KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Komisi III Ingatkan Kejati Babel Tak Lakukan Rekayasa

SUARA MERDEKA.com – Senin, 07 April 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ketua Komisi III DPR RI Pieter Zulkifli mengingatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) provinsi Bangka Belitung (Babel) tidak melakukan rekayasa terhadap penanganan kasus dugaan korupsi Dana Hibah Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) tahun 2010 senilai Rp40 dengan tersangka mantan Ketua KONI Bangka Selatan (Basel) Sofian AP.

“Saya mendukung langkah setiap penegakan hukum tanpa terkecuali. Tetapi saya juga perlu ingatkan penegak hukum agar jangan melakukan rekayasa karena itu menyangkut harkat dan martabat seseorang dan keluarganya,” kata Pieter saat dihubungi, Senin (7/6) sore.

Politisi partai Demokrat ini menambahkan, dalam menentukan kerugian keuangan negara penegak hukum bisa menggunakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen.

“Tidak ada kewajiban bagi penegak hukum untuk hanya menggunakan hasil audit BPK untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan  negara,” lanjutnya.

Pieter menambahkan, aparat penegak hukum jangan bekerja atas dasar pesanan kelompok tertentu untuk menindas orang lain.

“Jangan mengabaikan kebenaran dan gemar menindas orang. Tradisi semacam ini harus secepatnya ditinggalkan oleh aparat penegak hukum,” pungkas Pieter.

( Hartono Harimurti / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/07/197566

9 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kepala Disperindag Brebes Diberhentikan Sementara

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 08 April 2014

BREBES, suaramerdeka.com – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Brebes, Herman Adi W SH, secara resmi diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian itu dikeluarkan karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan alat industri tahun 2011 senilai Rp 402 juta.

“Sudah resmi diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Disperindag. Kalau status PNS bersangkutan masih,” tandas Sekda Pemkab Brebes H Emastoni Ezam SH MH, Selasa (8/4).

Dia menjelaskan, pemberhentian Kepala Disperindag itu mengacu pada Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Udang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dimana, pada pasal 24 dijelaskan, bagi PNS yang sedang menjalani proses hukum dengan bukti bukti kuat, untuk mempermudah penyidikan diberhentikan sementara dari jabatannya. “Jadi hanya diberhentikan dari jabatannya, bukan PNS-nya,” jelas dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, surat resmi pemberhentian sementara itu tertanggal 17 Februari 2014 lalu. Dengan keputusan itu, maka jabatan Kepala Disperindag diisi oleh pejabat lain secara devinitif. Sedangkan status yang bersangkutan saat ini hanya menjadi staf PNS biasa.

“Artinya, yang bersangkutan masih menjadi PNS dan berhak atas gajinya,” terang Sekda didampingi Kepala Badang Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Brebes, Lutfiatul Latifah.

Menurut dia, sesuai aturan gaji yang diterima bersangkutan tidak penuh 100 persen, tetapi hanya mendapatkan 75 persen dari gaji pokok sebagai PNS sesuai golongannya. Namun demikian, jika dalam pengadilan nanti yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah melalui keputusan hukum tetap, maka akan dikembalikan ke jabatan semula. “Kalau keputusan pengadilan menyatakan bersalah, sesuai peraturan perudangan, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak mendapatkan pesiun,” pungkasnya.

( Bayu Setyawan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/08/197680

9 April 2014 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Penyidik Dalami Dugaan Korupsi DAK Kendal

SUARA MERDEKA.com – Senin, 07 April 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penyidik terus memeriksa kepala sekolah dasar yang menerima paket dari dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Kendal yang diduga dikorupsi. Sekitar 100 kepala SD telah diperiksa, sehingga masih ada 22 kepala sekolah lagi yang akan diperiksa pada bulan ini.

Pemeriksaan itu untuk melengkapi data mengenai barang yang diterima dan barang yang dianggarkan di dalam DAK senilai Rp 6 miliar. Kasubdit Tipikor Direskrimsus Polda Jawa Tengah, AKBP Agus Setyawan mengatakan, seluruh kepala SD merupakan saksi yang harus diperiksa.

Penyidik kemudian akan memeriksa Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang membawahi pendidikan dasar. “Kabid dan Kasi tentu akan diperiksa terkait anggaran dalam DAK tersebut. Berupa jumlah uang dan prosedur lelang. Dinas Pendidikan kan memang sebagai pengguna anggaran,” katanya, Senin (7/4).

Pemeriksaan juga akan mengarah ke Kepala Dinas Pendidikan Kendal terkait dengan penganggaran dana dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyidik telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Keempatnya adalah Sucipto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Sudar dan Agus Winoto sebagai panitia pengadaan, dan Mardiana dari pihak swasta.

Tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001, yang menjelaskan mengenai perbuatan pidana yang merugikan negara. “Kerugian negara masih kami hitung dengan melibatkan BPKP Jateng,” ujarnya.

( Zakki Amali / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/07/197551

9 April 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Seragam PNS Demak Priyono Sanjoyo Dihukum 21 Bulan

SUARA MERDEKA.com – Senin, 07 April 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Terdakwa korupsi pengadaan seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Demak, Priyono Sanjoyo dihukum 21 bulan. Pengadilan Tipikor Semarang membuktikan pidana korupsi dalam perbuatan Priyono, saat menyediakan bahan seragam pesanan Pemerintah Demak. Selain pidana badan, Priyono juga didenda Rp 50 juta setara dua bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa (Priyono, red) secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider,” Hakim Ketua Jhon Halasan Butarbutar membacakan putusan dalam sidang Senin (7/4).

Priyono dinilai melanggar Pasal 3 Undang Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. Akibat praktik korupsi itu, Pemerintah Kabupaten Demak merugi Rp 353,4 juta. Jumlah kerugian itu harus diganti Priyono sebagai pidana tambahan.

Priyono sudah menitipkan Rp 300 juta kepada jaksa, hingga kekurangannya Rp 53,4 juta. Jika Priyono tak membayarnya, harta bendanya akan disita. “Jika penyitaan tak mencukupi, maka terdakwa (Priyono, red) harus menggantinya dengan tiga bulan penjara.”

Menurut hakim, kesalahan Priyono diantaranya memalsukan tanda tangam istrinya, Irene Diah Yuli Nafiati. Irene adalah Direktur CV Genesa, perusahaan menang lelang dan melaksanakan proyek pengadaan seragam itu. Irene mengaku tidak pernah menandatangani dokumen penawaran, tender, kontrak hingga dokumen pencairan. Meski Priyono diijinkan istrinya, namun hakim menilainya bersalah.

Kesalahan Priyono lainnya adalah telah mensubkontrakkan pengadaan bahan seragam kepada PT Fajar Tekstil Bandung. “Sehingga kontrol terhadap spesifikasi barang yang diadakan terlepas dari CV Genesa (Priyono, red). Karena telah disubkontrakkan, sedianya CV Genesa tidak berhak atas keuntungan apapun dari pengadaan barang tersebut,” demikian Hakim Jhon.

Hakim juga menganggap salah, karena CV Genesa yang diwakili Priyono menerima pembayaran dan menggunakannya tanpa lebih dulu memastikan kesesuaian barang dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak. Kenyataannya, bahan seragam yang tersedia kurang dari spesifikasi.

Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Demak. Sebelumnya jaksa menuntut Priyono dengan pidana dua tahun penjara, dengan denda Rp 50 juta setara tiga bulan kurungan. Kendati demikian, Priyono tak lantas menerima putusan.

“Pikir-pikir dulu,” katanya di hadapan hakim, didampingi penasihat hukumnya Agung Oetoyo. Demikian pula jaksa, masih menggunakan waktu pikir-pikir tujuh hari yang disediakan hakim.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/07/197550

9 April 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Berkas Korupsi SUTET Dilimpahkan ke Kejati

SUARA MERDEKA.com – Senin, 07 April 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Penyidik Polda DIY melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Sewon, Bantul ke Kejati DIY, Senin (7/4).

Delapan tersangka kasus yang merugikan negara Rp 1,9 miliar ini juga turut digelandang ke kantor Kejati di Jalan Sukonandi Yogyakarta. Tiga orang di antaranya merupakan pegawai PLN masing-masing Misman Nurcahono, Samin Hadi Susanto, dan Surono.

Sedangkan lima tersangka lain dari pihak warga yakni Subakir (Kepala Dusun Ngentak, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon), Sriwanto (Kepala Dusun Kowen II), Suharto, Djumakir Suhud, dan Setiyawan. Mereka berlima telah menjalani penahanan sejak Jumat (28/3) lalu.

Sementara, tiga tersangka pegawai PLN yang berdomisili di Semarang, belum ditahan oleh penyidik. Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmadji mengaku belum tahu apakah setelah pelimpahan tahap dua ini seluruh tersangka akan ditahan. “Soal penahanan itu kewenangan jaksa. Sampai sekarang belum ada informasi,” kata Purwanta ketika dikonfirmasi, Senin (7/4) siang.

Setelah pelimpahan ini, tim jaksa gabungan Kejati DIY dan Kejari Bantul akan segera menyusun surat dakwaan. Ditargetkan dalam seminggu proses selesai, dan berkas pemeriksaan yang dipisah menjadi empat bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta.

Proses pelimpahan tahap dua ini berlangsung cukup singkat, hanya sekitar satu jam. Setelah melengkapi administrasi di ruang penyidikan khusus lantai tiga Kejati, para tersangka kemudian dibawa ke Kejari Bantul.

Penasehat hukum tersangka, Rudi Finanta mengatakan pihaknya tidak menolak jika jaksa melakukan penahanan. “Selama ini kami selalu bersikap kooperatif agar secepatnya ada kepastian hukum. Untuk pembuktian, kita sampaikan nanti di persidangan,” tandasnya.

( Amelia Hapsari / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/07/197544

9 April 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi DPPID Kejari Demak Tetapkan Dosen Unnes Jadi Tersangka

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 08 April 2014

DEMAK, suaramerdeka.com – Setelah menetapkan dua tersangka atas kasus dugaan korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Demak Tahun Anggaran 2011, tim penyidik pidana khusus (Pidsus) kembali menetapkan tiga tersangka baru. Satu dari tiga tersangka itu Mego Purnomo, dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (Unnes) selaku konsultan pengawas.

Demikian disampaikan Kajari Demak, Zairida didampingi Kasi Pidsus, Daffit Supriyanto, saat konferensi pers, Selasa (8/4). Zairida menyatakan, penetapan tiga tersangka baru ini merupakan pengembangan penyidikan atas kasus korupsi pembangunan talut penahan gelombang sepanjang 600 meter di Dukuh Timbulsloko dan Bogorame Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung. Proyek di kedua titik tersebut masing-masing senilai Rp 423 juta.

“Tiga tersangka baru ini terdiri atas dua orang dari konsultan pengawas dan satu orang lainnya dari Asosiasi Kontraktor Konstruksi Nasional (Aksinas),” ujarnya, Selasa (8/4).

Selain Mego, dua tersangka baru lainnya adalah Direktur CV Titis Engineering, Sutrisno dan Ketua Aksinas Demak, Amin Kusno. Penetapan tiga tersangka baru ini terkait perannya dalam pengerjaan proyek yang masih menyisakan 45 persen volume pekerjaan belum tergarap.

Proyek DPPID secara keseluruhan senilai Rp 10 miliar yang terdiri atas 35 paket kegiatan. Dua paket diantaranya pembangunan talut penahan gelombang diketahui bermasalah dari sisi konstruksi lantaran tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Hasil pemeriksaan saksi ahli dari Fakultas Teknik Undip bahwa talut tersebut tidak terdapat pondasi bawah yang berfungsi sebagai penguat. Proyek dari pusat ini dimenangkan oleh CV Nusa Cipta Utama dimana direkturnya, Eni Rahayu dan Heru Budiono (Sekretaris DKP Demak) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan lelang konsultan pengawas dimenangkan CV Titis Engineering dengan nilai Rp 49,7 juta.

“Dari rekening koran, kami mengetahui bendera (perusahaan, red) CV Titis Engineering ternyata dipinjam tersangka Mego. Ada komitmen fee sebesar lima persen yang diberikan kepada Sutrisno,” terang Dafit.

Kerugian negara saat ini masih dalam proses penghitungan BPKP. Adapun peran Amin Kusno dalam kasus ini diduga mengondisikan pemenang lelang. Atas jasanya itu, tersangka menerima aliran dana dari para pemenang tender DPPID berkisar 15-20 persen dari nilai proyek.

Penyidikan masih terus berkembang sehingga masih memungkinkan adanya tersangka baru lainnya. Lima tersangka tersebut disidik dalam empat berkas terpisah. Atas perbuatan tersebut, mereka dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

( Hartatik / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/08/197689

9 April 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Mangkir Pemeriksaan, Idham Justru Muncul di TV

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 09 April 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Berdalih sakit saat akan diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati DIY) pada Senin (7/4), sehari setelahnya Idham Samawi justru menjalani syuting di sebuah stasiun televisi lokal Yogyakarta.

Tayangan berkonsep diskusi publik itu disiarkan secara langsung, Selasa (8/4) sore dengan durasi selama satu jam. Sehari sebelumnya, Idham mangkir dari panggilan penyidik saat akan diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Persiba tahun anggaran 2010/2011.

Saat itu, dia beralasan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat sejak Minggu (6/4) malam. Menyikapi fakta itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Pindo Kartikani belum bersedia memberikan komentar.

Soal pemanggilan ulang terhadap Idham, pihaknya juga masih menunggu hasil evaluasi bersama tim penyidik dan pimpinan. “Nanti ditunggu saja,” ucapnya, Rabu (9/4).

Sebaliknya, reaksi keras ditunjukkan kalangan penggiat anti korupsi. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim mendesak penyidik melakukan jemput paksa terhadap Idham karena telah mengulur-ulur proses penyidikan. “Hal semacam ini tidak boleh dibiarkan. Apa yang dilakukan oleh tersangka adalah pembohongan publik secara nyata,” tandas Hifdzil.

Penasehat hukum Idham, Augustinus Hutajulu mengaku belum mendapat kabar kliennya sudah keluar dari rumah sakit. “Sepertinya sudah keluar, tapi sampai sekarang saya belum tahu secara pasti,” katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (8/4) sore.

Dia bersikukuh, kondisi Idham pada Minggu malam lalu memang menurun dan sempat mendapat perawatan medis. “Mungkin kondisinya sekarang sudah baik, yang tahu kan dokter,” ujarnya.

( Amelia Hapsari / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/09/197810

9 April 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

15 Kasus Politik Uang Dilaporkan ke Panwaslu

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 09 April 2014

KARANGANYAR, suaramerdeka.com – Sehari menjelang coblosan, Panwas Pemilu Karanganyar menerima 15 laporan kasus politik uang dari berbagai tempat. Laporan itu dilakukan para warga berbagai tempat, antara lain Jaten, Kebakkramat, Jatiyoso, Mojogedang dan lainnya.

“Kami menerima laporan cukup banyak, dan kami langsung merespon dengan mengirimkan petugas dari Panwas Kecamatan ke lokasi tersebut. Sayangnya tidak satupun kasus itu yang bisa ditindaklanjuti,” kata Dwi Joko Mulyono, Ketua Panwas Karanganyar, Rabu (9/4).

Kepada suaramerdeka.com, menjelang pantauan bersama Muspida, dia mengatakan saat di lokasi yang dilaporkan, Panwas hanya menemukan kerumuman warga ataupun beberapa warga yang menyatakan tidak tahu ada kejadian itu. Dia mengatakan, ada pula yang mengatakan kepada Panwas, baru saja kejadiannya dan orang yang melakukan sudah pergi. Namun saat dikejar siapa orangnya dan kepaqda siapa uang diberikan, ternyata tidak ada satupun yang mengaku.

“Kami memang selalu kesulitan saat berupaya mengungkap politik uang. Padahal kalau memungkinkan, sebetulnya kami harus bisa menangkap tangan ketika kasus itu dilakukan,” kata dia.

Laporan cukup banyak juga diberikan kepada warga, bahwa uang dititipkan ketua RT setempat, dan uangnya diberikan kepada warga saat hendak berangkat ke TPS memmberikan suara. “Namun ketika kami telusuri, ternyata juga tidak ada yang mau mengaku mendapatkan uang. Padahal kalau saja ada yang mengaku, mungkin bisa ditelusuri. Kalau tidak ada satupun warga yang mengaku mendapat uang, bagaimana mau diungkap,” kata Joko.

Soal keberadaan tim Polres yang membantu mengusut kasus politik uang, dia mengatakan pihaknya sudah melakukan kerja sama dan saling berkomunikasi. Namun kesulitan menemukan bukti awal menjadikan kasus politik uang sulit diungkap.

“Ibaratnya seperti orang kentut, ada baunya tetapi sulit ditelusuri siapa yang kentut karena tidak ada yang mengaku. Coba ada yang berani melapor kalau menerima uang, kami bisa menelusuri,” tandasnya.

Sementara saat coblosan, situasi di jalanan di Karanganyar terlihat sangat sepi. Suasana seperti liburan panjang. Hampir tidak ada hilir mudik mobil seperti hari-hari biasa. Situasi berbalik saat di TPS, suasananya terlihat ramai.

“Kalau melihat suasana seperti ini, agaknya tingkat partisipasi warga cukup baik. Mudah-mudahan saja memang mereka memberikan suara dan tidak golput,” kata Ketua KPU Sri Handoko.

( Joko Dwi Hastanto / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/09/197811

9 April 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

ICW: Partai Masih Lakukan Politik Uang

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 06 April 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama berbagai jaringan di daerah melakukan pemantauan terhadap aktivitas politik uang yang dilakukan partai politik selama kampanye kampanye 16 Maret-5 April 2014.

Hasilnya, partai politik peserta pemilu 2014 masih melakukan politik uang. Dan politik uang paling banyak ditemukan dilakukan Partai Golkar.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, dari pemantauan yang dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ditemukan 113 pelanggaran politik uang.

”Jenis pelanggaran politik uang dengan pemberian uang 33, pemberian barang 66, dan pemberian jasa 14,” kata Donal, Minggu (6/4).

Dia menjelaskan, pelanggaran paling banya ditemukan yang dilakukan Partai Golongan Karya 23 pelanggaran dan disusul Partai Amanat Nasional 19 pelanggaran. Berturut-turut Partai Demokrat 17, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 13, Partai Persatuan Pembangunan 12, Partai Keadilan Sejahtera 10, dan Partai Hati Nurani Rakyat 9.

”Sisanya Partai Gerakan Indonesia Raya 8, Partai Bulan Bintang 7, Partai NasDem 6, Partai Kebangkitan Bangsa 2, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1,” kata Donal.

Donal menambahkan, ada juga pelanggaran fasilitas dan jabatan negara yakni berupa alat peraga 16, aparat pemerintah 11, Bantuan Infrastruktur 2, Buku 2, Dana Kampanye 1, Kampanye tanpa cuti 3, Gedung Pemerintah 3, Kunjungan Kerja 1, Mobil Dinas 6, Program Pemerintah 6, Rumah Ibadah 5, dan Sarana Pendidikan 5. Namun sayangnya Donal tidak merinci siapa pelaku pelanggaran sailitas dan jabatan negara tersebut.

Menurut Donal pemantauan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan LBH Sumatera Barat, Sahdar Sumatera Utara, Fitra Riau, Kabahil Bengkulu, Mata Banten, G2W Jawa Barat, KP2KKN Jawa Tengah, MCW Jawa Timur, Fitra NTB, Bengkel Appek NTT, Gemawan Kalimantan Barat, Yasmib Sulawesi Selatan, Puspaham Sulawesi Tenggara, dan UPC Jakarta.

( Mahendra Bungalan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/06/197437

9 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Spanduk Bertuliskan “Menerima Serangan Fajar” Dirazia Panwascam

TRIBUN JATENG.COM – Selasa, 08 April 2014

Spanduk Bertuliskan
TRIBUN JATENG/WAHYU SULISTIYAWAN
Pemasangan spanduk antipolitik uang warga RT 3 RW 14 Tanjungsari Pedurungan Tengah Semarang, bertuliskan Kami Menerima Serangan Fajar memantik panitia pengawas kecamatan setempat bertindak.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemasangan spanduk antipolitik uang warga  RT 3 RW 14 Tanjungsari Pedurungan Tengah Semarang, bertuliskan ‘Kami Menerima Serangan Fajar’ memantik panitia pengawas kecamatan setempat bertindak. Panwascam pada Senin (7/4/2014) malam, bersama satpol PP langsung datang dan melepas spanduk.

Seorang warga, Edhi bercerita, saat itu warga sekitar langsung bereaksi dengan mencegat petugas. ketua Panwascam Pedurungan Parlindungan Manik dicegat oleh warga yang mempertanyakan apaa yang dilanggar.

“”Aturannya tidak boleh dipasang melintang jalan,” kata Edhi menirukan ucapan Parlindungan Manik.

Ia pun menyesalkann perbuatan itu apalagi warga mengajak mennolak politik uang. Tindakann sebaliknya justru dilakukan panwascam yang malah mencopot spanduk warga. Ia bercerita sempat melaporka masalah politik uang tapi belum diproses sampai sekarang.

Akhirnya,Ketua Panwascam Parlindungan Manik menngijinkan spanduk tetap doipasang tapi tidak boleh melintang. Hal itu membuat masalah antara wwarga dan panwascam berdamai.

Sebelumnya,  Berbagai cara dilakukan warga untuk mengekspresikan diri menanggapi maraknya politik uang jelang Pemilu legislatif 2014. Seorang di antaranya, Amat Umar Andi Susilo  warga RT 03 RW 14 kampung Tanjungsari, Kelurahan Pedurungan Tengah yang membuat dua spanduk bertuliskan ‘Disini menerima serangan fajar’ di pintu masuk kampungnya pada Senin (7/4/2014).

Di bawah tulisan besar itu ada jenis barang yang bersedia diterima warga yaitu  uang, beras, gula, baju bekas, rumah, kambing, ayam, ikan dan sebagainya. Di bawahnya tertulis Kordinator lapangan : 08181818181 (bang tipu-tipu). Andi berkata, spanduk itu merupakan ekspresi kejengkelannya dengan politik uang.

“Serangan fajar itu kan kayak kentut. Tahu ada tapi susah dibuktikan,” tuturnya saat ditemui di lokasi.

Ia bercerita, awal mula keresahannya karena tahu ada seorang tokoh masyarakat yang menerima serangan fajar. Entah bagaimana, serangan fajar dari seorang caleg itu membuat hubungan antarwarga jadi renggang. Semacam ada perang dingin.

Gesekkan antarwarga itu tidak tampak secara fisik. Tetapi bisa dilihat misalnya, besar-besaran bendera partai dan sebagainya. Tingkat persaudaraan di kampungnya tercederai akibat warga yang menerima serangan fajar.

Ia merasa kecewa ketika mendapati seorang tokoh bermain uang. Hal itu membuat hubungan persaudaraan jadi renggang. Karena itulah ia bersama warga menolak keras serangan fajar. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/04/08/spanduk-menerima-serangan-fajar-diraaziaa-panwascam

9 April 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: