KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Perolehan Suara Tiap TPS Harus Diumumkan

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 15 April 2014

SEMARANG- Badan Peng­awas Pemilu (Bawaslu) Jateng meminta anggota Panitia Pe­mungutan Suara (PPS) supaya mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desa atau kelurahan. Hal itu menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi serta Kabu­paten/ Kota, di mana PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara dengan cara menempelkannya ke tempat umum.

’’Setiap anggota PPS yang tak mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara dari seluruh TPS bisa dipidana paling lama satu tahun dan denda Rp 12 juta,’’ kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Ba­waslu Jateng Teguh Purnomo di sekretariat Bawaslu, Jl Atmo­dirono 12A Semarang, Senin (14/4). Bawaslu juga menghimpun data formulir C1 berisikan perolehan suara masing-masing partai dan calon anggota legislatif (caleg) dari TPS.

Meski kebanjiran telepon, pesan SMS, dan BBM yang menanyakan hasil rekapitulasi perolehan suara, Bawaslu tetap berkomitmen untuk tidak mempublikasikannya ke khalayak umum.

Kontrol Pengawasan

Menurut Teguh, data itu hanya untuk disampaikan ke Bawaslu RI sebagai kontrol pengawasan pelaksanaan Pe­milu Legislatif (Pileg) 9 April lalu.

’’Sebagian pengurus partai dan caleg menghubungi Bawas­lu, mereka merasa kesulitan me­narik data yang diperoleh sak­si­nya. Menjawab ratusan perta­nya­an, kami hanya memberikan jawaban semua hasil perolehan suara dapat diakses di masing-masing desa atau kelurahan. Sebab, PPS terancam pidana apa­bila tak menempelkan hasil perhitungan suara di TPS,’’ ung­kap mantan ketua KPU Kebu­men itu.

Pihaknya beserta jajarannya siap menerima laporan masyarakat dan memproses penyelenggara pemilu yang tidak menempel perolehan suara di seluruh TPS.  (J17,H68-94)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/15/258828/Perolehan-Suara-Tiap-TPS-Harus-Diumumkan

15 April 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Mengaku Menantu Sudi Silalahi, Minta PT PP Dimenangkan

SUARA MERDEKA – Selasa, 15 April 2014

SKANDAL HAMBALANG

JAKARTA – Mantan tim anggota asistensi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Paul Nelwan mengungkapkan, dia pernah dihubungi seseorang yang mengaku sebagai menantu Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Orang tersebut meminta agar PT Pembangunan Peru­mah­an (PP) dimenangkan da­lam tender proyek Hambalang.

Paul juga mengaku kerap dihubungi beberapa pihak yang menginginkan suatu perusahaan agar bisa menang tender proyek Hambalang.

”Saya tidak tahu namanya siapa. Tapi iya, dia ngakunya anak menantu Pak Sudi Silala­hi,” ujar Paul saat bersaksi untuk terdakwa Andi Mallarangeng di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/4).

Paul menjelaskan hal tersebut setelah ditanya salah seorang penasihat hukum Andi Malla­rangeng yang mengonfirmasi keterangan dalam berita acara pe­meriksaan (BAP). ”Saya di­berita tahu oleh Pak Wafid (mantan Sesmenpora) ada menantu Pak Sudi yang mau datang. Diminta untuk meloloskan PT PP,” kata Paul.

Menurut dia, PT PP saat itu su­dah dinyatakan tidak lolos pra­kualifikasi. Pria tersebut me­minta dipertemukan dengan ke­tua panitia lelang proyek Ham­balang, Wisler Manalu. ”Saya temukan dengan Pak Wisler. Pak Wisler mengatakan PT PP memang sudah tidak lolos. Tidak bisa dibantu,” ujarnya.

Mengaku Tante  Andi

Permintaan itu terjadi pada 2010 setelah Paul diajak bertemu seseorang yang mengaku bernama Andi Asni di rumas dinas Menpora di Widya Chan­dra.  Pertemuan itu berjalan singkat, sekitar sepuluh menit. Asni menyebut dirinya sebagai tante Andi Mallarangeng. Asni juga meminta Paul untuk membantu PT PP.

”Setelah pertemuan itu, saya laporkan saja ke Pak Wafid. Saya tidak tahu tindak lanjutnya seperti apa,” kata Paul.

Ketua Majelis Hakim Has­wandi bertanya kepada Paul me­ngenai sosok Andi Asni tersebut. Nama Andi Asni sama persis dengan nama ibu kandung Andi Mallarangeng. ”Dalam izin besuk untuk terdakwa, nama ibu kandung terdakwa adalah Andi Asni. Jadi bagaimana ini. Jangan sampai salah,” tanya Haswandi.

”Saya lupa namanya. Yang jelas depannya Andi. Badannya gendut. Umur 58-59 lah. Ngaku­nya tante Pak Andi,” jawab Paul.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, akan segera mengklarifikasi terhadap sang menantu. Yang menjadi masalah, ia tak tahu menantu mana yang di­mak­sud terlibat dalam kasus Hambalang.

”Kalau bisa me­nyebutkan na­ma menantu saya itu, apa ke­terlibatannya, mungkin nanti ma­lam saya akan panggil. Kalau be­nar itu menantu saya,” kata Sudi.

Sudi sendiri yakin, menan­tu­nya tidak terlibat kasus tersebut. Sebab, pria yang baru me­nikah de­ngan putrinya hanya wira­­swasta biasa. ”Kerjanya ha­nya bikin-bikin butik, nggak per­nah urusan keluar,” ujarnya. (D3,viva-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/15/258837/Mengaku-Menantu-Sudi-Silalahi-Minta-PT-PP-Dimenangkan-

15 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Idrus Marham Mangkir

SUARA MERDEKA – Selasa, 15 April 2014

JAKARTA – Politikus Partai Golkar Setya Novanto dan Idrus Marham mangkir dari panggilan jaksa pada Komisi Pembe­ran­tasan Korupsi (KPK) untuk bersaksi dalam kasus Akil Mochtar. Mereka mengirimkan surat keterangan ketidakhadirannya.

”Tadi ada surat dari Golkar, katanya Setya Novanto dan Idrus Mar­ham tidak bisa datang,” ujar jaksa Ronald di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/4).

Ronald mengatakan, Benda­hara Umum dan Sekjen Golkar tersebut akan kembali dipanggil. Belum bisa dipastikan kapan Setya dan Idrus akan diperiksa di persidangan.

Adapun Ketua Dewan Pim­pinan Daerah (DPD) I Golkar Jawa Timur, Zainudin Amali hadir di persidangan. Sedianya, Setya, Idrus, dan Zainudin akan diperiksa seputar perkara dugaan janji pemberian uang terkait penanganan sengketa Pilkada Jatim.

Dalam dakwaan, Akil disebut meminta disediakan uang Rp 10 miliar melalui Zainudin Amali yang juga Ketua Bidang Peme­nangan Pil­ka­da Jatim untuk pasangan calon gubernur/wakil gubernur Soekarwo-Saifullah Yusuf. Uang itu diminta terkait gugatan yang diajukan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja.

Akil yang menjadi ketua panel hakim pemeriksa gugatan, berkomunikasi dengan Zainudin pada 1 Oktober 2013. Melalui Zainudin, Akil meminta disediakan Rp 10 miliar agar pilkada tidak diulang. Zainudin me­nyanggupi. Namun, uang batal diberikan karena Akil  sudah ditangkap KPK. (D3-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/15/258833/Idrus-Marham-Mangkir

15 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ikmal Jaya Tersangka

SUARA MERDEKA – Selasa, 15 April 2014

  • Dugaan Korupsi Tukar Guling Tanah

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tegal periode 2008-2013 Ikmal Jaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tukar guling (ruilslag) tanah Pemkot Tegal dengan swasta pada tahun anggaran 2012.

Menurut Kepala Biro Humas KPK Johan Budi, dalam pengembangan penyelidikan, KPK menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke pe­nyidikan.

”Penyidik kemudian menetapkan IJ, mantan wali kota Tegal, sebagai tersangka,” kata Johan di kantornya, Senin (14/4).

Dia menjelaskan, Ikmal selaku Wali Kota Tegal merangkap Penasihat Tim Pengarah Pemin­dahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling tanah antara Pemkot Tegal dan CV Tri Daya Pratama.

”Ikmal diduga melakukan pembiaran atas pengalihan tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum. Akibatnya, negara mengalami kerugian sekurangnya Rp 8 miliar,” ujar Johan.

Taksiran Harga

Dalam kasus ini, Pemerintah Kota Tegal menukar tanahnya di Kelurah­an Keturen, Kraton, dan Pekauman seluas 59.133 meter persegi dengan tanah pihak ketiga yang berlokasi di areal Bokongsemar dengan luas 142.056 meter persegi. Pihak ketiga diduga menaksir harga tanah milik Pemkot Tegal di bawah harga pasaran.

Selain Ikmal, lanjut Johan, Direk­tur CV Tri Daya Pratama Syaeful Jamil juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke satu jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Ketika dimintai tanggapannya, semalam, Ikmal Jaya mengaku belum mengetahui penetapannya sebagai tersangka.

”Sampai saat ini saya belum mendapat surat resmi,” katanya. Ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut. (J13,H17-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/15/258846/Ikmal-Jaya-Tersangka-

15 April 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Sri Mulyani Marah pada BI

SUARA MERDEKA – Selasa, 15 April 2014

  • Sidang Kasus Century
 
image

JAKARTA – Mantan pe­neliti pada Direktorat Pe­nelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Endang Kurnia Saputra, mengakui bahwa Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Men­­teri Ke­uang­­an saat itu, Sri Mul­ya­ni Indra­wati, me­­­lon­tar­kan kekecewaannya atas penilaian Bank Indonesia terhadap kondisi Bank Century.

Kekecewaan itu disampaikan Sri Mulyani pada rapat KSSK 24 November 2008.

Hal itu diungkapkan Endang saat bersaksi untuk terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/4). Saksi lain, mantan Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah menyinggung soal keinginan Sri Mulyani agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian penyertaan modal sementara (PMS) kepada Bank Century.

”Bu Sri Mulyani memang menyampaikan concern-nya apabila bank ini di-bailout, muncul moral hazard karena bank ini bermasalah,” ujarnya.

Dalam kesaksiannya, Endang mengatakan, saat itu Sri Mulyani mempertanyakan standar penilaian BI terhadap Bank Century terkait pemberian PMS.

”Pada waktu itu BI memeriksa kembali setelah ada penyertaan modal sementara dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) terhadap Bank Century. Diperiksa kembali CAR-nya (rasio kecukupan modal), karena sifat CAR harus diperiksa day to day,” kata Endang.

Jaksa KPK Titik Utami kemudian bertanya soal kemarahan Sri Mulyani pada rapat tersebut.

”Sri Mulyani marah ke BI, menyampaikan kalau tahu informasi awal tentang judgement valas, maka ada keputusan lain, bukan menyelamatkan Bank Century?,” tanya Titik.

Pertanyaan ini langsung dibenarkan Endang. ”Iya,” jawabnya.

Dalam dakwaan KPK, Sri Mulyani disebut mempertanyakan judgement (penilaian) baru BI yang memacetkan surat berharga yang dijamin dengan skema assets management agreement (AMA) yang diputuskan pada 24 November 2008.

Sri mempermasalahkan pengambilan kebijakan tersebut tidak dilakukan sebelum rapat KSSK pada 20 November 2008. Bank Indonesia, seperti dipaparkan dalam dakwaan, menyampaikan judgement baru tersebut diambil setelah mendapat penjelasan dari manajemen Bank Century. BI menilai berdasarkan gelagat pemegang saham surat berharga tersebut yang memiliki risiko gagal bayar, sehingga diputuskan seluruh surat berharga yang dijamin skema AMA dikategorikan macet.

Dalam kesaksiannya, Halim juga menyebutkan, Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom meminta agar matriks penilaian dampak sistemik Bank Century dihapus. ”Bu Miranda juga keberatan dengan matriks itu. Harus dicabut, kalau tidak nanti jadi ramai,” katanya.

Dampak Sistemik

Dia menyebut Dewan Gubernur BI memang memutuskan meminta matriks penilaian dampak sistemik Bank Century dihapus. Mereka khawatir hasil data matriks malah tidak menunjang analisis dampak sistemik yang akan dilaporkan ke KSSK.  ”Dewan Gubernur tidak sepakat dengan tabel (matriks) itu dan minta dicabut seluruhnya,” kata Halim.

Permintaan agar Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia membuat analisis dampak sistemik Bank Century disampaikan Dewan Gubernur  BI pada rapat tanggal 13 November 2008. Ada empat aspek utama yang diukur sebagai dasar penilaian dampak sistemik, yakni keterkaitan lembaga keuangan, keterkaitan pasar keuangan, keterkaitan infrastruktur keuangan, dan keterkaitan sektor riil.

”Secara umum, tabel menunjukkan Century bank yang kecil,” paparnya.

Analisis ini dipresentasikan pada rapat 19 November 2008 dan dilampirkan pada rapat Dewan Gubernur BI keesokan harinya.

”Pada waktu itu rapat Dewan Gubernur mengatakan dampak sistemik kurang menonjol dan saya diminta membuat penyempurnaan. Alasannya karena tidak menunjang analisis berdampak sistemik,” ungkap Halim.   (D3,viva-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/15/258847/Sri-Mulyani-Marah-pada-BI-

15 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dua Pejabat KY Mangkir

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 15 April 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Jaksa penyidik pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung, memanggil dua pejabat Komisi Yudisial (KY) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di KY dengan tersangka, staf pada Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Akutansi Bagian Keuangan Biro Umum, Al Jona Al Kautsar. Namun, dua pejabat itu mangkir, tidak hadir tanpa keterangan.

“Hingga pukul 15.30 WIB, kedua saksi belum hadir memenuhi panggilan penyidik,” ujar Untung. Menurutnya, jaksa penyidik akan mengagendakan ulang jadwal pemeriksaan terhadap keduanya.

Seperti diketahui, Al Jona diduga melakukan penyelahgunaan keuangan daftar rekapitulasi pembayaran uang layanan pesidangan (ULP) dan uang layanan penanganan penyelesaian laporan masyarakat (ULS) kepada KY.

Daftar Rekapitulasi itu diduga dimanipulasi dengan cara menaikan total pembayaran dari angka sebenarnya sehingga terjadi selisih pembayaran mencapai lebih dari Rp4 miliar yang disimpan di rekening pribadinya.

Al Jona ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-22/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 11 Maret 2014, dan telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung sejak Rabu (2/4).

( Nurokhman / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/04/15/198469/Dua-Pejabat-KY-Mangkir

15 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Elizabeth Liman Sebut Pemberian Rp 1 Miliar untuk Safari Dakwah

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 15 April 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Maria Elizabeth Liman mengaku memberikan uang Rp 1 miliar kepada Partai Keadilan Sejahtera untuk safari dakwah di Papua dan Nusa Tenggara Timur melalui Fathanah. “Itu alasan Fathanah. Ada trip safari dakwah di NTT dan Papua,” ujarnya.

Dirut PT Indoguna Utama menyebut uang tersebur adalah bantuan untuk safari dakwah dan dana kemanusiaan serta bukan commitment fee pengurusan penambahan kuota impor daging sapi.

“Arya Abdi (Direktur Indoguna) lapor ke saya, Ahmad Fathanah minta sumbangan perjalanan kemanusiaan ke Papua. Saya tanya berapa mintanya, katanya Rp 1 miliar,” kata Maria saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (15/4).

Ketua Majelis Hakim Purwono Edi Santoso mempertanyakan kaitan pemberian uang dimaksud dengan pengurusan kuota impor daging sapi. “Tidak ada commitment fee,” tegas Maria.

Maria, tetap bersikukuh uang itu diperuntukan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Usai penyerahan uang pada 29 Januari 2013, Fathanah menghubungi Maria menyampaikan ucapan terimakasih.

Dia mengakui Fathanah mengatakan akan menyampaikan penerimaan uang tersebut kepada Luthfi Hasan Ishaaq. Maria juga membalas perkataan Fathanah dengan mengucapkan “hidup putih”.

“Putih itu PKS?” tanya hakim. “Iya pak,” sahut Maria.

Maria didakwa memberi uang Rp 1,3 miliar kepada Luthfi Hasan Ishaaq melalui Fathanah. Tujuannya agar Luthfi mempengaruhi pejabat Kementerian Pertanian agar memberi persetujuan permohonan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2012 yang diajukan PT Indoguna Utama, PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi.

( Budi Yuwono / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/04/15/198516/Elizabeth-Liman-Sebut-Pemberian-Rp-1-Miliar-untuk-Safari-Dakwah

15 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Alkes Banten, KPK Panggil Dirut Java Medica

SUARA MERDEKA.com – Senin, 14 April 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Java Medica Yuni Astuti dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten tahun anggaran 2012-2013.

“Dia diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin(14/4).

Dalam kasus ini KPK menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosyiah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sebagai tersangka.

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mengenakan status cegah terhadap Yuni Astuti untuk tidak bepergian ke luar negeri. KPK juga menggeledah Kantor PT Java Medica, Komplek Lemigas No 14 – Grogol Utara, Kebayoran Lama Jakarta.

Seperti diketahui, dalam kasus ini Ratu Atut dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Wawan yang menjadi tersangka selaku komisaris utama PT Bali Pasific Pragama dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka sejak 6 januari 2014 lalu.

Modus yang dilakukan keduanya dengan melakukan pengggelembungan harga. KPK pun tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini. Tubagus alias Wawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian, suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani ini juga ditetapkan dalam dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan. Ada pun dalam kasus suap sengketa pilkada akhirnya juga menjerat Ratu Atut.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/04/14/198399/Kasus-Alkes-Banten-KPK-Panggil-Dirut-Java-Medica

15 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

TEMPO.CO – Selasa, 15 April 2014

Dirut Pelindo II Pernah Dilaporkan ke KPK  

RJ Lino. TEMPO/Eko Siswono toyudho

 

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Richard Joost Lino, hari ini dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyelidikan baru komisi antirasuah itu terhadap proyek di Pelindo II. “Memang benar ada permintaan keterangan,” kata juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo saat dihubungi, Selasa, 15 April 2014. (Baca: KPK Jadwalkan Periksa Dirut Pemildo II Hari Ini)

Sebelumnya serikat pekerja pernah melaporkan dugaan sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen PT Pelindo II kepada KPK. Laporan tersebut juga dilayangkan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Februari lalu.

Surat Serikat Pekerja ke KPK tertanggal 20 November 2013 tersebut disertai lampiran pemaparan kebijakan perseroan yang dinilai merugikan. “Mohon kiranya KPK dapat segera menindaklanjuti aduan ini,” kata Ketua Umum SPPI II, Kirnoto.

Berikut ini sejumlah langkah PT Pelindo II yang diduga melanggar oleh Serikat Pekerja:
1. Investasi tanpa kajian dan perencanaan yang matang.
Beberapa investasi pengadaan alat yang sudah selesai dialihkan ke cabang lain. Misalnya, pengadaan dua unit Quay Container Crane (QCC) untuk Pelabuhan Tanjung Priok dialihkan ke Pelabuhan Palembang dan Pontianak. Sementara itu, panjang dermaga di kedua pelabuhan tersebut hanya cukup untuk penempatan dua QCC yang sudah ada, tetapi dipaksakan menampung tambahan dua QCC lainnya. Tindakan ini dinilai menyebabkan over investment.
2. Penggunaan tenaga ahli dan konsultan.
Proses melalui penunjukan langsung maupun seleksi dianggap kurang transparan sehingga harga cenderung mahal.
3. Megaproyek Kalibaru.
Serikat menyebut proyek ini mengandung potensi risiko karena pembiayaan proyek Kalibaru menggunakan pinjaman bank atau pihak ketiga dengan nilai yang besar.
4. Pemilihan perusahaan bongkar muat di Tanjung Priok.
Penunjukan perusahaan bongkar muat (PBM) melalui penunjukan dalam waktu 20 tahun dianggap tidak transparan.
5. Perpanjangan kontrak perjanjian Jakarta International Container Terminal (JICT).
Diduga tanpa ada persetujuan pemegang saham, direksi menunjuk konsultan untuk mengkaji konsultasi financial advisor evaluasi dan negosiasi proposal perpanjangan konsesi PT Jakarta International Container Terminal (JICT).
MUHAMAD RIZKI | MARIA YUNIAR

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/15/063570780/Dirut-Pelindo-II-Pernah-Dilaporkan-ke-KPK

15 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tetapkan Bekas Wali Kota Tegal Jadi Tersangka Tukar Guling Lahan

TEMPO.CO – Selasa, 15 April 2014

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ikmal Jaya, mantan Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai tersangka. Ia dituding menggelembungkan harga dalam tukar guling tanah pada 2012 di kota tersebut, sehingga diduga merugikan negara Rp 8 miliar.

“Setelah melakukan penyelidikan secara intensif dan gelar perkara, penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup, sehingga bisa menetapkannya sebagai tersangka,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 14 April 2014.

Dalam kasus yang sama, KPK juga menetapkan Syaeful Jamil, Direktur PT Tri Daya Pratama, sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan sangkaan serupa, yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Lahan Pemerintah Kota Tegal yang ditukar guling adalah bekas tanah bengkok di Kelurahan Keturen, Kraton, dan Pekauman. Luas totalnya sekitar 59.133 meter persegi. Adapun lahan penggantinya di area Bokongsemar milik pihak ketiga yang luasnya sekitar 142.056 meter persegi.

Pegiat antikorupsi di Kota Tegal, Agus Slamet, mengatakan tukar guling itu tanpa sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ada indikasi kerugian negara. Dalam laporannya ke KPK pada 30 Juli 2012, sejumlah pegiat antikorupsi di Kota Tegal menduga kerugian negara mencapai Rp 24 miliar.

Angka itu diperoleh dari pembandingan tingginya harga pasaran tanah milik Pemerintah Kota Tegal dan rendahnya harga taksiran tim penilai yang diduga disewa pihak ketiga. Tukar guling Bokongsemar menjadi salah satu temuan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Tegal 2012.

BUNGA MANGGIASIH | DINDA LEO LISTY

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/15/063570757/KPK-Tetapkan-Bekas-Wali-Kota-Tegal-Jadi-Tersangka-Tukar-Guling-Lahan

15 April 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: