KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Jaksa Agung: Tak Ada Muatan Politik

SUARA MERDEKA – Sabtu, 12 April 2014

  • Kasus Bus Transjakarta

JAKARTA – Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan tidak ada intervensi ataupun muatan politik dari manapun dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta.

Sejumlah pihak menilai penanganan kasus itu mempengaruhi atau berdampak terhadap popularitas Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden dari PDIP.

’’Tidak ada muatan politik dalam penanganan kasus ini,’’ kata Basrief, Jumat (11/4). Dia menambahkan, pihaknya menghentikan sementara proses penyelidikan kasus korupsi selama masa pemilu untuk menghindari konflik kepentingan. Kendati demikian, Basrief menegaskan akan memanggil siapa pun yang terkait kasus itu, termasuk Jokowi, jika diperlukan.

’’Sepanjang ada keterkaitan, tentu akan kami mintai keterangan.’’ Menurut Basrief, penyidik belum menemukan indikasi keterkaitan proyek pengadaan bus dengan nilai anggaran Rp 1,5 triliun di Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu dengan Jokowi. Sejauh ini, penyidik telah menetapkan dua tersangka, yakni Drajat Adhiyaksa dan Setyo Suhu.

Drajat merupakan PNS Dinas Perhubungan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bus peremajaan angkutan umum reguler dan kegiatan pengadaan armada bus Transjakarta.

Adapun Setyo Suhu merupakan PNS Dinas Perhubungan yang menjabat ketua Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sebelumnya, Jokowi menyatakan, ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus itu kepada Kejaksaan Agung.

’’Itu wilayah hukum, ranah hukum. Sudah dijawab gitu, saya tidak ingin bicara apa pun. Baik KPK maupun kejaksaan itu wilayah hukum,’’kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta.

Luput dari Pengawasan

Jokowi mengaku masalah pengadaan bus itu luput dari pengawasannya. Sebab, ada 57 ribu item mata anggaran di Pemprov DKI setiap tahun. Padahal semua mata anggaran tersebut di bawah tanggung jawab pemimpin daerah. ’’Ada 57 ribu item anggaran, itu yang tanda tangan pengajuan ke DPRD pasti gubernur. Itu pengguna anggaran.

Memang harus mengerti mekanisme di pemerintah. Saya beri contoh, saya suruh kamu ke utara, kamu pengguna anggaran, tapi kamu nyemplung ke jurang gimana? Siapa yang salah? Puluhan ribu item kegiatan tidak mungkin saya awasi satu-satu,’’ujarnya.

Selain itu, menurut Jokowi, ada Inspektorat Pemprov DKI yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Gubernur hanya pengambil kebijakan. Tentang pemeriksaan mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, Jokowi juga enggan berkomentar.

’’Sudah wilayah hokum, saya tidak mau komentari. Kami sudah ke Inspektorat dan BPKP, tapi kalau wilayah hukum jangan ikut-ikut,’’ tandasnya. (K24,A20- 25,59)

Sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/12/258486/Jaksa-Agung-Tak-Ada-Muatan-Politik

12 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Peran Putra Menkop Dibeber dalam Sidang

SUARA MERDEKA – Sabtu, 12 April 2014

  • Dugaan Korupsi Videotron

JAKARTA- Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta masih merahasiakan peran Riefan Avran, putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarif Hasan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM.

Peran Riefan akan diungkap dalam persidangan. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M Adi Toegarisman, Jumat (11/4), enggan membeberkan keterlibatan Riefan dalam kasus tersebut. Kendati demikian, Adi mengisyaratkan peran Riefan akan terungkap dalam sidang terdakwa Direktur PT Image Media Hendra Saputra.

PT Image Media dikabarkan merupakan milik Riefan. ’’Perkara itu sudah dilimpahkan ke pengadilan. Sekarang sudah di tangan hakim. Perkembangan ikuti saja di sidang, lengkap,’’ujarnya. Dia menambahkan, fakta persidangan akan dijadikan alat bukti baru untuk mengungkap keterlibatan pihak lain.

Perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, barubaru ini. Jaksa penuntut umum masih menunggu penetapan jadwal sidang. Adi mengatakan, Hendra didakwa dengan Pasal 2 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain Hendra, terdakwa lain adalah mantan Kepala Biro Umum Kementerian Koperasi dan UKM Hasnawi Bachtiar selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pengadaan barang, Kasiyadi. Namun, Hasnawi meninggal pada 18 Maret lalu karena sakit. Saat itu dia berstatus tahanan. Kasus Hasnawi sudah sampai ke penuntutan.

Audit BPK

Kasus korupsi proyek videotron bermula dari laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan semester I tahun 2013. Dalam audit itu disebutkan, ada penggelembungan harga pengadaan videotron.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo mengungkapkan, dugaan korupsi itu terjadi pada Oktober 2012. Nilai kontrak pengadaan videotron Rp 23.410.000.000 dan dikerjakan oleh PT Imaji Media yang meliputi beberapa pekerjaan, yaitu persiapan, pembuatan konstruksi, pemasangan awal, pekerjaan jasa lainnya, serta support dan utilitas.

’’Dalam pelaksanaan, terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang mengakibatkan kerugian negara Rp 4.780.298.934,00,’’ jelas Waluyo.

Terdapat kejanggalan dalam kasus itu karena Hendra Saputra merupakan office boy PT Imaji. Diduga namanya dipakai pihak tertentu dan dijadikan direktur perusahaan itu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hendra melarikan diri selama beberapa bulan sebelum akhirnya ditangkap saat berada di Kalimantan. (K24-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/12/258485/Peran-Putra-Menkop-Dibeber-dalam-Sidang

12 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Polisi Tetapkan 22 Tersangka Kasus Pemilu

SUARA MERDEKA – Sabtu, 12 April 2014

JAKARTA – Polri telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam 34 kasus pelanggaran tindak pidana pemilihan umum yang terjadi selama masa kampanye, 16 Maret hingga 5 April 2014.

Jaksa Agung Basrief Arief mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) untuk ke-22 tersangka dan 20 berkas dari penyidik Polri.

’’Yang sampai ke saya ada 20 berkas dari 22 tersangka,’’ ujar Basrief di Kejaksaan Agung, Jumat (11/4). Kendati demikian, Basrief tidak membeberkan secara detail jenis perkara pidana pemilu ataupun perkembangan penelitian berkas perkara yang telah diterima jaksa peneliti.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan, pihaknya menerima 83 laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terjadi sebelum dan saat masa kampanye.

Menurutnya, sebelum masa kampanye ada 45 kasus, 23 di antaranya sudah dinyatakan lengkap (P21), 14 dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan sisanya masih dalam penyidikan. Adapun selama masa kampanye terdapat 38 kasus, empat berkas perkara di antaranya telah dinyatakan lengkap. (K24-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/12/258484/Polisi-Tetapkan-22-Tersangka-Kasus-Pemilu

12 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Rumah Anak Buah Mahfud Suroso Digeledah

SUARA MERDEKA – Sabtu, 12 April 2014

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proyek Hambalang dengan tersangka Direktur Utama PTDutasari Citralaras Mahfud Suroso.

Penggeledahan dilakukan, Jumat sekitar pukul 14.00. Kepala Biro Humas KPK Johan Budi menjelaskan, penggeledahan dilakukan di sebuah rumah di Perum Griya Bukit Jaya Nomor J- 5 No 11 Bojongnangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. ’’Rumah itu atas nama Suripto, pegawai PT Dutasari Citralaras,’’ katanya.

Dalam kasus ini, Mahfud diduga menggelembungkan harga dalam pembangunan proyek Hambalang. Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Penyidik juga telah mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Athiyyah Laila, istri mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Penggeledahan juga dilakukan di rumah Athiyyah di empat lokasi sekaligus, beberapa waktu lalu. Keempat rumah itu terletak di Jalan Teluk Semangka Blok C9 Kavling Nomor 1 dengan SHM 4747, Jalan Selat Makassar Perkav ALBlok C9 Nomor 22 Duren Sawit Nomor SHM 4914, Jalan Selat Makassar Perkav ALBlok C9 Duren Sawit dengan SHM 6251, dan di Jalan Teluk Langsa Raya C4 Nomor 7 dengan nomor SHM 6240.

Terima Rp 63 Miliar

Dalam penggeledahan itu, KPK menyita uang Rp 1 miliar dari sebuah lemari kamar pribadi di lantai dua rumah Anas- Athiyyah di Jalan Selat Makassar Perkav AL Blok C9 Duren Sawit. KPK juga menyita paspor milik Atthiyah. KPK beralasan, Athiyyah diduga pernah bepergian ke luar negeri dengan tersangka Hambalang.

Barang lainnya yang disita adalah empat BlackBerry dan satu ponsel lain. Satu di antara handphone tersebut milik Anas. Terkait Mahfud, dari hasil audit investigatif tahap pertama BPK terungkap bahwa dia menerima uang Rp 63 miliar. Uang tersebut tidak seharusnya diterima dari proyek Hambalang.

Tetapi, Mahfud berkilah bahwa penerimaan tersebut adalah uang muka, sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja sama. Itu dianggap Mahfud sebagai bagian dari jaminan bahwa pekerjaan elektrik akan digarap perusahaannya. (J13-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/12/258483/Rumah-Anak-Buah-Mahfud-Suroso-Digeledah

12 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ahmad Jauhari Divonis 8 Tahun

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 April 2014

  • Korupsi Pengadaan Alquran

JAKARTA – Korupsi proyek pengadaan kitab suci Alquran memasuki babak vonis. Mantan direktur Urusan Agama Islam dan pejabat Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), Ahmad Jauhari dijatuhi hukuman delapan tahun penjara. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyebutkan, Jauhari terbukti mendapat Rp 100 juta dan 15 ribu dolar AS dari pengadaan proyek kitab suci itu pada 2011 dan 2012. ’’Terdakwa Ahmad Jauhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi,’’ kata Ketua Majelis Anas Mustakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/4).

Jauhari diharuskan membayar uang denda Rp 200 juta subsidair enam bulan kurungan. Majelis berkeyakinan, Jauhari telah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.’’Seluruh unsur dalam dakwaan primer sudah terbukti,’’ kata hakim anggota Hendra Yospin. Mencederai Umat Dalam pertimbangannya, majelis mengurai sejumlah hal yang memberatkan Jauhari. Misalnya perbuatannya dianggap telah mencoreng Kemenag. Dia dinilai mencederai perasaan umat Islam. Pengadaan Alquran dirasa masih sangat dibutuhkan.’’Kerugian negara Rp 27 miliar,’’kata Hendra. Jauhari tampak serius menyimak segala pertimbangan majelis. Terkadang kepalanya digeleng-gelengkan mengisyaratkan tidak setuju terhadap putusan itu. (D3-25,90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/11/258381/Ahmad-Jauhari-Divonis-8-Tahun

12 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Akil Sebut Rp 3 Miliar untuk Bayar Kanan-Kiri

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 April 2014

JAKARTA – Dalam sengketa Pilkada Lebak (Banten) yang diajukan pasangan Amir Hamzah- Kasmin ternyata Akil Mochtar mematok harga Rp 3 miliar.’’Ya sudah kamu minta kawanmu siapin Rp 3 miliar,’’ kata Susi Tur Andayani menirukan ucapan Akil, saat bersaksi Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/4). Harga Rp 3 miliar adalah untuk memenangkan pasangan Amir Hamzah-Kasmin.

Akil punya alasan tersendiri terkait harga tersebut. Fakta ini terungkap dari alat bukti pesan pendek yang dikirim Akil ke Susi Tur Andayani selaku kuasa Amir Hamzah. Tanggal 27 September 2013, Susi mengirimkan pesan singkat kepada Akil menanyakan bagaimana nasib sengketa Pilkada Lebak. Akil lantas menelepon Susi untuk dapat disiapkan Rp 3 miliar. Putusan untuk sengketa Pilkada Lebak ini diputus pada 1 Oktober 2013. Sampai pada 1 Oktober pagi hari ternyata Rp 3 miliar belum juga siap. Akil Menolak Susi mengenal Akil sejak 1996. Dia mencoba melobi mantan bosnya di kantor pengacara di Pontianak tersebut. Akil tidak mau menerima uang Rp 1 M. ’’Pak Akil tetap minta Rp 3 miliar, biar enak membagi ke kiri dan kanan,’’jelas Susi. Panel hakim yang menyidang perkara ini memang terdiri dari tiga orang ini.’’Hakim lainnya Maria Farida dan Anwar Usman. Tapi saya tidak tahu maksud Pak Akil apa,’’ ujar Susi.

Dalam pada itu, relasi pola kedekatan antara Chaeri Wardana alias Wawan dengan Akil Mochtar dan Amir Hamzah sedikit demi sedikit terkuak. Adalah saksi Ferdy Prawiraredja yang mengungkapkan hal tersebut ketika bersaksi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, kemarin. Dia bercerita terbuka mengenai aktivitas Wawan dalam suatu hari menemui Akil dan Amir Hamzah. Ferdy pernah diajak Wawan bertemu dengan Akil di perumahan Widya Chandra. Pertemuan tidak berlangsung lama hanya selama kurang lebih 20 menit. Malamnya Ferdy diminta untuk pergi menemani Wawan bertemu dengan Amir Hamzah dan Kasmin di Kafe Lobo. (D3- 25,90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/11/258380/Akil-Sebut-Rp-3-Miliar-untuk-Bayar-Kanan-Kiri

12 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Petinggi BIN Dipanggil KPK

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 April 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali dalam penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. ’’Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,’’ kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (10/4). As’ad Said Ali hadir ketemu penyidik, setelah itu yang bersangkutan menjadualkan ulang pemeriksaan karena ada rapat.

Meski begitu, KPK tidak mengetahui secara pasti rapat apa yang hendak diikuti As’ad sehingga membuat mantan orang penting di badan spionase negara itu tidak berlama-lama di kantor KPK. Setidaknya, mantan petinggi BIN itu menyambangi kantor KPK selama kurang dari satu jam. Dia datang pada pukul 10.00. Kemungkinan KPK menganggap As’ad memiliki informasi penting terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Anas sehingga komisi antirasuah itu memanggil mantan petinggi BIN tersebut.

Dalam kasus ini, KPK telah menyita dua bidang tanah di Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta seluas 7.670 m2 dan 200 m2 atas nama Attabik Alie. Penyidik juga menyita tanah dan bangunan di Jalan Selat Makassar C9/22 di Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemudian tiga bidang tanah di Desa Panggungharjo, Bantul atas nama Dina. Sebelumnya, dari pengembangan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dugaan penerimaan atau janji proyek Hambalang dan proyek lain, KPK temukan bukti cukup menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Penyidik KPK menjerat Anas dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU No 8/2010. Penyidik juga mengenakan pasal 3 ayat (1) UU TPPU.(J13,ant-25)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/11/258378/Mantan-Petinggi-BIN-Dipanggil-KPK

12 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tabulasi Suara di KPU Macet

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 April 2014

  • Muncul Isu Manipulasi, PDIP Siaga Satu

SEMARANG – Tabulasi suara Komisi Pemilhan Umum gagal memenuhi ekspektasi. Hingga semalam, laman http://www.pemilu2014.kpu.go.id belum menampilkan satu pun hasil pindai (scan) dokumen C1 yang didapat dari TPS.

Padahal KPU berjanji seluruh data scan C1 sudah masuk pada H+1 pileg atau Kamis (10/4). Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan, tabulasi suara belum bisa ditampilkan karena KPU kabupaten/ kota belum bisa memasukkan data. ’’Ini karena aplikasinya. Saya sudah minta agar dikeroyok barengbareng. Sebenarnya sudah di-scan, tinggal upload,’’ jelasnya. Joko membantah hal tersebut bisa menjadi celah kecurangan.

Menurut dia, KPU kabupaten/kota sudah menyiapkan data perolehan suara dan mengamankannya. ’’Sudah di-scan dan dimasukkan, tapi data belum muncul di website,’’imbuhnya. Dikatakannya lebih lanjut, scan C1 juga berbentuk fileJPEG sehingga akan kelihatan jika diedit. Joko menjanjikan tabulasi di website KPU bisa dilihat pada H+3 hingga H+4 pemungutan suara.

Rekapitulasi

Sementara itu, DPD PDIP Jateng menginstruksikan seluruh calon anggota legislatif siaga satu dan tetap berada di daerah pemilihan masing-masing, menyusul kemunculan isu gerakan manipulasi perhitungan suara.

Sekretaris DPD PDIPAgustina Wilujeng mengatakan, seluruh caleg dilarang meninggalkan dapil masingmasing hingga proses rekapitulasi suara selesai. “Karena itu, kantor DPD hari ini (kemarin) sepi, semua diperintahkan ke dapil. Ada kasak-kusuk kecurangan hasil suara. Semua harus mengawal,” katanya.

Pantauan Suara Merdeka, kemarin sore, Panti Marhaenis, kantor DPD PDIP Jateng, terlihat sepi. Hanya ada beberapa kader yang menjaga kantor dan petugas tabulasi suara real count.

Real countmasih tersendat. Hingga pukul 19.00, data masuk baru 1.593.801 suara, atau 5,87 persen dari total DPT27,3 juta. PDIP menempati urutan teratas dengan 28,63 persen, jauh meninggalkan Partai Golkar di posisi kedua dengan 12,90 persen.

PKB yang secara nasional melalui quick count diprediksi menembus peringkat empat, di Jateng melonjak ke peringkat tiga dengan 10,37 persen. PKB mengungguli Gerindra yang mengumpulkan 9,16 persen. “Proses pengiriman data tersendat karena masih banyak TPS di daerah yang penghitungan suaranya kacau,” kata Agustina.

Anggota KPU Jateng Wahyu Setiawan menyatakan, mulai kemarin dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa hingga 15 April. Selanjutnya rekapitulasi kecamatan 13 April hingga 17 April dan tingkat kabupaten pada 19-21 April. KPU Jateng akan melaksanakan reka-pitulasi suara 23-24 April dan hasilnya diumumkan 24-25 April.

Menurut Wahyu, pada tahap rekapitulasi suara tidak mungkin terjadi manipulasi dan kecurangan. Sebab, penyelenggara pemilu, pengawas, dan saksi parpol telah memegang dokumen C1 yang berisi hasil penghitungan suara di TPS. “Jadi kalau ada data berbeda, dikembalikan ke C1. Tidak mungkin bisa memanipulasi,” kata mantan Ketua KPU Banjarnegara itu. (H68,J17-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/11/258344/Tabulasi-Suara-di-KPU-Macet

12 April 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Perbaikan Jalan Dipatok Rp 2,1 T

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 April 2014

  • 60% APBD dari Musrenbang

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan anggaran infrastruktur Rp 2,1 triliun di APBD 2014 tidak cukup untuk perbaikan jalan karena dibagi dengan bidang lain.

Pada APBD 2015, ia meninginkan anggaran Rp 2,1 triliun itu khusus untuk jalan. Selain perbaikan, menurutnya, yang perlu diprioritaskan adalah pembukaan jalur selatan-selatan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah.

’’Saya ingin Rp 2,1 T itu untuk jalan saja, yang kemarin nggak cukup, jalan tetap masih rusak,’’katanya, di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Gedung Gradhika Bakti Praja, Gubernuran, Kamis (10/4).

Gubernur melanjutkan, musrenbang penting untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebutuhan tiap daerah. Maka dalam musrenbang setiap kabupaten/kota harus mampu menunjukkan titik-titik prioritas pembangunan.

Segera Selesai

Dalam APBD 2015, Ganjar menyatakan akan memperjuangkan alokasi dana hingga 60 persen untuk program yang berasal dari usulan musrenbang.

Hal ini merupakan langkah maju setelah sebelumnya musrenbang seolah jadi ajang formalitas semata. Untuk sisanya atau 40 persen dibagi rata untuk program eksekutif dan legislatif. ’’Saya akan minta pada temanteman Dewan, Kalau bisa 60 persen dari APBN, itulah kehendak rakyat.

Yang 40 persen diskresi eksekutif dan legislatif,’’ jelasnya. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/- Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyatakan, konektifitas antardaerah dan penguatan energi menjadi prioritas pemerintah pusat dalam pembangunan di daerah.

Maka pembangunan jalan tol Semarang-Solo, pantura, PLTU Batang, dan pengembangan bandara diharapkan segera selesai di Jateng. ’’Dalam hal ini perlu mendapat perhatian juga masalah pembebasan lahan. Kalau gubernur turun tangan sendiri saya rasa akan mempercepat,’’ucapnya.

Armida juga menyoroti masalah kemiskinan dan pengangguran di Jateng yang masih tinggi. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan progres signifikan, namun pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran harus diprogram lebih cepat.(H68,J17-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/11/258343/Perbaikan-Jalan-Dipatok-Rp-21-T

12 April 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Polisi Sita Uang Caleg di Gunungkidul

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 April 2014

JAKARTA- Polisi menemukan uang pecahan Rp 10.000, Rp 20.000, dan Rp 50.000 berjumlah Rp 500 juta di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang tersebut diduga akan dibagi-bagikan oleh para calon legislatif (caleg).

Selain itu Kapolri Jenderal Sutarman mengungkapkan juga telah menyita belasan senjata api (senpi), uang tunai dan minuman keras saat razia di sejumlah wilayah, Rabu (10/4).

Polisi mensinyalir barang bukti tersebut akan digunakan oleh tersangka pelaku untuk menggagalkan dan mempengaruhi jalanya pemilihan umum (Pemilu).

Sutarman mengungkapkan, di wilayah Aceh pihaknya menyita 17 pucuk senjata api berbagai macam jenis, di antaranya revolver, FN, amunisi, bahan peedak dan senjata tajam. Kemudian di wilayah Gorontalo menyita minuman keras yang diangkut oleh kendaraan dinas. ’’Saat ini polisi telah mengamankan temuan-temuan tersebut.

Kemudian, proses pengawasan pelanggaran dan pengamanan akan terus berlangsung sampai masa pemilu nasional berakhir,’’ ujar Sutarman di Mabes Polri kemarin. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto mengatakan, pihaknya telah memastikan pelaksanaan Pileg 2014 berlangsung aman sesuai laporan dari sejumlah kepala satuan wilayah kepolisian melalui telekonferensi bersama di antaranya Kapolda Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, NTT, dan Papua.

Mengingat lima wilayah tersebut memiliki kekhasan tersendiri dalam pesta demokrasi.(K24-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/11/258339/Polisi-Sita-Uang-Caleg-di-Gunungkidul

12 April 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: