnya di hadapan penyidik. “Kalau Pengadilan Tipikor membutuhkan keterangan saya, sebagai warga negara saya tentu akan datang,” katanya. (ren)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/497053-mantan-pejabat-kpk-bantah-terima-suap-terkait-kasus-hambalang

 

16 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: