KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tersangka Jadi Lima Orang

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 April 2014

  • Dugaan Korupsi Pembangunan Talut

DEMAK -Tersangka kasus dugaan korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Demak Tahun Anggaran 2011, bertambah.

Tim penyidik pidana khusus (Pidsus) kembali menetapkan tiga orang yang diduga terlibat dalam perkara itu, sehingga jumlah tersangka keseluruhan lima orang.

Kajari Demak Zairida melalui Kasi Pidsus, Daffit Supriyanto Selasa (8/4) menyatakan, sebelumnya ada dua tersangka yang sudah ditetapkan tersangka, yakni Eni Rahayu, direktur CV Nusa Cipta Utama dan Heru Budiono (Sekretaris DKP Demak) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Penetapan tiga tersangka baru ini, kata dia, merupakan pengembangan penyidikan atas kasus korupsi pembangunan penahan gelombang sepanjang 600 meter di Dukuh Timbulsloko dan Bogorame, Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Demak. Proyek di kedua titik tersebut masing- masing senilai Rp 423 juta.

’’Tiga tersangka baru ini terdiri atas dua orang dari konsultan pengawas dan satu orang lainnya dari Asosiasi Kontraktor Konstruksi Nasional (Aksinas),’’ujarnya, kemarin. Tersangka adalah Mego Purnomo, dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Dalam perkara itu dia selaku konsultan pengawas proyek. Dua tersangka lainnya adalah Direktur CV Titis Engineering, Sutrisno dan Ketua Aksinas Demak, Amin Kusno. Penetapan tiga tersangka baru ini terkait perannya dalam pengerjaan proyek yang masih menyisakan 45 persen volume pekerjaan belum tergarap.

35 Paket

Proyek DPPID secara keseluruhan senilai Rp 10 miliar yang terdiri atas 35 paket kegiatan. Dua paket di antaranya pembangunan talut penahan gelombang diketahui bermasalah dari sisi konstruksi lantaran tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Hasil pemeriksaan saksi ahli dari Fakultas Teknik Undip menyebutkan, talut tersebut tidak terdapat pondasi bawah yang berfungsi sebagai penguat.

Proyek dari pusat ini dimenangkan oleh CV Nusa Cipta Utama dimana direkturnya, Eni Rahayu dan Heru Budiono (Sekretaris DKP Demak) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Keduanya sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun lelang konsultan pengawas dimenangkan CVTitis Engineering dengan nilai Rp 49,7 juta. ‘’Dari rekening koran, kami mengetahui bendera (perusahaan) CV Titis Engineering ternyata dipinjam tersangka Mego. Ada komitmen fee sebesar lima persen yang diberikan kepada Sutrisno,’’ kata Dafit.

Kerugian negara saat ini masih dalam proses penghitungan BPKP. Adapun peran Amin Kusno dalam kasus ini diduga mengondisikan pemenang lelang. Atas jasanya itu, tersangka menerima aliran dana dari para pemenang tender DPPID berkisar 15- 20 persen dari nilai proyek. Penyidikan masih terus berkembang sehingga masih memungkinkan adanya tersangka baru lainnya.

Lima tersangka tersebut disidik dalam empat berkas terpisah. Atas perbuatan tersebut, mereka dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi. (J9-39)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/09/258126

10 April 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Juli, Nunun Nurbaeti Bebas

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 April 2014

JAKARTA – Sudah dua tahun, Nunun Nurbaetie hidup di balik tembok derita. Istri mantan wakapolri Adang Darajatun itu bakal menghirup udara segar pada Juli 2014.

Dia yang berstatus terpidana kasus cek pelawat ini divonis 2,5 tahun pada 9 Mei 2012 silam. ”Vonis hakim dua tahun enam bulan, di sini dia sudah dua tahun,” kata Karutan Pondok Bambu, Sri Susilarti, di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Rabu (9/4).

Ia mengatakan, Nunun telah menjalani masa hukuman selama dua tahun. Sebentar lagi masa hukumannya akan berakhir. ”Juli nanti dia akan bebas,” ujar dia. Vonis terhadap Nunun lebih rendah ketimbang tuntutan Jaksa KPK yang menuntut hukuman 4 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta plus sita Rp 1 miliar.

Nunun dinilai telah terbukti menyuap anggota DPR terkait kemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Atas vonis itu, keluarga mendorong Nunun untuk tidak mengajukan banding. Keluarga menerima apapun keputusan dari majelis hakim.

30 Tersangka

Sebelumnya, Nunun menjadi buronan Interpol atas permintaan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2011. Ia diduga memberikan cek pelawat sebanyak 480 lembar senilai Rp 24 miliar ke beberapa politikus DPR periode 1999-2004. Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan 30 orang tersangka dari anggota DPR periode 1999- 2004 dan sebagian besar telah divonis bersalah oleh pengadilan.( dtc-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/10/258224

10 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Distribusi dan Penyortiran Kacau

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 April 2014

  • Surat Suara Tertukar di 20 Daerah

SEMARANG – Pemilu Legislatif 2014 diwarnai kekacauan di banyak daerah. Ribuan surat suara tertukar. Hal ini setidaknya terjadi di 20 kabupaten/kota. Ketertukaran itu ada yang terjadi antardaerah pemilihan, ada pula yang antarkabupaten. Kekacauan dalam proses distribusi dan penyortiran diduga menjadi penyebab. KPU Jawa Tengah menemukan surat suara tertukar di 26 TPS di 14 kabupaten/kota. Namun, berdasarkan Bawaslu Jateng dan pantauan Suara Merdeka, kondisi serupa juga terjadi di enam daerah lain.

KPU Jateng menyatakan kasus tersebut belum bisa dikategorikan besar. Sebab, 26 TPS itu terhitung kecil dibanding keseluruhan TPS, yakni 77.693. Lagi pula, KPU sejak awal telah mengantisipasi kasus semacam ini dengan mengirim surat edaran. Isinya, surat suara tersebut tidak boleh digunakan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib menunda rapat pemungutan suara serta melaporkan permasalahan tersebut kepada struktur di atasnya untuk mendapat penggantian.

Apabila tertukarnya surat suara itu baru diketahui pada saat pemungutan dan penghitungan suara, maka penghitungan segera dihentikan.
“Kami mengirim surat edaran ke KPU kabupaten/kota agar dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan ulang, “ kata anggota KPU Jateng Divisi Sosialisasi Wahyu Setiyawan dalam jumpa pers, kemarin sore.

Menurut Wahyu, tertukarnya surat suara diakibatkan beberapa hal. Di antaranya kesalahan dan ketidakcermatan sortir atau proses memasukkan surat suara ke dalam amplop di tingkat KPU kabupaten/kota. Untuk kasus tertukar antardaerah, kesalahan diduga terjadi pada proses distribusi yang dilakukan pihak percetakan. “Sebab, distribusi dilakukan langsung oleh percetakan ke KPU kabupaten/kota,” katanya.

Pelaksanaan pemilu ulang, lanjut Wahyu, hanya di TPS tempat surat suara tertukar.  “Itu pun tidak semuanya. Jika yang tertukar hanya DPRD kabupaten/kota, ya hanya itu yang diulang, sedangkan DPR, DPRD Jateng, dan DPD tidak perlu diulang,” jelasnya.

Sebagian daerah seperti Kebumen, Kabupaten Semarang, Wonosobo, Jepara, dan Tegal sudah dapat mengatasi permasalahan itu dengan melaksanakan pemilu ulang, kemarin. Namun masih ada yang belum menentukan jadwal coblos ulang. “Pemilu ulang ditentukan KPU setempat, bisa hari ini juga (kemarin-Red) atau lain hari dengan ketentuan paling lambat sepuluh hari sejak pemilu 9 April,” katanya.

Tanpa Rekomendasi

Selain surat suara tertukar, permasalahan lain yang terjadi adalah kekurangan surat suara, plano, form C1, tinta, dan alat coblos di TPS. Hal itu antara lain terjadi di Pemalang, Batang, Kota Magelang, Purworejo, Rembang, dan Kota Surakarta. Namun masalah ini sudah dapat diatasi oleh KPPS dibantu PPS dan PPK. Koordinasi Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan, pihaknya menemukan surat suara tertukar di 19 daerah. “Di Cilacap, TPS yang tertukar surat suaranya bahkan langsung melakukan pemungutan suara ulang sesuai arahan KPU RI tanpa rekomendasi pengawas pemilu. Kami masih belum bersikap, karena akan mengkaji apakah itu sesuai aturan,” jelasnya.

Menurut dia, para saksi TPS di Banyumas yang surat suaranya tertukar malah menyepakati tidak dilakukan coblosan ulang. Bukan hanya itu, Bawaslu menemukan banyak persoalan lain seperti dugaan mobilisasi pemilih dari daerah lain untuk memenangkan calon tertentu di Kebumen.

Terdapat pula 10 anak-anak yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Tegal, dan Daftar Calon Tetap (DCT) tidak ditempel di TPS di Desa Guntur, Kabupaten Demak.

Selanjutnya, sekitar 100 pemilih yang sudah ada di DPT datang ke TPS Desa Kluwut, Bulakamba, Brebes setelah satu jam TPS ditutup dan memaksa memberikan suara. Ia menegaskan, banyaknya surat suara yang tertukar menunjukkan kinerja KPU Jateng dan kabupaten/kota kurang maksimal. Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko mengatakan, ia menerima laporan surat suara tertukar di daerah asalnya, Purbalingga.

Ia meyakini masalah itu bisa diatasi.  Bupati Juliyatmono mengatakan, kasus itu membuktikan selama ini sosialisasi yang dilakukan caleg belum menyentuh masyarakat desa. ‘’Masyarakat tahu ada pemilu, namun mereka hanya tahu mencoblos partai dan tidak memperhatikan siapa caleg yang dipilih. Terbukti sampai siang baru ada yang sadar kalau terjadi salah dapil di surat suaranya,’’ kata dia. (H68,J17,an-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/10/258263

10 April 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: